Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah mengatur penggunaan satelit orbit rendah Starlink di Indonesia untuk mencegah praktik penyediaan jasa internet rumahan secara ilegal (RT/RW Net). Henry Wijayanto, Head of External Communications XL Axiata, mengharapkan pemerintah melibatkan seluruh pemangku kepentingan telekomunikasi dalam tata kelola satelit orbit rendah ini. Menurut Henry, layanan Starlink yang digunakan di area residensial dapat mempengaruhi bisnis layanan fixed broadband (FBB) yang disediakan ISP lokal, termasuk XL Home.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkap bahwa Starlink digunakan untuk beberapa rumah melalui skema Fair Usage Policy (FUP). Sekretaris Umum APJII, Zulfadly Syam, menyebut bahwa satu perangkat Starlink dapat melayani beberapa rumah menggunakan alat khusus, sehingga bisa menjadi opsi lebih ekonomis untuk masyarakat. Meski demikian, penggunaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat memicu tindakan blokir.

Indonesia gagal menarik investasi pusat data dari Google, yang memilih Malaysia sebagai lokasi pembangunan data center di Asia Tenggara. Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, menjelaskan bahwa keputusan Google dipengaruhi oleh beberapa faktor: tarif listrik industri di Malaysia lebih murah, insentif bebas bea masuk untuk barang modal, dan kepastian hukum yang lebih baik. Tarif listrik di Malaysia, yang hanya 8 sen dolar AS per kilowatt-jam, lebih menarik dibandingkan tarif di Indonesia. Selain itu, Budi menyoroti pentingnya pembenahan kepastian hukum di Indonesia untuk meningkatkan daya saing dalam menarik investor asing.

Google telah mengumumkan investasi sebesar US$2 miliar di Malaysia dan US$1 miliar di Thailand, untuk membangun pusat data dan infrastruktur cloud. Meski pemerintah Indonesia tengah mengupayakan negosiasi dengan Google agar pusat data untuk pengguna di Indonesia dapat ditempatkan di dalam negeri, keputusan investasi sejauh ini mengarah ke negara tetangga.

 Perkembangan sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan digitalisasi di Tanah Air telah menarik banyak minat investor, baik lokal maupun asing. Pada 2023 saja, Indonesia telah berhasil menarik investor untuk menanam modal pada sektor TIK sekitar US$ 22 miliar. Sementara itu, subsektor yang paling banyak diminati terdiri atas investasi pada pusat data (data center), sistem pembayaran, dan infrastruktur TIK. Menteri Komunikasi dan Informatikan Budi  Arie Setiadi mengatakan, pelaku indstri di Tanah Air harus melihat hal tersebut sebagai potensi untuk terus mengembangkan  sector TIK serta terus menerus melakukan berbagai inovasi demi menarik minat investor.

Bahkan, pemerintah terus mendorong pemanfaatan inovasi bisnis untuk meningkatkan peluang sektor digital nasional. “Saya berharap Kadin Indonesia juga pelaku industry dapat meningkatkan nilai tambah Indonesia dalam rantai pasok global. Ini guna memperkuat upaya bersama dalam mewujudkan transformasi digital menuju Indonesia Emas 2045,” ungkap Budi Arie.  Menurut dia, perkembangan teknologi yang pengembangannya, penerapan praktis, atau keduanya yang masih belum terwujud (emerging technologies) yang juga membuka banyak peluang inovasi dan investasi. Sebagai contoh, pengembangan teknologi 4G Advance yang memungkinkan ultra reliable law latency communication hingga artificial intelegence (AI) untuk produktivitas dan efisiensi proses bisnis. (Yetede)

Perusahaan teknologi global bakal berinvestasi besar-besaran di bidang kecerdasan buatan di Asia Tenggara. Asia Tenggara menjadi rantai pasok AI Hasil riset Access Partnership memproyeksikan, adopsi teknologi kecerdasan buatan atau akal imitasi (AI) dapat memberikan manfaat ekonomi senilai 835 miliar dollar A atau lebih kurang Rp 12.756 triliun pada 2030 d iAsia Tenggara. Angka ini menyumbang 16 persen terhadap produk domestik bruto kawasan pada tahun itu. Proyeksi konsultan kebijakan publik khusus isu teknologi yang berkantor pusat di Inggris itu mensyaratkan pemerintah semua negara Asia Tenggara membangun kebijakan AI. Kebijakan yang dimaksud, antara lain, menyiapkan tenaga kerja siap dan melek AI serta memberikan insentif bagi bisnis untuk mengakselerasi inovasi AI. Prediksi lembaga lainnya juga menyebutkan hal yang sama, Asia Tenggara bakal menjadi tempat investasi AI. Laporan konsultan Kearney menyebutkan, lebih dari 70 persen responden survei lembaga ini melihat AI sebagai hal yang penting bagi masa depan Asia Tenggara. 

