Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI) menyoroti masuknya pemain satelit internet asing, seperti Amazon Kuiper maupun Starlink ke Indonesia, yang menyasar satelit orbit rendah bumi (Low Earth Orbit/LEO) di Tanah Air. Amazon Kuiper diperkirakan akan mulai beroperasi di Indonesia sejak tahun lalu. Sekretaris Jenderal ASSI Sigit Jatiputro mengatakan, pada dasarnya perlakuan pemerintah terhadap satelit asing untuk yang berjenis (LEO maupun Geostationary Earth Orbit (GEO) tidak ada yang berbeda persyaratannya. "Diberikan fasilitas namanya landing right, di mana landing right ini syaratnya dua, yaitu closer coordination dengan operator dalam negeri, palinggak filing frekuensi dan lainnya harus selesai koordinasi dengan operator dalam negeri. Kedua, resiprokal. Jadi, intinya kalaiu dia berjualan di mana saja mereka melncurkannya ya," kata Sigit.  Adapun masuknya satelit Starlink ke Indonesia tahun 2024 lalu sempat ramai dikhawatirkan para pengusaha lokal karena bisa mengancam keberlangsungan bisnis mereka. Namun setahun setelah debut, pengusaha satelit  lokal tampaknyua belajar dari kehadiran bisnis Elon Musk tersebut. (Yetede)

PT Telkom Indonesia Tbk (Telkom) melalui PT Telkom Infrastruktur Indonesia (TIF) menjalin kolaborasi strategis dengan PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) atau Sure, untuk menghadirkan konektivitas internet "Internet Rakyat" dengan target coverage hingga 40 juta rumah tangga di Indonesia. Kerja sama kedua perusahaan ini ditandai dengan Perjanjian Kerja Sama (MoU) akhir pekan lalu, dan diharapkan dapat segera dilanjutkan ke tahap implementasi teknis dan komersial dalam waktu dekat. Adapun kolaborasi ini bertujuan untuk mempercepat pemerataan akses digital di seluruh Indonesia melalui sinergi infrastruktur  dan layanan yang dimiliki masing-masing pihak. Langkah ini juga diharapkan dapat menjadi katalis utama dalam menghadirkan "Internet Rakyat" internet yang terjangkau, inklusif dan berkelanjutan. Executive Vice President Divisi Wholesale Service Telkom Muhammad Rofik megatakan, kerja sama ini adalah manifestasi nyata dari  komitmen perusahaan dalam memperluas konektivitas nasional. "Dengan memanfaatkan kekuatan infrastruktur dan teknologi dari semua pihak, kami ingin memastikan bahwa seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali bisa menikmati layanan internet yang terjangkau dan andal," kata Rofik. (Yetede)

Di tengah tantangan geopolitik dan ekonomi global, Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia per Februari 2025 mencapai 7,28 juta orang, dengan tingkat pengangguran sarjana tertinggi sebesar 14,6%. Kondisi ini memicu keprihatinan, terutama karena proyeksi IMF menunjukkan tingkat pengangguran Indonesia bisa naik ke level 5%, tertinggi di Asia Tenggara.

Sementara itu, dalam dokumen visi-misi “Prabowo-Gibran 2024: Bersama Indonesia Maju”, Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menciptakan 19 juta lapangan kerja baru dalam lima tahun ke depan, atau sekitar 3,86 juta pekerjaan per tahun. Tantangan besar ini menuntut strategi inovatif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, terutama Artificial Intelligence (AI).

AI dianggap bukan hanya sebagai ancaman terhadap pekerjaan tradisional, tetapi juga sebagai peluang besar penciptaan jenis pekerjaan baru di berbagai sektor. Posisi seperti AI engineer, data scientist, prompt engineer, hingga AI ethics specialist akan sangat dibutuhkan. Di sektor industri, pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga keuangan, AI mampu menciptakan efek berganda dalam bentuk pekerjaan baru melalui optimalisasi dan otomatisasi.

Untuk mendukung hal ini, pemerintah perlu mempercepat integrasi AI ke dalam sistem pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi, serta memastikan pembangunan infrastruktur digital dan pusat data AI lokal. Kebijakan tegas soal AI berdaulat (sovereign AI) penting agar kekayaan data dan kearifan lokal Indonesia tidak tergadaikan oleh pihak luar. Inisiatif seperti AI Experience Center oleh Indosat, yang terbaru diresmikan di Jayapura pada 21 Mei 2025, menjadi langkah awal positif.

