Kasus kredit macet Duniatex Group akhirnya masuk ranah hukum. Salah satu pemasok, PT Shine Golden Bridge, menggugat enam entitas Duniatex Group ke Pengadilan Niaga Semarang. Padahal sejumlah kreditur sudah menyepakati skema restrukturisasi utang macet Duniatex.

Lonjakan impor sejumlah produk tekstil di Tanah Air kian mengkhawatirkan. Pengamanan pasar domestik, baik hulu maupun hilir, lewat instrumen safeguard mendesak diterapkan untuk menyelamatkan industri tersebut dari kejatuhan. Para pelaku industri tekstil telah mengajukan usulan pengenaan safeguard terhadap produk tersebut mulai dari hulu hingga hilir. Ada beberapa pos tarif yang perlu dikenai bea masuk karena terindikasi merugikan industri sejenis di dalam negeri. Asosiasi Pertekstilan Indonesia juga telah mengajukan usulan pengenaan besaran bea masuk untuk sejumlah produk, antara lain serat (2,5%), benang (5%), kain (7%), dan garmen (15%—18%). Kebijakan pengenaan safeguard secara merata dari hulu dan hilir akan menyelesaikan salah satu persoalan di sektor TPT selama ini, yakni ketidakseimbangan pola perlindungan perdagangan. Di sisi lain, produk kain dikenai bea masuk 0%. Alhasil, terjadi lonjakan impor di produk kain. Selain itu, selama ini banyak terjadi praktik kecurangan dalam proses impor produk tekstil. Salah satunya dilakukan para produsen tekstil dari luar negeri dengan skema under invoice. Para produsen sengaja membanting harga produknya agar tetap bisa diterima di negara tujuan meskipun sudah dikenai bea masuk.

Demi menggenjot pertumbuhan manufaktur, pemerintah menetapkan lima sektor industri utama dalam fokus Making Indonesia 4.0. Kelima sektor itu adalah makanan dan minuman, tekstil dan busana, otomotif, kimia, dan elektronik. Dari kelima sektor itu, Bank Indonesia menilai tiga sektor yang bisa menjadi motor industri manufaktur, yaitu tekstil, otomotif, dan alas kaki.

Isu strategis di industri tekstil, misalnya, kebutuhan revitalisasi mesin dan peralatan modern untuk menggenjot kapasitas produksi. Di sisi lain, beberapa bahan baku industri hulu tekstil masih mengandalkan impor. Untuk memaksimalkan pengembangan industri tekstil, pemerintah merancang sejumlah program, seperti pemberian insentif, restrukturisasi mesin dan peralatan pada industri kain. Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menanggapi dingin rencana pemerintah untuk merancang program prioritas industri tekstil. Saat ini, pengusaha tekstil membutuhkan kebijakan instan. Ketua API, Ade Sudrajat Usman, menilai perluasan insentif tax allowance adalah kebijakan jangka menengah sehingga akan terlambat menyelamatkan industri tekstil yang sedang gawat. Yang diperlukan segera adalah menahan gempuran produk tekstil impor yang terus membanjiri pasar.

Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) berada di ujung tanduk. Saat ini pemerintah menyiapkan aturan safeguard untuk mengadang banjir impor TPT yang kebanyakan dari China. Nanti, Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) yang akan menentukan besaran safeguard. Namun Asosiasi Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) tidak sependapat dengan rencana aturan safeguard. APSyFI mencermati, persoalan utama industri TPT dalam negeri terletak pada daya saing yang masih rendah jika dibandingkan negara lain. Selain kebijakan yang kurang strategis, hubungan antar pemegang kebijakan terkait industri TPT juga tidak kompak. Perlu dicatat, ada pelaku industri yang menjual produk TPT impor ke pasar bebas. Selain sektor manufaktur tekstil, sektor ritel tekstil juga terhimpit impor tekstil lewat jalur e-commerce. 

Pemerintah telah melakukan pendalaman industri atau peningkatan konten lokal barang industri melalui regulasi tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). Salah satu tujuannya adalah untuk menggenjot kinerja industri nasional. Kendati demikian, sejak diluncurkan pada 2017, mayoritas industri berorientasi ekspor masih bergantung pada bahan baku impor. Bahan baku lokal yang sesuai dengan permintaan industri alas kaki nasional rendah. TKDN dalam industri alas kaki masih sulit meningkat dalam waktu dekat. Pasalnya, pemerintah belum memberikan sinyal positif seperti insentif pembangunan industri bahan baku maupun regulasi terkait ketersediaan bahan baku lokal. Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No.45/2019 tentang pengurangan pajak super tidak membantu industri kain dalam melakukan pengembangan kain untuk peningkatan TKDN. Pengurangan pajak super pada PP No.45/2019 hanya mengurangi pajak, sedangkan yang dibutuhkan pelaku industri adalah dana segar dalam melakukan riset dan pengembangan kain.

