Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menyatakan, ada indikasi pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Izin lingkungan perusahaan nikel akan dicabut jika terbukti aktivitas pertambangan itu melanggar ketentuan hkum yang berlaku. Hal itu disampaikan Menteri LH /Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq saat konferensi pers di Jakarta, Minggu (8/6). Hanif menyampaikan, KLH/BPLH telah menerima laporan terkait dampak kegiatan pertambangan nikel di kawasan Raja Ampat sejak Mei 2025, yang ditindaklanjuti dengan peninjauan langsung di empat lokasi utama pertambangan nikel di Raja Ampat milik PT GN, PT ASP, PT KSM, dan PT MRP. Berdasarkan peninjauan KLH/BPLH, empat perusahaan tersebut mempunyai izin usaha pertambangan (IUP). Namun, hanya PT GN, PT ASP, dan PT KSM yang memiliki persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH).

Hasil pengawasan menunjukkan pelanggaran serius terhadap peraturan lingkungan hidup dan tata kelola pulau kecil. PT GN beroperasi di Pulau Gag dengan luas 6.030 hektar. Pulau Gag termasuk pulau kecil sehingga aktivitas pertambangan di dalamnya melanggar UU No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Lalu, PT ASP, perusahaan PMA asal China, menambang nikel di Pulau Manuran seluas 746 hektar tanpa sistem manajemen lingkungan dan tanpa pengelolaan air limbah larian. Atas kelalaian perusahaan ini, KLH/BPLH telah memasang papan peringatan penghentian aktivitas. ”Selain pulaunya kecil, penambangan yang dilakukan kurang hati-hati sehingga ada potensi pencemaran lingkungan yang cukup serius di Pulau Manuran. Tahapan pengawasan sedang berjalan, mulai dari pengambilan sampel di laboratorium hingga melibatkan ahli untuk memproyeksikan kerugian dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan,” tutur Hanif.

Sementara, PT KSM membuka tambang di luar izin lingkungan dan di luar kawasan PPKH seluas 5 hektar di Pulau Kawe. Adapun PT MRP tak memiliki dokumen lingkungan dan PPKH dalam menambang nikel di Pulau Batang Pele. KLH/BPLH tengah mengevaluasi persetujuan lingkungan PT ASP dan PT GN. Jika bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, izin lingkungannya akan dicabut. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya mengawasi secara ketat seluruh aktivitas tambang yang ada di kawasan Raja Ampat, mencakup aspek legalitas, perlindungan lingkungan, serta kepatuhan terhadap kawasan konservasi dan hutan lindung. ”Saya datang ke sini (Pulau Gag) untuk melihat langsung situasi di lapangan dan mendengarkan masyarakat. Hasilnya akan diverifikasi dan dianalisis oleh tim inspektur tambang,” ujar Bahlil. Pemerintah menegaskan, meski perusahaan memiliki izin resmi, evaluasi dilakukan secara berkelanjutan demi menjaga keseimbangan lingkungan dan ekonomi. (Yoga)

Dua kementerian akan melakukan pembahasan mengenai kelanjutan operasional PT Gag Nikel. Wilayah konsesi perusahaan yang berada di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya itu dihentikan  operasinya oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral  (ESDM) sejak Kamis (5/6/2025). Penghentian sementara ini seiring dengan beredarnya unggahan di media sosial mengenai kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan pada destinasi wisata kelas dunia tersebut. Dari empat perusahaan tambang  di wilayah Raja Ampat, hanya Gag Nikel yang saat ini melakukan produksi. Menteri ESDM Bahlil Lahadahlia mengatakan permasalahan lingkungan  merupakan  ranah Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Pihaknya berwenang dalam pengawasan kegiatan pertambangan. "Kami akan melakukan evaluasi menyeluruh. Saya akan konsultasi, saya akan minta rapat nanti dengan Menteri LHK karena urusan lingkungan memang domain dari Menteri LHK untuk mengecek sedetailnya," kata Bahlil. Pemerintah bertindak cepat dalam merespon keresahan masyarakat akan situasi di Raja Ampat. Bahlil bersama Gubernur Papua Barat Saya Elisa Kambu meninjau langsung kondisi  Piaynemo dan Pulau Gag pada Sabtu (7/6/2025). Piaynemo merupakan ikon Raja Ampat dengan gugusan pulau karst yang menjulang dari perairan biru. (Yetede)

