Emiten-emiten anggota BUMN Holding Industri Pertambangan atau Mining Industry Indonesia (MIND ID) mencatatkan kinerja keuangan yang solid, dengan laba bersih naik 158,68% menjadi Rp2,9 triliun pada tiga bulan  pertama 2025 dibandingkan periode  sama tahun lalu (yoy) sebesar Rp 1,2 triliun. Pertumbuhan bottom line tersebut ditopang oleh kenaikan sebagian harga komoditas pertambangan terutama segmen emas  dan timah, dibarengi dengan pengendalian biaya secara optimal oleh PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Timah Tbk (TINS), dan PT Vale Indonesia Tbk (INCO), sehingga mampu mengangkat kinerja pendapatan MIND ID sebesar 74,17% dari sebelumnya Rp 23,8 triliun, menjadi Rp41,6 triliun pada kuartal 1-2025. Pendapatan ATNM misalnya, melambung signifikan mencapai 203,6% dari Rp 8,6 triliun menjadi Rp 26,1 triliun dari Rp 8,6 triliun menjadi Rp26,1 triliun pada kuartal 1-2025 yang mayoritas berasal dari penjualan di dalam negeri berkat strategis Antam memperkuat basis pelanggan dari produk emas, bijih nikel, dan produksi bijih bauksit di pasar domestik. Terutama segmen emas, logam mulia Antam tersebut berhasil mencetak pertumbuhan sebesar 1-2025 dibanding penjualan emas pada periode sama tahun lalu Rp7,6 triliun. (Yetede)

Grup konglomerat Prajogo Pangestu terus menunjukkan perkembangan signifikan, terutama melalui PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) yang melakukan beragam aksi korporasi pada kuartal I/2025. TPIA berinvestasi besar dalam pembangunan pabrik bahan kimia Chlor Alkali dan Ethylene Dichloride (Pabrik CA-EDC) dengan nilai investasi mencapai Rp15 triliun, yang diharapkan dapat mengurangi impor soda kaustik dan menambah devisa negara melalui ekspor produk EDC. Selain itu, meski TPIA mencatatkan kerugian bersih sebesar US$23,6 juta, pendapatannya meningkat 31,8% YoY.

Pada kuartal I/2025, PT Jababeka Tbk. (KIJA) berhasil mencatatkan laba bersih sebesar Rp43,24 miliar, berbalik positif dari rugi bersih Rp125,44 miliar pada kuartal I/2024. Laporan keuangan ini mencerminkan lonjakan signifikan dalam pendapatan perusahaan, yang tercatat mencapai Rp1,29 triliun, naik 87,22% YoY.

Kehadiran kecerdasan buatan (AI) telah mengubah lanskap industri global, termasuk Indonesia, dan mendorong transformasi ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi. Untuk mendukung transformasi ini, penguatan sumber daya manusia menjadi sangat penting, dengan fokus pada perbaikan pendidikan vokasi di Indonesia. Ketidaksinkronan antara lulusan vokasi dan kebutuhan industri masih menjadi tantangan utama.

Nina (52) sehari-hari bekerja sebagai pengemudi ojek daring di Jakarta sejak 2016. Saat itu, dia baru mengundurkan diri dari posisi sekretaris di salah satu kantor notaris di Jakpus. Ia tidak betah dengan suasana kantor yang tidak sehat sehingga kariernya susah berkembang. Ditambah lagi, dia pernah mengalami kecelakaan lalu lintas yang membuatnya harus istirahat hampir sebulan lebih. Suaminya sudah lama meninggal. Dua anaknya butuh biaya agar tetap sekolah. Saat berusia 43 tahun, dia merasa lowongan pekerjaan formal sudah terbatas sekalipun memiliki ijazah pendidikan di salah satu akademi sekretaris di Jakarta. Menjadi pengemudi ojek daring adalah survival. Pekerjaan ini tidak perlu persyaratan rumit. Berbekal bisa mengendarai sepeda motor, dia memutuskan melamar menjadi pengemudi ojek daring khusus layanan pesan antar makanan.

Berbeda dengan Elisa (31) manajer perusahaan produk perawatan kulit nasional yang berkantor pusat di Jakarta. Untuk menempati posisinya sekarang, dia hanya butuh waktu tujuh tahun. ”Saya banyak menemukan pengalaman kerja di sektor industri yang sama supaya dapat menunjukkan kapabilitas untuk memimpin sebuah tim,” ujarnya. Elisa merupakan lulusan sarjana dari UI. Sejak awal, dia berkarier di industri kecantikan yang cenderung memilih perempuan sebagai karyawan. Sektor ini pun menyasar perempuan sebagai pembeli. ”Berdasarkan pengamatan dan pengalaman, lowongan pekerjaan sebagai manajer di industri ini banyak. Tidak pernah ada yang mensyaratkan jender tertentu, tetapi ada pertimbangan-pertimbangan internal yang tidak diketahui sehingga tidak selalu perempuan dipanggil wawancara,” katanya.

