Labirin | News & Update

;

Perbankan

( 2293 )

Kuliner yang Memikat jadi Magnet Bagi Konsumen

KT3 13 Feb 2025 Kompas

Kuliner yang memikat jadi magnet bagi konsumen, bahkan turut memikat wisatawan dari beragam daerah dan negara. Lekat dengan aspek kuliner, gastronomi alias seni menyiapkan, memasak, hingga memproduksi ragam santapan dan sajian berperan bak lidah penghubung memperkenalkan ciri khas kebudayaan. Salah satu pendongkrak pamor ragam restoran adalah predikat berbintang serta penghargaan dari para pakar dan kritikus makanan ternama. Nama restoran dapat melejit ketika mendapatkan penghargaan prestisius ini. Michelin Guide, misalnya, salah satu produk panduan perjalanan yang mendunia merupakan bagian dari Grup Michelin, produsen manufaktur ban asal Perancis. Perusahaan itu merambah ke dunia kuliner yang terkenal dengan penghargaan ”Bintang Michelin” atau Michelin Star. Dilansir dari Statista, pada April 2024, nilai tengah harga menu restoran berpredikat ini sebesar 179 dollar AS atau Rp 2,9 juta dengan kurs Rp 16.453 per dollar AS. Rata-rata harga menu yang menyandang bintang tiga Michelin mencapai 356 dollar AS atau setara Rp 5,8 juta.

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Hariyanto, Jumat (7/2/2025) lalu, mengemukakan, wisata kuliner yang erat kaitannya dengan gastronomi merupakan produk wisata. Komponen ini berpotensi meningkatkan kunjungan wisatawan, baik mancanegara maupun nusantara. ”Bayangkan kalau kita bandingkan dengan kompetitor kita, bahkan Thailand, apalagi Singapura, ragam pilihan kuliner kita hampir enggak terbatas. Nah, itulah potensi kita sejauh ini yang jadi perhatian Kemenpar,” tuturnya seusai jumpa pers di Jakarta. Di Indonesia, Hariyanto melanjutkan, aneka varian makanan memiliki daya tarik ter- sendiri. Beberapa sajian khas nusantara adalah nasi goreng, soto, dan gado-gado. ”Tetapi, poinnya, tak boleh juga strategi nasional itu hanya fokus pada satu atau dua jenis. Sebab, kita juga punya banyak kuliner berbasis kearifan lokal yang tersebar di seluruh Indonesia,” kata Hariyanto. Secara terpisah, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf) Irene Umar berpendapat, kuliner nusantara selalu memiliki daya tarik. Sebab, cita rasa khas yang ada mampu mendunia. ”Kekayaan Indonesia dengan ragam kulinernya bisa menggerakkan pusat-pusat kuliner tiap kota akan potensi yang ada,” ujar Irene.

Dalam laman Michelin Guide tertulis bahwa bintang Michelin menekankan pada pengalaman terbaik kala menyantap sebuah menu. Penghargaan ini diberikan tiap tahun oleh tim anonim dan independen. Mereka akan mengevaluasi tiap tahun. Setidaknya ada lima kriteria yang digunakan ketika menilai sebuah restoran. Komponen itu adalah kualitas bahan baku; penguasaan teknik memasak dan kuliner; harmoni rasa; karakter koki yang diekspresikan melalui sajian; serta konsistensi dalam waktu berbeda pada seluruh menu. Ada pula penghargaan khusus yang disebut ”Bib Gourmand Award”. Biasanya, restoran-restoran dengan penghargaan ini menunjukkan cara memasak yang lebih sederhana, mudah dipahami, dan gampang dimakan. Restoran ini juga memberi kepuasan tersendiri bagi penikmat kuliner dengan harga wajar atau terjangkau. Dalam laman Michelin Guide setidaknya terdapat 14 restoran di seluruh dunia yang menyajikan masakan Indonesia berhasil masuk daftarnya. Beberapa di antaranya Wayan di New York (AS), Dancing Fish di Kuala Lumpur (Malaysia), Feria di Treviso (Italia), serta Ron Gastrobar Indonesia di Amstelveen (Belanda). (Yoga)

Ekonomi

Semua Anggaran Institusi Dipangkas

KT3 13 Feb 2025 akompas (H)

Berdasarkan rapat dengar pendapat yang diadakan setiap komisi di DPR dengan para mitra kerjanya dengan agenda rekonstruksi atau revisi atas efisiensi anggaran, di Jakarta, Rabu (12/2/2025), dipastikan tidak ada satu pun kementerian/lembaga yang lolos dari efisiensi anggaran. Anggaran Badan Gizi Nasional selaku pelaksana program Makan Bergizi Gratis pun dipangkas 0,284 persen atau setara Rp 201,9 miliar dari total pagu anggaran sebesar Rp 71 triliun. Sebelumnya terdapat 17 kementerian/lembaga (K/L) yang tidak terkena pemangkasan anggaran, di antaranya institusi-institusi penegak hukum dan pertahanan serta Badan Gizi Nasional. Namun, kini, dipastikan tidak ada satu pun kementerian dan lembaga yang bebas dari kebijakan pemangkasan anggaran. Rapat dengar pendapat antara Badan Gizi Nasional dan Komisi IX DPR pun digelar mendadak pada Rabu malam di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Sebelumnya, rapat tersebut tidak terjadwal dalam agenda DPR.

