Berdasarkan hasil Webinar LPER (Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat) Sumut, kopi yang merupakan produk unggulan pertanian di daerah ini, ternyata penyumbang ekonomi sangat besar untuk Indonesia dengan nilai transaksi Rp4,5 triliun/tahun.

Petani kopi Sumut ini tersebar di sejumlah kabupaten yakni Karo, Dairi, Humbang, Taput, Simalungun dan Toba.

Berkaitan dengan itu, tambah mantan Ketua GAMKI Sumut ini, kopi sebagai komoditi unggul pertanian. Dalam hal ini, LPER Sumut diharapkan segera mengedukasi petani dan pelaku usaha serta mendorong pemerintah mempermudah regulasi ekspor-impor sekaligus memberi perhatian permodalan dan peningkatan SDM.

Kenaikan harga jual bahan bakar minyak atau BBM di dalam negeri, selain ditentukan faktor harga minyak mentah dunia, ditentukan pula oleh kebijakan pajak di setiap provinsi. Pajak tersebut adalah pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB.

PBBKB diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Pasal 2 UU Nomor 28/2009 disebutkan, PBBKB adalah salah satu jenis pajak yang ditetapkan pemerintah provinsi. Adapun Pasal 19 mencantumkan, besaran pajak tersebut ditetapkan paling tinggi 10 persen.

Dalam siaran pers, Pertamina menaikkan harga BBM nonsubsidi di wilayah Sumatera Utara per 1 April 2021. Kenaikan harga itu disebabkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menaikkan tarif PBBKB yang semula 5 persen menjadi 7,5 persen. Kenaikan tersebut tidak berdampak pada harga jual BBM jenis premium dan solar bersubsidi yang masing-masing tetap Rp 6.450 per liter dan Rp 5.150 per liter.

Sebagai perbandingan, di wilayah Jawa tidak ada perubahan harga jual BBM nonsubsidi. Harga pertalite masih Rp 7.650 per liter, pertamax Rp 9.000 per liter, dan pertamax turbo Rp 9.850 per liter. Sementara harga dexliter Rp 9.500 per liter dan pertamina dex Rp 10.200 per liter.

Sebelumnya, Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman pernah menyampaikan, pandemi Covid-19 menyebabkan permintaan BBM nasional turun hingga 50 persen di sejumlah kota besar di Indonesia. Secara nasional, konsumsi BBM turun 13 persen pada semester I-2020 secara tahunan.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan, stok garam per tanggal 20 Maret 2021 masih mencapai 701.097 ton. Stok garam yang melimpah karena belum terserap pasar dan harganya yang anjlok hingga Rp 300-Rp 400 per kilogram (kg), di bawah rata-rata ongkos produksi, telah memukul semangat petambak garam untuk berproduksi.

Tahun 2021, impor garam direncanakan sebanyak 3,07 juta ton atau meningkat dibandingkan dengan kuota impor garam tahun lalu yang 2,9 juta ton. Alasan kenaikan impor antara lain karena kebutuhan bahan baku garam untuk industri terus meningkat dan hingga kini dinilai belum bisa dipenuhi oleh garam rakyat.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi memperkirakan produksi garam rakyat tahun ini mencapai 2,1 juta ton, sementara kebutuhan bahan baku industri mencapai 4,67 juta ton.

Presiden Joko Widodo meminta rantai pasok garam rakyat dibenahi secara besar-besaran dari hulu hingga hilir (Kompas, 6/10/2020). Amanat ini perlu segera ditindaklanjuti dengan langkah tepat meningkatkan kuantitas dan kualitas serta daya saing produksi garam nasional.

Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI) menyatakan akan menyerap garam rakyat dengan kadar NaCl minimal 90 persen atau naik 13,8 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Komitmen serupa disampaikan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi). Dari sekitar 743.000 ton kebutuhan bahan baku garam industri makanan dan minuman, Gapmmi berjanji menyerap garam rakyat sekitar 131.000 ton.

