Pengawasan Ditjen Bea Cukai Dinilai Lemah
Kinerja Buruk Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemkeu) dituding menjadi salah satu penyebab utama badai PHK dalam 2 tahun terakhir. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta menyatakan bahwa hal ini dapat terlihat jelas dari data trade map, yang menunjukkan gap impor yang tidak tercatat dari China terus meningkat. Dari US$ 2,7 Miliar pada 2021, menjadi US$ 2,9 Miliar di 2022. "Pada 2023 diperkirakan mencapai US$ 4 Miliar," kata dia dalam keterangan tertulis, Jakarta, Kamis (20/6/2024). Hal ini diungkapkan Redma untuk menanggapi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang menyatakan bahwa penyebab PHK adalah praktik dumping diluar negeri. Hal ini dipandang sebagai upaya pengalihan isu dan untuk menutupi kegagalannya dalam memberishkan DitJen Bea Cukai. Redma menyesalkan tindakan Menkeu Sri Mulyani yang membela Bea Cukai dan menyalahkan kementerian lain terkait penumpukan kontainer di pelabuhan. Hal itu membuat segala upaya usulan perbaikan sistim ditolak mentah-mentah. Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman menyatakan bahwa banjir impor 2 tahun terakhir sangat keterlaluan, hingga 60% anggotanya yang merupakan industri kecil menengah sudah tidak lagi beroperasi, sedangkan sisanya hanya jalan dibawah 50%. "Kalau impor garmen resmikan ada PPN, bea masuk plus bea safeguard-nya, jadi tidak mungkin perpotongnya dijual di bawah harga Rp 50.000," jelas dia.
Dengan harga yang sangat murah ini, para pengusaha baik IKM maupun perusahaan besar tidak akan tak kuat menghadapi persaingan dengan produk-produk impor. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor TPT pada Mei 2024 sebesar US$963,7 Juta atau turun 6,80% year-on-year (yoy) dibandingkan Mei 2023 senilai US$1,03 Miliar. Deputi Bidang Statistik Produksi BPS Habibullah mengatakan, meski meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, nilai ekspor kumulatif untuk TPT turun 0,80% pada Januari-Mei 2024 dibandingkan periode tahun lalu. BPS melihat tren impor barang jadi mengalami kenaikan. Dia mengucapkan, nilai impor pakaian dan aksesorisnya menunjukkan peningkatan mendekati hari raya. Dia mengungkapkan, ada 3 negara utama yang menjadi negara asal impor pakaian rajutan dan bukan rajutan (HS 61 dan 62) ke Indonesia. Itu terdiri dari China, Vietnam, dan Bangladesh. Secara rinci, BPS melaporkan, impor pakaian dan aksesoris dari rajutan (HS 61), paling banyak berasal dari China (38,76%). Kemudian disusul oleh impor dari Vietnam (13,99%), Bangladesh (10,36%), dan Turki (5,02%), serta negara-negara lainnya (31,86%). "Impor pakaian dan aksesoris, baik rajutan maupun bukan rajutan HS 61 dan 62, menunjukkan tren fluktuatif yang cenderung dipengaruhi oleh pola musiman, yairu hari raya nasional maupun keagamaan," tutur Habibullah.
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023