Pasar batubara Indonesia sedang menantang setelah tiga tahun yang fantastis, dari segi harga maupun permintaan pasar internasional. Apakah cadangan batubara nasional cukup untuk memenuhi kebutuhan selama lebih dari 40 tahun? Sejak lonjakan harga batu-bara internasional pada 2022, hingga mencapai 400 USD per ton, produksi nasional terus menanjak dan menorehkan rekor. Pada 2023, produksi batu-bara sebanyak 775,2 juta ton, sedangkan pada 2024 produksinya 836 juta ton. Kondisi itu dipengaruhi relatif terjaganya harga batubara internasional serta meningkatnya permintaan ekspor, terutama dari China dan India. Namun, memasuki 2025, kondisi menantang karena kedua negara utama tujuan ekspor batubara Indonesia itu justru meningkatkan produksi dalam negeri. Sementara di domestik, ketenagalistrikan nasional masih bergantung pada batubara sebagai bahan bakar PLTU.

Sebagai komoditas strategis, baik sebagai penopang kelistrikan nasional maupun pendulang penerimaan negara bukan pajak (PNBP), keberlanjutan batubara diperlukan. Mengutip data Badan Geologi, pada 2024, total sumber daya batubara Indonesia sebanyak 97,96 miliar ton. Sementara total cadangan batubara sebanyak 31,95 miliar ton. Sumber daya batubara mencakup total batubara yang mengendap diperut bumi, sedangkan cadangan ialah bagian dari sumber daya yang dapat ditambang secara ekonomis. Sumber daya dan cadangan batubara tersebut terdiri atas kalori rendah berarti 4.200 kkal/kg (gar) ke bawah, kalori sedang 4.200 kkal/kg (gar)-5.200 kkal/kg (gar) dan kalori tinggi 5.200 kkal/kg (gar) ke atas. Dari total sumber daya batu-bara 2024, kalori rendah dominan dengan 68,73 %, kalori sedang 15,84 % dan kalori tinggi 15,41 %.

Cadangan batubara, juga didominasi kalori rendah dengan jumlah 75,28 %, diikuti kalori sedang 14,2 % dan kalori tinggi10,5 %. Batubara kalori sedang dominan dimanfaatkan untuk PLTU. Batubara dengan kalori lebih tinggi umumnya untuk kebutuhan industri, termasuk semen. Adapun kalori rendah, dengan kadar air tinggi, memiliki keekonomian lebih rendah, namun bisa dicampur dengan kalori tinggi untuk menghasilkan batubara yang sesuai untuk pengguna akhir. Mengutip Laporan Kinerja Ditjen Minerba Kementerian ESDM 2024, umur cadangan batubara pada 2024 ialah 43,93 tahun, didapat dari perbandingan jumlah total cadangan terbukti (proven reserve) batubara terhadap produksi batubara pada tahun yang sama. Namun, umur cadangan itu masih berdasarkan cadangan batubara Indonesia keseluruhan, belum mengacu pada klasifikasi kualitas atau jenis kalorinya. (Yoga)

Eksplorasi nikel di Pulau Gag di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya, belakangan memantik perhatian. Publik berharap pengelolaan sumber daya alam di pulau itu sesuai ketentuan. Sejak lama kawasan Raja Ampat terkenal akan keanekaragaman hayati. Untuk mencapai pulau seluas 6.060 hektar itu, tim Kompas harus menghadapi angin yang sangat kencang dan bisa menegakkan gelombang hingga 5 meter. Tapi, saat tiba di pesisir, anggota tim justru jauh dari tenang, karena khawatir pada masa depan alam sekitar Raja Ampat. Air di pesisir keruh, permukaannya berlumpur. Berbeda dengan pesisir pulau-pulau lain di Raja Ampat dimana karang dan ikan bisa dilihat dengan mata telanjang dari atas permukaan air. Berada dalam wilayah Raja Ampat, yang dijuluki ”Surga Terumbu Karang Dunia”, pesisir Pulau Gag menampilkan wajah yang kontras. Eksploitasi nikel diduga menjadi penyebab.