Pemerintah daerah Papua sebentar lagi mendapatkan jatah 10% saham PT Freeport Indonesia. Pemda melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Papua Divestasi Mandiri akan menggenggam saham Freeport. Dari porsi itu, Pemkab Mimika akan menguasai 70% dan Pemprov Papua 30%.

Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemprov Papua Derek Hegemur mengungkapkan, Pemprov Papua dan Pemkab Mimika telah melakukan pertemuan rutin untuk membahas pengalihan jatah 10% saham Freeport.

Saat ini, 10% saham untuk Pemda Papua secara tidak langsung akan ditampung dalam PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPMM). IPMM merupakan perusahaan patungan (joint venture) antara Inalum dan BUMD Papua.

Nilai transaksi dari proses peralihan 10% saham Freeport oleh PT Papua Divestasi Mandiri diperkirakan mencapai USS 818 juta.

Harga minyak sawit atau crude palm oil (CPO) tengah menurun. Kemarin, harga CPO berada di level terendah dalam tiga pekan. Pasalnya, harga CPO sempat mencapai level tertinggi di RM 4.020 per ton pada 15 Maret 2021 Karena itu, analis meyakini penurunan ini hanya koreksi sesaat, lantaran permintaan jelang Ramadan juga masih tinggi.

Menurut Founder Traderindo.com Wahyu Tribowo Laksono, permintaan CPO akan tinggi jelang Ramadan ini. Selain itu, program pengembangan bahan bakar biodiesel juga akan mengerek permintaan CPO. Indonesia sendiri tengah menjalankan program mandatori B30.

Sementara itu, Pemerintah Malaysia berencana meluncurkan program B20 di Sabah pada Juni dan di Semenanjung Malaysia mulai Desember 2021. Wahyu memprediksi, harga CPO di kuartal Il-2021 akan berkisar RM 3.500-RM 4.000 per ton. Jadi harga rata-rata CPO di kuartal dua ada di level RM 3.700 per ton.

Perum Bulog meminta pemerintah memberikan dukungan kepada Bulog untuk menyalurkan beras cadangan pemerintah. Salah satunya dengan menyalurkan beras kepada aparatur sipil negara (ASN), juga anggota TNI dan Polri.

Rencana penyaluran beras ke aparat negara merupakan gagasan Presiden Joko Widodo. “Bulog masih sanggup menyerap beras tapi persoalannya di hilir,” katanya Budi Waseso, Senin (29/3).

Penyaluran beras kepada ASN, TNI dan Polri ini berupa tunjangan pembelian beras bagi para TNI, Polri dan ASN Jika saat ini tunjangan sebesar Rp 7.400 per kg, dinaikkan menjadi Rp 10.769 per kg. Dengan nilai ini Bulog bisa menyalurkan beras premium dengan nilai Rp 10.769 per kg kepada ASN, TNI dan Polri.

Tak hanya berdampak pada penyaluran beras Bulog yang meningkat, Buwas sebut penyaluran beras ke TNI, Polri dan ASN ini akan meningkatkan kemampuan penyerapan gabah/beras dalam negeri dari petani.

Harga batubara bergerak dalam tren positif di awal tahun 2021. Kondisi itu memunculkan harapan para produsen emas hitam tersebut dalam upaya menggenjot pertumbuhan bisnis di sepanjang tahun ini.

Pada Jumat (26/3) pekan lalu, harga batubara Newcastle untuk pengiriman juni tahun ini di Bursa ICE senilai USS 88,40 per ton. Harga itu sudah menguat 10,57% dibandingkan awal tahun di posisi USS 79,95 per ton.

Sejumlah emiten produsen batubara masih mencermati perkembangan pasar dalam rencana peningkatan produksi batubara pada tahun ini.

Saat ini persentase penjualan batubara GEMS masih didominasi pasar ekspor, yakni 65%, sementara pasar domestik 35%. Sepanjang Januari hingga September 2020, GEMS mampu memproduksi batubara sebanyak 23,9 juta ton.

