Konsumsi bahan bakar minyak (BBM) nasional mencapai 1,5 juta barel per hari. Sementara produksi minyak di Indonesia saat ini kurang dari 750.000 barel per hari. Kekurangan itu ditutup dari impor, baik berupa minyak mentah maupun BBM.

Pada 2008, Indonesia mulai menguji coba penggunaan minyak sawit (CPO) sebagai bahan dasar biodiesel. Biodiesel ini selanjutnya dicampurkan ke dalam minyak solar. Dalam satu liter pencampuran, komposisinya 2,5 persen biodiesel dan sisanya solar murni. Dengan kata lain, dalam seliter campuran tersebut mengandung biodiesel sebanyak 25 mililiter (B-2,5).

Pada 2010, kadar biodiesel naik menjadi 7,5 persen (B-7,5) dan 10 persen (B-10) pada 2014. Selanjutnya, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain. Pada 2015, kadar pencampuran biodiesel meningkat menjadi 15 persen (B-15).

Berdasarkan peraturan menteri tersebut, Indonesia seharusnya menerapkan B-30 per 1 Januari 2020. B-30 berarti dalam seliter BBM mengandung 30 persen biodiesel dan 70 persen solar murni. Namun, pemerintah berhasil mempercepat penggunaan B-30 pada November 2019 yang sudah mulai dipasarkan PT Pertamina (Persero) di beberapa lokasi.

Menurut catatan pemerintah, program B-30 berhasil menghemat devisa 3,35 miliar dollar AS pada 2019. Pada tahun itu, biodiesel yang dimanfaatkan 8,37 juta kiloliter. Dengan demikian, minyak sebanyak itu tak perlu lagi diimpor karena diganti CPO.

Tahun ini, pemerintah menargetkan pemanfaatan 10 juta kiloliter biodiesel. Rencana pencampuran tak berhenti di B-30. Saat ini, Balitbang Kementerian ESDM sedang menguji pemanfaatan B-40. Pengujian dilakukan dengan memakai B-40 pada mesin selama 1.000 jam. Ditargetkan, uji laboratoium B-40 selesai pada November 2020.

Program bahan bakar nabati ini menjadi salah satu faktor penyeimbang antara pasokan dan permintaan CPO di pasaran. Apalagi, pandemi Covid-19 turut memengaruhi stabilitas pasar CPO. ”Program biodiesel menjadi faktor kunci menjaga kestabilan harga CPO. Apalagi, harga CPO tahun ini berkisar 650 dollar AS per ton, masih lebih baik daripada tahun lalu yang di bawah 600 dollar AS per ton,” ujar Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Togar Sitanggang, dalam webinar, beberapa waktu lalu.

Pandemi Covid-19 tak boleh membuat semua pihak lengah terhadap kemungkinan kebakaran hutan dan lahan gambut di dua pulau besar di Tanah Air, Kalimantan dan Sumatera.

Kebakaran hutan dan lahan gambut masih terjadi secara sportadis di Kalimantan Tengah. Meski pantauan satelit tidak menunjukan adanya titik panas di Kalteng, tidak berarti di lapangan tidak terjadi kebakaran lahan. Di Kabupaten Barito Utara dan Kapuas, kemarin lahan seluas 0,49 hektar terbakar. 

Sejak 1 Juli 2020, pemerintah Provinsi Kalteng menetapkan status siaga darurat karhutla hingga 20 September 2020. Langkah antisipasi karhutla di Sumatera juga dilakukan salah satunya dengan memetakan kawasan yang langganan terbakar di Jambi. 

Peningkatan kapasitas giling pabrik gula di Jawa Timur tahun ini tidak dibarengi dengan kesiapan areal tanam lahan tebu sebagai bahan baku. Problematika komoditas tebu sebagai bahan baku utama gula seakan tiada habisnya. Dari tahun ke tahun produksi tebu menurun seiring dengan adanya alih fungsi lahan, penurunan nilai ekonomi dan kini justru muncul persoalan akibat bertambahnya pabrik gula (PG) baru. Berdasarkan Permentan No. 29/2016 disebutkan bahwa usaha industri pengolahan hasil perkebunan untuk mendapatkan IUP-P (Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan) harus memenuhi penyediaan bahan baku paling rendah 20% berasal dari kebun sendiri dan kekuranganya bisa dipenuhi dari perkebunan rakyat melalui kemitraan. 