Dengan pendekatan tepat, ekosistem AI dapat menjadi katalis transformasi ekonomi nasional, mengurangi pengangguran, serta menjadikan Indonesia pemain penting dalam revolusi teknologi global.

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) dan PT Indosat Ooredoo Hutchinson (IOH) meluncurkan Sahabat-Ai dengan model berkapasitas 70 miliar parameter yang dilengkapi dengan layanan chat multibahasa. Kolaborasi kedua perusahaan ini merupakan terobosan terbaru dalam ekosistem Large Language Model (LLM) open-source di Indonesia. Terobosan ini juga disebut menjadi tonggak penting dalan memperkuat kedaulatan digital Indonesia, sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia. Layanan tersebut juga dilengkapi kemampuan penalaran canggih memudahkan pengguna untuk bertanya dan mendapatkan jawaban informatif dengan bahasa yang alami. Layanan tersebut juga dilengkapi kemampuan penalaran canggih sehingga memudahkan pengguna untuk bertanya dan mendapatkan jawaban informatif dengan bahasa yang alami. Direktur Utama GoTo Group Patrick Walujo mengatakan, dengan model 70 miliar parameter dan layanan chat baru, Sahabat-AI semakin memperkuat ekosistem AI yang sesuai dengan karateristik Indonesia. "Kemampuan multibahasa dan akurasi yang lebih tinggi membuat layanan ini dapat memenuhi  kebutuhun masyarakat dan bisnis di seluruh Indonesia, Ini mencerminkan komitman kami pada kedaulatan digital dan mendukung visi Presiden Prabowo Subianto untuk mengembangkan teknologi lokal," kata Patrick. (Yetede)

PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk menyiapkan belanja modal atau capex, Rp 140 miliar untuk 2025. Anggaran itu utamanya untuk memenuhi target penambahan tower karena peluang pasar dinilai masih bisa diraih tahun ini. PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk didirikan di Jakarta pada 27 April 2001, bergerak dalam bidang usaha utamanya, yaitu tower telekomunikasi. Berdasarkan data dalam Paparan Publik pada Senin (2/6) di Jakarta, perusahaan tersebut menargetkan penambahan tower di tahun ini. Direktur PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk, Yoyong, mengatakan, capex yang dianggarkan sekitar Rp 140 miliar. Belanja modal itu dipergunakan terutama untuk pembangunan tower.

”Target kami menambah 20 unit B2S (build to suit) pada2024 sehingga menjadi 1.025 unit. Lokasi ditargetkan ditambah 41 sehingga menjadi 738 lokasi. Perusahaan juga menambah tenancy (penyewaan) sebanyak 61 sehingga total target tenancy sebanyak 1.763. Untuk target fiber optik, kami menambah 5 km sehingga menjadi 1.526 km tahun ini,” tutur Yoyong. Dengan langkah tersebut, pihaknya menargetkan pendapatan pada 2025 sebesar Rp 228,532 miliar atau meningkat 7,96 % dari 2024. Sebab, prospek pasar untuk ekspansi tower masih ada ditahun ini yang bisa diraih. Dirut PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk, Rudolf P Nainggolan menuturkan, pihaknya berharap bisa berekspansi ke area-area di luar Jawa, seperti Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Nusa Tenggara. Sebagian besar penyebaran tower yang dibangun perusahaan tersebut berada di Pulau Jawa, yaitu 609 tower atau 61 %.

Ekonom Center of  Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai, kebijakan pemerintah saat ini masih mendorong adanya digitalisasi di daerah-daerah, yang akan membutuhkan permintaan tower telekomunikasi. ”Ini menjadi peluang industri tower untuk berpenetrasi. Di daerah-daerah masih banyak blankspot yang bisa difasilitasi dengan fiber optik dan tower,” ujarnya. Terkait merger sejumlah operator seluler, menurut dia, itu menimbulkan peluang industri telekomunikasi bisa meningkatkan capex. Mereka bisa berekspansi ke luar wilayah-wilayah utama. ”Tower masih menjadi andalan untuk daerah kepulauan. Namun, terdapat tantangan dengan keberadaan Starlink, yaitu layanan internet berbasis satelit yang dikembangkan oleh SpaceX, perusahaan milik Elon Musk. Starlink borderless, dari satelit ke antena penerima, bisa langsung kontak ke internet,” ucap Nailul. (Yoga)

