Bank Dunia menyepakati pemberian dukungan keuangan kepada pemerintah RI senilai US% 750 juta atau setara Rp 11 triliun (kurs Rp14.700 per dollar AS) pada 17 Juni 2022 untuk mendukung kelanjutan reformasi sektor perpajakan di Tanah Air. "Pinjaman ini untuk meningkatkan pendapatan pajak, memperkuat sistem perpajakan menjadi lebih merata, serta memperkuat kelembagaan dalam melakukan perencanaan dan belanja pembangunan yang lebih efisien," jelas Bank Dunia dalam keterangan yang dikutip Senin (27/6). Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, sejak 2019, pemerintah Indonesia telah berfokus pada reformasi pajak dan belanja publik. "Dukungan dari Bank Dunia akan membantu memperkuat kesinambungan fiskal pemerintah Indonesia, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang luas pasca pandemi, dan membantu mengurangi kemiskinan," jelas Sri Mulyani dalam siaran pers Bank Dunia. (Yetede)

Hingga Selasa (28/6) lalu, pemerintah telah mengantongi penerimaan pajak penghasilan (PPh) dari program tersebut mencapai Rp 43,17 triliun. Jumlah itu, berasal dari total pengungkapan harta yang mencapai Rp 424,87 triliun. Adapun jumlah wajib pajak yang telah ikut serta dalam program ini, mencapai 172.676 wajib pajak dengan 213.454 surat keterangan.

Sejalan dengan penanganan pandemi yang membaik, aktivitas manusia mulai bergeliat, demikian pula industri, pusat bisnis, dan komersial. Secara perlahan, harga minyak mentah merangkak naik. Pada Januari 2022, jenis Brent tercatat seharga 86 USD per barel. Saat perang Rusia-Ukraina meletus pada pekan terakhir Februari, harga minyak pada bulan tersebut melonjak menjadi 96 USD per barel. Puncaknya, minyak mentah sempat menyentuh harga 139 USD per barel pada awal Maret 2022. Sebagai negara net importer minyak, Indonesia sama sekali tak diuntungkan dengan tingginya harga minyak mentah kali ini. Pemerintah dipaksa menambah anggaran subsidi BBM, khususnya jenis Pertalite (RON 90). PT Pertamina (Persero) menjual Pertalite seharga Rp 7.650 per liter, sedangkan harga keekonomiannya saat ini di kisaran Rp 12.000 per liter. Sementara jenis Pertamax (RON 92) dijual Rp 12.500 per liter di saat harga keekonomiannya menyentuh Rp 17.000 per liter.

”Arus kas Pertamina menjadi negatif sejak awal tahun karena harus menanggung selisih harga jual BBM eceran,” ujar Menkeu Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Banggar DPR pada 19 Mei 2022. Pada Maret 2022 arus kas operasional Pertamina sudah negatif 2,44 miliar USD. Seperti data yang dipaparkan Sri Mulyani dalam rapat tersebut, jika tak ada tambahan penerimaan dari pemerintah (kompensasi atas selisih harga jual BBM eceran oleh Pertamina), pada akhir tahun ini kas Pertamina diperkirakan bisa defisit hingga 12,98 miliar USD. Situasi ini akan menurunkan peringkat kredit Pertamina. Tahun ini, subsidi energi (BBM, elpiji, dan listrik) yang diproyeksikan Rp 134 triliun membengkak jadi Rp 208,9 triliun. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro (23/6) mengatakan, tingginya harga minyak mentah dunia saat ini sebenarnya bisa menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mengoptimalkan sumber daya dalam negeri. Mengutip data SKK Migas, dari 128 cekungan di Indonesia, masih ada 68 cekungan yang belum diteliti mengenai kandungan sumber daya migasnya. (Yoga)

Council on Foreign Relations menulis bagaimana ketimpangan pendapatan di AS meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Ketimpangan di AS bahkan relatif tinggi dibandingkan banyak negara maju lain. Krisis keuangan global 2008, pemulihan ekonomi yang lambat dan timpang, dan gejolak ekonomi akibat Covid-19 telah memperburuk situasi ini. Di Indonesia, data BPS menunjukkan, sejak September 2015 angka rasio ini mengalami penurunan sampai dengan September 2019. Meski demikian, pandemi Covid-19 telah melebarkan ketimpangan pendapatan, walau kembali menurun pada Maret 2021. Program perlindungan sosial seperti BLT, Program Keluarga Harapan (PKH) banyak memberikan kontribusi untuk perbaikan ini.

