Labirin | News & Update

;

Perbankan

( 2293 )

Konsumen China Kesulitan Membeli Emas

HR1 11 Feb 2025 Kontan

Permintaan emas di China melemah akibat kenaikan harga emas global yang mendekati US$ 3.000 per ons troi, serta kondisi ekonomi China yang terjebak dalam deflasi dan pelemahan yuan. Akibatnya, emas menjadi semakin sulit dijangkau oleh investor dan masyarakat China. Direktur Precious Metals Insights Ltd. menyoroti bahwa masyarakat tidak lagi membuka dompet seperti dulu karena keterbatasan daya beli.

Lesunya permintaan emas juga terlihat dari penurunan pembelian emas menjelang Tahun Baru Imlek serta berkurangnya penarikan emas oleh pedagang grosir. Fenny Zeng, pendiri Royer Jewelry, menyatakan bahwa masyarakat kini lebih berhati-hati dalam pengeluaran.

Bahkan, bank sentral China (PBoC) sempat menahan pembelian emas selama enam bulan hingga November 2024. Namun, PBoC kini kembali meningkatkan cadangan emas sebagai bagian dari strategi diversifikasi cadangan devisa.

Meskipun permintaan emas global mencapai rekor tertinggi 4.974 ton di 2024, terutama didorong oleh pembelian bank sentral, permintaan emas untuk perhiasan justru menurun. Analis World Gold Council, Louise Street, memperingatkan bahwa kenaikan harga emas tanpa diiringi peningkatan daya beli akan semakin menekan pasar perhiasan emas di berbagai negara, termasuk China dan India.

Ekonomi

Bank Raup Laba Besar dari Pungutan Biaya

HR1 11 Feb 2025 Kontan (H)

Pendapatan non-bunga dari biaya komisi dan administrasi menjadi sumber utama pertumbuhan perbankan, terutama di tengah perlambatan pendapatan bunga kredit. Bank-bank besar seperti BCA, Bank Mandiri, dan BNI mencatat kenaikan signifikan dalam pendapatan ini, didorong oleh transaksi digital dan layanan perbankan berbasis aplikasi.

BCA, misalnya, memperoleh pendapatan non-bunga sebesar Rp 25,2 triliun, naik 10,2% secara tahunan, dengan mayoritas berasal dari pendapatan komisi dan administrasi sebesar Rp 18,8 triliun. Peningkatan ini didorong oleh lonjakan frekuensi transaksi digital hingga 31,6 miliar transaksi, yang naik 24% dibanding tahun sebelumnya. Presiden Direktur Jahja Setiaatmadja menegaskan bahwa BCA berkomitmen memperkuat platform transaksi perbankan untuk menopang kinerja.

Bank Mandiri (BMRI) mencatat pendapatan non-bunga terbesar di antara bank lain, mencapai Rp 42,32 triliun, naik 4,12% secara tahunan. Pendapatan komisi Bank Mandiri mencapai Rp 17,69 triliun, meningkat 11,3%. Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, mengungkapkan bahwa transaksi digital menjadi pendorong utama, terutama melalui aplikasi Livin’ by Mandiri, yang menyumbang fee-based income sebesar Rp 2,62 triliun.

Sementara itu, BNI mencatat pertumbuhan pendapatan non-bunga sebesar 11,9% menjadi Rp 24,03 triliun, dengan pendapatan komisi Rp 16,28 triliun. Direktur Utama BNI, Royke Tumilaar, menyebut bahwa peningkatan ini ditopang oleh loan recovery, trade finance, dan transaksi digital melalui aplikasi Wondr by BNI.

Ekonomi

Kredit Tertahan Akibat Ketatnya Likuiditas

HR1 11 Feb 2025 Kontan

Pertumbuhan kredit perbankan pada tahun ini diperkirakan masih terbatas akibat kondisi likuiditas yang ketat. Hal ini terlihat dari kenaikan loan to deposit ratio (LDR) di sejumlah bank besar, yang bahkan melampaui batas sehat 92%.

Bank Mandiri dan BNI mencatat LDR masing-masing 98,04% dan 96,1%, menandakan tekanan likuiditas yang tinggi. Sementara itu, BCA dan OCBC NISP juga mengalami kenaikan LDR, tetapi masih dalam batas aman, yakni 78,4% dan 87,3%.