Microsoft resmi meluncurkan Indonesia Central, cloud region pertama mereka di Jakarta, Selasa (27/5). Langkah ini menandai babak baru ekspansi infrastruktur digital global Microsoft yang mencakup 60 cloud region di sejumlah negara. Strategi ini sekaligus menandai kian intensifnya investasi sejumlah perusahaan teknologi global dalam mengembangkan infrastruktur pusat data dan layanan cloud di Indonesia. Perusahaan lain yang melakukan hal sama, antara lain, Google, Oracle, Equinix, Tencent, dan Alibaba. Executive Vice President Cloud and AI Microsoft, Scott Guthrie dalam sesi wawancara khusus, Selasa pekan lalu, di Jakarta, mengatakan, fasilitas cloud region Microsoft dilengkapi rangkaian layanan Azure (platform komputasi awan/cloud). Cloud region adalah serangkaian pusat data yang ditujukan untuk melayani sebuah kawasan. Microsoft akan menghabiskan 80 miliar USD pada 2025 saja sebagai modal untuk Microsoft Cloud.

Microsoft juga berinvestasi sangat besar untuk pembangunan infrastruktur teknologi akal imitasi (AI), yang akan menghadirkan perubahan sangat mendalam di industri teknologi dan kehidupan. Beberapa industri di sejumlah negara akan mengadopsi teknologi kecerdasan buatan yang lebih cepat daripada yang lain. Presdir Microsoft Indonesia, Dharma Simorangkir menambahkan, setiap hari, jutaan orang Indonesia bergantung pada layanan berbasis cloud dan sering kali tanpa menyadarinya. Dari memeriksa saldo hingga mengakses layanan publik, infrastruktur cloud mendukung kehidupan sehari-hari. ”Apabila sebuah perusahaan ingin menguji chatbot layanan pelanggan yang didukung teknologi kecerdasan buatan, cloud memungkinkan mereka memilih komponen, mengintegrasikan layanan dan meluncurkannya dalam hitungan hari. Jadi, meningkatnya minat terhadap cloud dan pusat data bukan sekadar sensasi,” ucapnya. (Yoga)

Rencana pemerintah untuk membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) tidak otomatis menjadi solusi mujarab untuk meningkatkan rasio perpajakan (tax ratio) Indonesia. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan harus diselaraskan dengan perbaikan mendasar dalam sistem administrasi perpajakan, penguatan sumber daya manusia, serta peningkatan keadilan data tranparansi fiskal. Pakar Kebijakan Fiskal Universitas Indonesia Ning Rahayu mengatakan, Indonesia masih menjadi negara dengan rasio perpajakan  terendah di Asean, meski penerimaan negara mengalami  tren kenaikan sejak 2021. "Tax rasio mencerminkan kepatuhan wajib pajak dan efektivitas sistem perpajakan. Meski penerimaan naik, kalau tax ratio tetap rendah, artinya ada yang belum beres," ungkap Ning. Ning mengungkapkan bahwa banyak reformasi perpajakan dunia gagal karena tidak diikuti restrukturisasi administrasi ajak yang permanen dan manajeman SDM yang mumpuni. Dia menekankan bahwa sistem yang efektif jutrsu menjadi kunci utama dalam mempersempit compliance gap dan meningkatkan tax ratio. (Yetede)