Perang Rusia-Ukraina telah memberikan tekanan baru pada kelompok rentan akibat kenaikan harga pangan. Integrasi global membuat kenaikan harga makanan dan energi, bahkan akibat konflik Rusia-Ukraina terasa di Indonesia. Ketimpangan pendapatan juga mendorong penolakan pada globalisasi. Dalam hal vaksin dan pangan, demi memenuhi  kebutuhan domestik, beberapa negara membatasi ekspornya. Dalam hal pangan, sudah lebih dari 20 negara membatasi ekspornya. Kebijakan ini hanya memperburuk situasi ekonomi dunia karena pembatasan ekspor akan membuat harga pangan terus melonjak. Akibatnya kelompok rentan semakin terpukul.

Prospek keberlanjutan reformasi ekonomi menjadi tak pasti. Tak mengejutkan jika tekanan politik menguat, kebijakan yang muncul akan bersifat populis. Dan ini tak hanya terjadi di Indonesia. Di Indonesia, kita sudah melihat gejalanya dalam berbagai kebijakan saat ini : keengganan pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM, walau bebannya amat berat dan lebih membawa manfaat bagi kelas menengah atas kontrol harga atas beberapa komoditas, pelarangan ekspor kelapa sawit yang akhirnya dibatalkan beberapa waktu lalu. Kebijakan ekonomi yang baik kerap kali pahit dan miskin tepuk tangan. Namun, mengambil langkah tak populer juga tak mudah, karena politisi tak akan mendukung sepenuhnya reformasi yang tak popular. (Yoga)

Badan Anggaran (Banggar) DPR  RI dan pemerintah menyepakati postur makro fiskal 2023, dengan beberapa  indikasi yang berbeda dari usulan pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2023. Namun Banggar DPR yang mengingatkan, terdapat potensi perbedaan dengan tercantum dalam Nota Keuangan dan UU APBN 2023, mengingat kondisi ketidakpastian global masih dinamis. "Kalau asumsi makro kita putuskan, belum tentu seperti ini nanti di nota keuangan, karena dinamikanya luar biasa," kata Ketua Banggar Said Abdullah dalam raker bersama pemerintah dan BI, di Jakarta, Senin (27/6).  Sementara itu, belanja negara disepakati 13,8-15,1% terhadap PDB, meningkat dari usulan awal 13,8-14,6% PDB. Perinciannya, belanja pusat naik menjadi 9,85-10,9% PDB dari 9,85%-10,54% PDB, sedangkan transfer ke daerah 3,95-4,2% PDB dari 3,95-4,2% PDB dari 3,95-4,06% PDB. (Yetede)

Kementan mengusulkan anggaran untuk menangani penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak naik dari Rp4,42 triliun menjadi Rp4,6 triliun. Sekjen Kementan Kasdi Subagyono mengatakan pihaknya membutuhkan dana itu untuk pengadaan vaksin hingga obat-obatan. "Perkembangan terbaru dalam rapat koordinasi terbatas 22 Juni 2022 kami melakukan evaluasi lagi untuk usulan itu, sehingga kami sampaikan total (naik menjadi) Rp4,6 triliun," ungkap Kasdi dalam rapat bersama Komisi IV DPR RI, Senin (27/6).

Menurut Kasdi, biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan vaksin dan sarana pendukungnya sebesar Rp2,6 triliun. "Total dua kali vaksin ditambah satu kali vaksin booster. Jumlah dosisnya 43,6 juta dosis yang akan kami adakan dalam rangka untuk vaksinasi ternak," terang Kasdi. Lalu, Kementan butuh dana untuk proses vaksinasi sebesar Rp738 miliar, proses pengobatan Rp32 miliar, dan pelatihan petugas vaksinasi Rp28 miliar. Ditambah pendataan dan penandaan ternak sebesar Rp297 miliar, koordinasi dan pelaporan penanganan PMK Rp16,9 miliar, serta proses pendataan Rp195 miliar. (Yoga)

