Rencana pemerintah menggulirkan insentif perpajakan untuk pembelian properti mengembuskan angin segar ke emiten-emiten properti dan real estat. Strategi untuk mempertebal prapenjualan disiapkan untuk menyambut insentif tersebut. Dua emiten properti berskala jumbo, PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) dan PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE) menilai insentif pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk pembelian rumah di bawah Rp2 miliar yang tengah dimatangkan oleh pemerintah dapat berimbas positif terhadap kinerja perseroan.Secara garis besar, emiten-emiten itu memandang rencana kebijakan pemerintah itu bertujuan menggairahkan kembali industri properti di Tanah Air. Direktur BSDE Hermawan Wijaya mengatakan bahwa rancangan insentif yang digelontorkan oleh pemerintah dinilai dapat mendongkrak pertumbuhan sektor properti. Hingga September 2023, BSDE merealisasikan prapenjualan atau marketing sales sebesar Rp6,75 triliun atau tumbuh 1% secara tahunan. Capaian itu ditopang oleh penjualan segmen residensial dan telah memenuhi 77% dari target marketing sales yang dipatok sebesar Rp8,8 triliun.Sementara itu, Direktur Ciputra Development Harun Hajadi menyampaikan kemungkinan besar insentif akan meningkatkan penjualan rumah tapak. Sebab, pembebasan PPN dalam pembelian rumah diperkirakan hampir sama dengan diskon 10%. Terpisah, PT Intiland Development Tbk. (DILD) meminta agar aturan teknis terkait pembebasan PPN untuk pembelian rumah di bawah Rp2 miliar segera dirilis. Sekretaris Perusahaan Intiland Theresia Rustandi menyampaikan kebijakan tersebut akan membangkitkan kembali gairah industri properti beserta 185 industri turunannya. Untuk itu, dia berharap aturan teknis terkait kebijakan ini dapat segera diluncurkan. Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa Presiden Joko Widodo telah memutuskan untuk menjalankan program PPN Ditanggung Pemerintah secara penuh atau 100%. Di lantai bursa, indeks IDX Property & Real Estate menguat 1,87% pada perdagangan Selasa (24/10) tetapi melemah tipis 0,09% pada perdagangan kemarin. Sepanjang tahun berjalan 2023, indeks tersebut melemah 2,4%.

Pelaku pasar properti menyambut positif rencana pemerintah menggulirkan insentif properti. Relaksasi itu berupa PPN yang akan ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah di bawah Rp 2 miliar, serta subsidi biaya administrasi sebesar Rp 4 juta untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah berencana menanggung 100 % PPN untuk pembelian rumah seharga di bawah Rp 2 miliar sampai Juni 2024, lalu untuk Juni-Desember 2024 diberikan 50 %. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (DPP REI) Joko Suranto mengemukakan, kebijakan PPN yang ditanggung pemerintah (PPNDTP) untuk pembelian rumah dapat menggerakkan dan menumbuhkan industri properti.

Pertumbuhan industri properti menjadi penggerak ekonomi nasional karena memberikan  multiefek terhadap pengembangan 185 industri terkait properti, mulai dari bahan bangunan sampai peralatan rumah tangga. Selain itu, juga menyerap lapangan kerja. ”(Pihak) yang menerima insentif PPN ini konsumen, bukan developer. Tujuannya untuk menggerakkan, memudahkan, dan meringankan konsumen dalam menjangkau rumah,” kata Joko, saat dihubungi di Jakarta, Rabu (25/10). Menurut Joko, pasar residensial saat ini didominasi kebutuhan rumah dengan harga di bawah Rp 2 miliar, yakni 40 % dari total pasar. Dari hasil kajian REI, penyerapan rumah seharga Rp 400 juta per unit mampu menciptakan kapitalisasi pasar senilai Rp 9,35 triliun, serta dampak ekonomi Rp 1,79 triliun. Jika serapan rumah didorong hingga seharga Rp 2 miliar lewat stimulus PPNDTP, potensi penambahan kapitalisasi pasar ditaksir Rp 20 triliun. (Yoga)

