Gorengan dan minyak goreng di Indonesia memiliki sejarah tersendiri. Indonesia merupakan produsen CPO dan minyak goreng terbesar di dunia. Miris rasanya jika harga minyak goreng tinggi di negeri sendiri. Pada 2020, Indonesia telah memiliki 74 pabrik minyak goreng dari kelapa sawit. Dari jumlah itu, 45 pabrik berada di Jawa. Konsumsi minyak goreng sawit pada 2015-2020 juga terus tumbuh sebesar 2,32 persen. Pada 2015, konsumsi minyak goreng sawit di tingkat rumah tangga sebesar 10,33 liter per kapita per tahun. Angka ini meningkat menjadi 11,58 liter per kapita per tahun. Dalam laporannya tentang Distribusi Perdagangan Komoditas Minyak Goreng Indonesia 2021, Badan Pusat Statistik menunjukkan, pendistribusian minyak goreng dari produsen ke konsumen akhir melibatkan 3-7 pelaku usaha perdagangan, tergantung daerah-daerah yang dituju. Namun, pola utama atau pada umumnya adalah terdiri dari tiga rantai yang melibatkan distributor dan pedagang eceran.

Secara nasional, margin perdagangan dan pengangkutan total (MPPT) tahun 2020 pada pola utama pendistribusian minyak goreng sawit itu sebesar 17,41 persen, atau meningkat dari MPPT 2018 yang sebesar 17,05 persen. Angka ini mengindikasikan, kenaikan harga minyak goreng dari produsen hingga konsumen akhir sebesar 17,14 persen. Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, Selasa (16/11/2021), harga rata-rata nasional minyak goreng baik curah, kemasan sederhana, maupun kemasan premium, harganya antara Rp 17.450-Rp 18.650 per kilogram (kg) atau Rp 18.706-Rp 19.992 per liter. Harga tertinggi minyak goreng itu ada di Papua Barat dan Gorontalo, masing-masing Rp 20.450 per kg (Rp 21.992 per liter) dan Rp 22.900 per kg (Rp 24.548 per liter). Harga tersebut lebih tinggi dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp 11.000 per liter.

Pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi andalan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Neilmaldrin Noor menyampaikan sederet sektor usaha yang akan menjadi kontributor utama penerimaan pajak antara lain sektor industri, perdagangan, informasi dan komunikasi, serta jasa kesehatan. “Diproyeksikan sektor-sektor tersebut masih mempertahankan pertumbuhan positif,” kata Neilmaldrin kepada Kontan.co.id, Jumat (14/11).

Permintaan perGudangan modern di dekat pusat kota cenderung meningkat selama beberapa tahun ini, seiring dengan pertumbuhan perdagangan elektronik di Indonesia. Head of Research Jones Lang LaSalle (JLL) Indonesia Yunus Karim mengatakan pertumbuhan perdagangan elektronik (e-commerce) dan kemitraan dengan beberapa perusahaan logistik pihak ketiga menjadi sumber utama permintaan gudang jenis itu. Saat ini, menurutnya, pasokan ruang gudang modern terkonsentrasi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dengan wilayah unggulan di Cikarang (Bekasi) dan Jakarta. Dia melanjutkan penyewa seperti e-commerce mulai mencari ruang yang terletak dekat dengan pusat kota. “Selain dari ruang pergudangan, data center atau pusat data juga menjadi daya tarik dari para investor dan pelaku bisnis baik lokal maupun internasional,” katanya, Minggu (24/10).

Tren permintaan sewa gudang di area Jabodetabek menunjukkan hasil positif pada Kuartal III/2021. Namun, tidak ada pasokan baru pada kuartal ini. Walaupun di kuartal ketiga ini tidak ada gudang yang dibangun, imbuhnya, pergudangan modern tetap mendapatkan permintaan pasar dari sisa gudang yang masih kosong. Stok ruang gudang yang tersedia di Jabodetabek sekitar 2 juta meter persegi. Dia memperkirakan ada tambahan 500.000 meter persegi ruang gudang baru di wilayah itu. Pada kuartal III/2021, tingkat hunian mencapai 93% naik dari kuartal sebelumnya yang sebesar 91%.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta adanya pembahasan yang lebih detail antara pemerintah dan swasta terkait perdagangan karbon. Langkah tersebut bertujuan agar pemerintah dan pelaku usaha mampu berkolaborasi dengan baik untuk mencapai netral karbon atau net zero emission 2060. Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional Kadin Indonesia Shinta W. Kamdani mengungkapkan pelaku usaha mendorong agar perdagangan karbon atau carbon trade dapat dikedepankan dalam upaya menekan emisi karbon. Oleh karena itu, dia menilai mekanisme perdagangan karbon perlu dibahas lebih detail antara pemerintah dengan pengusaha sebagai bentuk kesepahaman dalam mengetahui teknis perdagangan karbon. “Sudah ada pajak karbon sekarang, tapi apa sih carbon trading. Kita mau belajar dari best practice negara lain apa yang mau mereka lakukan. Jadi kita bersama-sama ini semua melakukan kolaborasi,” katanya akhir pekan lalu.