Kawasan itu juga menunjukkan bahwa adopsi AI perlu dipercepat. Studi mereka mengungkapkan bahwa AI dapat memberikan dampak keseluruhan yang kuat, yaitu peningkatan PDB sebesar 10-18 persen di seluruh Asia Tenggara pada tahun 2030 atau setara dengan nilai hampir 1 triliun dollar AS. Dampak di setiap negara sangat bergantung pada kematangan relatif infrastruktur AI dan kesiapan adopsi oleh negara masing-masing. Terkait dengan prediksi-prediksi itu, negara-negara di Asia Tengara harus bersiap. Beberapa negara di kawasan itu telah menjadi tujuan investasi. Namun, tidak sedikit yang baru sampai tahap pengenalan awal AI. Oleh karena itu, manfaat yang akan diambil oleh beberapa negara menjadi minim. Gugatan lembaga-lembaga konsultan memperlihatkan pasokan sumber daya manusia, infrastruktur, dan juga aturan di negara masing-masing menjadi penyebab mereka tidak banyak menikmati investasi. Indonesia diperkirakan hanya akan menikmati sekitar 3,7 persen dari total alokasi investasi di
kawasan tersebut. 

Padahal, apabila melihat sejumlah keputusan perusahaan teknologi di beberapa negara, seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand, perusahaan teknologi bakal menjadikan Asia Tenggara sebagai bagian dari rantai pasok AI. Produksi beberapa peralatan dan juga perangkat lunak akan dilakukan di kawasan itu. Jika tidak segera bersiap, Indonesia akan tertinggal dalam rantai pasok AI. Menilik saran-saran dari berbagai lembaga, Indonesia perlu menambah jumlah sumber daya manusia yang berkualifikasi terkait kecerdasan buatan. Pemerintah juga perlu membuat aturan-aturan dan infrastruktur yang mendukung pengembangan AI. Kita belum terlambat, tetapi apabila tidak ada langkah nyata, kita bakal makin tertinggal. (Yoga)

Layanan internet residensial dengan brand Firts Media yang dulu menjadi bagian dari bisnis PT Link Net Tbk secara resmi telah menjadi bagian dari PT XL Axiata Tbk terhitung sejak 27 September 2024. Semua layanan First Media kepada konsumen ritelnya (business to costumer/B2C) pun kini dikelola penuh oleh XL Axiata. Bergabungnya salah satu penyedia layanan internet kabel terbesar di Indonesia tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut berdasarkan perjanjian pengalihan bisnis  B2C Link Net dengan XL Axiata pada 22 mei 2024.  Setelah penggabungan bisnis tersebut, First Media dan XL Axiata akan terus berupaya memastikan agar pelanggan tetap menikmati layanan yang sama atau lebih baik. Bahkan pelanggan akan memiliki kemudahan akses ke rangkaian produk yang lebih lengkap, termasuk seluler, selain internet berbasis kabel dan TV kabel. (Yetede)

Kehadiran negara melalui akses internet cepat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sangat dinantikan oleh masyarakat. Meskipun pemerintah telah berupaya memeratakan akses internet, terutama melalui pembangunan jaringan tulang punggung (backbone) Palapa Ring, tantangan besar masih dihadapi, terutama dalam hal investasi dan sebaran di wilayah nonkomersial.

Menurut Pelaksana tugas (Plt) Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi Badan Usaha BAKTI, Yulis Widyo Marfiah, pembangunan Palapa Ring membutuhkan investasi besar, terutama di 57 kabupaten/kota yang tidak komersial. Meskipun demikian, upaya terus dilakukan untuk mendorong pemanfaatan Palapa Ring, termasuk dengan menawarkan tarif yang lebih fleksibel bagi industri telekomunikasi.

Yulis juga menjelaskan bahwa pemanfaatan Palapa Ring Barat telah mencapai 69%, lebih cepat dibandingkan wilayah Tengah dan Timur yang menghadapi tantangan lebih besar. Saat ini, pemanfaatan Palapa Ring Tengah mencapai 44%, dan Palapa Ring Timur sebesar 51%. Harapannya, penetrasi internet di seluruh Indonesia dapat terus meningkat, sehingga gap penetrasi internet yang masih 17,4% dapat dikurangi.

Indonesia berpotensi menjadi salah satu Negara yang  bisa  menjadi pusat investasi untuk mengembangkan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) di dunia. Selain ditopang jumlah penduduk yang mencapai 282,74 atau terbesar keempat pada pekerjaan korporasi berbagai sektor dan perusahaan rintisan (startup) yang jumlahnya diatas 2600-an guna meningkatkan produksitivitas.Pada April 2024, menurut  Statista (lembaga riset pasar dan konsultan industry global Jerman), dari jumlah penduduk dunia 8 miliaran jiwa, sekitar 282,74 juta tinggal di Indonesia. Dengan populasi yang banyak, Indonesia punya potensi pasar besar secara ekonomi, termasuk ekonomi digital dan pengembangan teknologi AI. Inovasi dan adopsi teknologi seluler generasi kelima (5G) dan AI pun memiliki peran penting dalam lanskap bisnis global terkini, termasuk Indonesia. Namun masih menurut data Statista investasi (pending) Indonesia terhadap kebutuhan solusi AI tahun 2022 masih reltif kecil sekitar Rp 1,38 triliun. Pada 2027, nilainya naik lebih dua kali lipat menjadi Rp 5,26 triliun. (Yetede)