Kepala Dinas Perkebunan Jatim Karyadi mengakui sejauh ini kehadiran PG baru belum diiringi dengan persiapan areal tanaman tebu sehingga pasokan tanaman ini menjadi terbatas di saat kapasitas produksi PG meningkat. Karyadi menambahkan pihaknya berencana melakukan sinergi on farm (kebun) dan off farm (pabrik) melalui pendampingan sejak H-32 musim giling. Berdasarkan data Dinas Perkebunan Jawa Timur, produksi gula nasional pada 2019 sebesar 2,22 juta ton, sedangkan total konsumsi gula rumah tangga mencapai 2,78 juta ton sehingga mengalami defisit 554.955 ton. Karyadi menambahkan, masalah lain yang memengaruhi minat petani untuk menanam tebu adalah harga patokan petani (HPP). Hanya saja, regulasi HPP diatur oleh pemerintah pusat sehingga pemda tidak bisa mengendalikan. 

Sekjen Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), Nur Khabsyin mengatakan kondisi harga gula petani saat ini Rp10.200/kg, padahal hasil kajian lapangan APTRI, rata-rata biaya produksi sudah mencapai Rp12.722/kg. 

Direktur PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI Dwi Satriyo Annurogo mengungkapkan dalam musim giling tahun ini industri gula mengalami kendala yakni kekurangan pasokan bahan baku tebu sehingga ada kompetisi dalam perolehan bahan baku antarindustri gula nasional. Dia menjelaskan yang terjadi sekarang tebu petani ditebang dan dikirim langsung ke pabrik gula yang berani membayar harga lebih tinggi. Penebangan pun tidak memperhitungkan tingkat kemasakan tebu, serta pengiriman tebu yang di luar area binaan PG. 

Pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara melepas ekspor perdana sabut kelapa ke China. Komoditas sisa perkebunan ini digunakan untuk pembuatan sofa hingga jok mobil mewah.  Ekspor Sultra selama ini didominasi hasil pertambangan khususnya ore nikel maupun ferronickel. Ekspor ini mendominasi 98% dari total ekspor 2019 dengan valuasi Rp 19,6 triliun. 

Ekspor sabut kelapa yang dikirim melalui pelabuhan Kendari New Port menuju Weifang, China dilakukan oleh PT Weida Indochoir Prima. Sabut kelapa dikumpulkan dari Konawe Utara dan Konawe Selatan. Satu kubik sabut kelapa dihargai Rp 5.000,-. Satu kontainer sabut kelapa memiliki berat 18 ton dengan nilai Rp 54 juta. Dengan potensi besar di Sultra, ditargetkan bisa mengirim 30 kontainer sabut kelapa setiap bulan. 

Kementerian Perdagangan (Kemdag) mencatat ekspor rempah Indonesia di periode Januari sampai April 2020 meningkat 19,28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Nilai ekspor rempah-rempah asal Indonesia sebesar US$ 218,69 juta. Dengan hasil tersebut, kemendag tengah berupaya untuk terus mengoptimalkan pasar ekspor produk rempah Indonesia. Direktur Pengembangan Produk Ekspor kementerian Perdagangan Olv Andrianita menyebut Indonesia bisa memanfaatkan perjanjian dagang untuk meningkatkan pasar ekspor rempah Indonesia. Saat ini, Indonesia sudah melakukan perjanjian kerjasama di bidang perdagangan seperti Free Trade Agreement (FTA). Comprehensive Economic Partnership Agreement hingga Preferential Trade Agreement (PTA).

Hingga 2019, ekspor rempah Indonesia memang mengarah ke pasar tradisional. Misalnya saja Amerika Serikat dengan kontribusi 22,48%, India 15,54%, Vietnam 14,03% China 7,32%, hingga Belanda 4,94%. Ada juga yang menjadi pasar-pasar non tradisional yang pada periode 20152019 memiliki kontribusi yang cukup besar seperti seperti Arab Saudi 11,49%, Uni Emirat Arab sebesar 37,06%, Pakistan sebesar 6,32%, Kanda 23,63% dan Thailand sebesar 6,69%.

Menurutnya dibutuhkan peningkatan food safety dan protokol kesehatan dalam memproduksi rempah, misalnya lada. Selanjutnya, adanya peningkatan daya saing produk lada melalui sertifikasi indikasi geografis (IG), sertifikasi halal dan sertifikasi organik. Sayang Olvy tidak merinci target ekspor rempah hingga akhir tahun ini meski adanya pandemi korona. Yang jelas, sepanjang tahun lalu ekspor rempah Indonesia mencapai US$ 64342 juta, tumbuh 2,84% dari tahun 2018. Meski begitu, tren ekspor rempah Indonesia periode 2015-2019 justru menurun sebesar 7,90%. Di tahun 2015 ekspor rempah Indonesia bisa mencapai US$ 872,24 juta. lada menjadi komoditas yang mengalami pertumbuhan negatif adapun cengkeh, pala, kayu manis dan vanila justru naik.

