BPI Danantara bersama Indonesia Investment Authority atau INA menandatangani nota kesepahaman dengan PT Chandra Asri Pacific Tbk untuk pengembangan pabrik chlor alkali ethylene dichloride. Investasi gabungan senilai 800 juta USD (Rp 13,02 triliun) ke sektor petrokimia ini diharapkan bisa menekan ketergantungan industri nasional terhadap impor bahan baku. Chandra Asri tengah membangun pabrik chlor alkali ethylene dichloride (CA-EDC) di Cilegon, Banten, yang ditargetkan berproduksi pada 2027 dengan kapasitas produksi tahunan 400.000 ton soda kaustik dan 500.000 ton etilen diklorida (EDC). Soda kaustik digunakan dalam pemurnian alumina dan nikel, komponen penting dalam produksi baterai kendaraan listrik. EDC adalah bahan kimia perantara dalam pembuatan polivinil klorida (PVC) untuk produk plastik, seperti pipa pada sektor konstruksi. Pabrik CA-EDC ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 %.

Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara, Pandu Sjahrir mengatakan, proyek ini diharapkan memperkuat kemandirian industri nasional dan ketahanan sektor manufaktur secara menyeluruh, sejalan dengan visi pemerintah yang menjadikan hilirisasi sebagai kunci transformasi ekonomi nasional. ”Kemitraan ini mencerminkan komitmen bersama kami untuk memperkuat fondasi industri Indonesia melalui peningkatan kapasitas produksi dalam negeri dan pengurangan ketergantungan impor terhadap bahan baku utama yang krusial bagi industri nasional,” ujar Pandu, Selasa (17/6). Investasi Rp 13,02 triliun dialokasikan untuk dua fase pengembangan pabrik CA-EDC yang dikelola anak usaha PT Chandra Asri Pacific Tbk (Chandra Asri Group), yakni PT Chandra Asri Alkali. Pada fase pertama, pabrikakan memiliki kapasitas produksi sebesar 400.000 ton soda kaustik padat per tahun (setara 827.000 ton bentuk cair) dan 500.000 ton EDC. (Yoga)

Kementerian UMKM menyatakan, pengemudi layanan transportasi daring sebaiknya dikategorikan sebagai pelaku UMKM, bukan pekerja dan karyawan tetap perusahaan aplikator, agar memudahkan mereka memperoleh insentif dari negara, seperti pajak dan bansos. Pernyataan itu disampaikan Menteri UMKM, Maman Abdurrahman saat konferensi pers program Rekrutmen Mitra Digital, Selasa (17/6) sore, di Gedung Smesco, Jakarta. Kementerian UMKM memperkirakan 5 juta orang bekerja sebagai pengemudi layanan transportasi daring di semua platform. Sekitar 30-40 % di antaranya tergolong pengemudi yang aktif. Sisanya, diduga menjadikannya sebagai pekerjaan sampingan. ”Sebagian pengemudi layanan transportasi daring adalah lulusan SMA atau SMK. Seluruh pengemudi tak bisa dikategorikan sebagai karyawan tetap. Tingkat penyerapannya mungkin hanya maksimal 40 %,” ujarnya.

Menurut Maman, menjadi pengemudi layanan transportasi daring bukanlah tujuan akhir, melainkan ”batuloncatan” menuju kehidupan ekonomi yang lebih baik. Status kemitraan memberi ruang fleksibel bagi sebagian pengemudi yang ingin menambah penghasilan tanpa kehilangan pekerjaan utama. Mengategorikan pengemudi sebagai pelaku UMKM dapat menghindarkan potensi masalah sosial yang bisa timbul jika mereka diwajibkan menjadi karyawan tetap dan ternyata tak semuanya bisa diserap oleh aplikator. Tugas pemerintah, adalah merancang format insentif yang mendorong peningkatan pendapatan mitra seiring waktu sembari tetap membuka dialog dengan para aplikator untuk menciptakan ekosistem kerja yang adil dan berkelanjutan.

