Menteri Perindustrian memastikan insentif pengurangan pajak untuk perusahaan yang menyelenggarakan pendidikan vokasi serta penelitian dan pengembangan atau super deductible tax diterbitkan Semester I 2019. Besarnya insentif direncanakan sebesar 200% dari total investasi yang dikeluarkan,s edangkan untuk litbang mencapai 300%. Aturan ini berlaku jika perusahaan bekerja sama dengan SMK tertentu untuk memberikan pelatihan dan pembinaan vokasi serta penyediaan alat industri hingga kegiatan pemagangan dengan menghabiskan biaya Rp 1 Milyar. Kepada perusahaan itu, pemerintah akan memberikan pengurangan terhadap penghasilan kena pajak sebesar Rp 2 milyar. Hal ini salah satunya untuk menghubungkan industri dan SMK (link and match).

Realisasi APBN pada kuartal I/2019 yang menunjukkan pelemahan dibandingkan dengan tahun lalu perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dengan mengambil langkah strategis guna menyelematkan kinerja fiskal 2019. Dengan posisi fiskal kuartal I/2019 yang cukup tertekan, menurut Ekonom Maybank Indonesia Juniman, pilihan pemerintah hanya dua. Pertama, mencari sumber pendapatan baru khususnya di sektor pajak. Kedua, jika terobosan dari sisi penerimaan tak optimal, kejadian 2016 akan berulang. Untuk menyelamatkan posisi fiskalnya, pemerintah mau tak mau harus memangkas belanja-belanja tak produktif. 

Hingga Maret, penerimaan bea dan cukai tumbuh 73% yoy. Cukai rokok mengepulkan penerimaan cukai. Lonjakan ini karena pendapatan cukai hasil tembakau tumbuh 189,14% yoy.  Hal ini disebabkan oleh pergeseran pola pelunasan pembelian pita cukai sebagai dampak penerapan PMK-57/2017.

Namun, kenaikan pendapatan cukai hasil tembakau tidak sejalan dengan kondisi pelaku industri. Menurut Philip Morris International, penjualan industri rokok pada kuartal I 2019 sebesar 68,7 miliar batang atau turun 0,8% yoy.

Struktur penerimaan pajak hingga kuartal I/2019 terus menunjukkan pelemahan. Dari sisi sektoral, sektor-sektor utama yang menopang penerimaan pajak tercatat terkontraksi cukup dalam. Sektor manufaktur yang kontribusinya ke penerimaan pajak sebesar 32,1%. pertumbuhan justru minus 8,8%. Sementara itu, sektor perdagangan yang memiliki kontribusi sebesar 28,4% ke penerimaan pajak hanya mampu tumbuh 1,3%. Adapun total penerimaan pajak sampai dengan Maret 2019 mencapai Rp 248,9 triliun atau 15,7% dari target APBN 2019 senilai Rp1.577,5 triliun. Capaian-capaian ini juga mengonfirmasi bahwa tren pertumbuhan penerimaan pajak selama kuartal I/2019 masih di luar ekspektasi. Apalagi, target pertumbuhan penerimaan pajak tahun 2019 juga membengkak kurang lebih 20% karena adanya shortfall penerimaan pajak tahun lalu. 

Restitusi pajak yang membludak membuat realisasi penerimaan pajak kuartal pertama tahun ini loyo. DJP mencatat realisasi restitusi pajak periode Januari-Maret 2019 mencapai Rp 50,65 triliun atau tumbuh 47,83% y.o.y. Secara sektoral, perkebunan dan industri sawit serta pertambangan termasuk yang restitusinya terbesar. Restitusi pajak di sektor pertambangan meningkat 43,5%, sedangkan pada sektor industri pengolahan melonjak 60,6% y.o.y. Direktur CITA menilai, kebijakan percepatan restitusi pajak sejatinya bagus untuk arus kas wajib pajak. Namun pemerintah tetap perlu mengantisipasi kecenderungan peningkatan restitusi sepanjang tahun ini.