Di tengah penetrasi internet di Indonesia yang telah mencapai 79,5% pada 2024, kemampuan daya beli paket internet di Indonesia ternyata cukup meyakinkan, yaitu berkisar Rp50-Rp100 ribu per bulan. Kondisi ini mencerminkan sikap rasional masyarakat Indonesia dalam memilih layanan internet, dengan mempertimbangkan efisiensi biaya, kualitas jaringan, dan pengalaman penggunaan jangka panjang. Lembaga Survei KedaiKOPI merilis hasil survei bertajuk "Survei Penggunaan Internet di Indonesia". Survei daring yang dilakukan pada 14-16 Mei 2025 ini melibatkan 1.545 responden secara nasional  dengan metode Computer Asisted Self Interview (CASI). Salah satu poin yang disorot dalam survei tersebut, yaitu terkait pengeluaran data daya beli paket internet masyarakat Indonesia. Disebut, mayoritas atau sekitar 62,3% responden menghabiskan Rp50.000-Rp100.000 per bulan untuk paket data, dengan pembelian mayoritas dilakukan melalui Gopay (25,4%), konter pulsa (20,8%), dan mobile banking (17,5%) Adapun paket berlangganan bulanan menjadi pilihan utama (83%), dengan kuota ideal berkisar antara 11-30 GB per bulan (29,6). "Temuan ini penting sebagai masukan bagi para penyedia layanan digital dan operator seluler untuk  meningkatkan layanan mereka sekaligus menjaga loyalitas pelanggan," kata Peneliti Lembaga Survei KedaiKOPI Taufan Anindita Pradana. (Yetede)

Implemetasi program bantuan sosial (bansos) berperan vital dalam jumlah penduduk miskin, karena menjadi bantalan dalam menjaga daya beli pada masa krisis dan dan ketika harga bahan pokok naik. Meski demikin, efektivitas penyaluran program bansos kerapkali terhambat oleh ketersediaan data yang berkurang akurat. Berdasarkan hasil yang dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) peningkatan akurasi penyaluran bansos sebesar 10% berkontribusi menurunkan kemiskinan sebesar 0,53%. Oleh karena itu pemberian bansos harus didukung  oleh sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif untuk memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar mencapai sasaran yang diharapkan. "Integritas dan konvergensi program lintas K/L (Kementerian/lembaga) dan pusat-daerah juga terus diperkuat untuk memitigasi tumpang tindih program, sehingga belanja negara dan belanja daerah lebih fokus pada dampak, bukan hanya kuantitas program," jelas Deputi Bidang Kependudukan Kementerian PPN/Bappenas Maliki kepada Investor Daily. Mengutip data BPS, jumlah penduduk miskin pada September 2024 sebesar 24,06 juta orang, menurun 1,16 juta orang terhadap Maret 2023. (Yetede)

Aplikasi digital telah menjadi bagian keseharian warga, dari transportasi, belanja, makan, sampai mengirim barang. Seiring itu, pungutan biaya lain-lain, seperti biaya layanan dan jasa aplikasi yang dibebankan ke konsumen dan penjual juga bermunculan. Baru-baru ini, muncul usulan untuk menghapus atau setidaknya mengatur standar terkait biaya lain-lain itu lewat regulasi khusus. “Saya rasa perlu ada regulasi khusus untuk mengantisipasi kenaikan biaya jasa aplikasi kedepannya, untuk menghindari penambahan fee (biaya jasa) yang sewenang-wenang. Namanya orang (aplikator) berbisnis, pasti mereka akan terus cari untung. Sejauh ini, saya belum terbebani karena biayanya masih sekitar Rp1.000. Kalau (pakai) lebih banyak atau biayanya jadi lebih tinggi dari pada biasanya, akan jadi masalah,“ ujar Debora Julianti (29)Karyawan Swasta, di Jakarta

”Persentase biaya layanan dan jasa aplikasi perlu diatur. Kalau tidak, biaya yang dibebankan tidak rata dan merugikan penjual atau kurir. Standar biaya bisa berdasarkan kluster wilayah atau berat barang. Kalau tidak diatur, pekerja yang berhubungan dengan platform akan terus diupah secara tak layak. Ekonomi akan lebih baik jika semua orang punya uang (layak). Kalau semua underpaid, siapa yang mau mengeluarkan uang,” kata Sandra Hartono (28) Karyawan Swasta, di Jateng. ”Setuju, biaya layanan dan biaya jasa aplikasi dihapus atau diatur lewat regulasi khusus tentang standar biaya aplikasi digital. Agar aplikasi enggak suka-suka mematok angka karena sudah ada acuan peraturannya. Pemerintah juga perlu mengawasi apakah penerapan di tiap aplikasi sudah sesuai aturan. Itu bagian dari strategi. Mereka kasihvoucer promo, tetapi dibalance dengan biaya macam-macam. Cuma, ya, berat juga,” ujar Deri Nugraha (29) Hotelier, di Jakbar. (Yoga)