Apabila diperlakukan dan dikategorikan sebagai pelaku UMKM, pengemudi layanan transportasi daring berhak memperoleh insentif dan aneka banso. Contohnya, BBM subsidi, elpiji subsidi, kredit usaha rakyat, insentif pajak UMKM dan pelatihan SDM. Dari sisi Grab, Neneng Goenadi yang hadir dalam konferensi pers, Selasa, juga memiliki sikap senada. Menjadi karyawan tetap biasanya bekerja dalam durasi waktu yang terstruktur. Tidak semua pengemudi senang bekerja dalam model kerja seperti itu.”Grab hadir untuk menjadi bantalan sosial. Di tengah ketidakpastian ekonomi, kami hadir sebagai alternatif (pekerjaan),” ucapnya. (Yoga)

Dalam mendorong driver online naik kelas, Kementerian UMKM Indonesia akan menggodok sebuah aturan yang dapat memasukkan driver online/ojek online (ojol) dalam katagori UMKM. Menteri UMKM Indonesia Maman Abdurrahman menyarankan agar ojol di-treatment sebagai UMKM bukan sebagai tenaga kerja. "Kenapa di-treatment sebagai UMKM? Mereka bisa mendapatkan beberapa fasilitas-fasilitas insentif yang nanti pemerintah akan siapkan dan berikan untuk para UMKM-UMKM," kata dia. Maman mengatakan, apabila ojol di-treatment sebagai tenaga kerja, berarti mekanismenya harus mengikuti mekanisme ketenagakerjaan. Rata-rata mereka yang masuk sebagai mitra ojol adalah mereka yang lebih mengejar kepada pekerjaan paruh waktu. "Mereka juga sebetulnya ingin punya aktivitas pekerjaan lain. Satu-satunya jalan adalah dengan mentrreatment mereka menjadi UMKM." kata dia. Meman menyampaikan, sampai saat ini ada tercatat kurang lebih total 5 jutaan ojol yang bergabung di semua aplikator, tetapi ojol yang aktif sekitar 30-40%. "Saya menginginkan bahwa profesi mereka sebagai driver online ini adalah profesi sementara dan hanya sebagai proses bagi mereka, untuk supaya mereka dapat posisi yang jauh lebih baik lagi," ucap dia.

Pabrik Chlor Alkali-Athylene Dichloride (CA-EDC) garapan PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) menyimpan magnet tersendiri bagi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Alias BPI Danantara Indonesia dan Indonesia Investment Authority (INA) untuk menjajaki peluang investasi d proyek petrokimia terintegrasi tersebut. Pabrik CA-EDC yang berstatus sebagai proyek strategi nasional  (PSN) berdasarkan Peraturan Presiden  Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 ini akan memiliki kapasitas produksi sebesar 400.000 ton soda kaustik padat per tahun atau setara 827.000 ton dalam bentuk cair dan 500.000 ton etheylene dichloride. Dengan kapasitasnya yang jumbo, pabrik CA-EDC yang berlokasi di Kota Cilegon, Banten ini bakal berkontribusi menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor  soda kaustik dan etheylene dichloride, sehingga turut mendorong kemandirian dalam produksi nasional dan memperkuat proses hilirisasi industri hilir masuk pengolahan nikel. Di sisi lain, pabrik senilai total Rp 15 triliun ini juga diestimasikan bakal membuka peluang pekerjaan bagi 3.000 tenaga kerja dalam masa konstruksi dan 250 pekerja saat nanti beroperasi. (Yetede)

Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) resmi mulai beroperasi sebagai sovereign wealth fund (SWF) Indonesia, dengan agenda besar mendorong investasi strategis nasional. Proyek perdana yang digarap adalah pembangunan pabrik chlor alkali-ethylene dichloride (CA-EDC) milik PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA), bersama Indonesia Investment Authority (INA), dengan total suntikan dana hingga US$ 800 juta atau sekitar Rp 13 triliun. Pabrik ini ditargetkan mengurangi impor soda kaustik dan menghemat devisa sekitar Rp 4,9 triliun per tahun.