Pada Juni 2025, penambangan nikel yang dikelola PT Gag Nikel di Pulau Gag ramai dibicarakan. Publik menyoroti dampaknya terhadap keberlangsungan ekosistem Raja Ampat. Plt Presdir PT Gag Nikel, Arya Arditya menyatakan akan menghentikan sementara kegiatan penambangan, sesuai perintah Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Akan dilakukan verifikasi lapangan terkait kegiatan usaha pertambangan (Kompas.id, 5/6/2025). Izin eksplorasi nikel di Pulau Gag turun pada 1998. Perusahaan baru mendapat izin produksi pada 2017 dan berproduksi setahun kemudian. Target produksinya 1,8 juta ton per tahun. Arya mengatakan, pihaknya memahami pentingnya transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi. ”Khususnya berkaitan dengan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Kami siap menyampaikan segala dokumen pendukung yang diperlukan dalam proses konfirmasi pada Kementerian ESDM,” ujar Arya, Kamis (5/6).

PT Gag Nikel telah melaksanakan rehabilitasi daerah aliran sungai, reklamasi area tambang, program konservasi terumbu karang dan pemantauan kualitas lingkungan.”Gag Nikel berkoordinasi intensif dengan KLH dan Kemenhut untuk mengawasi dan memonitor operasionalisasi tambang,” lanjutnya. Empat tahun silam, guru besar logam berat Universitas Pattimura, Ambon, Yusthinus T Male, sudah memprediksi risiko penambangan nikel di Pulau Gag yang bisa merusak ekosistem Raja Ampat. ”Akhirnya mata semua orang terbuka melihat dampak nikel,” ujar Yusthinus, Jumat (6/6). Ia mengatakan, sedimen yang mengandung logam berat, khususnya nikel (Ni), sangat berbahaya bagi terumbukarang. Nikel sangat beracun bagi anemon laut, bahkan lebih beracun dari logam tembaga (Cu) karena mematikan larva karang. Banyak lokasi tambang di daerah tropis yang berada di pulau-pulau kecil tercemar limbah tambang, seperti nikel. Padahal, penduduk setempat menjadikan laut sebagai sumber utama protein. (Yoga)

Eksplorasi nikel di Pulau Gag di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya, belakangan memantik perhatian. Publik berharap pengelolaan sumber daya alam di pulau itu sesuai ketentuan. Sejak lama kawasan Raja Ampat terkenal akan keanekaragaman hayati. Untuk mencapai pulau seluas 6.060 hektar itu, tim Kompas harus menghadapi angin yang sangat kencang dan bisa menegakkan gelombang hingga 5 meter. Tapi, saat tiba di pesisir, anggota tim justru jauh dari tenang, karena khawatir pada masa depan alam sekitar Raja Ampat. Air di pesisir keruh, permukaannya berlumpur. Berbeda dengan pesisir pulau-pulau lain di Raja Ampat dimana karang dan ikan bisa dilihat dengan mata telanjang dari atas permukaan air. Berada dalam wilayah Raja Ampat, yang dijuluki ”Surga Terumbu Karang Dunia”, pesisir Pulau Gag menampilkan wajah yang kontras. Eksploitasi nikel diduga menjadi penyebab.

Pada Juni 2025, penambangan nikel yang dikelola PT Gag Nikel di Pulau Gag ramai dibicarakan. Publik menyoroti dampaknya terhadap keberlangsungan ekosistem Raja Ampat. Plt Presdir PT Gag Nikel, Arya Arditya menyatakan akan menghentikan sementara kegiatan penambangan, sesuai perintah Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Akan dilakukan verifikasi lapangan terkait kegiatan usaha pertambangan (Kompas.id, 5/6/2025). Izin eksplorasi nikel di Pulau Gag turun pada 1998. Perusahaan baru mendapat izin produksi pada 2017 dan berproduksi setahun kemudian. Target produksinya 1,8 juta ton per tahun. Arya mengatakan, pihaknya memahami pentingnya transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi. ”Khususnya berkaitan dengan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Kami siap menyampaikan segala dokumen pendukung yang diperlukan dalam proses konfirmasi pada Kementerian ESDM,” ujar Arya, Kamis (5/6).

