PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk (EXCL) menargetkan penghematan US$ 100 juta dari integrasi bisnis XL dan Smartfren. XL Smart adalah perusakan hasil merjer XL dan Smartfren. Akan tetapi Sucor Sekuritas menilai, rencana itu akan menghadapi batu sandungan berupa biaya yang harus dipikul dan integrasi ini, antara lain hukum serta umum dan administrasi. Artinya, penghematan yang diraih bakal tergerus oleh biaya-biaya itu. "Selain itu ada warisan dari kerugian Smartfren sebelum proses merger," tulis broker itu, dikutip Minggu (22/06/2025). Sementara itu, run rate pada kuartal 1-2025 stabil, terlihat pada jumlah pelanggan dan minimnya penghentian penggunaan layanan (churn). Ini didorong oleh tiga strategi merek yang dijalankan XL Smart. DItengah tantangan yang dihadapi, Sucor Sekuritas percaya, sinergi akan mengangkat aluasi valuasi saham EXCL. Apalagi jika kondisi makro ekonomi Indonesia mendukung dan daya beli masyarakat pulih. Sucor Sekuritas menetapkan target harga saham EXCL Rp 2.800. Pada akhir pekan lalu, saham EXCL naik 0,45% ke level Rp2.450. (Yetede)

Pemerintah terus menggodok payung hukum implementasi Zero Over Dimension Over Load (ODOL) sehingga pada 2026 tidak ada lagi kendaraan terlebih dimensi dan kelebihan muatan. Untuk itu pada Juli 2025 diberlakukan tahap peringatan dan dilanjutkan dengan  penegakan hukum Agustus 2025. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Ernita Titis Dewi menyatakan rencana aksi penanganan Zero ODODL saat ini sedang disusun yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga termasuk kepolisian guna memastikan penegakan aturan dimensi dan muatan kendaraan berjalan efektif. "Pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran kendaraan ODODL telah dilakukan bersama para pemangku lintas kepentingan," kata Ernita. Namun, dia mengingatkan, upaya tersebut masih belum berjakan optimal, sehingga dibutuhkan langkah-langkah lanjutan yang lebih terstruktur dan tegas untuk menekan pelanggaran dimensi dan muatan kendaraan di jalan. (Yetede)

Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat jumlah penerimaan manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 22 Juni 2025  mencapai 5.228.529 orang. Program MBG menyasar berbagai kelompok penerima manfaat, mulai dari peserta didik tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, hingga sekolah keagamaan. Selain itu, program ini juga ditujukan bagi ibu hamil, ibu juga menyusui, dan balita di bawah lima tahun. "Jumlah penerima manfaat per tanggal hari ini, 22 Juni, berhasil dijangkau sejumlah 5.208.939 penerima manfaat, terdiri dari beberapa kategori penerima manfaat," kata Staf Khusus Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Komunikasi Redy Hendra Gunawan di Jakarta. Berdasarkan data yang dipaparkan Redy, dalam kelompok usia dini, jumlah balita yag terjangkau program tersebut sebanyak 35.523 orang. Siswa PAUD berjumlah 79.090 orang Raudhatul Athfal 31.999 orang dan siswa TK sebanyak 197.391 orang. Untuk tingkat pendidikan dasar, siswa SD kelas 1 hingga kelas 3 yang telah terjangkau program MBG berjumlah 985.204 orang, dan siswa kelas 4 hingga kelas 6 sebanyak 1.102.327 orang. (Yetede)

Keadaan perekonomian Amerika Serikat (AS) dan kebijakan pemerintahan Donald Trump yang melenceng dari pakem-pakem perdagangan multilateral seungguh telah membuat banyak negara di dunia, termasuk Indonesia seperti kehilangan haluan dalam mengembangkan matarantai pasok regional dan global untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional masing-masing. Beum lagi jelas bagaimana hasil perundingan tarif timbal-balik antara AS dan mitranya akan berakhir, karena pemerintahan Trump semakin disibukkan oleh isu-isu politik dan ekonomi yang semakin rumit. Tiba-tiba dikejutkan oleh serangan langsung Israel tehadap obyek-obyek strategi di Iran pada hari Jumat 13 Juni lalu. Aksi pembalasan oleh Iran di hari-hari berikutnya dengan serangan langsung ke wilayah Israel segera menyadarkan dunia bahwa kawasan Timur Tengah yang merupakan persilangan lalu-lintas perdagangan penting dunia akan mengalami gangguan keamanan yang sangat signifikan. Harga minyak dunia segera melonjak menyusul eskalasi konflik antara Israel dan Iran, dengan harga patokan Brent dan WTI naik lebih dari 7% dalam satu hari dan mengalami lonjakan intra-hari hingga 13%, kenaikan terbesar sejak awal 2022. (Yetede)