Cita-cita industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia untuk bisa bersaing di pasar global masih jauh dari harapan. Pasalnya, produsen masih mengeluhkan banyaknya kendala, mulai dari hulu hingga hilir. Indonesia belum melakukan harmonisasi dan kerja sama antar-industri TPT sehingga rantai pasok tidak berjalan. Alhasil, pola produksi antar-industri tidak terkoneksi. Menanggapi kondisi tersebut, Kementerian Perindustrian menyatakan terus berupaya mencari cara untuk melindungi industri tekstil nasional. Salah satu caranya dengan menerapkan bea masuk anti dumping (BMAD) produk tekstil. Pemerintah juga tengah mengendalikan impor dengan merevisi beberapa Permendag terkait impor TPT dan menarik investasi sebagai substitusi impor. Untuk meningkatkan ekspor, pemerintah akan memperbaiki kualitas dan produktivitas industri TPT dengan melakukan revitalisasi industri TPT dan implementasi industri 4.0.

Indonesia membutuhkan tambahan produksi kain 700.000 ton pada 2023 seiring dengan konsumsi tekstil dan produk tekstil seiring dengan pertumbuhan kelas menengah atas. Tantangannya adalah kemauan investor mengucurkan dana di industri hulu seperti serat dan benang. Minimnya investasi di sektor hulu akibat maraknya kain impor di pasar lokal.  Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) meminta revisi agar Permendag No. 64/2017. Saat ini proses pengubahan tersebut tinggal menunggu persetujuan Mendag. Di sisi lain, devaluasi Yuan akan membuat pertumbuhan produksi industri benang dan kain berada di zona merah pada tahun ini dari proyeksi pertumbuhan sebelumnya 0%. Pasalnya, harga benang dan kain yang diimpor akan jauh lebih murah, sehingga volume yang masuk pun bertambah.

Kabar memperhatikan datang dari industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jawa Barat melaporkan, sejak tahun lalu hingga Juli 2019, telah terjadi PHK atas 36.000 karyawan di area Bandung Raya dan empat perusahaan TPT gulung tikar. Biang keroknya tentu saja impor produk TPT yang marak. Pelaku usaha menduga telah terjadi penyelewengan Permendag Nomor 64 Tahun 2017 yang memberikan keleluasaan impor bagi pemegang Angka Pengenal Impor Produsen (API-P) dan Angka Pengenal Impor Umum (API-U) di Pusat Logistik Berikat (PLB).

Menurut beleid tersebut, pemegang API-P boleh mengimpor produk TPT untuk kebutuhan sendiri, sedangkan pemegang API-U bisa memperjualbelikan produk TPT impor kepada pelaku industri kecil dan menengah (IKM). Nyatanya, banyak pengimpor yang memperjualbelikan bahan baku TPT impor di pasaran. Padahal harga produk TPT impor dengan produk yang dibikin di dalam negeri bisa terpaut hingga 20%. Alhasil daripada bersaing dari sisi harga, sejumlah produsen tekstil hilir memilih untuk efisiensi mesin menjadi 30% - 40%, meskipun sebenarnya konsumsi produk TPT dalam negeri saat ini tetap tinggi. Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) meminta pemerintah menutup keran impor.

Kesulitan keuangan membuat salah satu entitas Duniatex Group, PT Delta Dunia Sandang Textile (DSST) gagal membayar bunga senilai US$ 11 juta dari sindikasi senilai US% 260 huta. Masalah menjadi pelik ketika kondisi ini menjadi efek domino ke entitas lainnya seperti perusahaan tekstil besar PT Delta Merlin Dunia Textile (DMDT) yang mengambil pasokan bahan baku dari DSST. Saat ini, para kreditur Duniatex tengah membicarakan skema restrukturisasi dengan AJ Capital sebagai pihak yang ditunjuk untuk membuat proposal restrukturisasi utang.

Lampu kuning kredit bermasalah nampaknya tengah menyala terang di industri tekstil dalam negeri. Duniatex Grup menjadi salah satu buktinya. Salah satu kreditur Duniatex, Indonesian Eximbank mengakui kegagalan pembayaran kewajiban utang anggota Duniatex Grup membuat rasio kredit bermasalah (NPL) naik. Presdir BCA menyebut, beberapa debitur BCA dari industri tekstil mengaku terpapar efek perang dagang AS dan China serta harga produksi tekstil yang fluktuatif. Namun, dia mengatakan bahwa tidak bisa digeneralisasi industrinya yang jelek, namun lebih kepada individu perusahaan. Meski begitu, bank mesti waspada, alarm kredit macet Duniatex sudah menyala.