Keputusan LG Energy Solution (LGES) untuk mundur dari proyek hilirisasi nikel terintegrasi Titan menjadi sinyal peringatan serius bagi Indonesia, yang tengah berupaya memperkuat perannya dalam rantai pasok kendaraan listrik global. Ketua Badan Kejuruan Teknik Pertambangan Rizal Kasli menyebut keputusan ini akan mempersulit pencarian investor pengganti dan menambah persaingan antarnegara. Senada, Direktur Eksekutif IMA Hendra Sinadia menilai ketidakpastian regulasi menjadi penyebab utama hengkangnya LGES, sehingga Indonesia kehilangan momentum investasi penting.

Kinerja PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) mengalami tekanan pada tahun 2024, dengan mencatatkan rugi bersih sebesar US$ 56 juta, meningkat dari kerugian tahun sebelumnya. Meskipun demikian, prospek jangka panjang MDKA dinilai masih positif oleh para analis, berkat fundamental operasional yang tetap solid, terutama dari pertumbuhan pendapatan sebesar 31,2% yoy menjadi US$ 2,23 miliar, yang didorong oleh peningkatan penjualan nikel dan bijih limonit.

Pemerintah resmi menerbitkan dua regulasi baru, yaitu PP No. 18/2025 dan PP No. 19/2025, yang mengatur tarif terbaru royalti untuk komoditas mineral dan batubara (minerba). Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) demi memperkuat ketahanan fiskal dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menegaskan bahwa kebijakan ini juga bertujuan menciptakan perlakuan setara antar komoditas serta meningkatkan transparansi dan tata kelola pertambangan.

Namun, kebijakan ini mendapat sorotan dari berbagai pelaku industri. Djoko Widajatno, Dewan Penasihat APNI, mengkritik bahwa kenaikan tarif royalti bisa menggerus keuntungan dan memicu mundurnya investor asing karena dianggap inkonsisten dan merugikan iklim investasi. Ia menyerukan dialog ulang dengan pemerintah untuk menyeimbangkan kepentingan fiskal dan investasi.

Senada, Hendra Sinadia dari Indonesia Mining Association (IMA) menilai regulasi ini akan memperburuk beban industri tambang, yang saat ini sudah terdampak naiknya biaya produksi dan harga komoditas yang menurun. Sementara itu, Rizal Kasli, Ketua Umum Perhapi, menganggap kebijakan ini tidak tepat di tengah kondisi pasar yang sedang lesu dan mengkhawatirkan potensi dampaknya terhadap kelangsungan produksi nasional, seperti yang dialami Glencore di New Caledonia.

Meskipun ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara, regulasi baru ini masih menimbulkan pro-kontra dan kekhawatiran di kalangan pelaku industri, terutama terkait daya saing, keberlangsungan investasi, dan kelangsungan usaha pertambangan nasional