Temuan Labor Market Brief oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) UI pada 3 Maret 2025, bahwa tingginya angka partisipasi kerja perempuan tidak serta-merta menjamin akses terhadap pekerjaan dan kualitas pekerjaan. Perempuan dengan pendidikan tinggi di Indonesia, yakni diploma dan universitas, menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yang cukup tinggi di hampir semua provinsi. Mengutip data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS pada 2023, sebagian besar provinsi di Indonesia mencatatkan TPAK perempuan di atas 75 %. Peneliti LPEM UI dalam Labor Market Brief itu, Muhammad Hanri, menyampaikan, TPAK perempuan Jakarta yang berpendidikan tinggi relatif rendah, yaitu 68,8 %. Kondisi tersebut merefleksikan: Pertama, adanya peluang kerja yang lebih stabil bagi perempuan berpendidikan tinggi. Kedua, keputusan perempuan lulusan pendidikan tinggi untuk tidak aktif di pasar kerja disebabkan faktor keluarga dan ketimpangan beban domestik yang tinggi. (Yoga)

Kemenaker menyatakan akan menyusun peraturan menteri terbaru mengenai sistem alih daya atau outsourcing, dalam menanggapi janji Presiden Prabowo untuk menghapus sistem alih daya yang disampaikan saat perayaan Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta, Kamis (1/5). Se- jumlah pihak, mulai dari kalangan akademisi hingga pengusaha, berharap pemerintah mau mengevaluasi dulu praktik dan pengawasan sistem alih daya di Indonesia. ”Kebijakan Presiden yang disampaikan pada perayaan May Day 2025 terkait outsourcing tentunya akan menjadi kebijakan dasar dalam penyusunan peraturan menteri tentang outsourcing yang saat ini sedang disusun,” ujar Menaker, Yassierli, Jumat (2/5), di Jakarta.

Sistem alih  daya telah menjadi topik yang terus disuarakan oleh serikat pekerja/buruh selama dua dekade terakhir. Implementasi sistem ini kerap menimbulkan berbagai permasalahan. Misalnya, ketidakpastian pekerjaan, kejelasan karier, dan kerentanan terkena PHK. Saat ini, Kemenaker tengah melakukan kajian sebagai bahan penyusunan draf UU Ketenagakerjaan yang baru dan lebih berkeadilan. Langkah ini merupakan mandat Putusan MK No 168 No 2023 terkait UU No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. (Yoga)

Penerapan praktik bisnis yang memperhatikan dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG di industri pupuk tidak mudah. Namun, ESG jadi jurus mendatangkan investasi hingga turut menjaga lingkungan. Salah satu perusahaan yang berupaya mempraktikkan prinsip ESG adalah PT Pupuk Kaimantan Timur (PKT). Setiap tahun, anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) ini memproduksi 3,43 juta ton urea, 2,74 juta ton amoniak, serta 300.000 ton nitrogen, fosfor, dan kalium (NPK). Senior Vice President Pengembangan dan Portofolio Bisnis Pupuk Kaltim Propan, Weber Suhardiyanto mengatakan, PKT mulai menerapkan prinsip ESG pada akhir 2020. Konsepnya merujuk pada praktik bisnis yang mengantisipasi risiko dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola.

PKT menerapkan ESG sebagai syarat melantai di bursa saham (IPO), juga dapat menarik kepercayaan publik atau investor. ”Makanya, kami nyemplung ke ESG dan buat tim,” ujar Propan di Jakarta, Sabtu (26/4). ESG menjelma tuntutan investor dan lembaga keuangan kepada perusahaan terkait pendanaan. Pengalaman bisnis sejak 1977 jadi modal perusahaan pelat merah ini menjalankan ESG. Apalagi, PKT menguasai 41 % pangsa pasar pupuk urea domestik dan 60 % ekspor urea. Propan mengklaim, PKT termasuk perusahaan pupuk yang menginisiasi mempraktikkan ESG. Salah satunya ialah pengurangan gas rumah kaca sebesar 724.018,83 ton ekuivalen karbon dioksida atau 16 % dari total emisi pada 2021.

Ada juga pemanfaatan air daur ulang sekitar 68 % dari total kebutuhan air boiler serta program pemberdayaan masyarakat. Aneka praktik bisnis itu mengantar PKT meraih ESG Risk Rating Sustainalytics, pemeringkat ESG berskala internasional, dengan skor 21,9 atau kategori medium risk pada 2024. PKT bahkan menduduki peringkat ketiga dari 81 perusahaan terkait bahan kimia pertanian. ”Pemeringkatan memang penting untuk investor (menanamkan modal). Namun, di luar itu, kami juga punya konsumen terakhir di luar (negeri) yang tidak hanya beli produk kualitas bagus dan harga murah, tetapi juga penerapan ESG. Kalau ESG tidak bagus, mereka enggak mau,” katanya. (Yoga)