Ekspor pertanian Jawa Barat mengalami peningkatan di tengah pandemi Covid-19. Berdasarkan data Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung, nilai ekspor hasil pertanian yang difasilitasi mencapai Rp 3 triliun sejak awal 2020. Kepala Stasiun Karantina Pertanian (SKP) Kelas I Bandung Iyus Hidayat menyatakan, peningkatan tersebut menunjukkan sektor pertanian menunjukkan tren positif meskipun terjadi pandemi Covid-19. Nilai bahkan ini lebih besar dibanding hasil tahun sebelumnya pada periode Januari-Juni sekitar Rp 2,5 triliun.

Salah satu peningkatan yang terdata adalah teh. Sistem Karantina Otomatis Indonesia (Indonesia Quarantine Full Automation System/IQFAST) mencatat, selama Januari-Mei 2020, 1.200 ton teh Jabar diekspor dengan nilai ekonomi mencapai Rp 49,5 miliar. Pasar teh utama yang tercatat di sini adalah Uni Emirat Arab, Pakistan,China, Malaysia, dan Rusia.

Ulus Pirmawan (46), salah satu petani eksportir hasil pertanian dari Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, menuturkan, aktivitas pertanian di wilayahnya sama sekali tidak terganggu selama pandemi Covid-19. Masih ada pasar lokal dengan harga bersaing sehingga penjualan masih menunjukkan tren positif. Memang terjadi penurunan kuota pengiriman akibat pembatasan. Misalnya dalam satu bulan ke Singapura sekarang hanya bisa 12 ton dari sebelumnya 20 ton karena ada pembatasan di bandara. Bahkan, sejak awal Maret lalu, ia mulai menjajaki potensi ekspor bahan pertanian ke Jepang sebanyak 17 ton dalam satu kali pengiriman. Paket pengiriman itu terdiri atas 20 jenis sayuran, di antaranya buncis super yang jadi andalannya.

Sebelumnya, Kepala Badan Karantina Pertanian Ali Jamil meminta jajarannya tetap memberikan layanan. ”Karantina mengawal kelancaran lalu lintas, baik ekspor maupun impor antardaerah. Yang penting bagi kami adalah jaminan kesehatan dan keamanan produk.

Bencana pandemi Covid-19 yang menelan biaya pemulihan hingga ribuan triliun harus dijadikan momentum untuk menghasilkan desain baru perekonomian Indonesia yang lebih kokoh dan mampu tumbuh secara berkelanjutan. Pengalihan fokus atau refocusing pengembangan ekonomi nasional ke industri sumber daya terbarukan (renewable resources) sebagai pilar ekonomi nasional, dinilai menjadi kunci bagi masa depan Indonesia.

Chief Strategy Consultant Arrbey Handito Joewono mengatakan Hasil riset pihaknya merekomendasi kan agar perekonomian nasional ke depan menjadikan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan sebagai sektor prioritas dengan penekanan pada industrialisasi produk pertanian dan perkebunan. Menurut Handito, perubahan drastis perekonomian dunia sedang terjadi dan Indonesia pun perlu menyesuaikan diri bila ingin tetap bertahan. Temuan penting lainnya dari riset Arrbey adalah dampak pandemi virus corona baru yang ditandai oleh anjloknya omzet penjualan dalam rentang waktu yang lama.

Diakui Handito bahwa temuan dari hasil riset ini agak bertentangan dengan harapan banyak pihak terutama penganut aliran revolusi modernisasi yang menginginkan Indonesia segera melompat menjadi negara maju dengan mengoptimalkan teknologi digital dan service-based economy. Pandangan yang senada dengan hasil riset ini sempat disampaikan oleh pengamat ekonomi kebijakan publik Benny Pasaribu. Menurutnya, transformasi ekonomi itu harus diarahkan untuk memberikan perhatian pada sektor-sektor industri dimana rakyat banyak bergelut mencari penghidupan. Beberapa sektor itu paling tidak meliputi agroindustri, maritim, pariwisata, dan ekonomi kreatif. “Sektor-sektor ini yang di harapkan nantinya bisa mengembang produk unggulan daerah seperti sagu di Papua, Pala di Maluku, cokelat di Sulawesi, singkong di Lampung, serta CPO dan karet di Sumatera,” papar dia

Pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) pada musim kemarau tahun 2020 mendapat tantangan berat karena bersamaan dengan pandemi Covid-19. Banyak tenaga dan dana difokuskan untuk menangani penyakit itu, pandemi Covid-19 menyebabkan pergeseran anggaran dan menambah kesulitan penanganan kebakaran di lapangan hal ini sebagaimana disampaikan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong.