Kepala Ekonom Permata Bank, Josua Pardede, memperkirakan pertumbuhan kredit hanya mencapai 10,78%, sedikit lebih tinggi dari tahun lalu yang 10,39%. Ia menekankan bahwa bank harus menjaga stabilitas likuiditas sebelum mempercepat ekspansi kredit agar tidak menghadapi biaya dana yang lebih mahal.

Di sisi lain, Financial Market Research Bank Permata, Faisal Rachman, melihat potensi perbaikan likuiditas karena inflasi pangan yang rendah. Menurutnya, harga pangan yang terkendali akan mengurangi tekanan terhadap tabungan masyarakat, sehingga likuiditas perbankan bisa membaik.

Beberapa bank menyesuaikan target pertumbuhan kredit dengan kondisi likuiditas. BTN, yang memiliki LDR 94% pada akhir 2024, menargetkan pertumbuhan kredit hanya 8% dengan DPK diproyeksikan naik 9%. Direktur Distribution & Institutional Funding BTN, Jasmin, mengungkapkan bahwa pertumbuhan DPK yang lambat disebabkan oleh kondisi ekonomi global dan belanja pemerintah yang cenderung lebih rendah di awal tahun.

Sementara itu, Bank Mandiri menurunkan target pertumbuhan kredit menjadi 10%-12%, jauh lebih rendah dari 19,5% di 2024. Bank ini juga berupaya menurunkan LDR ke bawah 90% untuk mencapai target net interest margin (NIM) sebesar 5%-5,2%.

BNI juga menyesuaikan target kredit menjadi 8%-9%, turun dari 11,6% tahun lalu, dengan target NIM naik menjadi 4%-4,2%.

Ekonomi

Pelaporan SPT Pajak Pakai Aplikasi Lama Sampai Coratex Bisa Diterapkan

KT3 11 Feb 2025 Kompas (H)

Pemerintah dan DPR sepakat untuk tetap mempertahankan sistem pajak yang lama sampai Coretax benar-benar siap diterapkan sepenuhnya. Artinya, ada dua sistem perpajakan yang akan digunakan sepanjang 2025. Harapannya, pengumpulan pajak tidak akan terganggu oleh sistem baru yang masih bermasalah. Setelah satu bulan lebih implementasi Coretax dikeluhkan oleh publik, Komisi XI DPR akhirnya memanggil jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan untuk mengevaluasi sistem tersebut. Rapat tersebut digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2025). Awalnya, rapat dijadwalkan digelar secara terbuka, bahkan bisa ditonton oleh masyarakat luas secara daring di kanal You tube DPR. Namun, pada awal rapat, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo meminta agar rapat dibuat tertutup dari publik. Alasannya, untuk menghindari terjadinya kegaduhan yang tidak kondusif. Setelah rapat tertutup yang digelar hingga empat jam, DPR dan pemerintah akhirnya sepakat bahwa Coretax tidak akan diberlakukan penuh pada 2025. Beberapa urusan pajak akan tetap menggunakan sistem lama dalam Sistem Informasi DJP (SIDJP). Namun, urusan lain sudah bisa menggunakan sistem Coretax seperti yang saat ini berlangsung.

”Kami menyepakati agar DJP dapat memanfaatkan kembali sistem perpajakan yang lama sebagai antisipasi dan mitigasi implementasi Coretax yang masih perlu terus disempurnakan supaya tidak mengganggu penerimaan pajak,” kata Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun dalam konferensi pers seusai rapat. Awalnya, seluruh fraksi di DPR sempat meminta pemerintah dapat menunda implementasi Coretax sepenuhnya tahun ini sampai sistem benar-benar siap. Bahkan, sempat terjadi perdebatan panjang antara DPR dan DJP untuk menunda implementasi Coretax atau tidak tahun ini. Pada akhirnya, usulan DPR itu tidak bisa dipenuhi pemerintah. ”Kami tidak bisa memaksa karena bagaimanapun juga yang bisa tahu implementasi Coretax ini berjalan atau tidak, kan, para pelaksana kebijakan itu sendiri, yakni DJP,” tutur Misbakhun. Ia mengatakan, pada intinya jangan sampai sistem Coretax yang tidak siap itu mengganggu pelayanan bagi wajib pajak serta menghambat pengumpulan pajak. DPR juga mengingatkan pemerintah untuk tidak mengenakan sanksi terhadap wajib pajak yang keliru atau terlambat mengurus pajak akibat gangguan penerapan Coratex selama 2025. (Yoga)

