Bisnis, DENPASAR —Peningkatan produksi kakao Kabupaten Jembrana Bali yang selama 2020 tidak dibarengi kinerja ekspor karena pasar global terhantam pandemi Covid-19.

Direktur Yayasan Kalimajari I Gusti Agung Ayu Widiastuti mengatakan rata-rata produksi petani anggota koperasi mencapai 100 ton—125 ton per tahun.

Selama 2020, produksi petani kakao di Jembarana Bali di bawah binaan koperasi Kalimajari dinilai mengalami peningkatan hampir 25% secara tahunan (year on year/yoy).

Peningkatan produksi ternyata dihadapkan pada rendahnya serapan kakao untuk diolah menjadi bijih fermentasi, apalagi ketika sejumlah negara improtir menunda sementara pembelian dari koperasi.

Setidaknya, ketika pandemi melanda Indonesia pengiriman ke Prancis 12,5 ton mengalami penundaan. Kondisi serupa disusul oleh Belgia dan sejumlah buyer lokal atau nasional.

Koperasi Kalimajari mengambil peluang dengan mengolah bijih kakao asalan menjadi kakao fermentasi yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Di Pasar lokal, bijih asalan kakao dijual Rp22.000—Rp25.000 per kilogram, sedangkan koperasi membeli kakao petani di harga RP40.000 per kilogram.

Pada akhirnya, di tengah kesulitan ekonomi saat pandemi berlangsung, Kalimajari berhasil mendapatkan pembelian dari buyer lama yakni Prancis dan Belanda, bahkan juga ada PO baru dari Jepang dan sejumlah buyer lokal.

Serapan kakao petani yang dilakukan Kalimajari untuk diolah dan dieskpor mencapai 47 ton selama 2020 atau naik tipis dibandingkan 2019 sebesar 44 ton.

(Oleh - HR1)

Sebanyak 6.200 ton daging kerbau beku yang diimpor dari India sudah masuk ke gudang Perum Bulog. Sekretaris Perusahaan Bulog Awaludin iqbal mengatakan, daging kerbau tersebut dijual sampai ke konsumen dengan harga Rp 80.000/Kg.

la mengatakan, distribusi daging kerbau dari India itu masih terus berlangsung. Pihaknya menargetkan sampai Mei nanti sudah masuk 15.000 ton daging kerbau beku. Bulog sendiri mendapat jatah impor daging kerbau sebanyak 80.000 ton tahun ini. Pihaknya sudah meneken kontrak pengiriman 22.000 ton daging kerbau selama periode Maret-Juni 2021.

Sebelumnya, Bulog telah menggelar operasi pasar daging sejak Senin, (19/4) lalu, dan akan digelar sampai, Jumat (23/4) Dalam operasi pasar itu, Bulog menjual daging kerbau beku seharga Rp 80.000/Kg, dan juga tersedia daging sapi beku Rp 90.000/Kg, Daging sapi diimpor oleh PT (Persero), Operasi pasaritu digelar Rumah Pangan Kita Gatot Subroto, Jakarta.

Indonesia Battery Corporation (IBC) memastikan ketersediaan pasokan nikel dan material penyusun baterai lainnya cukup untuk mendukung industri baterai kendaraan listrik.

Ketua Tim Percepatan Proyek Baterai Kendaraan Listrik, Agus Tjahajana Wirakusumah, menyatakan Indonesia memiliki cadangan nikel sebanyak 21 juta ton. Berdasarkan hitungan sementara, kebutuhan nikel untuk mendukung program baterai kendaraan listrik ini akan mencapai 15-16 juta ton hingga 2030.  

Terlepas dari masalah cadangan yang aman, Agus menilai tantangannya justru terletak pada perubahan jenis baterai yang digunakan untuk kendaraan listrik. Perusahaan harus mengantisipasi perkembangan teknologi yang akan menggantikan nickel manganese cobalt (NMC) seperti lithium ferrous phospate (LFP).

Agus menuturkan timnya telah menyortir 11 calon mitra yang merupakan pemain di industri baterai dan kendaraan listrik global. Dari hasil seleksi itu, terjaring tiga kandidat utama. Salah satunya Contemporary Amperex Technology Co, Ltd (CATL).

JAKARTA – Neraca komoditas yang akan menjadi dasar pemenuhan bahan baku bagi industri nasinal harus dievaluasi secara berkala. Hal ini bertujuan untuk memastikan data neraca komoditas valid dan sesuai dengan temuan-temuan baru di lapangan. Ketua Forum Lintas Asosiasi Industri Pengguna Gula Rafinasi (FLAIFGR) Dwiatmoko Setiono menjelaskan, sesungguhnya rencana pembentukan neraca komoditas bagus. Namun, satu hal yang penting menjadi perhatian adalah keberadaan data bahan baku yang valid. “Sebelum membuat neraca, kita harus tentukan stok awal berapa dan stok akhir berapa,” kata dia, belum lama ini.

