Pemerintahan Jokowi memastikan sudah memasukkan program makan bergizi gratis dalam RAPBN 2025. Alokasi anggaran untuk program unggulan presiden terpilih Prabowo Subianto itu disepakati sebesar Rp 71 triliun dan dilakukan bertahap. Namun, detail skema program dari total anggaran hingga kementerian pelaksananya belum dimatangkan. Menkeu Sri Mulyani mengatakan, berdasarkan hasil komunikasi dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, pelaksanaan program makan bergizi gratis disepakati dilakukan secara bertahap. Untuk tahun pertama, anggaran yang diberikan dalam RAPBN 2025 adalah Rp 71 triliun, lebih kecil dari perkiraan awal tim Prabowo-Gibran bahwa anggaran makan bergizi gratis (dulu bernama makan siang gratis) butuh Rp 100 triliun-Rp 120 triliun pada tahun pertama.

”Presiden terpilih (Prabowo) telah mengatakan bahwa dirinya setuju pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan secara bertahap,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers gabungan di Gedung Ditjen Pajak Kemenkeu di Jakarta, Senin (24/6). Turut hadir Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi, Thomas Djiwandono. Untuk pertama kali, menteri-menteri ekonomi Jokowi dan perwakilan tim Prabowo melakukan pernyataan pers bersama mengenai kondisi ekonomi terkini dan arah RAPBN 2025. Konferensi pers gabungan itu sengaja diadakan untuk menyikapi gejolak yang akhir-akhir ini muncul di pasar akibat keraguan mengenai masa depan fiskal Indonesia di bawah rezim Prabowo-Gibran. Isu yang paling banyak disoroti pasar dan investor asing adalah program makan bergizi gratis. (Yoga)

KPK baru-baru ini menyoroti ketimpangan anggaran antara perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi kementerian/lembaga (PTKL). Kajian KPK menunjukkan, dari 125 PTKL, 20 di antaranya pendidikan kedinasan dan 105 lainnya pendidikan tinggi nonkedinasan. KPK mengungkapkan, PTKL mendapatkan guyuran anggaran lebih besar 4,5 kali lipat dibanding PTN yang berada di bawah Kemendikbudristek. Imbasnya, uang kuliah tunggal (UKT) mahasiswa di PTN menjadi mahal. Temuan KPK ini membuka tabir sengkarutnya pembiayaan pendidikan tinggi. Publik mempertanyakan ke mana distribusi anggaran pendidikan 20 % dari APBN? Mengapa biaya kuliah semakin mahal, padahal anggaran pendidikan begitu besar? Secara politik anggaran, pemerintah dan DPR pada dasarnya telah mengalokasikan anggaran pendidikan 20 % dari APBN. Yang menjadi persoalan, apakah pemerintah dan DPR telah memastikan alokasi 20 % itu sesuai dengan skala prioritas pendidikan?

Kasus minimnya anggaran pendidikan tinggi menunjukkan belum seimbangnya alokasi anggaran pendidikan sesuai skala prioritas. Pendanaan pendidikan tak hanya menyangkut naik turunnya nominal alokasi anggaran, tetapi juga terdapat persoalan fundamental yang perlu dibenahi. Terutama terkait dua hal: distribusi anggaran pendidikan sesuai skala prioritas program pendidikan dan bagaimana pengelolaan pendanaan atau pembiayaan yang transparan dan akuntabel. Distribusi anggaran pendidikan menjadi permasalahan sistemik. Persoalan utamanya ialah minimnya anggaran yang dimiliki Kemendikbudristek dalam pengelolaan pendidikan tinggi. Pada 2024, anggaran yang dikelola Kemendikbudristek hanya 15 % atau Rp 98,9 triliun dari keseluruhan anggaran pendidikan Rp 665 triliun.

Sementara untuk pembiayaan pendidikan tinggi, sebagaimana dilansir Kompas.id (23/5/2024) hanya mendapat alokasi Rp 56,1 triliun atau 1,6 % dari total APBN. Kondisi ini masih jauh dari standar ideal yang ditetapkan UNESCO, yakni 2 % dari APBN, untuk anggaran pendidikan tinggi. Alih-alih menjadi perguruan tinggi (PT) kelas dunia, PT kita sibuk cari dana dari berbagai sumber. Ini membuat Kemendikbudristek nyaris tak berdaya, bahkan kewenangannya seakan diamputasi besarnya anggaran pendidikan untuk kementerian lain. Ke depan perlu dipikirkan upaya mengintegrasikan penyelenggaraan urusan pendidikan dalam satu pintu kebijakan, yakni Kemendikbudristek sebagai komando utamanya. Berbagai upaya solusi jangka panjang  perlu dilakukan guna mengatasi problematika fundamental pembiayaan pendidikan tinggi agar anak bangsa dapat kuliah dengan biaya terjangkau. (Yoga)

