JAKARTA, ID - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN/PGAS) menggelar penawaran tender (tender offer) untuk membeli kembali (buyback) sisa obligasi global sebesar US$ 950 juta dari total US$ 1,35 miliar. Sebelumnya, perseroan telah menuntaskan buyback global bond ini sebesar $ 400 juta. Berdasarkan deals.is.kroll.com, pada 18 Mei 2023, PGN mengumumkan penawaran tender untuk membeli secara tunai sisa obligasi senior dengan kupon 5,125% per tahun dan jatuh tempo pada 2024 itu. Harga penawaran tender adalah US$ 1.006 per US$ 1.000, ditambah bunga yang masih harus dibayar dan belum dibayar. PGN menggunakan pinjaman komersial eksternal tertentu dari bank bersama uang tunai, untuk mendanai buyback dan membayar bunga obligasi ini. “Buyback obligasi ini dilakukan sebagai langkah proaktif perseroan dalam mengelola obligasi yang akan jatuh tempo,” jelas manajemen PGN dalam keterangan tertulis, Jumat (19/5/23). Masa penawaran tender ini berlaku hingga 25 Mei 2023 pada pukul 17:00 waktu New York, kecuali diperpanjang atau dihentikan lebih awal seperti yang dijelaskan dalam memorandum penawaran tender. Dalam aksi ini, perseroan menunjuk BNP Paribas, Mandiri Securities Pte. Ltd. dan Stan dard Chartered Bank sebagai manajer dealer. (Yetede)

Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan ada 83 negara yang ditetapkan sebagai tujuan penempatan pekerja migran  setelah pandemi Covid-19 mereda. ”Sudah ada 20 keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja mengenai negara tujuan penempatan yang dibuka dan kemungkinan bertambah,” ujar Koordinator Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kemenaker M Ridho Amrullah, Rabu (17/5/2023). (Yoga)

Di tengah belitan utang jumbo, perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor konstruksi terus berupaya membenahi kinerja. Salah satunya caranya, merestrukturisasi utang. Ambil contoh PT Wijaya Karya Tbk (WIKA). Emiten BUMN karya mengajukan penundaan pembayaran utang kepada sejumlah kreditur. Mengutip laporan keuangan per 31 Maret 2023, WIKA memiliki utang kepada pihak ketiga Rp 12,64 triliun. Salah satu kreditur terbesar WIKA adalah Bank Mandiri, dengan pinjaman Rp 3,9 triliun. WIKA juga memiliki beberapa utang obligasi jatuh tempo di 2023 dan 2024. Totalnya sekitar Rp 1,39 triliun. Mahendra Vijaya, Sekretaris Perusahaan WIKA mengungkapkan, penundaan pembayaran pokok dan bunga kepada bank untuk memperbaiki struktur keuangan. Mahendra membeberkan, WIKA saat ini sedang berupaya memperbaiki posisi arus kas. Caranya, melakukan refocusing bisnis. WIKA akan memperbanyak proyek pemerintah karena pola pembayarannya monthly progres payment dengan uang muka. Pun dengan Waskita Karya (WSKT). Emiten ini menargetkan pembayaran proyek melalui monthly payment. Dengan begitu, arus kas WSKT berjalan lancar. Per Maret 2023, arus kas operasi WSKT minus Rp 467,6 miliar. Yogie Perdana, analis Pefindo menilai, kondisi arus kas BUMN karya saat ini berada di bawah tekanan. Hal ini seiring mismatch antara uang yang masuk dari pembayaran termin dari bouwheer (pemilik proyek) dengan uang keluar terkait pembayaran ke vendor, investasi, dan pinjaman.

Industri padat karya tekstil, produk tekstil, dan alas kaki menghadapi beragam tantangan, mulai dari menurunnya permintaan ekspor, serbuan impor, hingga biaya tenaga kerja. Tidak sedikit yang kesulitan bertahan. Namun, selalu ada pula yang tetap bisa berinovasi dan berekspansi. Upaya ekspansi, misalnya, dilakukan oleh PT Pan Brothers Tbk. Vice President Director Pan Brothers Anne Patricia Sutanto dalam wawancara beberapa waktu lalu mengatakan, ekspansi tahun ini difokuskan, untuk mengembangkan otomasi. ”Pada saat pandemi Covid-19, kami menerapkan dua sif pekerja. Kalaupun ada ekspansi, kami ingin ada lebih dari dua sif dan apalagi memanfaatkan otomasi (bisa sif tiga dan ada kemungkinan tambah pekerja). Ketika market naik (rata-rata penjualan naik), kami bisa memberikan nilai tambah itu,” ujarnya.