Kinerja PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) alias Mitratel pada tiga bulan  pertama tahun ini tergolong solid namun  moderat. Kejutan berpotensi muncul pada  kuartal-kuartal berikutnya menyusul efektifnya PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk (EXCL/XLSmart) dan menggeliatnya bisnis fiber-to-the tower (FTTT) perseroan. Rencana XLSmart untuk menggandakan skala jaringan merupakan sinyal kuat bagi MTEL untuk bisa mempertebal pundi-pundi pendapatan. Pasalnya, konsolidasi operator/MNO) akan mendorong terjadinya peningkatan kolokasi terutama di luar Jawa, peningkatan kualitas jaringan, dan tren efisiensi sekaligus fiberisasi. Katalis-katalis tersebut akan menguntungkan MTEL sebagai pemain di sektor infrastruktur telekomunikasi khususnya menara. Ini cukup terefleksi dari rekam kinerja Mitratel selama tiga  bulan pertama tahun ini. Di mana, bisnis menara entitias anak Grup Telkom tersebut menunjukkan performa positif. Riset PT Indo Premier Sekuritas Indonesia yang disusun Aurelia Barus dan Belva Monica mencatat, jumlah dan penyewa menara pada akhir kuartal  1-2025 masing-masing bertumbuh sebesar 4% secara yoy dengan penambahan jumlah penyewa bersih sebanyak 391. Rasio keterhunian menara (tenancy ratio) juga di angka 1,52x, atau stabil dibandingkan akhir 20254. (Yetede)

Pada kuartal 1-2025 PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menjadi jawara dengan mencetak laba terbesar di Indonesia. Hal ini setelah bank swasta tersebut menyalip bank-bank pelat merah pada tiga bulan pertama tahun ini. Berdasarkan data yang dihimpun Investor Daily, secara konsolidasian BCA mencetak laba bersih kepada pemilik (PATMI) mencapai Rp14,15% secara yoy pada kuartal 1-2025. Sementara, PT Bank rakyat Indonesia (Perssero) Tbk (BRI) di posisi runner up dengan PATMI Rp 13,67 triliun atau menyusut 13,92% (yoy) akibat pencadangan yang meningkat. Sementara itu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berada di peringkat ketiga dengan laba bersih konsolidasi Rp13,2 triliun, naik 3,94% (yoy) per akhir Maret 2025. Posisi keempat adalah PT bank negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) yang meraup laba bersih Rp 5,38 triliun, naik 0,94% (yoy). Peringkat kelima adalah PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dengan laba bersih Rp1,88 triliun, tumbuh 9,94% (yoy) pada kuartal 1-2025. Apabila mundur tiga bulan ke belakang, atau di posisi Desember 2024, BRI masih menjadi pemimpin dengan laba terbesar, mencapai Rp60,15 triliun, meski tumbuh tipis 0,08% (yoy). Peringkat kedua yakni bank Mandiri dengan laba bersih Rp54,85 triliun, tumbuh dua digit. 12,77% (yoy). (Yetede)

Sektor pertambangan merupakan industri dengan tingkat risiko bahaya tinggi. Pertambangan menempati urutan kedua dalam sektor industri yang paling banyak menyumbang jumlah kasus kecelakaan kerja setelah sektor konstruksi. ”Keselamatan tambang bukan hanya tentang melindungi pekerja, melainkan juga merupakan strategi nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing investasi, dan menjamin keberlanjutan industri,” ujar Andi Erwin Syarif, praktisi pertambangan dan industri, Rabu (30/4). Menurut Andi, pemerintah, investor, dan perusahaan harus mengambil peran kepemimpinan dalam transformasi sektor tambang bersama-sama.

Data Kementerian ESDM tahun 2024, kecelakaan tambang didominasi longsor sebesar 25,58 %, diikuti kecelakaan akibat interaksi antar unit sebesar 18,60 %. Berdasar data ESDM per 30 November 2024, sebagian besar korban kecelakaan fatal ialah pekerja kontraktor dan subkontraktor, yakni 80,95 %, serta pekerja dengan pengalaman kerja singkat (0-3 tahun) 88,84 %. Pemerintah diharapkan bisa meningkatkan kinerja pengawasan dalam implementasi kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di lapangan. Manajemen perusahaan harus menjamin bahwa standar K3 tidak hanya diberlakukan di internal perusahaan, tetapi juga ditegakkan secara ketat hingga ke seluruh rantai bisnis kontraktor dan subkontraktor.

Selain itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan intensitas pelatihan keselamatan, khususnya bagi pekerja baru. Pendekatan keselamatan kerja di lapangan harus semakin terintegrasi dengan budaya kerja yang lebih disiplin dan berkelanjutan. Perusahaan pun harus mengubah pola pikir bahwa kesehatan dan keselamatan kerja merupakan bagian dari investasi dalam lini bisnisnya, bukan sebaliknya dianggap sebagai beban. Sebab, kesehatan dan keselamatan akan menjamin produksi berjalan lancar, meningkatkan produktivitas, dan keberlanjutan usaha. (Yoga)