Pemerintah sudah  menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) untuk rokok masing-masing sebesar 10% pada tahun 2023 dan tahun 2024. Namun, berbagai pihak meragukan penerapan kembali kenaikan cukai rokok pada tahun depan. Di satu sisi, harapannya, kenaikan cukai rokok bisa menurunkan prevalensi perokok anak. Di sisi lain, ini menjadi pukulan bagi industri tembakau dalam negeri. Sementara berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemkeu), kenaikan tarif cukai rokok tahun ini juga belum mampu mendongkrak setoran ke kas negara. Pasalnya, realisasi penerimaan cukai rokok hingga September 2023 turun 5,37% year on year (yoy) menjadi Rp 144,84 triliun. Sedangkan tarif rata-rata tertimbang sepanjang enam bulan pertama tahun ini hanya naik 1% yoy. Angka kenaikan ini jauh lebih rendah dibanding tarif normatif yang naik mencapai 10% yoy. Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, kenaikan cukai rokok akan berdampak ke inflasi dan penurunan produksi rokok. Ujungnya, akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri rokok lantaran produksi akan terhambat. "Bagi petani tembakau, pekerja di sektor tembakau, pasti mengalami dampak negatif," ungkapnya kepada KONTAN, Jumat (10/11). Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta,Achmad Nur Hidayat menyebutkan, rencana kenaikan cukai rokok di tahun depan telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan petani tembakau di Indonesia, yang jumlahnya mencapai kurang lebih enam juta orang. Ini jelas bukan angka yang kecil.

Di tengah kemelut geopolitik dunia yang kian tak tentu arah, pemerintah masih menghadapi segudang pekerjaan rumah di sektor energi baru terbarukan. Di sektor panas bumi, misalnya, kendati cadangan energi ini begitu besar di Indonesia, pengembangan infrastruktur masih belum optimal. Persoalan tarif, pendanaan, dan pemanfaatan bersama jaringan tenaga listrik masih menjadi tentangan yang tidak ringan. Padahal, para pemangku kepentingan di sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) tengah meningkatkan porsi energi baru terbarukan (EBT) menjadi 23%. Target peningkatan porsi EBT tersebut digadang-gadang dapat tercapai pada 2025. Hal tersebut dapat diartikan bahwa energi hijau berpotensi meningkatkan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik menjadi dua kali lipat. Sementara, di sisi lain, beban tersebut tidak dapat ditanggung oleh pemerintah. Selisih harga pun tidak dapat ditanggungkan kepada masyarakat melalui kenaikan tarif dasar listrik. Persoalan lain yang turut mendapatkan perhatian adalah sejumlah program dukungan pendanaan publik dalam eksplorasi dan pengembangan geotermal yang belum optimal. Padahal, berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Indonesia menyimpan potensi panas bumi hingga sebesar 23,7 gigawatt (GW). Pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM langsung memberikan insentif a.l. tax allowance berupa pengurangan pajak penghasilan (PPh) selama 6 tahun, dan import duty facilitation berupa pembebasan bea masuk selama 2 tahun untuk mesin dan peralatan. Insentif selanjutnya berupa pembebasan tambahan 2 tahun untuk bahan baku perusahaan yang menggunakan mesin dan peralatan lokal minimal 30%. Ada pula insentif fiskal berupa tax holiday di mana pelaku usaha mendapatkan keringanan pajak maksimal 100% pengurangan pajak penghasilan untuk investasi minimal Rp500 miliar selama 5 tahun—20 tahun. Keringanan lain yang diberikan kepada pelaku usaha energi hijau adalah pemberian mini tax holiday maksimal pengurangan pajak 50% untuk investasi Rp100 miliar—Rp500 miliar selama 5 tahun.

JAKARTA,ID-Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) nasional membuka peluang untuk mencabut status KEK terhadap kawasan-kawasan yang dinilai tidak memiliki capaian sesuai target. Sementara itu,  pemerintah tengah mendorong peran KEK sebagai pusat ekonomi baru di berbagai wilayah. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Plt Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Moegiarso mengatakan, meskipun status KEK dicabut, hal ini tidak akan mempengaruhi kinerja dan industri yang ada di kawasan tersebut. "Sesuai arahan presiden Joko Widodo, kita akan evaluasi kalau sampai tahun depan  ada yang tidak signifikan pertumbuhan investasi kita harus cabut. Cabut dari status KEK. Cabut dari KEK bukan berarti ditutup industrinya, nantikan bisa jadi PSN (Proyek Strategis Nasional) biasa," kata Susiwijono di jakarta pada Jumat (10/11/2023). (Yetede)