Harga emas kembali mencatatkan rekor baru di US$ 3.315 per ons pada Rabu (16/4/2025), melampaui puncak tertinggi sepanjang masa di Senin (14/4/2025). Harga emas yang diyakini bakal terus menanjak dan menembus US$ 4.00 per ons, membuat saham emitem logam mulia tersebut kian diburu di pasar, dengan potensi gain hingga 32,5%. Berdasarkan data Trading Economics, harga emas kembali menyentuh level tertinggi baru US$ 33,315 pada perdagangan rabu (16/4/2025), di tengah ketidakpastian perekonomian dunia akhirat kebijakan perdagangan AS. Goldman Sachs bahkan memperkirakan, harga emas naik ke US$ 4.000 per ons pada pertengahan 2026. Meroketnya harga emas, membuat saham-saham emiten logam mulia di lantai bursa terus diakumulasi oleh investor. Tercatat, saham PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) memuat 3,49% pada perdagangan Rabu (16/4/2025) ke level Rp 1.925. Saham anggota BUMN Holding pertambangan MIND ID ini bahkan mencatatkan  net buy asing hingga Rp 109 miliar, dan masuk menjadi salah satu top gainer dari sisi nilai, pada perdagangan kemarin. Di hari yang sama, saham emiten emas lainnya, yakni PT J Resources Asia pasifik Tbk (PSAB) juga melesat 10,34% ke posisi Rp320, disusul PT Hardinata Abadi Tk (HRTA) menanjak 7,14% ke Rp600, PT Archi Indonesia Tbk (ARCI) bertambah 4,73% ke Rp310, PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) meningkat 2,78% ke Rp 730, dan PT Amman Minerals Internasional Tbk (AMMN) naik 0,41% ke Rp 6.075. (Yetede)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kini memiliki amunisi baru untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui implementasi tarif royalti baru di sektor mineral dan batu bara (minerba), menyusul diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto. Regulasi ini menggantikan PP No. 26 Tahun 2022, dan mulai berlaku efektif pada 26 April 2025. Tarif royalti kini ditetapkan berdasarkan jenis, kadar, serta lokasi penambangan, dengan besaran bervariasi antara 1,5% hingga 19%, lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Kebijakan ini diharapkan bisa meningkatkan penerimaan negara serta mendorong pengusaha untuk lebih fokus pada hilirisasi dan pasar domestik. Namun, kalangan industri minerba menilai tarif ini berpotensi menekan ekspor di tengah tren penurunan harga komoditas global. Pemerintah, melalui Kementerian ESDM, dituntut untuk mensosialisasikan kebijakan ini secara terukur, mengingat target PNBP sektor minerba 2025 dipatok sebesar Rp87,48 triliun—lebih rendah dari capaian dua tahun sebelumnya.

Peran komoditas mineral yang dinilai krusial memberikan nafas panjang bagi prospek emiten-emiten Holding BUMN Industri Pertambangan alis MIND ID. Ditambah lagi, keputusan AS menunda kebijakan tarif resiprokal bakal semakin mendorongg kinerja emiten MIDN ID bergerak ke atas. Rapor emiten MIND ID sepanjang tahun buku 2024  memang tidak secerah seperti tahun sebelumnya. Sebagian kalangan berpendapat, sejumlah faktor seperti penurunan harga jual rata-rata (average selling price/ASP) dan kenaikan cost terlah terdampak pada laba bersih empat emiten MIND ID yaitu T Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Timah Tbk (TINS), dan PT Vale Indonesia Tbk (INCO). Tercatat, laba bersih  empat MIND ID secara keseluruhan terkoreksi 18,41% menjadi Rp10,92 triliun pada 2024, yang terdiri dari Antam Rp 3,65 triliun, Bukit Asam Rp 5,1 triliun, Timah Rp 1,19 triliun, dan vale Indonesia US$ 57,8 juta atau setara Rp979 miliar. Direktur Eksekutif Reformider Institute Komaida Notonegoro mengamati, emiten-emiten MIDN ID secara prospek masih cukup bagus kendati mengalami koreksi dari sisi kaba bersih. Ini karena, sebagian besar dari emiten-emiten MIND ID bergerak di bisnis komoditas mineral yang notabene akan banyak dibutuhkan dalam konteks energi, perkembangan kendaraan listrik (electric vehicle/EV), manufaktur, dan industri lainnya. "Jadi, artinya prospek (emiten-emiten MIND ID) masih cukup baik," Ujar Komaidi kepada Investor Daily. (Yetede)

Kinerja emiten sektor tambang mineral dan batubara (minerba) Indonesia diprediksi akan tertekan sepanjang 2025 akibat kombinasi kebijakan domestik dan tekanan eksternal. Pemerintah menetapkan kenaikan tarif royalti untuk komoditas seperti batubara, nikel, tembaga, emas, perak, dan timah, yang secara langsung akan menambah beban biaya produksi perusahaan tambang.

Indy Naila, Investment Analyst dari Edvisor Provina Visindo, menyoroti bahwa kebijakan ini akan menekan margin emiten, terutama yang tengah melakukan ekspansi lewat belanja modal (capex). Timothy Wijaya dari BRI Danareksa Sekuritas menambahkan bahwa PT Vale Indonesia Tbk (INCO) dan PT Timah Tbk (TINS) akan terdampak paling besar, terutama karena kenaikan royalti nikel matte dan lemahnya harga nikel global.

