Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengumumkan hasil efisiensi anggaran 73 kementerian dan lembaga (K/L) sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. DPR sendiri mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp 1,3 triliun, sebagaimana disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, yang menegaskan bahwa efisiensi ini tidak akan menurunkan kinerja DPR.

Sudah dua kali, Februari ini Presiden Prabowo memastikan, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara akan diluncurkan Senin (24/2). Pertama, melalui keterangan bersama Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Rabu (12/2). Saat itu, Presiden menyebut Daya Anagata Nusantara yang bermakna kekuatan ekonomi dana investasi akan segera meluncur. Kedua, ketika berpidato di forum internasional World Governments Summit 2025 di Dubai, UEA, Kamis (13/2), secara virtual. ”Danantara, lembaga investasi kekayaan negara (sovereign wealth fund) kami, akan meluncur dengan total dana kelolaan lebih dari 900 miliar USD (Rp 14,68 triliun) untuk menjalankan investasi berdampak tinggi,” tutur Presiden dalam pidatonya, dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden.

Pernyataan Presiden seolah menjawab ketidakpastian yang sempat terjadi. Danantara semula direncanakan meluncur pada 8 November 2024. Rencana itu muncul menyusul pelantikan Muliaman Hadad dan Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang sebagai Kepala dan Wakil Kepala Badan Pegelola Investasi Danantara, di Istana Negara, Selasa (22/10). Namun, persoalan landasan hukum membuat peluncuran Danantara mesti tertunda. Dengan tugas sebagai superholding untuk mengelola dan menginvestasi aset BUMN, Danantara memerlukan legalitas setara BUMN, yang dibentuk berlandaskan Undang-undang (UU).

Landasan hukum untuk Danantara akhirnya dibuat melalui revisi atas UU No 19/2003 tentang BUMN. UU yang mengakomodasi kebutuhan Danantara ini disetujui untuk disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna DPR, Selasa (4/2). Namun, tinggal beberapa hari menjelang peluncuran Danantara, baik pemerintah maupun DPR tak kunjung membuka akses publik terhadap dokumen perubahan atas UU No 19/2023. Padahal, beleid ini berisi perubahan krusial terkait tata kelola BUMN di bawah Badan Pengelola Investasi Danantara. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Yassar Aulia, menduga sikap pemerintah ini sebagai indikasi masih adanya kendala internal dalam penyusunan UU, yang secara prosedur berpotensi melanggar ketentuan pembentukan UU. (Yoga)

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid menyatakan, konstitusi negara menjamin kebebasan setiap warga negara mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak, bahkan hingga ke luar negeri (LN). Namun demikian tidak selayaknya bekerja ke luar negeri dikampanyekan deperti melalui tagar  #KaburAjaDulu yang tengah viral di lini jagat media sosial belakangan ini. Apalagi, pemerintah dan negara saat ini justru memanggil putra-putri terbaik bangsa dan kembali membangun Indonesia. "Kami memanggil putra-putri terbaik untuk membangun Indonesia ke depan ini, Kok malah mengginstruksikan, 'Yuk kita cabut aja'," ujar Nusron. Ia menambahkan, makin tidak layak lagi bagi  apabila keinginan bekerja di luar negeri tersebut justru dikampanyekan kepada putra-putri bangsa yang kebetulan sudah mendapatkan pekerjaan mapan di dalam negeri. Kader Partai Golongan Karya (Golkar) itu pun mendukung tegar #ProduktifDiNegeriSendiri selayaknya para jurnalis yang turut bersedia berkarya di Indonesia. (Yetede)

Pemerintah Presiden Prabowo Subianto dinilai masih mendapatkan kepercayaan dari publik. Sejumlah program serta kebijakan selama empat bulan terakhir masih on the track, sesuai janji politik sebelumnya. Namun demikian, maraknya aksi demonstrasi dengan tagar #IndonesiaGelap hingga beredarnya tagar #KaburAjaDulu hadir akibat informasi tidak tersampaikan dengan benar dan jelas. Karenanya, pemerintah harus memperbaiki gaya komunikasi politiknya dan memperkuat peran tim komunikasi presiden. Aksi Demo Indonesia Gelap yang digelar Jumat (21/02/2025) dilakukan oleh sekelompok mahasiswa dan koalisi sipil. Aksi ini merupaka  lanjutan dari demonstrasi yang telah digelar dalam beberapa hari terakhir. Dengan tema Indonesia Gelap, tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia, seperti Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali. Aksi ini untuk mengkritisi kebijakan pemotongan anggaran besar-besaran atau efisiensi yang diterapkan di hampir semua kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah oleh Presiden Prabowo Subianto yang dianggap merugikan rakyat. Di dunia maya, belakangan ini muncul tren tagar yang sedang viral yaitu Hastag "#KaburAjaDulu" yang dilakukan oleh para anak muda di Indonesia. Hastag ini disebarkan di berbagai akun media sosial pada kalangan anak muda. (Yetede)

Sebanyak 456 kepala daerah mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, yang berlangsung pada 21-28 Februari 2025. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan total kepala daerah yang harus mengikuti retret kali ini sebanyak 503 orang kepala daerah, namun yang datang sebanyak 456 kepala daerah. Artinya sebanyak 47 orang lain belum hadir. "Tadi beberapa datang telat. Kemudian dari yang datang tersebut, 19 orang kami berikan dengan tanda gelang merah artinya kondisi fisiknya memerlukan atensi, seperti pascaoperasi  penyakit serius dan sebagainya, tetapi mereka  bersemangat untuk hadir tentu kita izinkan," kata Bima Arya.

Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak  mengikuti acara retret atau pembekalan  yang digelar 21-28 Februari 2024 di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari ini, khusunya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK.  Bima Arya mengatakan kepala daerah yang diberikan gelang merah dipersilahkan mengikuti retret namun dengan atensi yang sangat serius dan dispensasi pada kegiatan-kegiatan tertentu. (Yetede)

Upaya pemerintah memberi diskon tarif tol dan membukukan  sejumlah ruas tol secara fungsional pada momen mudik Lebaran 2025 diharap mampu mendorong daya beli masyarakat dan juga  memacu pergerakan ekonomi di sejumlah daerah. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan ada pemberian diskon tarif tol pada momen mudik libur Lebaran tahun ini. "Kalau hari-hari besar keagamaan nasional seperti itu, kita kasih diskon," ujar Dody. Kendati demkian, lanjutnya, saat ini Kementerian PU sedang membahas dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) terkait berapa besaran diskon tarif tol yang akan diberikan pada mudik Lebaran tahun ini. "Kita lagi godok sama-sama dengan pengusaha jalan tol untuk bisa memberikan diskon tarif tol yang mudah-mudahan paling tidak besarannya  sama diskon tarif tol saat libur Nataru," harapnya. Selain pemberian diskon tarif tol, menurut Dody, pemerintah juga akan membuka ruas tol fungsional pada arus balik dan arus mudik Lebaran 2025. Ruas jalan tol yang dibuka secara gratis tersebut, kata dia, sebagai upaya mendukung kelancaran arus lalu lintas dan meningkatkan kenyamanan masyarakat selama mudik Lebaran 2025. (Yetede)

Efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah akan berdampak pada kelangsungan hidup media massa. Hal ini memberatkan media massa karena saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari disrupsi digital hingga perekonomian media yang kian berat. Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengungkapkan, iklim usaha industri pers sedang tidak dalam kondisi menguntungkan. Sepanjang tahun 2023-2024, tidak kurang dari 1.200 karyawan perusahaan pers, termasuk jurnalis, mengalami PHK. Beberapa media cetak skala besar pun berhenti melayani pembaca. Selain itu, media massa tidak lagi menjadi sumber utama warga mencari berita, iklan nasional perusahaan pers 75 % diambil alih platform digital global dan media sosial, hingga akal imitasi (AI) jadi disrupsi ketiga setelah teknologi digital dan media sosial. Ini menjadi tantangan terberat perusahaan pers di masa mendatang.

”Kebijakan penghematan ketat oleh pemerintah ini secara tidak langsung berpengaruh pada sektor media massa. Untuk itu, para insan pers mau tidak mau harus memutar otak agar industri media bisa bertahan di tengah badai yang seakan tak berhenti,” kata Ninik dalam Konvensi Nasional Media Massa 2025 di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (20/2). Dengan kondisi ini, Dewan Pers terus berupaya mendesak pemerintah menerbitkan aturan mengenai tanggung jawab platform digital. Upaya tersebut membawa hasil dengan diterbitkannya Perpres No 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas pada 20 Februari 2024. Di tengah ”tsunami informasi”, media massa justru seharusnya bisa mencerahkan dan menunjukkan kebenaran agar masyarakat tidak tersesat. Perpres tersebut ditindaklanjuti Dewan Pers dengan membentuk Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas melalui seleksi terbuka. (Yoga)

Budi Arie Setiadi, Ketua Umum Pro-Jokowi (Projo) sekaligus Menteri Koperasi, mengadakan pertemuan dengan Presiden ke-7 Joko Widodo di Jakarta. Meski demikian, Budi Arie memilih untuk tidak mengungkapkan rincian pertemuannya, termasuk menanggapi wacana pembentukan partai baru. Ia hanya menyatakan bahwa saat ini dirinya mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk menjalankan roda pemerintahan di tengah dinamika ketidakpastian global.

Budi Arie juga memberikan respons bercanda terkait wacana partai baru dengan menyebut "Partai Super Tbk." yang ia klaim sebagai "partai dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat", namun menolak memberikan penjelasan lebih lanjut. Saat ditanya tentang tujuan pertemuannya dengan Jokowi, Budi Arie hanya menyebutkan bahwa itu hanya sekedar untuk "ngobrol saja." Perkembangan ini menunjukkan bahwa Budi Arie tetap menjaga sikap terbuka namun hati-hati dalam membahas langkah politiknya.

Bank Indonesia (BI) memberikan insentif kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) hingga Rp 341 triliun pada 2025, termasuk tambahan insentif bagi sektor perumahan dari Rp 23,19 triliun menjadi Rp 80 triliun. Insentif ini bertujuan mendorong pertumbuhan kredit dan penciptaan lapangan kerja. Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan bahwa kebijakan ini akan terus dikaji untuk mendukung sektor prioritas seperti pertanian, manufaktur, dan sektor hijau.