Ombudsman menilai ada maladministrasi dalam proses lelang dua blok tambang, yaitu Blok Bahodopi Utara di Sulawesi Tengah dan Blok Matarape di Sulawesi Tenggara. Dirjen Minerba Kementerian ESDM menyatakan pihaknya masih melakukan evaluasi untuk menanggapi laporan Ombudsman RI.

Konsumsi LPG tabung 3 kg bersubsidi terus melonjak. Pada 2014 pemakaian LPG 3 kg mencapai 4,99 juta ton, naik menjadi 6,29 juta ton pada 2017, naik lagi menjadi 6,50 juta ton pada 2018. Dan d tahun 2019, pemerintah menambah kuota menjadi 6,97 juta ton.
Pemerintah menyiapkan strategi baru untuk mengendalikannya. Pertama, Kementerian ESDM mendorong penggunaan kompor listrik. Hanya saja, konsumsi daya kompor listrik cukup besar, 1.000 watt. Kedua, mengupayakan penyaluran LPG tabung 3 kg lebih tepat sasaran, distribusi dilakukan secara tertutup. Maksudnya hanya masyarakat miskin yang benar-benar boleh menggunakannya. Skema yang sedang dikaji ialah dengan menggunakan kartu atau barcode.

Perubahan kontrak bagi hasil migas atau production sharing contract (PSC) dari sebelumnya skema cost recovery menjadi gross profit masih menjadi perdebatan hangat. Melalui riset terbarunya, Wood Mackenzie melihat ada perubahan investasi dalam transisi kebijakan ini. Riset itu menyebutkan ada perubahan kebijakan fiskal atas industri minyak bumi di 31 negara penghasil minyak. Hasil penelitian itu menyebutkan Indonesia tengah menyelesaikan putaran pertama skema gross split bagi kontraktor migas. Mackenzie menyebut respon investor "suam-suam kuku".
Sebelumnya, Fraser Institute, lembaga kajian berbasis di Kanada, mengelompokkan Indonesia masuk dalam 10 negara dengan iklim investasi terburuk tahun 2018. Salah satunya karena regulasi dan skema kontrak gross split. Namun hal itu dibantah oleh Kementerian ESDM. Nyatanya, realisasi lelang blok migas tahu memakai skema gross split. Wakil Menteri ESDM yakin skema gross split sangat kompetitif menarik investasi migas ke Indonesia. Sementara itu, Direktur Eksekutif Reforminer Institute mengatakan tidak semua lapangan migas cocok memakai skema itu, sehingga jangan dipaksakan di semua blok. Yang terpenting bukan sistem yang diubah, melainkan investasi naik dan cadangan migas meningkat.

Eksportir SDA wajib membawa pulang devisa hasil ekspor (DHE) ke dalam negeri resmi seiring berlakunya PP Nomor 1/2019 tanggal 10 Jaanuari 2019. Tak hanya wajib membawa pulang duit hasil ekspor, aturan ini juga disertai sanksi bagi eksportir yang melanggar kewajiban tersebut. Sanksi berupa denda administratif, tidak boleh melakukan ekspor, hingga pencabutan izin usaha.
Sanksi diberikan kepada pelanggar dengan tiga kriteria. Pertama, para eksportir tidak membawa pulang DHE SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia. Kedua, eksportir menggunakan DHE SDA di luar ketentuan yang diperbolehkan. Ketiga, eksportir tidak membuat maupun memindahkan escrow account dari luar negeri ke dalam negeri.
Di sisi lain, pemerintah juga akan memberikan insentif PPh final atas bunga deposito DHE. Insentif ini akan diberikan melalui revisi PMK Nomor 26/2016. DHE SDA harus dibawa pulang pada bulan ketiga setelah keluarnya Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Aturan ini diprotes Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) disebabkan beberapa perusahaan sudah terikat perjanjian dengan pembeli untuk menempatkan dana di bank yang sudah disepakati bersama.

Rencana pengembangan kompor induksi listrik sebagai pengganti kompor gas terus bergulir. Penggunaan kompor listrik dinilai akan menurunkan biaya energi sekitar 40% dibandingkan pemakaian kompor gas. PLN sendiri tengah menyiapkan kajian dan rencana kerja untuk pengembangan, sambil terus mempromosikan penggunaan kompor listrik induksi.
Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM mengatakan hal terpenting yang harus disiapkan adalah memastikan daya listrik di setiap rumah tangga bisa cukup dan andal. Oleh karena itu, PLN perlu menaikkan daya pelanggan PLN secara gratis. Di samping itu, Kementerian ESDM dinilai perlu untuk mengeluarkan standar efisiensi kompor listrik.