Pemblokiran anggaran kementerian dan lembaga (K/L) menjadi salah satu opsi kebijakan yang tengah pemerintah pertimbangkan. Hal ini terkait dengan upaya mengamankan anggaran negara di tengah ketidakpastian perekonomian global. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemkeu) Febrio Nathan Kacaribu menyatakan, APBN tahun depan masih dihadapkan dengan dinamika global, volatilitas harga komoditas yang masih tinggi, kinerja badan usaha milik negara (BUMN), dan tren perubahan iklim. Oleh karena itu, perlu ada mitigasi risiko agar APBN 2025 tetap sehat. Salah satunya, automatic adjustment melalui pemblokiran anggaran K/L. "Ada pengendalian risiko, bisa kita gunakan SAL (Saldo Anggaran Lebih) dan automatic adjustment," ujar Febrio dalam Rapat Panitia Kerja Badan Anggaran DPR, Kamis (20/6). Pada 2021, Kemkeu memblokir bujet K/L total mencapai Rp 58 triliun dalam rangka menyiapkan anggaran mendesak akibat pandemi Covid-19. Di tahun berikutnya, pemerintah juga tetap menjalankan kebijakan ini dengan besaran anggaran sebesar Rp 39,71 triliun. Dengan pertimbangan, untuk menangani dampak krisis pandemi Covid-19.

Kemudian, pada 2023, pemerintah juga memblokir anggaran K/L sebesar Rp 50,23 triliun. Dan, berlanjut ke tahun ini sebesar Rp 50,15 triliun. Menurut Kemkeu, kebijakan ini terbukti ampuh dalam menjaga ketahanan APBN 2022 dan APBN 2023. Hanya, Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda mewanti-wanti, kebijakan tersebut bisa berdampak pada pengeluaran pemerintah. Sebab itu, "Pemerintah perlu memprioritaskan belanja yang mendatangkan multiplier effect ke ekonomi, khususnya konsumsi rumahtangga kita," ucapnya. Menurut Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto, kebijakan tersebut tidak ideal pemerintah lakukan. Setiap K/L untuk tahun ini maupun tahun depan sudah membuat sejumlah perencanaan dan program untuk mereka implementasikan. Tak hanya itu, Eko juga berpendapat, APBN yang terlalu mudah diotak-atik melalui mekanisme automatic adjustment, justru mengurangi tingkat kredibilitas dari APBN itu sendiri. Kecuali, Indonesia tengah menghadapi situasi yang sangat ekstrem, seperti pandemi Covid-19.

Aktivitas perdagangan pasar modal kembali bergairah dengan revisi aturan papan pemantauan khusus menggunakan mekanisme lelang saham penuh atau full periodic call auction (PPK FCA) dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menghijau 0,89% ke level 6.879. Salah satu perubahan yang ditunggu adalah aturan mengenai saham di papan pemantauan khusus akibat aktivitas perdagangan. Saham akan keluar dari papan pemantauan jika telah berada di sana selama 7 hari bursa. Perusahaan yang masuk papan pemantauan khusus sebelum aturan ini berlaku pun dikeluarkan dari papan. Enam saham yang terlepas dari papan pemantauan adalah PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN), PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk (SRAJ), PT Haloni Jane Tbk (HALO), PT Ladangbaja Murni Tbk (LABA), PT Maxindo Karya Anugerah Tbk (MAXI), dan PT Organon Pharma Indonesia Tbk (SCPI). BREN dan SRAJ kembali ke papan utama, sementara HALO, LABA, MAXI, dan SCPI ke papan pengembangan.