”Efisiensi 0,2845 persen. Kurang lebih sebesar itu,” kata Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana saat dihubungi dari Jakarta. Adapun hasil rekonstruksi anggaran terbaru dibahas dalam Rapat Terbatas Pembahasan Efisiensi Belanja K/L yang digelar pada Selasa (11/2) malam antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), perwakilan K/L, dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Tanpa diskusi Menurut Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas Teni Widuriyanti, dalam rapat tersebut, Kemenkeu dan Kemensetneg menyampaikan besaran efisiensi terbaru yang harus dipangkas oleh tiap K/L. Kemenkeu dan Kemensetneg juga menegaskan ulang kepada setiap K/L item belanja apa saja yang boleh dipangkas anggarannya, yakni hanya terbatas pada belanja barang dan belanja modal. Setelah rekonstruksi tersebut, besaran efisiensi anggaran Bappenas turun dari awalnya Rp 1,07 triliun menjadi Rp 1 triliun.

Menurut Teni, hasil rekonstruksi itu disampaikan kepada K/L dalam rapat Selasa malam tanpa diskusi. Dihubungi terpisah, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengatakan, sesuai isi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, setiap K/L diharapkan untuk meminta persetujuan blokir anggaran dari DPR paling lambat 14 Februari 2025. Namun, tenggat itu bergantung pada pembahasan di DPR. Kalaupun pembahasan di DPR mundur melewati 14 Februari, Kemenkeu tidak akan ”mengambil alih” proses efisiensi anggaran di K/L bersangkutan dan akan menunggu dinamika diparlemen selesai. ”Kita lihat saja prosesnya. Kalau bisa selesai Jumat (14/2). Kalau tidak, berarti diundur, tetapi mundurnya ke tanggal berapa, itu kami belum bisa pastikan sampai kapan,” kata- nya. Ia berharap DPR bisa menyetujui hasil rekonstruksi anggaran yang diajukan setiap K/L itu. (Yoga)

Ekonomi

Risiko Bayi yang Lahir Terlambat Meningkat Akibat Perubahan Iklim

KT3 13 Feb 2025 Kompas

Risiko bayi yang lahir terlambat meningkat akibat perubahan iklim. Sebelumnya, dampak perubahan iklim dikaitkan dengan risiko kelahiran bayi prematur atau kelahiran dini. Hasil studi dari Curtin University yang diterbitkan di jurnal Urban Climate pada Februari 2025 menemukan paparan polusi udara luar ruang dan suhu ekstrem selama kehamilan meningkatkan risiko kehamilan berkepanjangan. Kesimpulan ini didapat dari analisis data pada 400.000 kelahiran di Australia Barat. Hasil analisis menyebutkan paparan lebih tinggi pada polusi udara partikulat halus PM 2,5 dan tekanan biotermal dari suhu udara, radiasi, kelembaban, dan kecepatan angin berkaitan dengan kondisi kehamilan yang berlangsung lebih dari 41 minggu. Idealnya, bayi lahir di usia 39-40 minggu masa kehamilan. Penulis utama studi itu, Sylvester Dodzi Nyadanu, mengutarakan, meski paparan dampak perubahan iklim sebelumnya dikaitkan risiko kelahiran prematur atau kelahiran dini, studi ini sekaligus mengungkapkan risiko lain dari dampak perubahan iklim terhadap masa kehamilan yang berkepanjangan.

”Kita tahu bahwa lahir terlalu cepat atau kelahiran prematur memiliki risiko kesehatan yang sudah terdokumentasikan dengan baik. Namun, sedikit perhatian diberikan pada risiko terkait dengan kelahiran yang terlambat,” tuturnya. Sylvester menambahkan, paparan polusi udara dan paparan biotermal selama masa kehamilan ternyata juga meningkatkan kemungkinan masa kehamilan berkepanjangan. Itu terutama pada ibu berusia di atas 35 tahun, ibu yang baru pertama kali hamil, dan ibu yang tinggal di daerah perkotaan. Kondisi kehamilan berisiko meningkatkan potensi kehamilan berkepanjangan akibat perubahan iklim. Stresor lingkungan, termasuk paparan dari dampak perubahan iklim selama kehamilan, terkait dengan respons ibu serta risiko pada aktivitas endokrin dan inflamasi meningkat menjelang akhir masa kehamilan. ”Hal ini dapat memperpendek masa kehamilan yang menyebabkan kelahiran prematur atau memperpanjang masa kehamilan dalam beberapa kasus,” kata Sylvester.