JAKARTA,ID-Pelaku industri asuransi mulai was-was dengan rencana otoritas jasa keuangan (OJK)  yang mau membatasi jangka waktu pertangungan asuransi kredit menjadi hanya lima tahun.  Pembatasan itu dinilai bakal mempersulit perusahaan asuransi dan pihak  kreditur. Oleh karena itu, OJK pun diminta untuk mengkaji ulang rencana pembatasan jangka waktu pertanggungan asuransi kredit tersebut. Adapun pembatasan jangka waktu  ini akan diatur dalam rencana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) asuransi kredit, yang akan diumumkan dalam waktu dekat ini. POJK asuransi kredit merupakan pengganti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 124/PMK.010/2008 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship. "Intinya, supaya lebih terkontrol dan juga untuk pencadangannya juga lebih aman," kata Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan kepada Investor daily. (Yetede)

Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke depan bakal semakin berat. Pasalnya, pembayaran bunga utang berpotensi meningkat sejalan dengan kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah. Awal pekan ini, Kementerian Keuangan (Kemkeu) menerbitkan surat berharga syariah negara (SBSN) ritel terakhir di 2023, yakni Sukuk Tabungan Seri ST011. Perinciannya, ST011-T2 dengan tenor dua tahun dan imbal hasil minimal 6,30% per tahun. Selain itu, ST011-T4 bertenor empat tahun dan imbal hasil minimal 6,50% per tahun. Ketimbang SBN ritel seri-seri sebelumnya, ST011 merupakan SBN ritel yang diterbitkan dengan imbal hasil tertinggi di sepanjang 2023. Berdasarkan analisis sensitivitas APBN 2023 terhadap perubahan asumsi dasar ekonomi makro, setiap kenaikan 0,1% tingkat bunga SBN 10 tahun, maka akan menambah beban bunga utang pemerintah sebesar Rp 1 triliun. Dengan masih rendahnya rerata bunga SBN hingga akhir Oktober, beban bunga utang justru berkurang. Adapun alokasi pembayaran bunga utang dalam APBN 2023 mencapai Rp 441,4 triliun. Chief Economist Bank Syariah Indonesia (BSI) Banjaran Surya Indrastomo mewanti-wanti, gejolak perekonomian dan kondisi pasar keuangan global terkait likuiditas dolar Amerika Serikat (AS) akan berpengaruh pada daya tarik obligasi rupiah Indonesia (INDOGB). Menurut Banjaran, tenor jangka panjang obligasi pemerintah saat ini justru kurang diminati. Di sisi lain, investor cenderung tertarik pada obligasi dengan tenor pendek. Sehingga untuk menarik investor, pemerintah harus mengerek imbal hasil obligasi tenor jangka panjang. Sementara, "(Obligasi tenor) jangka pendek digunakan untuk menutup penurunan minat (obligasi jangka panjang). Jadi yield kejar-kejaran (antara tenor jangka panjang dan pendek)," ungkap Banjaran kepada KONTAN, Kamis (9/11). Berdasarkan analisis sensitivitas pula, setiap pelemahan Rp 100 per dolar AS maka akan menambah belanja pemerintah pusat sebesar Rp 7,4 triliun yang terdiri dari pembayaran bunga utang maupun subsidi energi. Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemkeu Riko Amir menyampaikan, beban bunga utang pemerintah sampai saat ini masih dalam batas yang dapat dikelola di kisaran pagu belanja bunga utang APBN 2023 Rp 441,4 triliun. Sebab, tahun ini pemerintah juga mengurangi penerbitan surat utang negara, meskipun ada kenaikan imbal hasil.

Para pelaku usaha e-dagang, pesan-antar makanan, dan transportasi berbasis aplikasi di Asia Tenggara masih mengurangi jumlah insentif dan promosi yang ditawarkan kepada konsumen. Hal ini dilakukan untuk menyeimbangkan pertumbuhan bisnis dan profitabilitas yang ingin diraih. Laporan ”E-Conomy SEA 2023” yang dirilis Google, Bain & Company, dan Temasek baru-baru ini menyebutkan, dari sisi lokapasar, pendapatan para pemainnya terakselerasi melalui tingginya biaya komisi transaksi yang  dibebankan kepada konsumen ataupun mitra penjual, biaya pasang iklan kepada mitra penjual, dan biaya logistik. Pungutan biaya komisi transaksi, secara khusus, berdampak 28 % terhadap pendapatan. Laporan itu juga menyebutkan, tarif komisi yang sekarang berlaku di Asia Tenggara sudah mendekati standar tertinggi di China. Kenaikan tarif komisi transaksi yang dibebankan ke konsumen ataupun mitra penjual berkisar 30-40 %.