Anne menjelaskan, Pan Brothers bertahan karena memiliki keunikan dengan fokus produksi pada outwear musiman. Jenis produksi ini punya kompleksitas skala menengah dan tinggi. Di Indonesia, tak banyak produsen tekstil dan produk tekstil (TPT) yang menggarap spesifikasi produk ini. ”Kami juga bawa (mengerjakan) banyak brand secara grup. Lebih dari 10 brand,” ujarnya. Pan Brothers berekspansi ke Jateng sejak 2007. Jawa Tengah dinilai sebagai lokasi investasi padat karya yang strategis. Ekspansi itu dilakukan sebagai strategi mencapai visi menjadi perusahaan pemasok pakaian yang terpadu, berkelanjutan, dan mendunia. Pelaku usaha dari skala mikro kecil hingga besar terlibat dalam rantai produksi industri TPT dan alas kaki. Perlu perhatian dan komitmen bersama agar daya saing sector padat karya ini dapat didongkrak. (Yoga)

Penempatan pekerja migran ilegal telah berkembang pesat menyerupai bisnis dan beradaptasi dengan pasar kerja. Tindakan pencegahannya membutuhkan strategi komprehensif mulai dari sebelum pemberangkatan atau penempatan. ”Perkembangan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), seperti penempatan pekerja migran ilegal, tidak terjadi di ruang hampa. Penyebabnya adalah kesenjangan ekonomi yang mendorong orang susah mengakses pekerjaan. Orang lantas tergiur pekerjaan yang semata menawarkan gaji menggiurkan di luar negeri,” ujar Direktur Eksekutif ASEAN Studies Center UGM Dafri Agussalim, Senin (15/5) di Jakarta.

Dafri menyebut kasus TPPO warga negara Indonesia (WNI) untuk kebutuhan judi dan penipuan daring (online scammer). Kasus ini dinilai menarik karena korban berlatar belakang lulusan pendidikan menengah atas dan tinggi. ”Apakah lapangan pekerjaan untuk profil lulusan pendidikan seperti itu tidak banyak tersedia di dalam negeri? Apakah mereka tidak memiliki akses terhadap lapangan pekerjaan yang sesuai latar belakang edukasi mereka?” kata Dafri. Menurut dia, TPPO merupakan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa dan semakin tidak memandang status ekonomi seseorang. TPPO terjadi di  seluruh dunia, termasuk di kawasan ASEAN. Perkembangannya menyerupai bisnis, pelaku industrinya tidak stagnan, dan beradaptasi dengan pasar, misalnya teknologi digital. (Yoga)

Badan usaha milik desa atau BUMDes diharapkan jadi instrumen penting dalam meningkatkan ekonomi  perdesaan. Selain sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa, BUMDes juga dapat membuka  kesempatan kerja dan menjadi sumber penghasilan bagi penduduk lokal. Laman Kemendesa PDTT mencatat jumlah BUMDes terus bertambah, yakni dari 50.199 pada 2019 menjadi 51.134 pada 2020 dan 57.288 pada 2021. Sampai 2022, ada 60.417 BUMDes dan 6.583 BUMDes bersama. Dari jumlah itu, 12.285 BUMDes sudah berbadan hukum. Kemendesa PDTT menargetkan pada 2028 BUMDes ada di setiap desa. Presiden Jokowi paling tidak dua kali menyorot kualitas BUMDes. Tahun 2019, Presiden menyatakan ada 2.188 BUMDes yang tidak beroperasi dan 1.670 BUMDes yang beroperasi belum berkontribusi pada pendapatan desa. Dua tahun kemudian, pada peluncuran sertifikat badan hukum BUMDes, Presiden kembali mengingatkan, manfaat nyata BUMDes harus dapat dirasakan oleh rakyat.