Berkaitan dengan perdagangan karbon, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menginisiasi sistem cap and trade carbon melalui uji coba jual beli karbon di subsektor ketenagalistrikan, khususnya di lingkungan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara yang sifatnya masih voluntary pada Maret—Agustus 2021. Dia menambahkan uji coba perdagangan karbon ini menerapkan mekanisme cap, trade, dan offset sehingga diperlukan pembatasan terhadap nilai emisi karbon yang dihasilkan dari setiap pembangkit listrik batubara.

Sektor perdagangan dan investasi diupayakan memetik kinerja positif melalui kemitraan ekonomi Indonesia dan Australia yang terus diperkuat di tengah tekanan pandemi saat ini. Indonesia dan Australia berkomitmen menggenjot implementasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia atau IA-CEPA di tengah pandemi Covid-19 dan isu politis yang menerpa Australia. Dua komitmen dari sejumlah kesepakatan dalam IA-CEPA yang akan didorong terkait sektor perdagangan dan investasi. Hal itu mengemuka dalam pertemuan bilateral antara Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi dan Menteri Perdagangan, Pariwisata, dan Investasi Australia Dan Tehandi Jakarta, Rabu (29/9/2021). IA-CEPA mencakup poin-poin tentang perdagangan bebas, investasi, visa pelatihan kerja, arbitrasi antara investor,perdagangan elektronik, dan perlindungan hak kekayaan intelektual.Kedua negara menandatangani IA-CEPA pada Maret 2019. Kemudian Australia meratifikasi perjanjian itu pada November 2019 dan Indonesia pada Februari 2020. Kedua negara mulai mengimplementasikannya pada 5 Juli 2020

Tiga tahun termasuk waktu yang terbilang pendek untuk menyamakan kedudukan, bahkan membalikkan ”skor” defisit dagang dengan China. Jika ekonomi sudah pulih dan siklus super komoditas berakhir, defisit masih bisa melebar. Pada 2024, Indonesia diperkirakan tidak lagi mengalami defisit neraca perdagangan dengan China atau ”zero” defisit. Buah investasi dari China, khususnya di sektor industri hilir pertambangan dan manufaktur, menjadi salah satu penopangnya. Begitu ungkap Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR pada 25 Agustus 2021. 

Lutfi menyampaikan optimisme itu bukan tanpa dasar. Sepanjang periode 2015-2019, rata-rata defisit neraca perdagangan Indonesia terhadap China senilai 15 miliar dollar AS. Pada 2020, defisit tersebut telah terpangkas separuhnya menjadi 7,85 miliar dollar AS. Sementara pada Januari-Juli 2021, defisit dagang Indonesia terhadap China senilai 3,21 miliar dollar AS atau turun dari 4,27 miliar dollar AS pada periode sama 2020. Komoditas ekspor utamanya masih sama, yaitu batubara dan minyak kelapa sawit mentah (CPO), serta belakangan ini turut ditopang besi baja.

Pemerintah terus berupaya memperluas akses pasar ekspor Indonesia melalui jalur diplomasi, yakni perundingan perjanjian dagang, baik bilateral maupun multilateral dengan negara mitra. Dari lima perundingan perjanjian dagang yang bergulir saat ini, pemerintah pesimis bisa tuntas seluruhnya tahun ini. Alhasil, hanya dua perjanjian yang akan didorong selesai tahun ini dan sisanya pada tahun depan. "Pemerintah sedang mendorong agar perundingan dengan Tunisia, Bangladesh bisa segera dituntaskan segera tahun 2021," ujar Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan International Kementerian Perdagangan International Kementerian Perdagangan (Kemendag) Djatmiko Bris Witjaksono saat dihubungi. 

Kedua perjanjian tersebut dilakukan dalam bentuk Preferential Tread Agreement (PTA). Pada Indonesia-Bangladesh PTA telah dilakukan pembahasan teks perjanjian dan akan dilakukan pertukaran revisi penawaran dari produk yang akan mendapat perlakuan istimewa dalam perjanjian tersebut. Sementara itu pada Indonesia-Tunisia PTA, teks perjanjian telah disepakati. Namun, perundingan saat ini terkendala dengan situasi pergolakan politik dan memburuknya pandemi Covid-19 di Tunisia.

