Kendati perang tarif AS dan China sedikit mereda, perekonomian global masih penuh ketidakpastian. Kondisi itu merusak kepercayaan pebisnis di kawasan Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC). Hal itu menyebabkan banyak perusahaan menunda investasi dan peluncuran produk baru. Aktivitas perdagangan di 21 negara anggota APEC juga telah melambat signifikan. ”Saat ini kita tengah menyaksikan perdagangan global berada di lingkungan yang tidak kondusif. Kenaikan tarif dan tindakan balasan, penangguhan prosedur fasilitasi perdagangan, dan menjamurnya hambatan nontarif tengah terjadi,” kata Direktur Unit Dukungan Kebijakan (PSU) APEC Carlos Kuriyama di Jeju, Korea Selatan, Kamis (15/5). Kuriyama menyampaikan hal itu kala meluncurkan laporan Analisis Tren Kawasan APEC edisi Mei 2025.

Laporan tersebut mengawali Pertemuan Para Menteri yang Mengampu Sektor Perdagangan (MRT) APEC yang digelar di Jeju pada 15-16 Mei 2025. Dalam laporan itu, PSU APEC memperkirakan volume ekspor dan impor di kawasan APEC pada 2025 hanya tumbuh 0,4 % dan 0,1 %, turun tajam dibanding pertumbuhan volume ekspor dan impor pada 2024, di 5,7 % dan 4,3 %. Ekonomi kawasan APEC juga diproyeksikan tumbuh 2,6 % pada 2025 dan 2,7 % pada 2026, turun tajam dari pertumbuhan ekonomi pada 2024, di 3,6 %. Pasar keuangan global juga telah bereaksi terhadap ketidakpastian ekonomi tersebut. Indeks Volatilitas Global pada April 2025 melonjak menjadi 52 atau lebih dari tiga kali lipat rerata indeks pada 2023-2024. ”Sementara harga emas dunia melonjak hingga 3.200 per troy ons pada awal Mei 2025 karena investor beralih ke aset investasi safe haven,” katanya. (Yoga)

BPS mengubah jadwal rilis data perkembangan ekspor dan impor April 2025 yang semula dijadwalkan pada Kamis (15/5) seiring perubahan kebijakan penyajian data yang akan dirilis dalam bentuk angka final pada awal bulan berikutnya. Dalam keterangan resminya, Biro Humas dan Hukum BPS menyampaikan bahwa perubahan jadwal rilis ini dilakukan demi peningkatan kualitas data. Jadwal publikasi rutin angka sementara perkembangan ekspor-impor yang sebelumnya dirilis setiap pertengahan bulan kini digeser ke awal bulan berikutnya pada saat data telah menunjukkan angka tetap. ”Dalam rangka meningkatkan kualitas data, BPS akan merilis angka tetap perkembangan ekspor-impor di setiap awal bulan. Data ekspor-impor kini akan diumumkan bersamaan dengan perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau inflasi,” demikian pernyataan resmi yang diterbitkan pada Kamis pagi.

Kebijakan ini menuai sorotan sejumlah pihak, terutama pelaku pasar dan pengamat ekonomi, yang menilai langkah itu berisiko memperburuk citra Indonesia dalam hal transparansi data perdagangan. Dalam laporan Trade Barrier Index 2025, Indonesia tercatat sebagai negara dengan hambatan perdagangan tertinggi di dunia, menempati peringkat terakhir dari 122 negara. Indikator yang menjadi sorotan adalah keterlambatan serta minimnya akses publik terhadap data perdagangan. Ekonom dari Departemen Ekonomi Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai, ”Ketika data disembunyikan atau ditunda tanpa alasan teknis yang meyakinkan, keraguan pasar akan berubah menjadi keyakinan bahwa ada yang sedang disembunyikan. Itu lebih merugikan daripada angka defisit,” ujarnya.  (Yoga)

Rilis Economic Outlook terbaru dari Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) pada 29 November 2023 menyatakan, proyeksi ekonomi global 2024 diprediksi bakal melambat ke level pertumbuhan 2,7 %, setelah pada 2023 diprognosis mencapai 2,9 %. OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan melandai pada 2024, juga risiko terjadinya hard landing perekonomian global mereda meski tingkat utang masih tinggi dan ketidakpastian suku bunga masih bertahan tinggi. Setelah melandai di 2024, pada 2025 ekonomi dunia diprediksi tumbuh 3,0 %. Pertumbuhan di 38 negara anggota OECD diperkirakan mengalami soft landing. AS diperkirakan bertahan lebih baik dengan prediksi pertumbuhan melambat dari 2,4 % tahun ini menjadi 1,5 % di 2024. Proyeksi ini naik dari 2,2 % pada 2023 dan 1,3 % pada 2024 dalam outlook edisi September 2023.