Ekonomi

Rapat Bahas Efisiensi Anggaran Ditunda

KT3 11 Feb 2025 Kompas

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, Senin (10/2/2025), meminta kepada seluruh pimpinan komisi di DPR untuk menunda rapat pembahasan efisiensi anggaran kementerian/lembaga. Permohonan penundaan disampaikam karena adanya rekonstruksi anggaran dari pemerintah. Sementara itu, selama efisiensi anggaran berlangsung, sejumlah kementerian/lembaga menyatakan ada sejumlah program yang ditunda karena adanya pemangkasan anggaran. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), misalnya, anggarannya dipangkas sebesar Rp 85 miliar sehingga LPSK harus menolak beberapa permohonan bantuan perlindungan. Pemangkasan anggaran LPSK pun membuat Keluarga Penyintas, organisasi korban terorisme, melayangkan surat terbuka kepada Komisi XIII DPR, yang isinya protes karena khawatir pemangkasan itu bisa berimbas terhadap layanan bagi korban terorisme.

Anggaran Komisi Yudisial (KY)juga dipangkas hingga 50 persen sehingga tak mampu menggelar seleksi calon hakim agung. Ditengah efisiensi anggaran ini, Kementerian Pekerjaan Umum juga diblokir anggarannya hingga 80 persen. Sebagai dampaknya, belum ada anggaran untuk realisasi pembangunan IKN karena anggaran itu telah diblokir. Adapun penundaan rapat pembahasan efisiensi anggaran tertuang dalam surat dari pimpinan DPR yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Surat bernomor B/197/PW. 11.01/2/2035 ini diteken pada Jumat (7/2/2025) dan disampaikan kepada pimpinan Komisi I sampai Komisi XIII DPR. Rekonstruksi anggaran Dalam surat itu, disebutkan adanya permohonan penundaan rapat pembahasan efisiensi anggaran dari kementerian/lembaga (K/L) karena akan ada rekonstruksi anggaran dari pemerintah. Hal ini kemudian ditanggapi dengan permintaan pimpinan DPR kepada pimpinan Komisi I hingga Komisi XIII DPR untuk menunda rapat pembahasan efisiensi anggaran hingga mendapatkan anggaran rekonstruksi terbaru.

”Bersama ini diminta kepada pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XIII DPR untuk menunda pembahasan efisiensi anggaran mitra kerja. Apabila terdapat komisi yang telah melakukan pembahasan, maka diminta untuk melaksanakan rapat kembali setelah mitra kerja mendapat anggaran rekonstruksi terbaru,” demikian tertulis dalam surat tersebut. Sebelumnya, Presiden menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Inpres tersebut menginstruksikan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengefisienkan anggaran belanja negara hingga Rp 306,69 triliun. Pada akhir Januari lalu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 diterbitkan untuk penghematan anggaran. Menurut dia, penghematan akan digunakan untuk melaksanakan berbagai program prioritas, salah satunya kemungkinan membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) (Kompas.id, 23/1/2025). (Yoga)

Ekonomi

Program Cek Kesehatan Gratis

KT3 11 Feb 2025 Kompas

Secara serentak, program Cek Kesehatan Gratis mulai dijalankan pada Senin (10/2/2025) di 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Salah satu program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam deteksi dini kesehatan sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dalam jangka panjang. Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan Maria Endang Sumiwi mengatakan, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) punya tujuan jangka panjang, yaitu menekan kematian dini dimasyarakat serta menekan beban biaya kesehatan. Dengan deteksi dini, faktor risiko kesehatan bisa diketahui sejak awal sehingga penyakit bisa dicegah dan tidak membutuhkan biaya kesehatan yang besar. ”Diharapkan masyarakat bisa menggunakan (program Cek Kesehatan Gratis). Ini, kan, kultur baru, budaya baru. Kalau biasanya sakit dulu, bahkan sakit berat baru ke pelayanan kesehatan. Ini belum sakit sudah periksa. Kami ingin masyarakat yang sehat sehingga perlu membangun budaya sehat,” ujar Maria di Puskesmas Tanah Abang di Jakarta, kemarin.