PT  Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) atau Harita Nickel kembali menggelar Obi Fishing Tourment 2025 pada 14-15 Juni 2025 di sekitar perairan Akelamo dan Mala Mala, Pulau Obi, Maluku Utara. Kegiatan ini juga membuktikan bahwa masih banyak ikan berukuran besar yang hidup di perairan Kawasi sekitar proyek perusahaan. Turnamen mancing tersebut  telah memasuki tahun ke empat. Untuk tahun ini lomba mancing untuk para nelayan setempat mengusung tema "Mari Jaga Torang Pelaut", yang artinya adalah ajakan untuk menjaga kelestarian laut sekaligus mempererat silahturahmi antara Harita Nickel dengan masyarakat pesisir, khususnya para nelayan. Direktur Health, Safety, and Environment (HSE) Harita Nickel, Tonny Gultom mengungkapkan, bahwa turnamen mancing ini dirancang sebagai ajang silahturahmi yang menyatukan perusahaan dengan nelayan setempat. "Fishing tournament ini adalah silahturahmi sesama nelayan namun sekalian ajang berlomba mencari ikan," ujar Tonny. Tonny mengingatkan bahwa, antusiasme masyarakat nelayan yang mengiktui lomba tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun. Kali ini, total terdapat 135 peserta, terdiri dari 86 nelayan dari berbagai desa sekitar wilayah operasional Harita Nickel dan sisanya berasal dari karyawan sebagai unit perusahaan. (Yetede)

Akibat tekanan ekonomi, pekerja formal, khususnya dari sektor manufaktur dan jasa di wilayah perkotaan, beralih menjadi pekerja informal digital. Mereka menggantungkan hidup dari platform digital sebagai pengemudi, kurir, pembuat konten dan pengecer daring. Riset ”Angka Turun, tetapi Tekanan Belum Reda” dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) UI pada Mei 2025 menunjukkan, lapangan kerja formal tertekan akibat perlambatan ekonomi, restrukturisasi perusahaan, dan otomatisasi. Laporan tersebut diunggah di akun Instagram LPEM UI, Minggu (15/6). Senin (16/6) Muhamad Hanri, peneliti LPEM UI, mengatakan, platform digital seperti Gojek, Grab, Shopee Food dan Tiktok Shopmenjadi pilihan cepat bagi pekerja untuk memperoleh penghasilan, terutama di perkotaan.

Pekerja yang kehilangan pekerjaan formal cenderung beralih menjadi pengemudi ojek daring, kurir, kreator konten dan pengecer daring. LPEM UI menyebutkan, sejumlah survei mencatat tentang platform digital yang menyerap jutaan tenaga kerja. Sebagian besar berasal dari kelompok usia muda, lulusan SMA/SMK dan eks pekerja formal, tapi, pilihan itu bukan tanpa konsekuensi. Meski jam kerjanya fleksibel, pekerja informal digital atau pekerja ekonomi gig sering kali bekerja lebih lama. Pendapatan dan perlindungan sosial mereka relatif lebih minim dari pekerja formal. Di satu sisi, platform digital memberi ruang fleksibilitas dan penyerapan tenaga kerja ditengah badai PHK. Di sisi lain, status pekerja kerap tidak terlindungi, jam kerja panjang, serta pendapatan fluktuatif, membuat ekonomi gig merupakan solusi temporer yang rapuh.

Tren tersebut mengindikasikan lemahnya dukungan transisi pasar tenaga kerja di Indonesia. Berdasarkan data BPS, Februari 2025, jumlah angkatan kerja mencapai 153,05 juta orang, meningkat 3,67 juta orang dibanding Februari 2024. Jumlah penduduk bekerja juga naik sebesar3,59 juta menjadi 145,77 juta orang. Tingkat pengangguran terbuka turun dari 4,82 % menjadi 4,76 % pada Februari 2025. Meski begitu, jumlah penganggur secara absolut meningkat tipis dari 7,20 juta orang menjadi 7,28 juta orang. Menurutlaporan riset LPEMUI, situasi ini menunjukkan, penurunan tingkat pengangguran terbuka lebih banyak dipengaruhi pertumbuhan angkatan kerja dan penyerapan kerja secara umum, bukan semata karena turunnya jumlah penganggur. (Yoga)