Selain kesamaan data, dia menegaskan, hal lain yang tak kalah penting adalah kesepahaman mengenai metode pengumpulan dan analisis. Penyusunan neraca komoditas memerlukan penyamaan metode statistik agar tercipta kesatuan data. Oleh karena itu, dia menuturkan, kejujuran seluruh pemangku kepentingan menjadi krusial dalam menyusun neraca komoditas yang kredibel dan akurat. “Bisa saja data dalam neraca komoditas dibuat-buat untuk kepentingan beberapa pihak,” ungkap Dwiatmoko

Nantinya, neraca komoditas sangat terkait dengan keputusan impor bahan baku dan bahan penolong industri. Apalagi PP 28/2021 ini merupakan salah satu turunan Undang Undang Cipta Kerja. “Selama ini penetapan impor bahan baku dan bahan penolong industri diambil berdasarkan rekomendasi dari kementerian teknis,” kata dia

(Oleh - HR1)

Upaya penghiliran hasil komoditas di Sumatra Selatan perlu didukung oleh pemerintah daerah dalam menyiapkan fasilitas yang menarik bagi investor. Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sumatra Selatan Hari Widodo mengatakan pemerintah daerah bisa mendukung hilirisasi komoditas melalui penyediaan infrastruktur dan regulasi yang memudahkan dunia usaha untuk berinvestasi. “Apalagi pemerintah sudah menerbitkan Undang Undang Cipta Kerja, ini menjadi peluang untuk mendorong investasi masuk ke daerah, termasuk pula di hilirisasi komoditas,” katanya dalam Webinar Jelajah Komoditas Sumatra 2021 dengan tema Komoditas sebagai Penopang Ekonomi Bumi Sriwijaya, yang digelar Bisnis Indonesia, Selasa (20/4). Oleh karena itu pemerintah daerah perlu memastikan bahwa regulasi, tata ruang wilayah, perizinan, hingga kepastian hukum mendukung untuk investasi. Hari tak menyangkal bukan perkara mudah untuk mendorong hilirisasi ini karena dibutuhkan modal yang sangat besar. Sumsel yang menjadi penghasil karet terbesar di Indonesia tetapi hingga kini tidak memiliki pabrik ban lantaran investor menilai belum ada selisih jika dibandingkan dengan membangun pabrik di Jawa.

Sementara itu Kepala Biro Perekonomian Setda Sumsel Afrian Joni mengatakan Pemprov Sumsel sudah memberikan dukungan terhadap hilirisasi sektor komoditas. Teranyar, Pemprov segera merealisasikan pembangunan Pelabuhan Samudra Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin. Pembangunan pelabuhan ini sudah mendapatkan lampu hijau dari pemerintah pusat yang akan mengucurkan dana sekitar Rp300 miliar pada tahun ini. Salah satu kabupaten yang getol dalam hilirisasi komoditas yakni Musi Banyuasin yang mana sudah menghasilkan aspal karet dan minyak sawit jenis industrial Vegetable Oil (IVO). Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex mengatakan Muba sudah melakukan transformasi ekonomi yakni bukan hanya menjual barang mentah tetapi kini sudah menghilirkan karet dan sawit dengan beragam program yang terintegrasi dari sisi hulu hingga hilir.

Tujuan dari transformasi ekonomi adalah untuk mendapatkan nilai tambah dari hasil komoditas karena selama ini para petani rakyat sangat tergantung dengan harga di pasar ekspor.

(Oleh - HR1)

Menteri Perdagangan M Lutfi mengatakan jumlah ekspor non migas Indonesia per Maret 2021 sebesar US$17,44 miliar. Angka ini merupakan pencapaian tertinggi dalam sejarah Indonesia, khususnya sejak krisis 1998. "Indonesia pada Maret 2021 ini tertinggi dalam sejarah terutama pasca krisis 1998," ungkap Lutfi dalam konferensi pers, Jumat (16/4). Ia menjelaskan total ekspor Indonesia secara kumulatif sempat tembus US$18,6 miliar pada 2011 lalu. Namun, angka itu mencakup migas dan non migas. Indikator ekonomi yang sehat tercermin dari meningkatnya impor yang tinggi dan ekspor yang lebih tinggi lagi. Bila dirinci, ekspor Januari-Maret 2021 mencapai US$48,90 miliar atau naik 17,11 persen dari US$41,76 miliar pada Januari-Maret 2020. Sementara, impor Januari-Maret 2021 mencapai US$43,38 miliar atau naik 10,76 persen dari US$39,17 miliar pada Januari-Maret 2020.

(Oleh - HR1)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menaikkan target produksi batubara nasional dari 550 juta ton menjadi 625 juta ton pada tahun ini. Keputusan itu memompa semangat sejumlah produsen batubara untuk memacu produksi pada tahun ini.

Langkah menaikkan target produksi itu merujuk pada Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 66.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 255.K/30/MEM/2020 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri Tahun 2021.

Dengan adanya kebijakan itu, PT ABM Investama Tbk (ABMM) berencana mengajukan revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) serta mendongkrak produksi batubara pada tahun ini.