JAKARTA,ID-Pemerintah akan menanggung pajak pertambahan nilai (PPN) atas pembelian rumah di bawah Rp 2 miliar. Bantuan insentif tersebut akan berlaku hingga Juni 2024. Sesudah bulan Juni, PPN menjadi 50% ditanggung pemerintah. Hal itu diungkap oleh Menteri Koordinasi dan Perekonomian Airlangga Hartarto  usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden  Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Selasa, (24/10/2023). "Presiden meminta program PPN ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah atau properti dibawah Rp 2miliar. PPN 100% ditanggung pemerintah." kata Airlangga. Airlangga menjelaskan kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong industri di sektor properti atau perumahan. Sebab produksi domestik bruto (PDB) untuk sektor real estate mengalami penurunan, meski tidak signifikan yakni sebesar 0,67%. Selain itu, PDB konstruksi juga menurun 2,7%. Padahal kontribusi kedua sektor tersebut terhadap PDB negara mencapai 14-16%. (Yetede)

Menjelang pemilu 2024,  para pengusaha  properti bisa tersenyum lebar. Mereka kembali mendapat pemanis. Setelah kebijakan bebas uang muka diperpanjang 2024, terbaru pemerintah membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) termasuk biaya administrasi bagi penjualan rumah atau properti lain senilai  dibawah Rp 2 miliar (lihat boks). Insentif ini melanjutkan kebijakan serupa tahun 2022. Waktu itu berupa diskon PPN sebesar 50% untuk produk properti seharga maksimal Rp 2 miliar dan 25% untuk maksimal harga Rp 5 miliar. Dengan kata lain, insentif terbaru ini lebih besar dibandingkan tahun 2022.  Dus, pasar langsung menyambut positif kebijakan baru pemerintah. Kemarin harga saham PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) ditutup menguat 40 poin atau 4,12% ke Rp 1.010. Begitu juga saham PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) uga naik 25 poin atau 4,95% ke Rp 530. Tak ketinggalan, saham PT Ciputra Development Tbk (CTRA) juga berotot dengan menguat 35 poin atau 3,54% ke level Rp 1.025 pada Selasa (24/10). Begitu juga indeks sektor properti Bursa Efek Indonesia (BEI) atau IDX Sector Properties and Real Estate, pada penutupan perdagangan kemarin menguat 1,87% ke level 694,81.  Meskipun secara tahunan, indeks ini masih terpangkas 2,31%. Kemarin, indeks properti itu berada di posisi runner up sektor yang paling menguat.  Direktur Metropolitan Land, Olivia Surodjo menjelaskan, program insentif ini sebelumnya sudah pernah dilakukan pada masa pandemi dan mendapatkan respons yang positif dari calon konsumen. Direktur PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), Hermawan Wijaya menjelaskan, pengembang tengah menunggu aturan teknis dari kebijakan tersebut. "Kami masih menunggu terbitnya kebijakan dari Kementerian Perekonomian mengenai kebijakan insentif ini," papar Hermawan ke KONTAN. Research Analyst PT Infovesta Kapital Advisori, Arjun Ajwani mengatakan, insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP) bisa  berdampak positif pada kinerja emiten sektor properti.