Sejumlah perusahaan asuransi menjanjikan penurunan biaya premi seiring kewajiban 10 % dari total pengajuan klaim kesehatan yang akan dibebankan pada nasabah. OJK telah merilis Surat Edaran OJK (SEOJK) No 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Produk Asuransi Kesehatan. Regulasi yang akan berlaku Januari 2026 ini, akan mengatur skema pembagian risiko (co-payment). Dalam skema pembagian risiko, nasabah dikenai kewajiban 10 % dari total pengajuan klaim asuransi kesehatan. Skema yang dibatasi maksimum Rp 300.000 per pengajuan untuk klaim rawat jalan dan Rp 3 juta perpengajuan untuk klaim rawat inap. Wakil Presdir PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia (ACPI) Nico Prawiro mengatakan, dampak kebijakan tersebut baru tampak pada 2026 setelah mulai diberlakukan.

Para pemegang polis atau nasabah asuransi kesehatan diharapkan dapat lebih proaktif dan bertanggung jawab dalam mempersiapkan diri saat berobat. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menurunkan tingkat rasio klaim asuransi kesehatan sehingga secara otomatis menurunkan premi asuransi. Dengan demikian, akan ada itikad baik dan tanggung jawab yang dapat memperbaiki rasio klaim kesehatan.”Kami yakin ketentuan ini ke depan  bisa menurunkan biaya asuransi kesehatan atau inflasi medis yang diharapkan nanti premi asuransi juga akan menurun. Dengandemikian, pemegang polis juga akan membayar biaya kesehatan yang lebih rendah,” katanya. Direktur Legal & Compliance Allianz Life Indonesia Hasinah Jusuf mengungkapkan, Allianz Life sedang mengkaji dan menyiapkan penerapan SEOJK tersebut, termasuk skema co-payment, agar penyesuaian berjalan lancar, transparan dan bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. (Yoga)

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO Group), ekosistem digital terbesar di Indonesia, memberikan penghargaan kepada lebih dari 40.000 mitra GoJek dan GoPay. Langkah ini demi memberikan penghargaan tertinggi dan pengakuan kualitas layanan bagi mitra pengemudi dan mitra usaha UMKM yang produktif dan berkinerja  terbaik sehingga berkontribusi langsung ke ekonomi nasional. "Di balik setiap perjalanan, makanan, dan pengantaran atau pembayaran melalui ekosistem GoTo, ada mitra-mitra yang bekerja keras  untuk mewujudkannya. Mereka memberikan yang terbaik untuk melayani konsumen dengan penuh kebanggaan dan ketulusan," kata Direktur Utama GoTo Patrick Walujo. Adapun inisiatif ini telah memasuki tahun keenam. Pemenang menetapkan standar tertinggi dalam industri dan menjadi contoh nyata bagaimana ekosistem GoTo memberdayakan kemajuan dengan meningkatkan peluang pendapatan, mengembangkan bisnis, sehingga pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan bagi jutaan orang, sambil memastikan fleksibilitas. (Yetede)

PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) atau yang dikenal sebagai Harita Nickel, tengah menanti hasil penilaian/audit indepen yang dilakukan lembaga berstandar internasional, The Initiative for Responsible Mining Asurance (IRMA). Audit yang telah berlangsung  sejak 2023 ini hasilnya akan rampung dalam waktu dekat. SCA Global Services, firma audit independen yang disetujui IRMA, akan melakukan penilaian, yang mencakup kajian dokumen (tahap 1) yang telah dilakukan sejak (tahap 1) yang telah dilakukan sejak Oktober 2024, diikuti oleh audit lapangan (tahap 2) pada April 2025. Penilaian dilakukan  menggunakan informasi dari berbagai unsur seperti anggota masyarakat sekitar, pejabat publik, perwakilan tenaga kerja, atau pihak berkepentingan lainnya. "Harita selama ini selalu mengikuti aturan dan standar yang berlaku. Yang berkembang saat ini adalah pihak buyer terutama dari Eropa dan Amerika menginginkan informasi detail tentang rantai pasoknya. IRMA adalah audit yang terketat dengan segala transparansinya," kata Direktur HSE Harita Nickel Tonny H. Secara total tak kurang dari 1.000 persyaratan dokumen maupun praktik lapangan standar IRMA yang akan melalui proses audit. Hasil penilaian yang berupa laporan audit publik yang dirilis secara lokal dan disitus IRMA. (Yetede)