Tantangan yang dihadapi BUMDes yaitu, Pertama, kebijakan pemerintah dinilai masih membatasi pengelolaan BUMDes sebagai entitas bisnis. Kedua, kapasitas manajerial pengelola BUMDes belum mumpuni. Pengurus BUMDes harus memiliki jiwa kewirausahaan sekaligus mampu mengelola BUMDes secara profesional. Potensi desa dan kebutuhan warga jadi pertimbangan menentukan usahaBUMDes. Profesionalitas mengelola BUMDes ditandai kegiatan dan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan dan transparan. Usaha BUMDes juga harus selaras dengan pelestarian lingkungan. Salah satu aset unik sebagian besar perdesaan yang tak ditemukan di perkotaan adalah kualitas alam dan lingkungan yang lebih baik. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa adalah meningkatnya kemampuan ekonomi tanpa mengorbankan alam dan lingkungan. (Yoga)

Di tengah pemulihan ekonomi nasional, industri alas kaki serta tekstil dan produk tekstil belum sepenuhnya bangkit dari efek pandemi Covid-19 dan perlambatan ekonomi global, tercermin dari masih terjadinya gelombang PHK pada sekor manufaktur padat karya ini. Permintaan pasar ekspor pada kedua sektor itu melemah akibat tekanan perekonomian global. Kondisi itu dibarengi kesulitan mendongkrak penjualan di pasar dalam negeri karena serbuan barang impor. Akibatnya, penurunan produksi yang berujung pada pengurangan tenaga kerja sulit dihindari. Salah satu produsen sepatu, PT Dean Shoes di Kabupaten Karawang, Jabar, misalnya, menghentikan operasi dan menutup pabrik per 14 April 2023. Sebanyak 3.329 pekerjanya mengalami PHK.

Fajar Ahmad Faizal, yang saat ditemui menjelang penutupan pabrik masih menangani urusan humas PT Dean Shoes, menjelaskan, ketidakpastian perekonomian global akibat perang Rusia-Ukraina membuat  pemegang merek mengurangi pesanan kepada PT Dean Shoes sejak 2022. Mulanya, perusahaan menyiasatinya dengan memberlakukan pengurangan hari kerja menjadi empat hari sepekan. ”Bersamaan dengan kondisi itu, upah minimum kabupaten naik tinggi. Investor kami mencari lokasi produksi yang lebih murah agar bisa beroperasi lebih berkelanjutan. PHK dilakukan pada 6 April dan 14 April sehingga sebelum Lebaran sudah clear,” ujar Fajar yang juga tak luput mengalami PHK.

PT Dean Shoes selama ini memproduksi sepatu dari merek Nike dan Under Armour untuk kategori kelas menengah. Menjelang penutupan operasi, perusahaan hanya mengerjakan pesanan dari Nike yang masih tersisa. Belum jelas kelanjutan nasib fasilitas PT Dean Shoes. Fenomena pengurangan tenaga kerja juga mendera industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Kwee Liang Cing, pemilik dan direktur perusahaan tekstil yang memproduksi kain untuk seprai dan mode, PT Bentara Sinarprima, di Kabupaten Bandung, Jabar, mengatakan, pihaknya sudah mengurangi tenaga kerja dari sebelumnya 500 orang menjadi 260 orang. Pekerja yang sebelumnya masuk 5-6 hari kerja dalam sepekan kini hanya masuk 1-2 hari kerja. Lilik, begitu ia biasa dipanggil, menuturkan, kapasitas produksi pabriknya terus turun sejak 2022 karena anjloknya permintaan, dari 2 juta-2,5 juta meter per bulan kini hanya terpakai 30-35 %. Produksi kain tinggal berkisar 700.000-800.000 meter per bulan. (Yoga)

JAKARTA – PT Waskita Karya (Persero) Tbk berusaha menjaga kecukupan dana untuk menggarap kontrak proyek yang sudah dikejar selama kuartal pertama tahun ini. Senior Vice President Corporate Secretary Waskita Karya, Ermy Puspa Yunita, memastikan manajemennya kian selektif terhadap peluang pekerjaan yang muncul ke depannya. Terlebih, perseroan sedang menghadapi tekanan finansial dalam masa restrukturisasi. “Waskita telah berkomitmen mengurangi jenis proyek turnkey,” katanya kepada Tempo, kemarin.