Program CKG menyasar semua usia, mulai dari bayi baru lahir sampai lansia. Ditargetkan, 80 persen dari target sasaran, yaitu seluruh penduduk di Indonesia, bisa memanfaatkan program ini. Sebanyak 10.000 puskesmas pun telah siap menerima layanan CKG. ”Pemeriksaan diberikan setiap hari ulang tahun. Pemeriksaan bisa dilakukan sampai 30 hari ke depan setelah tanggal ulang tahun. Tapi, khusus (ulang tahun) Januari, Februari, dan Maret boleh datang sampai April,” kata Maria. Pemerintah mengungkapkan, nilai kemanfaatan dari program CKG berkisar antara Rp 1,6 juta dan Rp 2 juta per orang. Oleh karena itu, masyarakat harus memanfaatkan program ini dengan semaksimal mungkin di setiap hari ulang tahun. ”Memang cukup bervariasi

antara satu orang dan orang yang lainnya dan diperkirakan range-nya itu sekitar Rp 1,6 juta-Rp 2 juta. Jadi, sayang sekali kalau hadiah ini tidak dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh warga,” kata Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kemenkes Asnawi Abdullah saat meninjau pelaksanaan program CKG di Puskesmas Ciater, Serpong, Tangerang Selatan, Banten. (Yoga)

Ekonomi

Bank Dunia Sarankan Reformasi Regulasi di Indonesia

KT3 11 Feb 2025 Kompas

Di tengah tren perlambatan investasi global, peran sektor swasta semakin vital untuk mendorong penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Namun, Bank Dunia menyoroti perlunya reformasi regulasi di Indonesia untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kompetitif, terutama dalam sektor manufaktur dan jasa. Hal itu terungkap dalam diskusi bertajuk ”Wawasan Baru untuk Iklim Bisnis di Indonesia: Membedah Laporan Business Ready Bank Dunia” yang diselenggarakan secara hibrida di Jakarta, Senin (10/2/2025). Turut hadir dalam acara ini Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani; Country Director Bank Dunia untuk wilayah Indonesia-Timor Leste Carolyn Turk; Director Global Indicator Group Bank Dunia Norman Loayza; Utusan Khusus Presiden Bidang Kerja Sama Internasional dan Perdagangan Multilateral Mari Elka Pangestu; serta CEO Sintesa Group sekaligus Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani.

Carolyn menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat mencapai 5,03 persen pada 2024 mencerminkan pertumbuhan yang stabil di tengah perlambatan ekonomi global dengan rata-rata pertumbuhan hanya 2,7 persen. Dengan perekonomian yang tumbuh stabil di tengah perlambatan global, Indonesia memiliki peluang besar untuk terus memperkuat fundamental ekonominya melalui kebijakan yang mendorong investasi dan inovasi bisnis. ”Namun, saya tetap menyoroti pentingnya reformasi regulasi di Indonesia untuk meningkatkan daya saing sektor swasta,” ujarnya. Kondisi tersebut tergambar dalam laporan ”Business Ready 2024” yang mengukur kesiapan pengembangan sektor swasta dari 50 sampel negara yang disurvei, termasuk Indonesia. Dalam laporan ini, penilaian untuk setiap negara terbagi atas tiga pilar, yakni pilar regulasi bisnis, pilar pelayanan publik, serta pilar efisiensi operasional. Indonesia berada di peringkat ke-31 dari 50 negara yang dievaluasi terkait pilar regulasi bisnis, dengan skor 63,98 dari 100. Skor Indonesia berada di bawah skor rata-rata 65,5; serta di bawah skor negara tetangga, Vietnam (66,81) dan Singapura (72,37).