Paket insentif anyar yang digadanggadang menjadi vaksin penambah daya kebal ekonomi nasional dari gempuran ketidakpastian global, ternyata masih irit. Hal itu terefleksi dari arah pemberian stimulus oleh pemerintah yang hanya berfokus pada sisi permintaan. Padahal, tingginya kompleksitas tantangan ekonomi yang dipicu penguatan dolar Amerika Serikat (AS), hingga ketegangan geopolitik di Timur Tengah memberikan daya rambat yang amat luas. Dolar AS yang menguat akibat naiknya imbal hasil obligasi negara tersebut, merapuhkan rupiah yang pada gilirannya membebani sisi produksi. Musababnya, transaksi barang impor termasuk bahan baku dan penolong masih menggunakan dolar AS. Tak ayal, situasi itu akan mengerek harga produksi yang bermuara pada makin mahalnya harga barang di tingkat konsumen. Tak hanya itu, pelemahan rupiah juga berisiko merapuhkan ketahanan eksternal karena terkurasnya cadangan devisa menyusul belum optimalnya instrumen moneter penjaga mata uang Garuda. Adapun, ketegangan geopolitik di Timur Tengah berisiko mengatrol harga minyak dunia yang menjadi embrio dari lesatan inflasi. Selain itu, subsidi juga diproyeksikan membengkak karena fenomena tersebut. Kendati demikian, paket insentif yang diumumkan pemerintah kemarin, Selasa (24/10), hanya menyasar pada sisi konsumsi, yakni Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk properti serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk El Nino guna merespons volatilitas harga pangan. Di sisi lain, sejatinya pemerintah bukannya mengabaikan aneka faktor tersebut. Presiden Joko Widodo, pun menegaskan terus mewaspadai berbagai gejolak yang tengah melanda dunia dan korelasinya ke ekonomi domestik. Kepala Negara bahkan menyebut bahwa negara masih memiliki anggaran senilai Rp616 triliun per 13 Oktober 2023 yang bisa dimanfaatkan tatkala terjadi guncangan. "APBN sampai 13 Oktober 2023, Bu Sri Mulyani Indrawati [Menteri Keuangan] masih memegang uang Rp616 triliun, dan [sampai] 2024 masih aman," kata Presiden, Selasa (24/10). Kepala Negara menekankan bahwa sejauh ini depresiasi rupiah masih relatif terkendali dan aman, baik terhadap ekonomi sektor riil, pasar keuangan, maupun ekspektasi inflasi. Adapun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menambahkan difokuskannya paket insentif hanya pada properti dilandasi oleh besarnya kontribusi sektor tersebut terhadap produk domestik bruto (PDB). Selama periode 2018—2022, sektor properti mampu menciptakan nilai tambah sebesar Rp2.349 triliun— Rp2.865 triliun per tahun atau setara dengan 14,6%—16,3% terhadap PDB.

Anomali iklim yang akhir-akhir ini terjadi menambah panjang daftar rintangan dalam upaya pemenuhan pangan nasional. Kekeringan yang diperparah oleh fenomena El Nino berdampak besar pada produktivitas pangan. Analisis Litbang Kompas pada 12-13 Oktober 2023 yang secara mendalam mengulas produksi padi menemukan, setiap kenaikan suhu udara 1 derajat celsius akan menurunkan produksi padi hingga 4.500 ton (Kompas, 12/10). Analisis tersebut sejalan dengan data (BPS). Dalam publikasi Berita Resmi Statistik edisi 16 Oktober 2023, BPS menyebutkan produksi padi pada 2023 diperkirakan 53,63 juta ton gabah kering giling (GKG), turun 1,12 juta ton GKG atau 2,05 % dibandingkan pada 2022 di 54,75 juta ton GKG. Bahan pangan lain, baik nabati maupun hewani, pun tak akan lepas dari ancaman penurunan produksi. Pada saat yang sama, alih fungsi lahan pertanian makin marak terjadi seiring kemajuan wilayah. Regenerasi insan pertanian juga nyaris mandek. Tak banyak generasi muda tertarik menggeluti bidang pertanian. Minimnya kesejahteraan hingga kesempatan pekerjaan yang lebih bergengsi membuat kalangan milenial memilih meninggalkan pertanian. Menghadapi anomali iklim, inovasi bibit tanaman pangan unggul yang tahan cuaca ekstrem menjadi keniscayaan.