Hangusnya sisa kuota internet prabayar saat masa berlaku paket berakhir, belakangan jadi pembicaraan publik. Tak sedikit pelanggan merasa dirugikan karena sisa kuota yang belum terpakai akhirnya menguap begitu saja. Sebagian penyedia layanan sudah menawarkan fitur pengguliran kuota, tapi, memang tidak semua operator memberlakukan kebijakan serupa. Berikut suara warga terkait kebijakan sisa kuota internet prabayar yang hangus. “Dalam sebulan, saya berlangganan kuota internet sebesar 100 gigabyte (GB) yang tak habis digunakan sebulan. Jika dihitung, masih ada rata-rata 10 GB kuota internet yang akan tersisa pada akhir periode langganan. Saya merasa dirugikanlah karena sisa kuota internet itu cukup banyak. Harapannya, kuota jangan dibuat batasan waktunya,” ujar Nurtiandriyani S (28), Pekerja Swasta di Jakarta

“Saya punya dua nomor telepon dari dua operator yang berbeda. Operator pertama, memiliki fasilitas menggulung sehingga kuota saya tidak hangus. Operator ke dua, kuota hangus tiap bulan. Saya tak pernah komplain karena saya memahami persyaratan yang berlaku. Supaya tidak rugi, nomor kedua fokus untuk internet dan menunjang pekerjaan yang harus selalu daring di laptop, ujar Khusnina Sekar S, Pegawai Swasta Jakarta. ”Saya biasa membeli paket kuota internet 40 GB seharga Rp 110.000 untuk keperluan sekolah, menjelajahi situs internet, menonton film dan Youtube, serta bermain gim. Kadang, sisa paket kuota internet 1-2 GB hangus karena tak memperhatikan masa aktif paket itu. Kalau kuotanya hangus, saya jelas rugi. Saya harap operator internet bisa menambahkan sisa kuota internet itu dalam pembelian paket internet berikutnya,” ujar Nararya Widi (15), Pelajar di Tangsel. (Yoga)

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan memastikan WNI yang berada di Iran dievakuasi dari Kota Teheran mulai hari Jumat (20/6/2025). WNI dievakuasi menggunakan jalur darat lantaran dianggap lebih aman menuju Baku, Azerbaijan. "Berdasarkan informasi dari Kementerian Luar Negeri, tahap pertama akan dimulai pada 20 Juni 2025, dengan 115 WNI diberangkatkan menggunakan empat bus dari Teheran," kata Budi Gunawan. Budi Gunawan akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri hingga Badan Intelegen Negara (BIN) guna memastikan langkah evakuasi selanjutnya. Pria yang akrab dipanggil BG ini juga memastikan pemerintah akan membuka jalur komunikasi darurat bagi WNI di zona konflik. Dengan langkah-langkah ini, BG memastikan proses evakuasi WNI dari Iran akan berjalan dengan  lancar. "Kami mengimbau seluruh WNI di Iran untuk tetap tenang, mengikuti arahan perwakilan RI, dan segera melapor bila memerlukan bantuan," kata BG. kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan proses evakuasi terhadap WNI di Iran sedang berlangsung menyusul pemburukan situasi keamanan di negara tersebut akibat serangan rudal Israel. (Yetede)