”Hal ini juga menyoroti sejumlah reformasi regulasi yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kompetitif dan kami percaya bahwa lingkungan ini penting untuk meningkatkan produktivitas di bidang manufaktur dan jasa,” kata Carolyn. Selain soal regulasi bisnis, efisiensi operasional yang mendukung regulasi bisnis di Indonesia juga masih menjadi tantangan dengan skor 61,31, jauh di bawah skor Singapura (87,33) dan Vietnam (72,78). Sementara untuk pilar pelayanan publik, Indonesia mendapat skor 63,44; masih lebih baik dari

Vietnam (53,41); tetapi di bawah Singapura (70,40). Norman Loayza menambahkan, temuan paling penting dalam laporan itu adalah rendahnya kesiapan banyak negara dalam hal menciptakan lapangan pekerjaan dan menyerap investasi. ”Jadi, ini menyiratkan diperlukan peningkatan signifikan dalam hal memberlakukan peraturan yang lebih baik danjuga meningkatkanpelayananpublik yang lebih baik,” ucapnya. Upaya pemerintah Menanggapi hasil laporan itu, Menteri Investasi Rosan Roeslani menyatakan bahwa pemerintah terus berupaya me- nyederhanakan regulasi serta menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. (Yoga)

Ekonomi

PU Targetkan Proyek Libatkan Swasta Senilai Rp 544 Triliun

KT3 11 Feb 2025 Kompas

Kementenrian Pekerjaan Umum menargetkan nilai pembangunan infrastruktur melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU pada periode 2025-2029 mencapaiRp 544,48 triliun. Rencana ini mencakup pembangunan 11 proyek sumber daya air, 23 proyek jalan tol dan jembatan, serta 11 proyek pemukiman. ”Sesuai arahan Presiden, kami terus mendorong investasi melalui skema KPBU agar pembangunan tetap berjalan optimal. Kolaborasi dengan sektor swasta memungkinkan proyek infrastruktur strategis dapat direalisasikan dengan lebih cepat dan efisien,” kata Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dalam siaran pers Kementerian Pekerjaan Umum, Senin (10/2/2025). Dody menegaskan, pembangunan infrastruktur tak boleh terhenti hanya karena keterbatasan anggaran. Skema pendanaan pembangunan proyek infrastruktur melalui skema KPBU merupakan salah satu solusi strategis menghadapi keterbatasan anggaran untuk pembangunan infrastruktur nasional.

Ia berharap, keterlibatan swasta dalam skema KBPU dapat merealisasikan proyek-proyek tersebut dengan lebih optimal, baik dalam aspek pendanaan maupun efisiensi pelaksanaan. Ia juga berharap kepastian investasi hingga keberlanjutan pembangunan infrastruktur melalui KPBU membuat pelaku dari sektor konstruksi bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah melalui KPBU, Dody melanjutkan, membuka ruang bagi dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur dengan tetap memprioritaskan manfaat bagi masyarakat. Lewat model pembiayaan yang lebih fleksibel, pemerintah tetap berperan sebagai regulator dan pengawas guna memastikan kualitas serta keberlanjutan proyek yang dikerjakan. Sektor infrastruktur yang menjadi prioritas investasi adalah pembangunan bendungan, embung, jalan tol, dan jembatan. Infrastruktur ini tidak hanya mendukung ketahanan air dan konektivitas nasional, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan.

Menurut Dody, bendungan dan embung berkontribusi pada ketahanan pangan dan energi, sedangkan jalan tol mempercepat distribusi logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi. ”KPBU tidak hanya soal pendanaan, tetapi juga upaya mendorong inovasi serta memperkuat soft skill dan hard skill tenaga kerja nasional. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha, kami optimistis pembangunan infrastruktur akan semakin berkualitas dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global,” ujarnya. Angin segar Dihubungi terpisah, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia sekaligus Ketua Forum Komunikasi Jasa Konstruksi Indonesia, Andi Rukman Karumpa, mengatakan, kepastian keberlanjutan pembangunan infrastruktur nasional hingga investasi dari pemerintah merupakan angin segar bagi pelaku sektor konstruksi. Namun, kepastian itu harus terealisasi di lapangan. Tanpa kepastian dan realisasi itu, kekhawatiran terhadap 2,1 juta pekerja di sektor konstruksi mendapat pemutusan hubungan kerja sangat besar. (Yoga)

