Benelli Motor Indonesia menyatakan pemilik merek Benelli, Geely Company, tertarik untuk membangun pabrik di Indonesia. Studi kelayakan bahkan telah dilakukan dan Indonesia dinilai memiliki sejumlah nilai positif meski ada juga poin negatif, khususnya terkait dengan sistem perpajakan kendaraan roda dua. Poin negatif tersbut terkait dengan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), di mana motor dengan kapasitas mesin 250 cc dikenakan tarif pajak 60%. Hal itu membuat sepeda motor Benelli yang memiliki DNA motor besar menjadi tidak kompetitif dari sisi harga. Sebagai contoh, harga Benelli di Malaysia setara Rp79 juta, sedangkan di Indonesia karena PPnBM, harga bisa menyentuh Rp150 juta. Dengan harga jual yang tinggi, sulit untuk Benelli bisa bersaing, belm lagi dengan persaingan Tax Holiday.

IMF memperkirakan pelemahan ekonomi dunia lebih dalam dari perkiraan awal. Saat ini, tingkat utang pemerintah dan korporasi global terus meningkat. Menurut IMF, kerentanan sistem keuangan dan perekonomian meningkat, baik di negara maju maupun negara berkembang. Negara emerging market sebaiknya membatasi ketergantungan utang luar negeri jangka pendek, dan memastikan cadangan mata uang asing dan buffer fiskal memadai.

Ekonom Indef mengingatkan pemerintah Indonesia akan adanya beban utang di dalam negeri yang semakin besar. Meski rasio utang terhadap PDB masih dalam batas aman, kemampuan APBN untuk membayar utang dalam jangka panjang semakin berat. Terlebih, utang jatuh tempo di bawah satu tahun semakin banyak.

Pemerintah Jepang akan menaikkan pajak penjualan pada Oktober 2019 mendatang. Kenaikan ini dilakukan di tengah pelemahan pertumbuhan ekonomi global yang menekan ekspor komoditas. Kenaikan tarif pajak konsumsi ini diperkirakan dari 8% menjadi 10%.

Richard Burton

Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Jakarta

Sejarah pungutan pajak mencatat ungkapan Raja Solomon atau Sulaiman berkaitan dengan visi keadilan dan tegak-tidaknya suau negeri(negara). Dengan keadilan seorang raja menegakkan negeri, tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Ungkapan ini memberi makna bahwa pungutan pajak hakikinya bukan ditujukan dalam jumlah semata, tetapi pada sisi keadilan. Target penerimaan pajak 2019 sebesar Rp1,786,4 triliun mesti dimaknai supaya dilakukan secara adil. Betapa tidak mudahnya melakukan pungutan pajak dengan adil. Makna tersebut juga tercermin ketika membaca polemik pungutan pajak e-commerce yang sudah ditetapkan Menteri Keuangan melalui PMK No.210/PMK.10/2018.

Ketidakjelasan dan kesimpangsiuran informasi serta kekeliruan pemahaman seolah aturan tersebut melahirkan jenis pajak baru, menjadi dasar bagi Menteri Keuangan menarik kembali aturan tersebut. Pencabutan aturan tersebut menjadi langkah kebajikan dalam rangka memberikan keadilan bagi semua. Kepatuhan beralaskan sistem sejatinya memberi pemahaman mudah. Sistem self assessment mestinya sudah menjadi alas hak bagi pelaku bisnis menjadi patuh. Bahkan, kepatuhan mestinya menjadi lebih tinggi ketika teknologi canggih dimanfaatkan sebagai mekanisme pengawasan terhadap pelaku bisnis. 

Kesadaran hukum wajib pajak dalam menaati dan mematuhi hukum sangat penting supaya aturan menjadi efektif. Kesadaran hukum tersebut menyangkut faktor apakah aturan hukum diketahui, dipahami, diakui, dihargai dan ditaati wajib pajak sebagai pengguna hukum. Hal ini karena pungutan pajak tidak berfungsi jika tidak ada kesadaran hukum. 

Menilik pesatnya perkembangan e-commerce yang tidak dapat dihentikan, maka dengan sendirinya berpengaruh pada kesadaran hukum di bidang pajak. Kesadaran hukum PMK 210/2018, dua sisi kebajikan pemikiran hukum bisa dianalisis. Sisi pertama, semata menilik pada aturan kejelasan dengan maksud memperjelas aspek administratif dari makna aturan undang-undang serta peraturan pemerintah yang mengaturnya. Sisi kedua menilai PMK tersebut memberikan kerepotan tersendiri dengan ragam pelaporan yang dilakukan pelaku e-commerce. Bahkan, jika sisi ketiga terkait dengan sanksi pidana hendak diulas, mungkin akan memberikan efek sangat negatif bagi perkembangan e-commerce. Kalangan pebisnis e-commerce butuh kecepatan dan kesederhanaan, Menyadari hal demikian, kebijakan dan kebajikan dalam melakukan pungutan pajak menjadi dua hal penting untuk terus dikaji.

Pelonggaran persyaratan dan proses pengajuan insentif tax holiday semakin menarik minat pengusaha. BPKM mencatat, hingga 4 April 2019, ada 19 perusahaan yang mengajukan tax holiday melalui sistem online single submission (OSS). Dari seluruh pengajuan, empat sudah disetujui dengan nilai investasi Rp 25,3 triliun. Permohonan tcx holiday dibahas lintas kementerian, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, hingga Kemko Perekonomian. Direktur P2Humas memastikan  pengajuan tax holiday lebih mudah pasca PMK 150/2018. Persyaratan dasar adalah penerima tax holiday antara lain modal minimal Rp 500 miliar, dan perusahaan bergerak di bidang industri pionir.