Atlet nasional Muhammad Abdurrohman tampil sebagai juara katagori Men Elite dalam lomba balap sepeda Velocity Criterium di Central Park Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Minggu (26/6). Muhammad Abdurrahman meraih gelar juara  pertama setelah menyelesaikan 10 lap dalam waktu 30 menit 07,072 detik. Peringkat kedua direbut Muhammad Gilang Persada, kemudian posisi  ketiga direbut Muhammad Andy Royan dengan selisih waktu. "Acara berlangsung dengan kondusif. Para penonton sangat tertib dan fasilitas di lokasi pertandingan  juga usah memadai," ujar Muhammad Abdurrahman kepada Investor Daily seusai pertandingan, Minggu (26/6). Pada katagori Men Master A, Anang Prabowo tampil sebagai juara pertama. Sedangkan Arri Pratama menduduki posisi kedua dan Bagus Hefnar menyusul di urutan ketiga. Pada katagori Men Master B, juara pertama diraih Zulkifli. Posisi runner up berhasil dicapai ferri Nanto dan urutan ketiga oleh Asep Suryaman. Katagori ketiga Men Master B menempuh jarak 13,8 km atau 6 sip. (Yetede)

Proses pemulihan ekonomi Indonesia pada tahun ini mulai sudah membawa berkah bagi penerimaan pajak ke kas negara. Salah satunya berasal dari pajak penghasilan (PPh) yang dibayarkan oleh badan usaha alias PPh badan. Kementerian Keuangan mencatat penerimaan PPh Badan hingga akhir 31 Mei 2022 melonjak 127,5% secara tahunan. Penerimaan jenis pajak tersebut total mencapai Rp 190,88 triliun. Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono menilai lonjakan PPh badan pada periode Mei 2022 tersebut adalah hal yang wajar. Tapi ke depannya, pemerintah perlu mewaspadai tensi geopolitik bagi Indonesia imbas dari konflik Ukraina-Rusia yang hingga kini masih belum jelas kapan berakhirnya. Kemudian, faktor lain yang perlu diperhatikan adalah perkembangan harga komoditas global yang diprediksi sudah mulai melandai. Dengan adanya beragam faktor tersebut, Prianto memperkirakan penerimaan PPh Badan hingga akhir tahun ini bisa tembus sampai Rp 458,11 triliun.

Penundaan penerapan pajak karbon diharapkan tidak mengurangi intensi pemerintah dalam mengurangi emisi karbon.  Proses pematangan skema pasar karbon tetap perlu diiringi ikhtiar efisiensi penggunaan energi fosil sembari mendorong pemanfaatan energi baru dan terbarukan untuk mengejar target pengurangan emisi karbon. Penetapan pajak karbon yang menurut rencana diimplementasikan pada 1 Juli 2022 kembali ditunda. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan beralasan penundaan tersebut lantaran perekonomian nasional tengah menghadapi risiko global yang membayangi pemulihan ekonomi.

Penundaan ini jadi yang kedua kali setelah pada akhir 2021 pemerintah berencana mengimplementasikan pajak karbon yang diamanatkan UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan mulai 1April 2022. Saat itu, pemerintah berdalih implementasi diundur untuk menunggu kesiapan mekanisme pasar karbon. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa (28/6) menilai bahwa penundaan ini menunjukkan upaya dalam menyiapkan aturan pajak karbon tidak didukung dengan analisis yang kokoh terkait implikasi penerapan aturan terhadap ekonomi nasional. (Yoga)

Seiring makin agresifnya kenaikan tingkat suku bunga oleh Bank Sentral AS dalam waktu dekat dan normalisasi kebijakan moneter di sejumlah negara dunia, potensi depresiasi rupiah makin menguat, dipicu arus modal keluar yang  menguat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, BI diperkirakan akan menaikkan suku bunga acuan pada Juli 2022. Sejak awal Juni 2022 hingga 22 Juni 2022, kurs rupiah terhadap USD terdepresiasi 1,93 %. Sejak awal tahun, rupiah telah terdepresiasi 4,14 %. Kendati demikian, depresiasi rupiah tidak sedalam mata uang negara lainnya, seperti rupee India sebesar 5,17 %, ringgit Malaysia 5,44 %, dan baht Thailand 5,84 %.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menjelaskan, melemahnya kurs rupiah sepanjang bulan Juni ini, secara khusus sejak pekan kedua Juni, dipicu kenaikan tingkat suku bunga acuan oleh Bank Sentral AS (The Federal Reserve/The Fed). Kebijakan The Fed itu direspons pasar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, dengan arus modal keluar (capital outflow) sehingga melemahkan kurs rupiah.  Selain menaikkan tingkat suku bunga, menurut Faisal, BI juga menjaga cadangan devisa BI agar berada dalam kondisi yang sangat baik, untuk menjaga kestabilan kurs. (Yoga)