Ekonomi

Presiden Prabowo Pastikan Kabinetnya Cukup Kompak

KT3 11 Feb 2025 Kompas

Presiden Prabowo Subianto menilai kabinetnya cukup kompak. Selain itu, waktu 100 hari dinilainya juga cukup untuk menanti kesadaran koruptor mengembalikan hasil korupsinya. Kini, penegakan hukum tegas dipersilakan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat mengapresiasi program Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), Mustika Mesem, yang disiapkan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem. Hal tersebut disebutnya tujuan mulia dan juga akan diselesaikan Prabowo bersama para pembantunya. ”Saya merasa dibantu oleh pembantu-pembantu saya, menko-menko (menteri koordinasi), menteri-menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, saya merasa kompak, tim yang kuat,” tutur Presiden dalam pidatonya pada pembukaan Kongres XVIII Muslimat NU di Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2/2025). Kongres XVIII Muslimat NU dengan tema ”Merawat Tradisi, Menguatkan Kemandirian, dan Meneduhkan Peradaban” itu dihadiri pula oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf, dan Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar.

Selain itu, hadir pula Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang juga Sekretaris Jenderal PBNU, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi yang juga Sekretaris Pengurus Pusat Muslimat NU, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto,Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, serta Penjabat Gubernur Jatim Adhy Karyono. Seruan ke koruptor Presiden meyakini, itikad baik dan niat tulus untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan kejujuran akan didukung oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, Prabowo menambahkan, dirinya dan Kabinet Merah Putih bukan dipilih hanya untuk bekerja 100 hari, melainkan untuk lima kali 365 hari.

Setelah 100 hari, Presiden mengatakan ingin mengajak kebaikan. Namun, setelah 100 hari, para koruptor tak juga sadar dan membersihkan diri. ”Hai, koruptor-koruptor, yang kau curi mbok kembaliin untuk rakyat. Kalau malu-malu, nanti kita cari cara yang enggak (membuat) malu, tapi mbok, ya, kembaliin. Saya tunggu 100 hari, 102 hari, 103 hari, ini sudah berapa hari. Jadi, terpaksalah. Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, KPK, silakan,” tutur Prabowo. Presiden menegaskan, masyarakat sudah tak ingin kekayaan Indonesia terus dirampok. Rakyat juga tak bisa lagi dibohongi. Sudah semestinya para pejabat bekerja sebaik-baiknya untuk rakyat. Garda terdepan Sebelumnya, Ketua Umum Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa melaporkan bahwa Muslimat bersama komponen bangsa yang lain siap menjadi garda terdepan menjaga Negara Kesatuan RI (NKRI). Muslimat juga memiliki loyalitas tinggi sehingga tidak mudah tergoda. Mereka memiliki dedikasi tinggi dan tegak lurus berjuang untuk bangsa dan negara. (Yoga)

Ekonomi

Skandal eFishery, Peringatan bagi Tata Kelola Startup

HR1 11 Feb 2025 Bisnis Indonesia

Kasus dugaan manipulasi keuangan yang menimpa eFishery, sebuah startup yang pernah menjadi unicorn, menjadi peringatan penting bagi dunia usaha di Indonesia terkait pentingnya tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG). eFishery diduga melakukan praktik window dressing dalam laporan keuangan untuk menarik investor dan mempertahankan valuasi perusahaan, dengan nilai yang diperkirakan mencapai US$600 juta atau sekitar Rp9,7 triliun.

Kasus ini menyoroti lemahnya pengawasan dari komisaris, yang seharusnya memiliki tanggung jawab untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan. Komisaris harus melakukan pengawasan menyeluruh dan memberikan arahan kepada direksi jika ada indikasi penyimpangan, serta bertanggung jawab secara hukum jika terjadi kerugian akibat kelalaian mereka. Tanggung jawab hukum ini tidak hanya berlaku bagi direksi, tetapi juga bagi komisaris sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT).

Pengawasan terhadap pelaporan, efisiensi operasional, dan kepatuhan terhadap hukum harus dilakukan dengan keahlian yang tepat, termasuk akuntansi forensik. Kasus eFishery juga mengingatkan bahwa meskipun laporan keuangan telah diaudit oleh akuntan publik dan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), tanggung jawab tetap berada pada direksi dan komisaris. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan harus dikelola oleh individu yang profesional dan kompeten untuk menghindari praktik kecurangan di masa depan. Ke depan, eFishery diharapkan menempatkan direksi dan komisaris yang memenuhi kualifikasi yang tepat agar tidak terulang lagi praktik yang merugikan ini.