Nilai ini mengalahkan PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) yang memiliki kapitalisasi Rp1.183,44 triliun. SRAJ menguat 1,78% ke harga 2.290 dan melesat 663,33% sepanjang tahun berjalan. LABA meroket 34,81% dan MAXI naik 1,96%, sementara SCPI dan MAXI stagnan karena masih terkena suspensi. Aturan PPK FCA ini sempat menuai kontroversi sejak diberlakukan pada Maret 2024. Polemik terjadi saat saham BREN, yang memiliki kapitalisasi pasar terbesar, masuk dalam pemantauan pada akhir Mei 2024, investor pun protes. Nafan Aji Gusta, Senior Investment Information Mirae Asset, menilai revisi ini tepat saat IHSG mengalami tren penurunan. Penguatan IHSG menghentikan tren pelemahan selama ini. Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menjelaskan perubahan ketentuan papan pemantauan khusus dari 30 hari menjadi 7 hari bursa berdasarkan fluktuasi harga yang mereda. Fluktuasi saham mereda setelah 7 hari, sehingga tidak perlu sampai 30 hari kalender. “Secepat mungkin [informasi] ini dikeluarkan kepada pasar, karena peraturan ini diharapkan tidak menimbulkan kepanikan,” lanjutnya.

Perwakilan investor ritel, Founder of Indonesia Investment Education, Rita Effendy, menilai revisi ini sudah cukup positif dan menunjukkan pihak otoritas mendengar keluhan investor ritel. Cheril Tanuwijaya, Head of Research InvestasiKu (Mega Capital Sekuritas), menjelaskan pelemahan IHSG semester I/2024 karena faktor global dan domestik. Ketidakpastian kebijakan moneter The Fed dan adaptasi penerapan mekanisme FCA turut memengaruhi pasar. “Dari domestik, sikap wait-and-see investor terhadap kebijakan dan susunan kabinet baru juga masih membayangi, selain juga adaptasi pelaku pasar terhadap penerapan mekanisme full call auction atau FCA,” ujar Cheril.

Kepuasan publik di bidang ekonomi mencapai titik tertinggi sepanjang masa pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Di sisi lain, indikator penyediaan lapangan pekerjaan masih lemah. Survei berkala Kompas periode Juni 2024 merekam, apresiasi publik pada pemerintahan Jokowi-Amin meningkat. Tak terkecuali di bidang ekonomi. Meski gejolak global mengguncang sendi ekonomi hampir semua negara, 65,1 % responden mengaku puas atas kinerja pemerintah di bidang ini. Penilaian ini naik 4,3 % disbanding periode survei sebelumnya, Desember 2023. Bahkan, capaian kali ini melampaui kepuasan publik pada periode Januari 2022 yang mencapai 64,8 %. Saat itu, pemerintah berhasil membawa Indonesia keluar dari resesi dengan meroketnya pertumbuhan ekonomi ke angka 7,07 % di tengah terpaan pandemi Covid-19.

Namun, sejak periode Juni 2022, kepuasan publik di bidang ekonomi menyusut ke angka 50,5 %. Kemelut harga minyak goring hingga inflasi yang mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat menjadi pemicunya. Baru pada Mei 2023, apresiasi publik kembali meningkat saat pemerintah berhasil meredam gejolak harga. Kepuasan terus menguat hingga mencapai titik tertinggi pada survei kali ini. Di atas kertas, kinerja ekonomi pemerintah memang cukup mengesankan beberapa waktu terakhir. Pada triwulan pertama tahun ini Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang impresif, yakni 5,11 %. Lonjakan apresiasi di bidang ekonomi juga tak lepas dari bertambahnya rasa puas publik di seluruh indikator pembentuknya. Paling besar terekam pada upaya pemerintah memeratakan pembangunan antarwilayah dengan kenaikan 6,6 % menjadi 74,5 %, sekaligus menjadi indikator dengan tingkat apresiasi tertinggi di bidang ekonomi.

Puluhan triliun rupiah anggaran negara digelontorkan setiap tahun sejak periode pertama pemerintahan Jokowi untuk beragam proyek strategis nasionalhingga penggelontoran skema dana desa, sebagai upaya pemerataan pembangunan di seluruh pelosok negeri. Tak terkecuali pembangunan IKN untuk mendongkrak kemajuan ekonomi di wilayah timur Indonesia. Pembangunan dan ekonomi diharapkan tak lagi hanya berpusat di Jawa. Meski demikian, jika dirinci lebih spesifik, penilaian positif di bidang ekonomi ini cenderung bersumber dari kelompok ekonomi tertentu. Dilihat berdasarkan kelas sosial ekonominya, apresiasi lebih banyak datang dari kalangan bawah. Setidaknya tujuh dari sepuluh responden kelompok tersebut mengaku puas dengan kinerja pemerintah saat ini di bidang ekonomi, tapi hanya separuh masyarakat kelas atas yang menyatakan puas.