Alih-alih menggarap skema pekerjaan yang bayarannya baru diterima kontraktor setelah rampung dikerjakan, Ermy menyebutkan perseroan berfokus pada proyek dengan pendanaan di muka. Skema transaksi bulanan ataupun transaksi berbasis kemajuan konstruksi (progress) lebih aman diambil untuk menjaga kas operasional.

Emiten bidang konstruksi berkode saham WSKT ini sebelumnya mencatatkan perolehan nilai kontrak baru Rp 4,7 triliun selama kuartal I 2023. Porsi terbesar dari nilai tersebut datang dari proyek pemerintah, yang mencapai 63,5 persen. Perusahaan pun menargetkan pengejaran kontrak baru senilai Rp 25 triliun hingga pengujung tahun ini. Target itu lebih tinggi dibanding capaian pada 2022 yang berkisar Rp 20,23 triliun. (Yetede)

Perusahaan asuransi PT Asuransi Allianz Life Indonesia mencatat laba bersih pada 2022 sebesar Rp 635,5 miliar, meningkat 27,6 persen dibanding kinerja 2021. Strategi bisnis kini lebih fokus pada produk dengan pembayaran premi berkala ketimbang premi tunggal. Sepanjang 2022, Allianz Life Indonesia mencatat penjualan premi baru Rp 3,8 triliun. Demikian disampaikan Business Director Allianz Life Indonesia Bianto Surodjo, akhir pekan lalu. (Yoga)

Pertumbuhan emiten sektor konstruksi masih akan tertahan sejumlah sentimen negatif. Meskipun ada kenaikan anggaran infrastruktur, emiten sektor konstruksi dibayangi oleh tahun pemilu dan masih tingginya beban biaya konstruksi. Research & Consulting Manager Infovesta Kapital Advisori, Nicodimus Kristiantoro mengatakan, biasanya proyek infrastruktur bakal dikebut menjelang pelaksanaan pemiluhan umum. Hal ini memang berpotensi mendorong kontrak baru emiten konstruksi. Hanya saja, tahun pemilu juga bisa menimbulkan ketidakpastian baru. "Misalnya, paket proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang belum terkontrak bisa menjadi tidak pasti, terutama jika pemerintahan yang terpilih nanti memiliki prioritas berbeda dengan pemerintah saat ini," ujarnya, Minggu (14/5). Analis BRI Danareksa Sekuritas, Muhammad Naufal Yunas mengatakan, pertumbuhan kontrak baru emiten konstruksi bakal lebih moderat pada tahun ini. Khususnya, kontraktor Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Agenda tahun politik 2023-2024 justru akan menimbulkan ketidakpastian kontrak konstruksi yang dikeluarkan oleh pemilik proyek. Di sisi lain, Naufal menilai margin kotor emiten konstruksi, terutama BUMN juga diprediksi lebih rendah. Hal ini karena adanya biaya konstruksi yang lebih tinggi. Salah satunya akibat harga patokan material yang naik, terutama besi, baja, dan semen. Selain itu, harga bahan bakar terbilang masih naik sejak kuartal IV 2022. Begitu pula dengan biaya tenaga kerja yang lebih tinggi karena adanya penyesuaian upah minimum. Beberapa emiten konstruksi BUMN juga dibayangi dana kas terbatas dan masalah utang. Di sisi lain, sejumlah emiten konstruksi swasta masih memiliki kinerja positif. Kepala riset Surya Fajar Sekuritas Raphon Prima menilai, salah satu emiten yang masih berpeluang mencetak kenaikan laba bersih adalah PT Total Bangun Persada Tbk (TOTL). Kinerja TOTL akan terdorong dari ekspansi yang dilakukan oleh sejumlah pengembang properti. Di sisi lain, emiten konstruksi swasta juga masih akan menghadapi persaingan tarif harga yang ketat. CEO Edvisor Profina Visindo, Praska Putrantyo mengingatkan, agar mewaspadai emiten konstruksi yang memiliki debt to equity ratio di atas 5 kali. Contohnya, PT Waskita Karya Tbk (WSKT).