Namun, PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) dinilai relatif aman karena sebagian besar produknya tidak terkena royalti akibat status izinnya dan kemitraan dengan pihak asing. Secara keseluruhan, margin keuntungan emiten yang tercakup dalam cakupan BRI Danareksa diperkirakan turun sekitar 10% sepanjang 2025.

Selain itu, sentimen global seperti kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump, kekhawatiran resesi, dan pelemahan harga komoditas turut memperburuk prospek sektor. Harga nikel, aluminium, dan timah masing-masing turun lebih dari 7%–11% dalam sebulan terakhir.

Ryan Winipta dan Reggie Parengkuan dari Indo Premier Sekuritas menambahkan bahwa ketidakpastian permintaan global dan inflasi berisiko memicu stagflasi atau deflasi. Indo Premier tetap bersikap hati-hati terhadap sektor ini, namun merekomendasikan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) karena kekuatan arus kas, dividen tinggi, dan keuangan solid. Sedangkan Edvisor juga menjagokan ANTM dan PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) karena masih mendapat dorongan dari harga emas yang menguat.

Fasilitas pemurnian logam mulia (Precious Metal Refinery/PMR) PT Freeport Indonesia (PTFI) mampu menghasilkan 32 ton emas pada tahun ini. Produksi logam mulia itu akan  mencapai kapasitas penuh sebesar 50 ton pada 2026 seiring dengan beroperasinya smelter Manyar, fasilitas pemurnian konsentrat tembaga kedua milik PTFI. Adapun total investasi membangun PMR dengan kapasitas 6 ribu lumpur anoda per tahun ini mencapai US$ 630 juta. Lumpur anoda merupakan produk samping dari smelter tembaga. Pada tahun ini pasokan lumpur anoda berasal dari PT Smelting, smelter tembaga pertama PTFI. Pasalnya, smelter Manyar masih dalam proses reparasi akibat insiden kebakaran pada fasilitas asam sulfat pada Oktober 2024 lalu.

Smelter manyar ditargetkan beroperasi maksimum pada akhir tahun ini. PMR PTFI yang berada dalam satu kawasan dengan smelter Manyar itu diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Maret 2025. fasilitas yang berada di Gresik, Jawa Timur ini merupakan pemurnian emas modern terbesar di dunia yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Emas yang dihasilkan PMR diserap oleh PT Antam Tbk. Kerja sama ini diikat dalam perjanjian jual beli emas yang menyatakan bahwa Antam akan menyerap produk PMR selama lima tahun dengan target 30 ton per tahun. Durasi dan volume penyerapan itu pun bersifat fleksibel. Kontrak keduanya bisa diperpanjang dan ditingkatkan sesuai kebutuhan dalam negeri. PTFI menegaskan komitmennya untuk selalu memprioritaskan Antam dalam penyaluran produk emasnya. (Yetede)

Pergerakan harga komoditas yang berfluktuasi sepanjang tahun 2024, berimbas pada kinerja keuangan emiten anggota BUMN holding pertambangan MIND ID, yakni PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk (TINS), dan PT Vale Indonesia Tbk (INCO). Meski mencatatkan penurunan laba bersih 18,41% ke level Rp10,92 triliun pada 2024, emiten-emiten MIND ID diyakini akan tetap membagikan dividen dalam jumlah besar. Tahun lalu, jumlah dividen yang dibagikan  emiten MIND ID mencapai Rp 7,65 trliun, yang dikontribusi dari dividen Antam sebesar Rp 3,07 triliun dan Bukit Asam Rp4,58 triliun, sementara vale Indonesia dan Timah tidak membagikan dividen. Dividen yang dibagikan Antam mencapai 100% laba bersih 2023, dan Bukit Asam sebesar 75% dari total laba bersih perseroan. "Untuk dividen yield tahun buku 2024 yang akan dibagikan, kemungkinan tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Karena emiten-emiten MIND ID ini masih memiliki komitmen kuat dalam membagikan dividen," kata senior Market Chartist Mirea Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta kepada Investor Daily. Nafan meyakini. Walaupun kinerja laba secara keseluruhan mengalami penurunan, emiten-emiten anggota MIND ID tersebut cukup loyal dalam membagikan dividen kepada negara dan pemegang saham ritel. (Yetede)