Labirin | News & Update

;

Perpajakan

( 501 )

Insentif Tax Holiday akan Diperluas Hingga Sektor Jasa

Admin 21 Sep 2018 Kontan

aturan tax holiday perlu ditinjau ulang karena ada beberapa sektor potensial yang belum masuk. Rencananya akan diperluas kesemua sektor termasuk jasa yang minimal investasi modal tetapnya Rp 500 miliar

Politik dan Birokrasi

Darmin: industri Penerima Tax Holiday Diperluas

Admin 20 Sep 2018 Investor Daily

menteri koordinator bidang perekonomian menyatakan bahwa ada beberapa sektor industri potensial untuk diberikan fasilitas tax holiday

Politik dan Birokrasi

Lagi, Aparat Pajak Tersangkut Suap

Admin 19 Sep 2018 Kontan

Gratifikasi berkaitan dengan penjualan faktur pajak sejak tahun 2007-2013 dengan nilai suap Rp 14,16 miliar

Politik dan Birokrasi

Impor Barang Diperketat, Lindungi Produk dalam Negeri

Admin 18 Sep 2018 Sindo

penyesuaian nilai pembebasan (de minimis value) mulai berlaku 10 Oktober 2018, transanksi impor yang melebihi USD 75 dalam sehari dikenakan bea masuk 2,5%, PPN Impor 10% dan PPh Impor 10%.

Politik dan Birokrasi

RI-Ceko Jajaki Kerjasama Bidang Industri

Admin 18 Sep 2018 Media Indonesia

Pemerintah juga berupaya menarik investor Ceko untuk menanam modal di Indonesia pada industri pengolahan karet, industri farmasi dan teknologi minihidro sebagai bagian dari energi terbarukan di remote area. Guna meyakinkan hal tersebut nantinya ada insentif hingga 20 tahun dan skema tax allowance untuk inovasi hingga 200 %.

Politik dan Birokrasi

Wajib Pajak Tak Patuh Bakal Diperiksa

Admin 17 Sep 2018 Jawa Pos

Aturan Baru DJP untuk Wajib Pajak Badan dan pribadi dalam SE-15/PJ/2018 tentang kebijakan pemeriksaan, membuat wajib pajak tidak akan menerima pemeriksaan ganda. Sebab daftar sasaran prioritas penggalian potensi (DSP3) akan menjadi standar siapa saja yang akan masuk prioritas pemeriksaan berdasarkan indikator ketidakpatuhan wajib pajak, baik wajib pajak badan maupun orang pribadi

Politik dan Birokrasi

Pengemplang Pajak Makin Sulit Berkelit

Admin 17 Sep 2018 Media Indonesia

kebijakan pertukaran data pajak otomatis (Aeol) akhir bulan ini mulai diterapkan berupa data : identitas pemilik rekening, nomor rekening, identitas lembaga keuangan, saldo rekening (31 agustus 2018) dan penghasilan dari rekening (bunga) selama setahun. kebijakan ini diharapkan meningkatkan penerimaan PPh pasal 25 dan pasal 29 OP. Disisi lain momentum pemilu dapat menjadi ajang dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, baiknya tax clearance menjadi syarat formal ketika mendaftarkan diri sebagai caleg.

Politik dan Birokrasi

Tinjau Ulang jenis Barang terkena Penaikan PPh

Admin 17 Sep 2018 Media Indonesia

Kalangan pengusaha meminta agar pemerintah mengkaji sekitar 200 barang yang terkena kenaikan tarif PPh Pasal 22 sekitar 7,5% hingga 10 % serta mereview kembali 200 komoditas yang dikenai tarif.

Politik dan Birokrasi

Pengusaha Minta Tambahan Insentif Fiskal

Admin 17 Sep 2018 Kontan

Pengusaha minta tambahan insentif fiskal berupa insentif PPh bagi pengusaha yang melakukan kegiatan ekspor, selain itu juga peningkatan layanan perizinan dan kepabeanan. Ketua Apindo menyatakan bahwa tarif PPh Badan sebesar 30% masih cukup besar.

Politik dan Birokrasi

Pembahasan Regulasi - RUU Konsultan Pajak Tuai Polemik

Admin 12 Sep 2018 Bisnis Indonesia

RUU Konsultan Pajak dianggap bukan bagian dari reformasi perpajakan, selain itu RUU tersebut dianggap terlalu monopolistik karena istilah konsultan pajak hanya akan merujuk pada satu asosiasi. Managing Director DDTC, Darusalam menyebutkan bahwa pasal 5 RUU tsb dianggap mempersempit definisi konsultan pajak dan hanya memberikan ruang bagi konsultan pajak yang masuk dalam satu asosiasi tertentu. Menurut Guru Besar Ilmu Kebijakan Pajak UI, Haula Rosdiana, menyatakan bahwa terdapat dua masalah di RUU tersebut yakni pertama penyebutan nama organisasi tertentu dalam RUU akan menimbulkan efek distrust, policy cost dan compliance cost. Kedua override RUU Konsultan Pajak atas UU KUP