Tampaknya kemelut ekonomi yang melanda negeri ini, bahkan dunia, tak ”terdengar” oleh masyarakat kelompok akar rumput. Sementara kalangan atas yang relatif terliterasi dengan baik cukup melek situasi dengan kondisi yang terjadi akhir-akhir ini. Ditambah lagi, bagi masyarakat kelas bawah, pemerintah memberikan jaring pengaman ekonomi dalam bentuk bansosseperti saat terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok akibat gagal panen. Bansos hanya dialamatkan kepada mereka yang tidak mampu, miskin, atau rentan terhadap risiko sosial. Praktis hanya menyasar masyarakat kalangan bawah. Sementara kelompok sosial ekonomi atas yang lebih melek situasi tidak tersentuh, justru kelompok ini yang menjadi salah satu ”pendonor” bantuan tersebut melalui pajak yang harus dibayarkan. (Yoga)

Kendati suku bunga acuan dipertahankan sebesar 6,25 %, nilai tukar rupiah telah menembus Rp 16.400 per dollar AS. Bank Indonesia optimistis nilai tukar rupiah akan berada dalam tren menguat didukung oleh fundamental ekonomi dan intervensi pasar lewat operasi moneter. Setelah melakukan Rapat Dewan Gubernur, BI, Kamis (20/6) memutuskan tetap mempertahankan suku bunga acuannya sebesar 6,25 %. Di sisi lain, nilai tukar rupiah dalam perdagangan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) justru ditutup pada level Rp 16.420 per dollar AS, turun dibandingkan penutupan sehari sebelumnya di level Rp 16.368 per dollar AS. Penutupan pada Kamis terdepresiasi 6,35 % dibanding penutupan akhir 2023. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, pelemahan rupiah tersebut dipengaruhi oleh dampak tingginya ketidakpastian pasar global, terutama berkaitan dengan ketidakpastian arah penurunan suku bunga The Fed, penguatan mata uang dollar AS, dan masih tingginya ketegangan geopolitik.

Dari faktor domestik, tekanan nilai tukar rupiah juga disebabkan oleh kenaikan permintaan valas oleh korporasi, termasuk untuk repatriasi dividen, serta persepsi terhadap kesinambungan fiskal ke depan.”Di samping korporasi demand-nya tinggi, untuk dividen repatriasi, tetapi juga muncul persepsi (kesinambungan fiskal). Persepsi belum tentu benar. Jangan diyakini kalau persepsi,” tutur Perry. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, saat dollar AS menguat terhadap seluruh mata uang global, langkah-langkah stabilisasi yang dilakukan BI lebih mengarah pada smoothing volatility dan bukan mendorong penguatan rupiah. Dari level cadangan devisa saat ini, langkah stabilisasi rupiah diperkirakan masih memadai. ”Beberapa langkah BI seperti triple intervention, lalu operasi moneter, termasuk SRBI (Sekuritas Rupiah BI). SRBI, SVBI (Sekuritas Valuta Asing BI), dan SUVBI (Sukuk Valuta Asing BI) diperkirakan akan mendorong penempatan investor asing pada instrument BI yang diharapkan dapat membatasi keluarnya dana asing dari pasar saham dan pasar obligasi,” katanya. (Yoga)

Insentif PPN yang ditanggung pemerintah atau PPN DTP berdampak positif mendorong pemasaran hunian dan ruko. Pelaku pasar properti berharap pemerintah terus melanjutkan insentif properti tersebut. Relaksasi PPN DTP sebesar 100 % itu akan berakhir Juni 2024. PPN DTP untuk rumah siap huni (ready stock) itu diumumkan pada November 2023 serta ditetapkan dalam peraturan menkeu (PMK) pada 12 Februari 2024. Dalam PMK tersebut, pemerintah memberikan insentif pajak untuk pembelian rumah primer seharga maksimum Rp 5 miliar, dengan besaran PPN yang ditanggung untuk rumah dengan harga hingga Rp 2 miliar. PPN yang ditanggung pemerintah diberikan sebesar 100 % sampai Juni 2024, lalu untuk Juni-Desember 2024 diberikan 50 %.