Menteri Sugiono menyampaikan bahwa kementeriannya menyiapkan rencana  evakuasi terhadap warga negara Indonesia di Iran melalui jaur darat, menyusun konflik antara Iran dan Israel yang semakin meningkat dalam dua hari terakhir. Saat ini, terdapat sekitar 380 orang WNI yang berada di wilayah Iran, terutama di Taheran. "Pemerintah Indonesia menilai situasi semakin tidak kondusif seiring meningkatnya intensitas serangan, yang tidak hanya menyasar target militer, tetapi juga sasaran sipil. Pesawat tidak bisa kesana. Satu-satunya jalur darat," kata Sugiono di Dt, Petersburg. Sebagai langkah antisipasi Kementerian Luar Negeri telah memerintahkan Keduataan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran untuk melakukan asesment terhadap rencana evakuasi  dan menjalankan langkah-langkah kongtingensi. Status kesiagaan di Kedutaan Besar RI di Teheran juga telah ditingkatkan dari siaga 2 menjadi siaga 1. Sugiono mengatakan bahwa komunikasi dengan negara-negara tetangga Iran sudah dilakukan untuk  memastikan kemudahan akses lintas perbatasan apabila evakuasi WNI harus dilakukan. "Kami juga sudah melakukan komunikasi dengan negara tetangga Iran memohon supaya warga ngara kita diberi kemudahan melewati perbatasannya karena situasinya juga yang semakin tidak menguntungkan," katanya. (Yetede)

Pemerintah Korea resmi mendukung ekspansi perusahaan AI dan digital ke pasar ASEAN, menyusul dimulainya kegiatan Tim Gabungan Ekspor Digital di Indonesia. Hasilnya, tercapai 35 kontrak ekspor dan nota kesepahaman (MoU), termasuk satu kontrak senilai US$ 4 juta oleh satu perusahaan dengan jaringan hotel terbesar di Asia Tenggara. Kementerian Sains dan Teknologi dan Informasi Korea mengumumkan bahwa mereka memulai kegiatan Tim Gabungan Ekspor Digital (pemerinta dan swasta) dari Indonesia untuk mendukung ekspansi perusahaan AI dan inovasi digital Korea ke ASEAN. Sebanyak 30 perusahaan digital inovatif Korea terabung dalam tim ini, menggabungkan kerja sama antar pemerintah dan kegiatan swasta untuk membuka jalur ekspor baru. ASEAN, yang terdiri dari 10 negara Asia Tenggara, adalah mitra ekonomi utama mitra dagang kedua terbesar bagi Korea. Indonesia, sebagai negara tujuan pertama tim ekspor ini, tengah berkembang pesat sebagai basis produksi lobal dan menjadi lokasi strategis untuk ekspansi ke ASEAN karena meningkatnya  permintaan infrastruktur digital. (Yetede)

Dominasi platform over the top (OTT) asing di pasar Indonesia menimbulkan kekhawatiran banyak pihak. Dominasi ini tak hanya menggerus  ceruk pasar industri telekomunikasi, tetapi juga pelaku industri penyiaran. Mencermati kondisi tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid pun angkat bicara. Menurut dia, dominasi platform OTT asing di pasar Indonesia tidak boleh menggerus keberlangsungan industri penyiaran nasional. Hal tersebut disampaikan saat audiensi dengan Presiden dan Managing  Director Media Partners Asia Research  Services Pte Ltd (MPA) untuk Asia Pasifik Mila Venugopalan di Jakarta, pekan lalu. "Kami juga ingin Anda memberdayakan industri penyiaran. Prinsip dasarnya bahwa harus ada kondisi yang setara antara industri penyiaran dengan platform OTT," kata Meutya. Menurut Meutya, industri penyiaran di Indonesia masih memainkan peran penting dalam menjangkau masyarakat d seluruh pelosok Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang belum terjangkau koneksi internet. (Yetede)

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) memunculkan modus penipuan baru yang sangat canggih, yaitu deepfake. Teknologi ini memungkinkan manipulasi visual dan audio seseorang, menciptakan konten palsu yang sangat meyakinkan. Meskipun belum ada kasus deepfake yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), ancaman ini diprediksi menjadi salah satu ancaman siber utama pada tahun 2025.

Contoh kasus deepfake di Indonesia telah terjadi, seperti penipuan "Prabowo Giveaway" yang memanipulasi wajah dan suara pejabat publik untuk menawarkan bantuan pemerintah palsu di media sosial. Pembuatan deepfake semakin mudah dengan adanya software gratis dan ketersediaan sampel suara target.

Dua metode utama deepfake melibatkan manipulasi individu dalam konten sumber atau pembuatan konten manipulatif yang membuat individu seolah mengucapkan kata-kata tertentu. Bahkan, deepfake kini bisa dilakukan secara live dalam pertemuan virtual. Hal ini menimbulkan kerawanan serius bagi DJP, di mana deepfake wajah atau suara Dirjen Pajak dapat disalahgunakan untuk penipuan atau penyebaran hoaks, berpotensi merusak citra dan kepercayaan publik terhadap institusi.