Labirin | News & Update

;

Perpajakan

( 501 )

Ekspansi Usaha, Modal Ventura Tunggu Kelonggaran Pajak

tuankacan 10 Jan 2019 Bisnis Indonesia

Penambahan instrumen dana ventura baru di industri modal ventura pada 2018 tidak terealisasi. Tidak adanya insentif fiskal menjadi kendala utama untuk membentuk instrumen berbentuk kontrak investasi bersama tersebut. Pelaku industri modal ventura mengharapkan adanya insentif dari pemerintah terkait dengan pajak bagi capital gain. Pasalnya, hal itu dinilai sangat berpengaruh bagi pengembangan lini bisnis penyertaan saham. Karena yang menjadi concern paling besar di equity participation adalah saat PMV exit ada capital gain dan ini masih kena tax.

Ekonomi

Data Ekspor Diintegrasikan

tuankacan 08 Jan 2019 Kompas Ekonomi

Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia mengintegrasikan data dan informasi devisa terkait ekspor dan impor. Integrasi ditempuh untuk mengoptimalkan pemberian insentif pajak sehingga devisa hasil ekspor bisa bertahan lama di dalam negeri. Alur dokumen, barang, dan uang pun termonitor. PPATK juga menambahkan, bahwa integrasi ini bisa dimanfaatkan untuk melacak kejahatan perpajakan yang belakangan marak terkait pencucian uang.

Ekonomi

Tarik Investasi, Aturan Perluasan Tax Holiday Diterbitkan

Admin 30 Nov 2018 Investor Daily

Dalam jangka pendek, insentif itu diharapkan bisa mendorong masuknya investasi langsung. Hal ini diharapkan bisa membangun confidence investor, sehingga investasi portofolio juga ikutan tertarik masuk dan bergairah lagi.

Politik dan Birokrasi

Cukai Plastik Diyakini Efektif

Admin 29 Nov 2018 Republika

Cukai plastik akan mampu mengontrol produksi plastik menurut Deputi Bidang Koordinasi SDM Kemenko Bidang Kemaritiman, Safri Burhanuddin. Tetapi Unilever Indonesia telah mengkaji soal pajak plastik, bagaimana dampaknya terhadap penerimaan pajak dan juga total pertumbuhan industri yang seperti apa, hasilnya malah menunjukkan hasil yang negatif. Oleh karena itu, Industri mencoba memberikan perspektif yang lebih luas, dan menyarankan pemerintah menggandeng pihak industri untuk mencari solusi yang inovatif.

Politik dan Birokrasi

Presidential Race, Prabowo promises higher tax revenues

Admin 22 Nov 2018 The Jakarta Post

Prabowo mempunyai visi untuk meningkatkan tax ratio menjadi 16% jika terpilih jadi presiden. Prabowo juga berjanji akan menurunkan tarif PPh OP dari 30% menjadi 17% dan PPh Badan dari 25% menjadi 22%. Di dalam Comprehensive paper tahun 2012 OECD menyebutkan bahwa tidak hanya memperluas basis data dan penggunaan IT tetapi juga reformasi struktural secara menyuluruh untuk dapat meningkatkan sistem penerimaan pajak Indonesia.

Politik dan Birokrasi

Sustainable Development Goals, Wanted: Higher Tax for Super Rich, Better Tax Policies

Admin 15 Oct 2018 The Jakarta Post

SDG akan dicapai pada tahun 2030 jika negara-negara mampu untuk meningkatkan pendapatannya, improve kebijakan perpajakannya dan menekan para milyarder untuk membayar pajaknya secara fair.

Politik dan Birokrasi

VAT on Service Export Ineffective

Admin 15 Oct 2018 The Jakarta Post

Kebijakan penurunan tarif pajak terlihat sedikit populer pada saat ini. Setelah menurunkan pajak untuk UMKM dan PPh atas DHE, pemerintah sedang memformulasikan kebijakan yang akan mengurangi tarif PPN menjadi 0% untuk ekspor jasa. Tarif PPN bukan determinan utama dalam pengambilan keputusan dalam investasi di sektor jasa. Memanipulasi tarif PPN bukan sebuah solusi yang benar ketika sejumlah faktor lain tidak mendukung. Pemerintah harus mendedikasikan kebijakan perpajakannya untuk meningkatkan ikilim bisnis.

Politik dan Birokrasi

Sustainable Development Goals, Wanted: Higher Tax for Super Rich, Better Tax Policies

Admin 15 Oct 2018 The Jakarta Post

SDG akan dicapai pada tahun 2030 jika negara-negara mampu untuk meningkatkan pendapatannya, improve kebijakan perpajakannya dan menekan para milyarder untuk membayar pajaknya secara fair.

Ekonomi

Stabilisasi Rupiah, Konversi DHE Harus Diwajibkan

Admin 12 Oct 2018 Bisnis Indonesia

Pemerintah seharusnya mewajibkan eksportir untuk mengonversi Devisa Hasil ekspor (DHE) ke rupiah agar kebijakan tersebut efektif mendorong penguatan rupiah. Pemberian relaksasi tarif pajak pun belum efektif mendorong eksportir mengonversi dolarnya ke rupiah.

Politik dan Birokrasi

Monitor Fiskal, IMF Soroti Masalah Rasio Pajak

Admin 11 Oct 2018 Bisnis Indonesia

IMF menilai rasio pajak terhadap PDB Indonesia pada level 10,78% masih rendah, sehingga bertolak belakang dengan upaya pembangunan infrastruktur yang tengah digenjot. IMF merekomendasikan agar pemerintah Indonesia dan negara-negara emerging lainnya melakukan perbaikan penrimaan pajakdan memanfaatkan kekayaan negara supaya menghasilkan pendapatan. Penelitian dari IMF telah menidentifikasi bahwa rasio pajak 15% dari PDB adalah rasio minimum yang diinginkan untuk rasio pajak terhadap PDB, Indonesia masih berada dibawah tingkat itu.