Meski harga batubara cenderung turun, hal tersebut tidak menyurutkan PT Bukit Asam (PTBA) untuk mengerek produksi batubara sebanyak 27,3 juta ton. Tak hanya itu, PTBA tetap mempertahankan porsi penjualan terbesarnya ke pasar domestik meski harga dalam negeri dipatok US$ 70 per ton. Porsi DMO PTBA diperkirakan berkisar 55%-60% dari total produksi. Mayoritas produksi batubara PTBA berasal dari tambang Air Laya, Muara Tiga Besar, dan Blanko Barat yang berlokasi di Tanjung Enim, Sumatera Selatan.
Dari sisi pengembangan bisnis, PTBA tengah melakukan pengkajian atas tambang-tambang yang akan menjadi sasaran akuisisi. Dalam melakukan akuisisi, PTBA mempertimbangkan kualitas batubara, akses, serta harganya.

Kinerja ekspor minyak kelapa sawit dan batu bara Indonesia rawan terkoreksi akibat tren perlambatan ekonomi China. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan (BPPP) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Kasan Muhri mengatakan, perlambatan ekonomi yang terjadi di Negeri Panda secara langsung akan berdampak besar ke Indonesia. Pasalnya, raksasa ekonomi Asia Timur itu merupakan negara tujuan ekspor nonmigas terbesar bagi Indonesia. komoditas ekspor andalan Indonesia yang akan langsung terdampak pelemahan ekonomi China adalah minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan batu bara. Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno mengatakan selama ini para pengusaha kesulitan memacu ekspornya ke mitra dagang nontradisional lantaran produk-produk asal Indonesia lebih mahal dibandingkan dengan barang-barang dari negara-negara kompetitor. Dia menyebutkan, kondisi itu terutama terjadi kepada produk-produk manufaktur dan olahan bernilai tambah. Untuk itu, dia berharap pemerintah bersedia meningkatkan insentif terhadap sektor manufaktur dalam negeri, terutama yang berbasis ekspor.

Pemerintah berencana menghidupkan kembali tim nasional Pengembangan Ekspor dan Pengembangan Investasi (PEPI) guna mendongkrak kinerja perdagangan Indonesia. Pembentukan tim tesebut nantinya akan didasarkan kepada payung hukum Keputusan Presiden (Kepres) No. 8/2008 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi. Timnas PEPI akan memiliki sejumlah tugas yang berkaitan dengan peningkatan ekspor, baik jangka menengah maupun panjang. Salah satunya adalah memacu ekspor sejumlah komoditas unggulan yang ditetapkan pemerintah tahun ini, yakni elektronik, otomotif, alas kaki, makanan dan minuman, tekstil, perikanan, permesinan dan produk kayu. Selain membentuk timnas PEPI, Sekretaris Menko Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan strategi jangka pendek untuk memacu ekspor, yakni simplifikasi prosedur ekspor. Simplifikasi tersebut berupa penghapusan kewajiban laporan surveyor (LS) untuk sejumlah produk dan pencabutan beberapa komoditas dari daftar larangan terbatas (lartas) ekspor. Terkait dengan komoditas yang akan dicabut dari daftar lartas, dia menyatakan masih dalam tahap pembahasan di kementerian terkait. Menurut Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Bidang Hubungan Internasional Shinta W. Kamdani, simplifikasi ketentuan LS dan lartas ini perlu didiskusikan kepada pelaku usaha secara lebih lanjut sebelum dieksekusi. Di sisi lain, untuk barang nontambang sebaiknya dihapuskan saja kewajiban LS dan lartasnya, karena ketentuan itu lebh cocok dikenakan kepada produk tambang.

Neraca perdagangan Indonesia memerah sepanjang 2018. Sektor minyak dan gas bumi dianggap biang kerok penyebab defisit neraca perdagangan yang semakin melebar. Sudah menjadi kenyataan yang harus dipahami bahwa sejak 2002 Indonesia menjadi nett importer minyak bumi. Dengan kebutuhan konsumsi energi yang bertumbuh seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Ketika produksi minyak sulit didongkrak dalam waktu dekat, pemerintah perlu mengonversi BBM ke sumber energi primer lainnya, seperti batu bara, gas bumi, dan energi terbarukan. Untuk memangkas defisit neraca migas, Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif Reforminer Institute, mengatakan bahwa peningkatan produksi migas wajib ditingkatkan. Terkait dengan jalan keluar untuk mengempiskan pembengkakan impor migas, Komaidi mengatakan bahwa peningkatan ekspor nonmigas menjadi penyelamat. Kinerja ekspor barang tambang yang sudah memberikan hasil pada tahun lalu menjadi tambalan melebarnya defisit neraca perdagangan yang disebabkan sektor migas.

Masalah lingkungan menjadi sorotan dalam pengelolaan migas di Indonesia. Kementerian ESDM mencatat 10 kontraktor KKKS yang mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dalam skala besar tahun lalu. Mereka adalah PT Cevron Pacific Indonesia, Petrochina International Jabung Ltd, Medco E&P Natuna, PT Pertamina Hulu Mahakam, PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga, Conoco Phillips (Grissik) Ltd, Pertamina Hulu Energi Oses Ltd, ExxonMobil Cepu Ltd, PT Pertamina EP, serta Pertamina Hulu Energi ONWJ. Kementerian LHK akan mengeluarkan sanksi administrasi kepada kontraktor migas yang tidak patuh dalam pengelolaan limbah sesuai izin yang diatur pemerintah.