Para pelaku ekonomi digital, seperti e-dagang lokapasar, juga menjual layanan tambahan. Misalnya, asuransi atas belanja barang tertentu. Cara ini sekarang semakin umum terlihat. Tujuannya adalah meningkatkan pendapatan per pesanan yang akhirnya berdampak terhadap pertumbuhan pendapatan secara keseluruhan. Untuk Indonesia, laporan ”E-Conomy SEA 2023” menyebutkan, pengurangan insentif dan promosi yang dilakukan oleh perusahaan e-dagang, pesan-antar makanan, dan transportasi berbasis aplikasi akan membuat pertumbuhan jumlah konsumen di perusahaan-perusahaan sektor  tersebut jadi melambat. Konsumen mereka yang sensitif terhadap harga akan mencari pilihan alternatif. Managing Director Google Indonesia Randy Jusuf dalam konferensi pers paparan laporan ”E-Conomy SEA 2023”, Selasa (7/11) di Jakarta, mengatakan, hal terpenting yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha e-dagang, khususnya, adalah menjaga loyalitas konsumen bernilai tinggi (high value user) atau konsumen yang biasa mengadopsi layanan digital. Mereka mau belanja lebih banyak. Konsumen seperti ini kurang sensitif terhadap harga. Mereka mengutamakan kenyamanan dibanding harga. (Yoga)

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) berniat menggerojok sejumlah tambahan bantuan sosial (bansos) dan beragam insentif di tahun politik 2024. Meski begitu, bujet untuk tambahan bansos tersebut belum dimasukkan dalam pagu anggaran pada tahun depan. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menyatakan, pembahasan anggaran terkait tambahan bansos memang belum dibahas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. "Rencana spesifik (tambahan bansos) belum ada saat pembahasan APBN 2024, namun ada (anggaran) cadangan untuk ketahanan pangan," ungkap Isa kepada KONTAN Selasa (7/11). Sebelumnya Presiden Jokowi menyetujui rencana pemerintah menambah bansos. Penebalan bansos tersebut, pertama, pemerintah akan memperpanjang bantuan beras sebesar 10 kilogram per keluarga penerima manfaat yang berlaku sejak Januari hingga Juni 2024. Bantuan pangan ini akan diberikan kepada 22.004.077 keluarga. Kedua, pemerintah juga memperpanjang bantuan pangan untuk keluarga rawan stunting (KRS) yang akan dikucurkan pada Januari hingga Juni 2024. Bantuan berupa daging ayam dan telur ayam ini untuk 1,4 juta penerima manfaat di tujuh provinsi. Khusus bantuan pangan, pemerintah menyiapkan anggaran Rp 892 miliar atau Rp 446,24 miliar per kuartal. Ketiga, pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) perumahan dengan harga di bawah Rp 5 miliar, namun harga rumah yang PPN-nya ditanggung oleh pemerintah hanya sampai Rp 2 miliar. Terakhir, pemerintah akan memberikan insentif sebagai dukungan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yakni dengan menanggung biaya administrasi pembelian rumah Rp 4 juta.

JAKARTA,ID-Belanja pemerintah bakal jadi tumpuan ekonomi kuartal IV-2023, yang diprediksi menghadapi tantangan lebih berat dibandingkan kuartal sebelumnya. Sebab, Oktober 2023, bank Indonesia (BI) telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis points (bps) menjadi 6% yang bisa menggerus pertumbuhan ekonomi hingga 0,08%. Selain itu, inflasi diprediksi terus meningkat hingga akhir 2023, menyusul masih tingginya harga sejumlah produk pangan. Ini bisa mengikis daya beli masyarakat, yang berimbas pada penurunan konsumsi, kontributor terbesar ekonomi Indonesia. Kuartal IV tahun ini, belanja pemerintah diprediksi mencapai Rp1.100 triliun, yang diprioritaskan untuk penyelesaian proyek infrastruktur strategis dan penebalan perlindungan sosial, seperti bantuan pangan  dan bantuan langsung tunai (BLT). Pemerintah juga mulai mengucurkan insentif  penguatan sektor perumahan  berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPP DTP). Hal ini diprediksi bisa mencegah perlambatan ekonomi lanjutan pada kuartal IV, sehingga ekonomi sepanjang tahun ini bisa tumbuh di atas 5%. (Yetede)

JAKARTA,ID-Belanja barang dan jasa pemerintah terhadap produk UMKM sekitar 40% dapat menjadi nadi sakaligus katalis  bagi proses pembangunan nasional. Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengungkapkan, potensi pembelian produk  dalam negeri yang signifikan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) mencapai Rp 810,91 triliun. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan, angka tersebut menggambarkan  komitmen yang kuat untuk mendukung pembelian dalam negeri dan pengembangan UMKM. Tercatat, sampai dengan 1 November 2023, realisasai Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) UMKM sebesar Rp221,49 triliun dan Produk Dalam Negeri sebesar Rp474,62 triliun. "Ini angka yang memotivasi kita untuk memperkuat mekanisme pengadaan kita. Dalam semangat ini, kami mengundang semua pihak untuk dapat berkolaborasi dalam mengatasi tantangan ini, dan berinovasi bersama untuk bersatu dalam memajukan  pengadaan barang dan jasa yang lebih optimal, transparan, dan adil bagi semua," kata Teten. (Yetede).