Presdir Paramount Land, M Nawawi mengatakan, insentif PPN DTP telah mendorong pemasaran unit- unit rumah dan ruko yang siap serah terima (ready stok), baik di proyek Paramount Petals maupun Paramount Gading Serpong di Tangerang. Meski demikian, tidak banyak stok unit yang tersedia untuk program insentif pajak selama empat bulan itu. ”PPN DTP mampu mendorong serapan rumah dan ruko walau jumlah unit ready stock tidak banyak. Yang terpenting, program ini mampu menstimulasi pengembang, penjual, ataupun calon pembeli. Kami berharap program insentif PPN 100 % ini bisa berlanjut tahun depan,” tutur Nawawi, di sela-sela Forwapera Talkshow: ”Dukungan Infrastruktur Kawasan Hunian di Koridor Barat Jakarta,” di Tangerang, Kamis (20/6). (Yoga)

Polemik yang terjadi antara menteri melahirkan kebijakan inkonsitensi yang tidak saja membuat kebingungan publik, lebih jauh turut merugikan dunia usaha. Padahal, masa kerja kabinet pemerintahan Jokowi hanya tinggal beberapa saat lagi dan harus dilanjutkan oleh pemerintahan baru dibawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Karenanya, para pejabat harus mengurangi kebiasaan berkontroversi di publik dan tidak mengeluarkan  kebijakan strategis yang berpotensi membebani pemerintahan  selanjutnya. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan, tidak solidnya beberapa pejabat kementerian dalam mengeluarkan kebijakan/statement karena ketidakjelasan visi pembangunan ekonomi. "Ya karena memang tidak ada visi pembangunan ekonomi yang clear. Maisng-masing kementerian sepertinya bermain sendiri-sendiri, tidak ada koordinasi. Ini menambah ketidakpastian berusaha, dan ini hambatan investasi yang sangat berbahaya," ungkap Redma kepada Investor Daily. (Yetede)

Kinerja Buruk Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemkeu) dituding menjadi salah satu penyebab utama badai PHK dalam 2 tahun terakhir. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta menyatakan bahwa hal ini dapat terlihat jelas dari data trade map, yang menunjukkan gap impor yang tidak tercatat dari China terus meningkat. Dari US$ 2,7 Miliar pada 2021, menjadi US$ 2,9 Miliar di 2022. "Pada 2023 diperkirakan mencapai US$ 4 Miliar," kata dia dalam keterangan tertulis, Jakarta, Kamis (20/6/2024). Hal ini diungkapkan Redma untuk menanggapi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang menyatakan bahwa penyebab PHK adalah praktik dumping diluar negeri. Hal ini dipandang sebagai upaya pengalihan isu dan untuk menutupi kegagalannya dalam memberishkan DitJen Bea Cukai. Redma menyesalkan tindakan Menkeu Sri Mulyani yang membela Bea Cukai dan menyalahkan kementerian lain terkait penumpukan kontainer di pelabuhan. Hal itu membuat segala upaya usulan perbaikan sistim ditolak mentah-mentah. Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman menyatakan bahwa banjir impor 2 tahun terakhir sangat keterlaluan, hingga 60% anggotanya yang merupakan industri kecil menengah sudah tidak lagi beroperasi, sedangkan sisanya hanya jalan dibawah 50%. "Kalau impor garmen resmikan ada PPN, bea masuk plus bea safeguard-nya, jadi tidak mungkin perpotongnya dijual di bawah harga Rp 50.000," jelas dia. 

Dengan harga yang sangat murah ini, para pengusaha baik IKM maupun perusahaan besar tidak akan tak kuat menghadapi persaingan dengan produk-produk impor. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor TPT pada Mei 2024 sebesar US$963,7 Juta atau turun 6,80% year-on-year (yoy) dibandingkan Mei 2023 senilai US$1,03 Miliar. Deputi Bidang Statistik Produksi BPS Habibullah mengatakan, meski meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, nilai ekspor kumulatif untuk TPT turun 0,80% pada Januari-Mei 2024 dibandingkan periode tahun lalu. BPS melihat tren impor barang jadi mengalami kenaikan. Dia mengucapkan, nilai impor pakaian dan aksesorisnya menunjukkan peningkatan mendekati hari raya. Dia mengungkapkan, ada 3 negara utama yang menjadi negara asal impor pakaian rajutan dan bukan rajutan (HS 61 dan 62) ke Indonesia. Itu terdiri dari China, Vietnam, dan Bangladesh. Secara rinci, BPS melaporkan, impor pakaian dan aksesoris dari rajutan (HS 61), paling banyak berasal dari China (38,76%). Kemudian disusul oleh impor dari Vietnam (13,99%), Bangladesh (10,36%), dan Turki (5,02%), serta negara-negara lainnya (31,86%). "Impor pakaian dan aksesoris, baik rajutan maupun bukan rajutan HS 61 dan 62, menunjukkan tren fluktuatif yang cenderung dipengaruhi oleh pola musiman, yairu hari raya nasional maupun keagamaan," tutur Habibullah.