Kementerian Keuangan Meksiko akan mengenakan pajak bagi platform digital seperti layanan streaming video Netflix dalam rencana anggaran negara itu tahun depan. Wakil Menteri Keuagan Meksiko mengatakan, total pungutan pajak Meksiko terlalu rendah dibandingkan dengan negara-negara Amerika Latin lainnya, sehingga perlu meningkatkan pendapatan publik. Sejauh ini tidak ada kesepakatan yang mengatur tentang pengenaan pajak layanan digital, mengingat server perusahaan ada di negara-negara seperti AS, tetapi pelanggannya ada di berbagai negara lain.

Tak kurang 40% jualan barang e-commerce saat ini merupakan cross border. Bagi pemerintah tentu merugikan karena dampaknya memperparah defisit neraca dagang. Namun anehnya, pemerintah malah memberi peluang derasnya barang impor dengan mendorong pembukaan Pusat Logistik Berikat (PLB) di mana-mana. Secara umum fasilitas PLB bagus, karena memberikan kemudahan pabean dan efisiensi logistik untuk aktivitas ekspor-impor. Sayangnya, PLB tak hanya menampung bahan baku, tapi juga bisa untuk barang jadi dan e-commerce. Alhasil, produsen ponsel bikin PLB untuk mengimpor besar-besaran produk terbarunya. Dengan maraknya penjualan daring, gerai ritel bakal terlindas. Begitu pula dengan nasib market place lokal, punah bila tidak ada keberpihakan pemerintah. Seharusnya PLB didorong untuk ekspor, bukan malah untuk menimbun produk jadi yang diimpor untuk dipasarkan di negara kita. Iklim demokratisasi perdagangan pun perlu dijaga, agar para unicorn bisa mendaki menjadi decacorn dan selanjutnya hectacorn - jangan sampai mengempis jadi kuda poni atau kecoak.

Selain mempertegas status bentuk usaha tetap atau BUT, berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.35/2019 tentang BUT dianggap dapat memperkecil potensi sengketa antara otoritas pajak dan perusahaan-perusahaan multinasional. Selain sengketa pajak dengan sejumlah perusahaan over the top (OTT) salah satunya Google, sengketa pajak antara Ditjen Pajak dan BUT juga sempat masuk dalam ranah peradilan pajak, bahkan sebagian juga telah telah diputuskan pada level peninjauan kembali atau PK. Sebelum adanya aturan tersebut , pengaturan soal BUT sebenarnya sudah diatur dalam Undang-undang PPh. Hanya saja, dalam pelaksanaannya, frasa soal BUT kerap menimbulkan perbedaan tafsir antara WP dan otoritas pajak. Dengan melihat latar belakang tersebut, pemerintah memandang perlu membuat sebuah aturan sebagai turunan dari UU PPh, untuk menegaskan definisi tentang BUT sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (3) PMK No.35/2019.

Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo mempertegas argumentasi dari otoritas pajak bahwa implementasi PMK No.35/2019 telah memberikan kepastian hukum terkait pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan di Indonesia, dengan menimbang model usaha yang melibatkan subjek pajak luar negeri yang terus berkembang. Pengamat DDTC Bawono Kristiaji memiliki pandangan lain. Dia mengungkapkan bahwa bagaimanapun pengaturan domestik terkait oleh BUT, tetap harus tunduk terhadap penentuan BUT yang ada di dalam P3B. Apalagi saat ini mayoritas negara atau mitra dagang pemerintah maupun investasi telah memiliki P3B dengan Indonesia. Bawono memandang, pengawasan terkait penentuan BUT juga harus ditopang dari sisi pengawasan administrasinya, misalnya batasan hari atau aktivitas yang bisa dikategorikan sebagai BUT. Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati sebelumnya mengatakan, kebijakan ini akan memberikan keadilan bagi para pelaku usaha di Indonesia. Filosofi pajak menyebutkan setiap perusahaan atau orang pribadi yang memperoleh manfaat ekonomi dari suatu negara harus patuh dan memenuhi kewajiban yang berlaku di negara tersebut.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan bahwa hingga saat ini terdapat sebanyak empat perushaan yang menikmati fasilitas libur pajak (tax holiday). Dari empat perusahaan tersebut, 3 diantaranya bergerak di bidang usaha pembangkit listrik tenaga uap, dan 1 perusahaan di bidang usaha industri pembuatan logam dasar bukan besi dengan total investasi keempat perusahaan yang mencapai sekitar Rp25,3 triliun. Pada beleid yang merevisi PMK No.35/PMK.010/2018, tidak hanya memperluas cakupan penerima tax holiday, investor juga dapat mengajukan bidang usaha di luar 18 industri pioner dan memanfaatkan fasilitasi libur pajak per bidang usaha. Bidang usaha lain yang dapat menikmati fasilitas libur pajak itu, bisa didapat dengan dua jalan. Pertama, bidang usaha tersebut harus memenuhi persyaratan minimal investasi dan mengajukan permohonan melalui BKPM. Kedua, investor dapat mencari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang sesuai dengan bidang usahanya.

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tergabung dalam Korps Pegawai Negeri (Korpri) kini diberikan kemudahan untuk berbelanja dalam jaringan melalui toko TokTok.id. Melalui toko daring ini, para ASN dapat berbelanja hanya dengan menggunakan akses Nomor Induk Pegawai. Menurut VP Marketing TokTok.id terdapat beberapa keuntungan bagi ASN yang berbelanja di TokTok.id diantarany adalah, beli pulsa tanpa dikenakan biaya administrasi dan disubsidi ongkos kirimnya. Selain itu, TokTok.id mengirimkan barang langsung dari pemasok sehingga lebih murah dari harga pasaran.