Adapun tiga perundingan masih berupaya dapat mencapai progres yang baik, yakni Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (IEU-CEPA), Perjanjian Perdagangan Barang Indonesia Pakistan (IP-TIGA), dan Indonesia-Maroko PTA.

Persetujuan Asean tentang Perdagangan dalam Sistem Elektronik atau Asean Agreement on E-Commerce diharapkan dapat segera disahkan sebagai undang-undang nasional seiring dengan target pertumbuhan ekonomi digital yang dibidik pemerintah. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan bahwa Indonesia menargetkan dapat menguasai 40% dari total potensi ekonomi digital pada 2025. Perdagangan internasional, terutama yang terkait dengan e-commerce (dagang-el), diyakini bisa menjadi motor untuk realisasi target tersebut.“Pemerintah berupaya untuk memanfaatkan perdagangan internasional khususnya terkait e-commerce melalui kerja sama dengan negara-negara Asean dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat,” kata Lutfi dalam rapat pembahasan tingkat I Asean Agreement on E-Commerce bersama Komisi VI DPR RI, Senin (23/8).

Transaksi dagang-el pada 2021 diperkirakan menembus Rp354,3 triliun, naik 33,11% dibandingkan dengan nilai transaksi pada 2020 senilai Rp266,2 triliun. Volume transaksi juga diramalkan naik 38,17% dari 925 juta transaksi sepanjang 2020 menjadi 1,3 miliar transaksi pada 2021. “Peran e-commerce dalam perekonomian Asean makin meningkat. Tercatat kontribusi PMSE (perdagangan melalui sistem elektronik) mencapai 7% dari total PDB Asean. Pertumbuhan e-commerce tumbuh menjadi US$200 miliar pada 2020 dan selama 2015 sampai 2019 telah tumbuh tujuh kali lipat dari US$5,5 miliar menjadi US$38 miliar,” tambah Lutfi.

Perdagangan barang-barang global akan mendekati stabil. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menyebutkan, pandangan itu di tengah prospek ekonomi yang diselimuti wabah virus korona yang memperlambat aktivitas ekonomi. Mengutip Bloomberg, Kamis (19/8), barometer perdagangan barang WTO naik menjadi 110,4 pada Maret 2021 yang merupakan rekor tertinggi sejak tahun 2016. Sementara itu, indeks masih di atas rata-rata jangka panjang dengan kenaikan melambat. Ini bisa menandakan momentum kenaikan perdagangan sudah mencapai puncaknya. Masing-masing komponen pengukur seperti angkutan udara, pengiriman peti kemas, bahan baku dan produk otomotif masih menunjukkan pertumbuhan di atas tren.

WTO masih konsisten dengan perkiraan volume perdagangan barang dunia meningkat sekitar 8% sepanjang tahun 2021 setelah penurunan 5,3% pada tahun 2020. "Prospek perdagangan dunia terus dibayangi oleh risiko penurunan, termasuk disparitas regional, berlanjutnya pelemahan perdagangan jasa, dan jadwal vaksinasi yang tertinggal, terutama di negara-negara miskin," kata WTO dalam laporannya

Jakarta, CNN Indonesia - Kepala Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengaku khawatir banyak pengusaha yang mengajukan penundaan pembayaran hingga pailit karena omzet merosot selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Relaksasi kredit yang diberikan pemerintah kepada pengusaha tidak selamanya diberikan. Sehingga, diminta kepada pemerintah untuk memperhatikan faktor ekonomi dan sosial saat membuat keputusan PPKM. 

Sektor usaha yang sudah mulai dibuka dan beroperasi pekan lalu bisa terus diperluas. Pasalnya, berbagai langkah dilakukan pengusaha untuk dapat menjalankan bisnis di tengah PPKM seperti vaksinasi karyawan hingga cek sertifikat vaksin bagi pengunjung. Sebagai informasi, sejak perpanjangan PPKM pemerintah mengizinkan sektor usaha tertentu untuk membuka usahanya di wilayah PPKM Level 4 dengan memperhatikan implementasi protokol kesehatan. Selain itu, sektor industri esensial berbasis ekspor boleh menerapkan work from office (WFO) sepenuhnya, dengan syarat dibagi minimal menjadi dua shift.  Di sisi lain, Kadin Indonesia sendiri tengah berupaya agar percepatan vaksin di masyarakat dapat digenjot dengan mengirimkan tim untuk memperluas akses vaksin. Diharapkan agar upaya penanganan Covid-19 terus dilakukan untuk dapat memutus mata rantai penyebaran pandemi Covid-19.