Pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) pada musim kemarau tahun 2020 mendapat tantangan berat karena bersamaan dengan pandemi Covid-19. Banyak tenaga dan dana difokuskan untuk menangani penyakit itu, pandemi Covid-19 menyebabkan pergeseran anggaran dan menambah kesulitan penanganan kebakaran di lapangan hal ini sebagaimana disampaikan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong.

Upaya pencegahan kebakaran perlu terus dilakukan. Salah satu caranya, dengan menggelar teknologi modifikasi cuaca hujan buatan yang memanfaatkan bibit awan tersisa menginjak musim kemarau. Setelah upaya tersebut digelar selama dua pekan kemarin di Riau, selama dua pekan mendatang ini upaya serupa juga dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di wilayah Sumatera Selatan dan sekitarnya serta disusul wilayah Kalimantan.

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Ruandha Agung Sugardiman menyebutkan, demi menangani Covid-19, KLHK menghemat anggaran 39 persen. Sebagaimana diberitakan, Global Forest Watch pada 2 Juni 2020 menyebutkan kehilangan tutupan hutan primer Indonesia tahun 2019 terus menurun selama tiga tahun terakhir. Data ini ”mengejutkan” banyak pihak karena tahun 2019 Karhutla meningkat tajam. World Resources Institute Indonesia menduga, area terbakar pada hutan primer tersebut belum terbaca satelit karena terhalang kabut asap seperti pengalaman karhutla 2015. 

Menanggapi hal tersebut, Alue Dohong mengatakan, data Global Forest Watch merupakan fakta ilmiah. Namun Pemerintah tetap berkomitmen melindungi tutupan hutan di Indonesia. Presiden Joko Widodo menghentikan izin baru kehutanan di hutan alam primer dan gambut serta moratorium kelapa sawit di kawasan hutan. Upaya pemulihan hutan dan restorasi gambut terus dilakukan. Untuk mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan, Alue Dohong menyebut langkah restorative justice. Caranya, para pelaku yang tertangkap membakar hutan dan lahan ”digandeng” dan dilibatkan langsung dalam pemadaman kebakaran. Kebijakan ini diharapkan dapat mengubah pola pikir pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya.

Profesor Riset Emeritus Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, yang juga Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia, Indroyono Soesilo, mengatakan, tidak heran Indonesia menduduki ranking tiga besar sebagai negara yang kehilangan tutupan hutan global. Indroyono mengatakan, pada kebakaran sangat besar pada tahun 1997, hanya pemerintah yang berupaya menanggulangi. Akibatnya, 5 juta sampai 8 juta hektar hutan dan lahan hangus terbakar. Saat ini, berkat kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, angka kebakaran hutan dan lahan dapat ditekan. Contohnya, perusahaan swasta bersedia menyediakan helikopter operasional untuk digunakan pemerintah dalam memadamkan kebakaran.

Berdasarkan Presentasi dari Pandu Riono, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Risiko fatalitas penyakit Covid-19 pada daerah seperti Riau, Sumsel, Jambi, Kalteng, Kalbar, Kalsel, dan Papua kian tinggi karena gangguan pernapasan akibat langganan asap menahun.