Upaya pencegahan kebakaran perlu terus dilakukan. Salah satu caranya, dengan menggelar teknologi modifikasi cuaca hujan buatan yang memanfaatkan bibit awan tersisa menginjak musim kemarau. Setelah upaya tersebut digelar selama dua pekan kemarin di Riau, selama dua pekan mendatang ini upaya serupa juga dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di wilayah Sumatera Selatan dan sekitarnya serta disusul wilayah Kalimantan.

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Ruandha Agung Sugardiman menyebutkan, demi menangani Covid-19, KLHK menghemat anggaran 39 persen. Sebagaimana diberitakan, Global Forest Watch pada 2 Juni 2020 menyebutkan kehilangan tutupan hutan primer Indonesia tahun 2019 terus menurun selama tiga tahun terakhir. Data ini ”mengejutkan” banyak pihak karena tahun 2019 Karhutla meningkat tajam. World Resources Institute Indonesia menduga, area terbakar pada hutan primer tersebut belum terbaca satelit karena terhalang kabut asap seperti pengalaman karhutla 2015. 

Menanggapi hal tersebut, Alue Dohong mengatakan, data Global Forest Watch merupakan fakta ilmiah. Namun Pemerintah tetap berkomitmen melindungi tutupan hutan di Indonesia. Presiden Joko Widodo menghentikan izin baru kehutanan di hutan alam primer dan gambut serta moratorium kelapa sawit di kawasan hutan. Upaya pemulihan hutan dan restorasi gambut terus dilakukan. Untuk mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan, Alue Dohong menyebut langkah restorative justice. Caranya, para pelaku yang tertangkap membakar hutan dan lahan ”digandeng” dan dilibatkan langsung dalam pemadaman kebakaran. Kebijakan ini diharapkan dapat mengubah pola pikir pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya.

Profesor Riset Emeritus Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, yang juga Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia, Indroyono Soesilo, mengatakan, tidak heran Indonesia menduduki ranking tiga besar sebagai negara yang kehilangan tutupan hutan global. Indroyono mengatakan, pada kebakaran sangat besar pada tahun 1997, hanya pemerintah yang berupaya menanggulangi. Akibatnya, 5 juta sampai 8 juta hektar hutan dan lahan hangus terbakar. Saat ini, berkat kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, angka kebakaran hutan dan lahan dapat ditekan. Contohnya, perusahaan swasta bersedia menyediakan helikopter operasional untuk digunakan pemerintah dalam memadamkan kebakaran.

Berdasarkan Presentasi dari Pandu Riono, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Risiko fatalitas penyakit Covid-19 pada daerah seperti Riau, Sumsel, Jambi, Kalteng, Kalbar, Kalsel, dan Papua kian tinggi karena gangguan pernapasan akibat langganan asap menahun.

Ketua Umum Asosiasi Agribisnis Indonesia Bayu Krisnamurthi meminta pemerintah mendorong investasi jalur baru untuk pengembangan industri tanaman hortikultura, seperti bunga, sayur, dan buah, mencapai Rp 200 triliun per tahun.

Menurut Bayu, produksi komoditas hortikultura tahun lalu sebesar Rp 153 triliun. Adapun nilai ekspor hortikultura sebesar Rp 20 triliun dan impornya Rp 60 triliun. Dia mengatakan peluang industri ini sangat besar karena konsumsi sayur dan buah masyarakat Indonesia masih rendah, hanya 45 persen dari rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Investasi jalur baru yang bisa dikembangkan, kata Bayu, adalah konsolidasi kawasan dengan pendekatan intiplasma, konsep green house, bertani dalam gedung atau urban agriculture, dan investasi untuk produk baru. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Adhi Lukman mengatakan produk hortikultura yang bisa dikembangkan adalah cabai. Menurut dia, selama ini pasokan cabai sering terganggu karena bersifat musiman. Harga cabai cenderung jatuh saat panen, tapi setelah musim panen berlalu harga bisa naik tajam. Adhi mengatakan pemerintah bisa menggerakkan badan usaha milik desa (bumdes) menjadi industri kecil untuk menghasilkan produk yang memenuhi kriteria industri pangan. Dia juga mengatakan bumdes bisa berkolaborasi dengan industri besar. Selain itu, kata Adhi, pemerintah perlu memberikan kebijakan fiskal untuk menggerakkan industri kecil.

Kontrak gas mayoritas pabrik pupuk berakhir pada tahun 2021-2022. Produksi gas cenderung turun, sementara permintaanya naik. Tanpa kepastian pasokan gas, industri pupuk terancam.