Tak hanya padi, inovasi pada bahan pangan lain, seperti jagung dan umbi-umbian, pun diperlukan. Bendungan yang produktif dibutuhkan guna menampung air saat musim hujan datang, dilengkapi sistem irigasi yang optimal agar saat kemarau, pertanian tetap dapat berproduksi. Kebutuhan sarana prasarana pemeliharaan pun meningkat mengingat serangan hama dan penyakit pada pertanian dan peternakan terus bermunculan. Stok pupuk untuk pertanian pangan dan obat-obatan untuk peternakan harus dijamin ketersediaannya. Problem alih fungsi lahan dapat diantisipasi dengan penyediaan lahan kembali atau relokasi, pembukaan lahan tidur juga bisa menjadi alternatif solusi. Jika upaya-upaya tersebut ditempuh, setidaknya sektor pertanian dapat diselamatkan dan ketahanan pangan perlahan dapat diwujudkan. Meski demikian, tak dapat dimungkiri, untuk mewujudkannya diperlukan anggaran yang relatif lebih besar. Kenyataannya, beberapa tahun terakhir anggaran untuk Kementan sebagai instansi yang bertanggung penyediaan pangan justru terus menurun. Tahun ini, dalam APBN 2023, pagu Kementan Rp 15,3 triliun. Bahkan, hanya dialokasikan sebesar Rp 14,6 triliun untuk tahun depan. Angka tersebut konsisten mengalami penurunan sejak 2021. Saat itu anggaran Kementan sebesar Rp 15,8 triliun. (Yoga)

Pengusaha berharap rencana pemerintah menerapkan pajak karbon dilakukan secara matang. Kematangan aturan pajak karbon, yang berperan meredam aktivitas ekonomi penghasil emisi, akan melengkapi upaya sektor industri yang saat ini berada dalam tahap transisi penggunaan sumber energi yang lebih bersih dan terbarukan. Ketua Bidang Industri Manufaktur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bobby Gafur Umar mengatakan, pada dasarnya sebagian besar pelaku industri, terutama di sector energi dan manufaktur, telah menyiapkan diri terhadap rencana pengenaan pajak karbon. Kendati demikian, pengusaha berharap pemerintah bisa mematangkan regulasinya terlebih dahulu. Sejumlah hal yang perlu dimatangkan adalah penetapan besaran tarif pajak karbon, tata cara penghitungan, pemungutan, pembayaran atau penyetoran, pelaporan, hingga mekanisme pengenaan pajak karbon.

Diharapkan juga ada kematangan dalam target sasaran pajak karbon semestinya diarahkan pada sektor dan subsektor penyumbang utama emisi karbon. ”(Implementasi pajak karbon) Perlu kepastian baik itu dari peraturannya, penghitungannya, maupun standardisasi dari karbon kredit ini. Artinya, regulasinya harus benar dulu baru kami siap terapkan pajak karbon,” ujar Bobby, Kamis (19/10/2023). Momentum penerapan pajak karbon pada dasarnya dinilai tepat dengan upaya transisi industri menuju energi ”hijau”. Saat ini, rata-rata industri di Tanah Air masih minim dalam penggunaan sumber energi baru terbarukan, yakni 12,4 %. ”Kami dari bidang industri manufaktur sedang menjalani transisi energi menuju green certified sehingga pemerintah harus konsisten dan tepat dalam mengimplementasi peraturan pajak karbon,” kata Bobby. (Yoga)

Kemampuan pemda dalam memungut pajak dan retribusi masih rendah. Pemda kerap mengandalkan transfer dana dari pemerintah pusat untuk alokasi belanja daerah kendati potensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sangat tinggi. Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009, pemda memiliki wewenang memungut pajak. Namun, kinerja pungutan pajak daerah sejauh ini masih lemah, tercermin pada rendahnya rasio pajak pemde. Berdasarkan data Kemenkeu, rasio pajak daerah pada 2022 baru mencapai 1,3 %. Ini dihitung dari data agregasi pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) dari provinsi, kabupaten, dan kota dibagi produk domestik regional bruto (PDRB).

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Sandy Firdaus menyampaikan, rasio pajak daerah tahun ini tidak jauh berbeda dengan kondisi selama lima tahun terakhir. ”Masih banyak ruang untuk menaikkan rasio pungutan pajak dan retribusi daerah itu, salah satunya dengan memperbaiki administrasi perpajakannya tanpa harus menaikkan tarifnya,” kata Sandy di Jakarta, Selasa (17/10). Menurut Sandy, banyak pemda masih mengandalkan transfer dana dari pemerintah pusat untuk program pembangunan di daerah dan belanja konsumtif, seperti belanja pegawai dan barang. Padahal, PDRD merupakan sumber penerimaan potensial yang dapat dimanfaatkan untuk percepatan pembangunan di daerah. (Yoga)