PT Gag Nikel telah melaksanakan rehabilitasi daerah aliran sungai, reklamasi area tambang, program konservasi terumbu karang dan pemantauan kualitas lingkungan.”Gag Nikel berkoordinasi intensif dengan KLH dan Kemenhut untuk mengawasi dan memonitor operasionalisasi tambang,” lanjutnya. Empat tahun silam, guru besar logam berat Universitas Pattimura, Ambon, Yusthinus T Male, sudah memprediksi risiko penambangan nikel di Pulau Gag yang bisa merusak ekosistem Raja Ampat. ”Akhirnya mata semua orang terbuka melihat dampak nikel,” ujar Yusthinus, Jumat (6/6). Ia mengatakan, sedimen yang mengandung logam berat, khususnya nikel (Ni), sangat berbahaya bagi terumbukarang. Nikel sangat beracun bagi anemon laut, bahkan lebih beracun dari logam tembaga (Cu) karena mematikan larva karang. Banyak lokasi tambang di daerah tropis yang berada di pulau-pulau kecil tercemar limbah tambang, seperti nikel. Padahal, penduduk setempat menjadikan laut sebagai sumber utama protein. (Yoga)

Kementerian Lingkungan Hidup telah mencabut izin lingkungan tambang seng dan timbal PT Dairi Prima Mineral (DPM) di Kabupaten Dairi, Sumut, sebagai tindak lanjut putusan MA yang memenangkan gugatan warga. Kini, warga meminta agar pertambangan ditutup permanen. ”Kami turun-temurun hidup dari pertanian. Setelah tambang beraktivitas, hutan lindung dibabat, banjir bandang melanda, dan sawah kami rusak total. Dulu kami menjual beras, sekarang harus membeli beras,” kata Darwin Situmorang (73), warga Desa Bongkaras, Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Selasa (3/6) di Medan. Penolakan warga terhadap kehadiran tambang sudah berlangsung 20 tahun, sejak PT DPM masuk ke Dairi pada 2005. Ada 11 desa di Kecamatan Silima Pungga-Pungga dan Siempat Nempu Hilir yang terdampak langsung oleh aktivitas tambang tersebut. Warga bersama sejumlah organisasi pendamping berjuang dengan berbagai cara menolak kehadiran tambang. 

Aktivitas tambang tersebut, sangat berdampak terhadap pertanian. PT DPM, sudah membangun gudang bahan peledak,mulut  terowongan, bendungan limbah dan jalan akses ke kawasan pertambangan. Alih fungsi hutan lindung dihulu permukiman, telah berdampak langsung terhadap kegiatan pertanian mereka. Banjir bandang melanda Kecamatan SilimaPungga-Pungga pada  2018.Enam warga meninggal serta puluhan hektar sawah dan ladang rusak berat. ”Saya sendiri kehilangan 3 hektar sawah karena rusak akibat banjir bandang itu, ” kata Darwin, yang sebelumnya, tiap pekan menjual beras ke kota untuk memenuhi kebutuhan lauk-pauk. Sementara hasil dari ladang, seperti durian, petai, jeruk purut dan kopi, digunakan untuk menyekolahkan anak-anaknya. ”Anak saya sembilan orang,semuanya tamat sarjana dari hasil pertanian,” kata Darwin. Kini, Darwin tak punya sawah lagi dan harus  membeli beras untuk kebutuhan keluarga. Hasil ladang juga menurun drastis.

Dampak buruk dari tambang membuat warga menolak keberadaan PT DPM. Pertambangan seng dan timbal itu digagas sejak 2005 dan langsung ditolak keras masyarakat. Pembangunannya berhenti total pada 2012 hingga 2017 karena penolakan warga. Namun, pembangunan tambang dilanjutkan pada 2017. Warga juga menolak pembangunan gudang bahan peledak yang sangat dekat dengan permukiman, yakni hanya berjarak 50 meter dari permukiman dan ladang warga terdekat. Warga pun menolak pembangunan bendungan limbah di hulu permukiman yang dikhawatirkan rawan jebol karena gempa. ”Kami berharap pencabutan izin lingkungan oleh pemerintah ditindaklanjuti dengan penghentian pertambangan secara permanen,” kata Rainim. Sekretaris Eksekutif LBH Rakyat Sumut, Juniaty Aritonang mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah KLH yang mencabutizin lingkungan PT DPM. ”Ini preseden baik. Negara berani mencabut surat keputusan izin lingkungan perusahaan yang mengancam ruang hidup masyarakat,” kata Juniaty. (Yoga)