Di sisi lain, volume penjualan GEMS mencapai 24,6 juta atau meningkat 19% dibandingkan Januari-September 2019 sebesar 20,8 juta ton. Sebanyak 62% penjualan GEMS menyasar pasar lokal dan sisanya ekspor. Untuk penjualan domestik meningkat 42% secara tahunan (yoy) dari 6,6 juta ton menjadi 9,4 juta ton. Sedangkan penjualan ke PLN naik 31% (yoy) dari 2,9 juta ton menjadi 3,8 juta ton.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengusulkan TNI-Polri dan ASN mendapatkan penambahan tunjangan beras dari Kementerian Keuangan yang selanjutnya untuk dibelikan beras dari Bulog sebagai bentuk penyaluran stok beras.

Budi Waseso yang akrab disapa Buwas mengatakan bahwa Mekeu belum lama ini mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan yang menaikkan tunjangan beras untuk TNI-Polri dan ASN yang tadinya di angka Rp7.400 menjadi Rp10.769 per kilogram. Budi yang juga akrab disapa Buwas berharap Menkeu bisa memberikan tambahan tunjangan beras untuk TNI-Polri dan ASN sebesar Rp2.000 per kg.

Hal itu dimaksudkan agar Bulog dapat menyalurkan stok beras yang diserap dari para petani di seluruh Indonesia. Buwas mengungkapkan permasalahan yang ada pada Bulog saat ini adalah tidak memiliki pangsa pasar untuk menyalurkan beras yang diserap dari para petani.

Bulog memiliki tugas menyerap gabah dan beras dari para petani di seluruh wilayah Indonesia sebagai upaya untuk menjaga harga gabah dan beras di tingkat petani agar tidak jatuh. Penyerapan tersebut dilakukan sepanjang tahun berjalan.

Perusahaan Umum Bulog membuka kemungkinan untuk mengekspor beras ke Arab Saudi. Direktur Utama Bulog Budi Waseso alias Buwas mengatakan Arab Saudi pernah meminta Indonesia memasok beras dengan kontrak 100 ribu ton per bulan pada awal 2020 lalu, namun tidak berlanjut lantaran pandemi Covid-19.

Untuk dapat membuka keran ekspor beras, negara disebut-sebut harus lebih dulu mampu memenuhi cadangan bagi konsumsi dalam negeri dan meningkatkan produksi lahan petani. Di samping itu, negara harus meningkatkan kualitas berasnya sesuai dengan permintaan dari negara importir.

Buwas mengatakan Bulog akan menyiapkan pembangunan modern rice milling plant atau RMP atau pabrik penggiling di masing-masing wilayah agar kualitas beras lokal meningkat.

Selain menyiapkan teknologi RMP, kata Buwas, Bulog akan membangun gudang berbentuk selo di 13 titik di wilayah-wilayah sentra produksi beras. Gudang ini diklaim bisa menyimpan dan menjaga kualitas beras dalam waktu yang lama.

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) melakukan pemberdayaan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pangan olahan melalui Program Program Orang Tua Angkat Pemberdayaan UMK Pangan Olahan.

Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito dalam keterangannya di Jakarta, Senin (29/3) mengatakan, program yang diluncurkan pada 25 Maret 2021 itu bertujuan meningkatkan pengetahuan bagi pelaku UMKM pangan olahan dan masyarakat terkait keamanan pangan.

Setelah peluncuran program tersebut, tambahnya, selanjutnya akan dilakukan seleksi UMKM Anak Angkat untuk diasuh oleh 10 industri pangan olahan yang telah berkomitmen menjadi Orang Tua Angkat bagi UMKM Pangan Olahan pada kesempatan pertama ini.

Dukungan yang dapat diberikan oleh industri sebagai Orang Tua Angkat, antara lain berupa hibah pendanaan, peralatan, atau peningkatan kapasitas bagi UMK yang menjadi anak angkat.