OECD memandang risiko resesi tidak hilang begitu saja, karena lemahnya pasar perumahan, harga minyak yang tinggi, dan lesunya penyaluran pinjaman. China, perekonomian terbesar di Asia, diperkirakan melambat karena terus bergulat dengan gelembung real estat yang pecah dan rendahnya pengeluaran konsumen menghadapi meningkatnya ketidakpastian prospek ekonomi. OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi China turun dari 5,2 % (2023) menjadi 4,7 % (2024) meski naik tipis dari proyeksi September 2023 sebesar 5,1 % dan 4,2 %. Dizona euro, pertumbuhan ekonomi diproyeksi meningkat dari 0,6 % (2023) menjadi 0,9 % (2024) dan 1,1 % (2025) karena Jerman sebagai ekonomi terbesar di Eropa mampu keluar dari resesi tahun ini. OECD memperingatkan, dampak dari kenaikan suku bunga acuan masih belum pasti karena tingginya tingkat pembiayaan bank di zona euro. Hal ini dapat membebani pertumbuhan yang eksesif dari yang diekspektasikan

Perkiraan OECD lebih kompromis ketimbang perkiraan Bank Dunia yang memproyeksikan pertumbuhan global melambat secara signifikan dari 3,1 % pada 2022 menjadi 2,1 % tahun ini, sebelum mengalami pemulihan moderat pada 2024 menjadi 2,4 %. Perlambatan ini dipicu oleh kebijakan moneter yang terus diperketat guna mengendalikan inflasi tinggi. Dana Moneter Internasional (IMF) juga memberikan proyeksi pertumbuhan global lebih rendah, menurun dari 3,5 % (2022) menjadi 3 % (2023) dan 2,9 % (2024), di bawah rata-rata historis 3,8 % (2000-2019). Secara umum, meskipun prospek pertumbuhan negara-negara berbeda damembentuk fragmentasi atau divergensi, hampir seluruhnya memiliki tekanan fiskal yang sama dengan beban utang negara-negara maju (termasuk G7) dan negara-negara berkembang diproyeksikan akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang. Inilah yang menjadi concern IMF yang menekankan pentingnya kebijakan fiskal yang kredibel, berkelanjutan dan inklusif, disertai kolaborasi antarnegara dalam memulihkan ekonomi dunia yang divergen. (Yoga)

JAKARTA - Pemandangan jalan raya di berbagai kota besar Indonesia menyuguhkan lanskap baru yang sangat nyata. Kendaraan listrik berbasis baterai yang sebelumnya hanya diminati oleh kelompok tertentu kini telah berubah menjadi pilihan umum bagi masyarakat luas. Keadaan tersebut dibuktikan dengan data penjualan pada paruh pertama tahun 2026, di mana kendaraan listrik berhasil menguasai lebih dari 26 persen dari total pasar otomotif secara nasional. Peningkatan jumlah kendaraan listrik di berbagai wilayah perkotaan saat ini didominasi oleh merek yang berasal dari Tiongkok. 

Fenomena pergeseran tren pasar ini tidak terjadi secara kebetulan. Peningkatan ketertarikan masyarakat sangat didorong oleh harga kendaraan yang semakin terjangkau, perluasan fasilitas pengisian daya, serta hematnya biaya operasional harian. Mobil listrik dikenal luas sangat hemat energi dan minim perawatan jika disandingkan dengan mobil bermesin bakar konvensional. 

Dari kacamata ekonomi masyarakat, tren ini memperlihatkan rasionalitas konsumen dalam mengelola pengeluaran jangka panjang. Keputusan beralih ke mobil listrik didasari oleh kalkulasi efisiensi yang sangat matang. Kendaraan bermesin bakar menuntut pemiliknya untuk melakukan servis rutin berupa penggantian cairan pelumas dan berbagai suku cadang secara berkala. Sebaliknya, perawatan mobil listrik umumnya hanya berkisar pada pemeriksaan sistem pendinginan dan pengecekan kesehatan baterai yang sering kali diwajibkan untuk dilakukan secara eksklusif di jaringan bengkel resmi bawaan pabrik. Hal ini menjadikan biaya operasional jauh lebih murah bagi pengguna komuter harian. 