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor  pertambangan mineral dan batu bara  mencapai Rp53,39 triliun hingga akhir Mei 2025. Merujuk pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), capaian tersebut sekitar 43,82% dari target yang ditetapkan tahun ini sebesar Rp124,71 trliun. Adapun penerimaan negara ini mengacu pada pergerakan harga batu bara acuan (HBS) dan tingkat produksi batu bara nasional. Pasalnya, batu bara merupakan kontributor terbesar dalam pundi-pundi pemasukan negara Dalam lima tahun terakhir, PNBP pertambangan melampaui target lantaran harga emas hitam dan produksi batu bara melonjak. Penetapan HBA diumumkan Kementerian ESDM sebanyak dua kali dalam setahun. Formula teranyar ini berlaku  sejak 1 Maret 2025. Berdasarkan catatan Investor Daily, sejak Maret tersebut, fluktuasi terjadi sejak kalori tinggi. Sedangkan kalori sedang hingga rendah relatif stabil. Sebagai gambaran, pada awal Maret HBA kalori tinggi di  posisi US$ 128,24 per per ton. Namun, pada 15 Maret 2025, HBA melemah ke level US$ 117,76 per ton. Pada 1 April 2025, HBA menguat dibandingkan periode kedua Maret 2025 di level US$ 123,32 per ton. Hanya saja lonjakan ini belum melampaui level HBA kedua April di posisi US$ 121,15 per ton. Kondisi ini tidak bertahan lantaran dua pekan kemudian anjlok ke level US$ 110.38 terus melemah ke posisi US$100,97 per ton. (Yetede)

Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara meneken dua nota kesepahaman strategis dengan perusahaan pertambangan Eramet, serta grup perbankan Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CIB) asal Perancis untuk memperkuat ekosistem hilirisasi mineral dan memperluas akses pembiayaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, yang diteken di Jakarta pada Rabu (28/5) bertepatan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Perancis Emmanuel Macron dan disaksikan Presiden RI Pra-bowo Subianto. Kerja sama pertama antara BPI Danantara dan Eramet melibatkan Indonesia Investment Authority (INA). Ketiganya berkomitmen membentuk platform investasi strategis sektor nikel dari hulu ke hilir. Kemitraan ini difokuskan pada pengembangan ekosistem bahan baku baterai kendaraan listrik (EV) yang berkelanjutan dan terintegrasi di Indonesia. Chief Investment Officer BPI Danantara, Pandu Sjahrir mengatakan, pihaknya bersama INA akan mengelola pendanaan jangka panjang.

Sementara Eramet menyumbangkan keahlian teknis dan pengalaman global dalam proyek pertambangan berkelanjutan. ”Kemitraan ini mencerminkan komitmen mendorong investasi hilirisasi nikel kelas dunia, serta mendukung pembangunan industri nasional yang berkelanjutan,” ujarnya, dikutip Kompas dari pernyataan resmi,Kamis (29/5). Eramet yang telah beroperasi di Weda Bay, Maluku Utara, sejak 2006, juga tengah mengeksplorasi mineral kritis, seperti litium bersama Badan Geologi. CEO Eramet Group Paulo Castellari mengatakan, kerjasama ini sejalan dengan strategi jangka panjang perusahaan untuk mendukung transisi energi dan penguatan rantai nilai baterai EV di Indonesia. ”Kami siap memberi kontribusi melalui keahlian kami dibidang pertambangan berkelanjutan serta komitmen jangka panjang dalam mengembangkan industri strategis di Indonesia,” ujar Paulo. (Yoga)

Indonesia saat ini menghadapi dua pilihan kritis, antara mengejar ambisi industrialisasi-khususnya sebagai produsen dan pusat manufaktur baterai kendaraan listrik (lectric vehicle atau EV) di pasar dunia. Sebagai produsen nikel terbesar dengan cadangan mencapai 55 juta metrik ton, posisi Indonesia memang sangat strategis dalam rantai pasok baterai EV global. Pemerintah menargetkan untuk menjadi salah satu dari tiga produsen baterai EV terbesar di dunia pada tahun 2027, dengan kapasitas produksi mencapai 2030 guna memenuhi hingga 9% dari permintaan global. Langkah strategis seperti larangan ekspor bijih nikel sejak 2020 bertujuan untuk mendorong hilirisasi dan menarik investasi asing guna mewujudkan ambisi ini. Oleh karena itu, pemerintah aktif mengundang masuknya perusahaan-perusahaan besar seperti Hyundai-LG, CATL, Faxconn, Ford, BASF, dan LG Solution. Kawasan industri seperti Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tenggara juga berkembang pesat sebagai pusat pengolahan nikel. (Yetede)