Direktur ABM Investama, Adrian Erlangga mengungkapkan, rencana meningkatkan produksi didorong oleh harga komoditas batubara yang terus membaik. "ABMM sendiri berencana menambah produksi dan RKAB, tapi tidak sampai 10%," ujar dia kepada KONTAN, Selasa (13/4).

Sedangkan PT Adaro Energy Tbk (ADRO) memilih tetap menjaga tingkat produksi sesuai panduan awal. “Sampai saat ini belum ada perubahan panduan tahun 2021,” ujar Head of Corporate Communication Division PT Adaro Energy Tbk, Febriati Nadira, Rabu (14/4).

ADRO saat ini masih mempertahankan target produksi batubara di kisaran 52 juta hingga 54 juta ton pada 2021.

Bisnis, MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan ekspor perdana beberapa komoditas unggulan termasuk rempah-rempah ke 10 negara di Asia, Amerika, dan Eropa. Peluang tersebut perlu dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk melakukan transaksi perdagangan berkelanjutan. Sejumlah komoditas ekspor tersebut meliputi rempah-rempah, pupuk bat guano atau kotoran kelelawar, dan sejumlah komoditas unggulan. Kepala Dinas Perdagangan Sulsel Ashari Faskhiri Radjamilo mengatakan pada ekspor perdana kali ini melibatkan 14 eksportir dengan total volume ekspor yang dilepas sebesar 1.488 ton dengan nilai US$3,44 juta atau setara dengan Rp49,9 miliar. Komoditas yang diekspor perdana di antaranya kemiri, kayu manis, ketumbar, pupuk bat guano. Selain itu ada juga rumput laut, ikan segar, gurita, carragenan, mete kupas, daging kepiting, udang olahan, udang segar, dan cumi.

Langkah tersebut diharapkan menjadi stimulan awal untuk menjadi peluang transaksi perdagangan bagi Provinsi Sulawesi Selatan secara berkelanjutan. “Ini adalah ekspor perdana yang akan menjadi stimulan awal. Artinya, ke depan kita akan lebih tahu pasar untuk ekspor komoditas ini. Terlebih, jika Makassar New Port sudah jadi dan berjalan normal. Kita kan sudah direct call,” jelas Sudirman. Ekspor perdana ini, lanjutnya, diyakini mampu memperbaiki kinerja eksportasi Sulsel yang mulai bangkit setelah terkontraksi akibat dampak pandemi Covid-19.

Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel, nilai ekspor pada Februari 2021 mencapai US$108,78 juta atau mengalami peningkatan dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebanyak 46,92%. Direktur Utama PT Pelindo IV Prasetyadi menyatakan instansinya terus mendukung program pemerintah guna menggenjot pertumbuhan ekonomi baik daerah maupun nasional. Sulsel sebagai hub di timur Indonesia dinilai memiliki kontribusi besar dalam hal memacu pemulihan ekonomi dari sisi aktivitas perdagangan. “Kita berharap volumenya bisa terus meningkat. Saat ini di Makassar memang baru 5% ekspor impornya,” katanya. Beroperasinya MNP secara normal nantinya juga diharap bisa mendorong aktivitas eksportasi di Sulsel, apalagi akan menjadi salah satu pelabuhan setelah Tanjung Priok yang mampu menampung kapal dengan ukuran besar hingga 400 meter.

(Oleh - HR1)

Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengincar potensi penerimaan negara dari sektor mineral dan batubara (minerba). Pemerintah melihat, potensi penerimaan pajak pada sektor ini masih potensial untuk di tingkatkan.

Sepanjang periode Januari-Februari 2021, realisasi PNBP sumber daya alam (SDA) nonmigas yang berasal dari minerba sebesar Rp 4,8 triliun. Angka tersebut tumbuh 333% year on year (yoy). Catatan Kemkeu, hingga Februari 2021 harga batubara acuan mencapai USS 87,79 per ton, melonjak dari posisi tahun 2020 sebesar USS 66,89 per ton.

Tidak hanya itu, terkait penerimaan pajak, Menkeu menyatakan pihaknya juga memanfaatkan basis data beneficial owner dalam rangka menggali potensi penerimaan pajak dan memastikan kepemilikan dari para wajib pajak.

Untuk itu Kementerian Keuangan memperkuat sistem administrasi pajak dan proses bisnis secara digital. Dalam hal ini, otoritas fiskal telah melakukan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau coretax system.

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) memastikan sudah ada perbedaan penghitungan royalti lagu dan musik di antara masing-masing jenis usaha. Ketentuan royalti ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Ketentuan soal nilai komersil ini tertuang dalam pasal 3 pada PP 56. Pasal tersebut merinci 13 daftar layanan publik yang bersifat komersial, mulal dari seminar, restoran, kafe, konser musik, pesawat udara, sampai kamar hotel.

Sementara untuk membayar royalti, pengusaha tidak keberatan sama sekali, Sebab, pembayaran royalti ke LMKN sudah berjalan sejak 2016, dua tahun sejak UU Hak Cipta terbit Setelah PP 56 ini terbit, pembayaran royalti akan dilakukan seperti biasa.