Pemerintah mengatur pembagian kawasan hutan untuk perkebunan sawit dengan proporsi 80% digunakan oleh perusahaan dan 20% untuk masyarakat dalam hal ini petani plasma. Kendati demikian, KPPU meragukan pelaksanaannya di lapangan. Komisioner KPPU, Guntur S. Saragih, mengatakan bahwa Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian tidak memiliki data anggota petani plasma. Untuk itu, KPPU akan melayangkan surat permohonan resmi kepada pemerintah dan menduga ada praktik maladministrasi dalam kebijakan ini.

Pemerintah mewaspadai realisasai dari dua komponen utama pendapatan negara, yaitu penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak, yang pada kuartal I/2019 tidak sesuai ekspektasi. Berdasarkan data Kemenkeu penerimaan pajak hanya tumbu 1,8%. Bahkan, jika dikurangi dengan penerimaan PPh migas, pertumbuhan penerimaan pajak hanya 0,6%. Padahal, target pertumbuhan penerimaan pajak pada tahun ini ditetapkan sebesar 19%. Palagi, penerimaan pajak berisiko menghadapi lonjakan restitusi. Selain itu, tren penurunan PNBP masih terus terjadi. Hingga akhir kuartal I/2019, PNBP turun 1,47%.

Pengamat DDTC BawonoKristiaji mengatakan, ada tiga catatan terkait dengan realisasi penerimaan negara sepanjang kuartal I/2019. Pertama, realisasi pajak nonmigas mencapai 15,5% dari target APBN pada dasarnya merupakan pola distribusi bulanan yang umumnya terjadi pada awal tahun, yaitu sekitar 4,5%-6% per bulan. Kinerja PPN yang negatif perlu diwaspadai. Kedua, restitusi hendaknya tidak perlu dipersoalkan seolah-olah menjadi hal yang melemahkan kinerja. Ketiga, kinerja PPN akan meningkat, impor barang modal dan konsumsi dalam negeri akan membaik sejalan dengan kondisi politik yang kondusif pascapemilu dan menyambut lebaran.

Penerimaan pajak sepanjang kuartal pertama lesu darah. Penerimaan pajak hanya tumbuh 1,8% yoy per akhir Maret 2019. Kondisi ini terjadi karena restitusi pajak yang tumbuh drastis 47,83%. Sebaliknya penerimaan bea dan cukai tercatat tumbuh 73%. Sementera penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat turun 1,4%.

Presiden terpilih harus mencari strategi baru agar tidak sekedar mengandalkan komoditas sebagai pendongkrak pertumbuhan ekonomi. Untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, Morgan Stanley menilai pemerintah perlu melanjutkan reformasi struktural yang sudah dirintis lima tahun terakhir. Reformasi struktural 2.0 harus fokus pada peningkatan produktivitas dan daya saing di sektor non-komoditas. Wakil Ketua Tetap Kadin Herman Juwono berharap kebijakan penyederhanaan aturan terus dilakukan. Sementara ekonom Indef, Bhima Yudhistira, melihat sektor pariwisata bisa jadi pilihan, dan terus mendorong industrialisasi. Selain itu, pemerintah perlu mengevaluasi online single submission (OSS) yang belum terintegrasi antara pusat dan daerah.

Pemerintah masih mematangkan rencana insentif fiskal bagi pelaku usaha yang berinvestasi ke program pendidikan vokasi. Kementerian Perindustrian telah menentukan jenis pendidikan vokasi apa saja yang bisa menerima insentif pajak superdeduction tax. Menteri Perindustrian menjelaskan ada 36 kompetensi keahlian untuk vokasi yang bisa mendapatkan superdeduction tax.

Kelompok kompetensi terdiri dari 16 jenis keahlian vokasi kategori umum. Diantaranya elektronika industri, instalasi pemanfaatan tenaga listrik, permesinan, pengelasan, pengecoran, pemeliharaan mekanik industri, instrumentasi logam, dan fabrikasi logam. Selain itu, keahlian kontrol proses, kontrol mekanik, otomasi industri, mekatronika, kimia industri, kimia analisis, perbaikan dan perawatan audio video, dan perawatandan perbaikan alat berat.

Lalu, ada 20 kompetensi keahlian yang terbagi lima kategori: otomotif, furniture, perkapalan, tekstil dan garmen, dan logistik industri.