Namun, pesatnya adopsi ini membawa gelombang perubahan nyata bagi ekosistem otomotif lama. Pergeseran tren pasar ini memberikan tekanan yang nyata bagi pabrikan mobil konvensional yang telah membangun jaringan bisnis di Indonesia selama puluhan tahun. Penurunan angka penjualan di dalam negeri memaksa para produsen ini untuk mengalihkan fokus pemasaran mereka ke pasar ekspor agar kapasitas pabrik tetap beroperasi secara optimal. 

Dampak perubahan ini juga dirasakan langsung oleh pelaku usaha di tingkat akar rumput. Karakteristik kendaraan listrik yang tidak memerlukan perawatan rutin membuat banyak bengkel umum dan penjual suku cadang mengalami penurunan pendapatan. Gejala ini semakin terlihat jelas dengan adanya penutupan sejumlah bengkel dan diler resmi mobil konvensional yang kemudian berubah fungsi menjadi agen penyalur merek kendaraan listrik baru. 

Fenomena ledakan mobil listrik ini pada akhirnya bukan sekadar pergantian teknologi mesin, melainkan potret nyata bagaimana efisiensi ekonomi yang dicari oleh konsumen mampu mengubah wajah industri secara menyeluruh dari hulu hingga ke tingkat pelayanan paling bawah.

JAKARTA - Kebijakan pemerintah yang memberikan berbagai insentif bagi pembeli mobil listrik berpotensi menekan jumlah penerimaan pajak pada masa mendatang. Saat ini konsumen menikmati pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah, pembebasan pajak barang mewah, hingga pembebasan pajak daerah. Fasilitas bea masuk juga dinolkan untuk impor mobil listrik utuh maupun terurai. Pertanyaannya, apakah deretan stimulus ini masih relevan untuk terus dipertahankan tanpa evaluasi? 

Beban Arus Kas Negara

Pemberian karpet merah ini rupanya membawa risiko tersembunyi berupa tekanan arus kas negara akibat permohonan pengembalian kelebihan bayar pajak dari dua kutub industri. Di satu sisi, lesunya pasar domestik membuat pabrikan mobil konvensional terpaksa mengalihkan produknya ke pasar ekspor yang mematok pungutan ekspor nol persen, sementara mereka berhak menagih kembali kompensasi pajak dari transaksi rantai pasok lokalnya yang sangat besar.  Di sisi lain, pabrikan mobil listrik yang menikmati subsidi pemerintah hanya menyetorkan porsi pungutan yang sangat kecil dari konsumen akhir. Padahal pada saat yang sama, mereka diizinkan mengklaim penuh pengembalian pajak atas kegiatan impor baterai dan perakitan. Dua anomali transaksi yang saling bertolak belakang ini diproyeksikan akan mengakibatkan penarikan dana tunai dalam jumlah masif dari kas negara. 

Menambal Kebocoran Nilai Ekonomi

Hal yang jauh lebih krusial adalah rentannya struktur industri ini terhadap risiko aliran modal ke luar negeri. Struktur biaya produksi mobil listrik didominasi oleh baterai dan motor penggerak utama yang mayoritas mutlak masih didatangkan dari perusahaan induk di negara asal. Mengingat transaksi hulu ini dilakukan antar entitas yang saling berafiliasi, terdapat ruang celah di mana harga komponen impor bisa saja dicatat melampaui harga pasar yang wajar.  Dampak dari tingginya porsi transaksi impor afiliasi ini membuat keuntungan operasi pabrikan di dalam negeri akan selalu terlihat sangat tipis atau bahkan dilaporkan merugi. Insentif pembebasan bea masuk justru secara tidak langsung memfasilitasi celah ini, karena nilai impor barang yang membengkak tidak lagi terbebani pungutan pabean.  Selain melalui komponen fisik, potensi menguapnya nilai ekonomi ke luar negeri juga bisa terjadi melalui skema pembebanan biaya tidak berwujud. Tagihan lisensi teknologi sistem, biaya pembaruan perangkat lunak, serta aneka jasa manajemen lintas negara dapat menempatkan Indonesia sekadar sebagai lokasi perakitan berisiko rendah yang menyisakan sedikit keuntungan domestik. 

Syarat Mutlak Pendalaman Industri

Melihat berbagai dinamika tersebut, sudah saatnya pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh. Pemberian fasilitas kelonggaran pajak maupun bea masuk ke depannya wajib diikat dengan syarat pendalaman struktur manufaktur lokal secara nyata. Langkah ini sangat krusial demi memastikan terciptanya nilai tambah ekonomi di dalam negeri, sekaligus menjaga iklim persaingan bisnis yang sehat bagi seluruh pelaku industri otomotif nasional.