Intervensi medis Kondisi kehamilan yang berkepanjangan patut menjadi perhatian. Sebab, kehamilan yang panjang dapat berdampak serius pada kesehatan ibu dan bayi, termasuk meningkatkan risiko kebutuhan intervensi medis yang lebih rumit, seperti induksi dalam persalinan atau persalinan caesar. Selain itu, kehamilan berkepanjangan juga meningkatkan risiko lahir mati, komplikasi dalam persalinan, kematian bayi pascakelahiran, gangguan perilaku dan emosional pada anak usia dini, serta dampak emosional pada keluarga. ”Perubahan iklim yang menyebabkan semakin seringnya kejadian cuaca ekstrem dan memburuknya kualitas udara membuat kita perlu semakin menyadari dampak potensial terhadap kesehatan ibu dan anak,” ujar Sylvester. Dari penelitian lain yang dilakukan University of the Basque Country, paparan polusi udara pada ibu hamil berkaitan pula dengan kesehatan bayi saat baru dilahirkan. Risiko dari paparan polusi udara ini paling sensitif terjadi saat awal masa kehamilan dan akhir kehamilan. Paparan polusi udara memengaruhi hormon tiroid dari bayi sejak dalam kandungan. Hormon tiroid amat penting untuk mengatur pertumbuhan dan metabolisme janin serta berperan penting dalam perkembangan neurologis. (Yoga)

Ekonomi

Komisi II DPR Setuju Anggaran OIKN Ditambah Sebesar Rp 8,1 Triliun

KT3 13 Feb 2025 Kompas

Komisi II DPR menyetujui usul tambahan anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara sebesar Rp 8,1 triliun. Dana itu akan dipakai untuk pembangunan kompleks legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukungnya. Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, berdasarkan rapat terbatas dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono bersama Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu, Basuki diminta menyusun dokumen penambahan anggaran sebesar Rp 8,1 triliun sehingga total anggaran menjadi Rp 14,4 triliun. ”Jika konsisten per tahun, apalagi (anggaran) ditambah, sesuai dengan instruksi Pak Prabowo, pada 2028 trias politika sudah bisa berkantor di IKN. Kami senang dan ini menjawab spekulasi seminggu terakhir setelah inpres (tentang pemangkasan anggaran) bahwa masa depan IKN masih cerah,“ kata Rifqinizamy, Rabu (12/2/2025) malam, di Kompleks Senayan, Jakarta.

Dalam rapat dengar pendapatKomisi IIDPR,Basuki menjelaskan, program pembangunan infrastruktur IKN tahap kedua periode 2025-2029 dari APBN ditujukan untuk menyiapkan gedung perkantoran, ruang sidang, hunian, dan ekosistem pendukung lainnya untuk lembaga yudikatif dan legislatif. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp 48,8 triliun. ”Pengelolaan prasarana dan sarana yang sudah dibangun Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) pada 2022-2024 selanjutnya akan dikelola OIKN,” ujar Basuki. Selain itu, anggaran OIKN untuk pembangunan infrastruktur yang bersumber dari APBN juga untuk pengelolaan gedung dan kawasan kantor kementerian koordinator, kantor OIKN, masjid negara, dan kawasan istana kepresidenan. Ada pula bangunan untuk hunian pekerja konstruksi hingga kantor pengelola jalan. Lalu, ada pula program jaringan jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan penataan kawasan Sepaku yang telah dialokasikan kepada OIKN sebesar Rp 6,3 triliun.

Basuki menambahkan, pembangunan infrastruktur yang bersumber dari investasi swasta murni dan BUMN tahap kedua nilai investasinya sebesar Rp 6,49 triliun. Pembangunan itu untuk sektor pendidikan, hotel, hunian, ritel, dan perkantoran. OIKN juga sedang memproses beberapa proyek melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Ada enam proyek KPBU yang sedang dalam tahap finalisasi studi kelayakan dengan nilai investasi Rp 60,93 triliun untuk pembangunan hunian dari sejumlah pengembang. Rincian anggaran Program pembangunan IKN tahap kedua (tahun 2025-2029) ditujukan untuk menyiapkan sarana dan prasarana dengan target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Republik Indonesia pada 2028. Hal ini dilakukan dengan menyelesaikan ekosistem yudisial dan ekosistem legislatif beserta sarana dan prasarana pendukungnya. Kebutuhan anggaran untuk program pembangunan IKN tahap kedua tersebut sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Anggaran tersebut terdiri dari APBN Rp 48,8 triliun untuk kelanjutan pembangunan di IKN untuk periode 2025-2029, KPBU Rp 60,93 triliun, serta investasi swasta (data yang akan masuk pada 2025 per Februari) sebesar Rp 6,49 triliun. (Yoga)

…

Ekonomi

Keanggotaan RI di BRICS: Peluang Besar atau Risiko Tersembunyi?

HR1 13 Feb 2025 Bisnis Indonesia

Indonesia sebagai anggota penuh BRICS pada awal Januari 2025 membuka peluang besar dalam diplomasi ekonomi. Keanggotaan ini memberikan tiga manfaat strategis bagi Indonesia, yaitu: pertama, memperluas jaringan perdagangan dengan negara anggota BRICS, yang dapat meningkatkan ekspor, khususnya produk manufaktur dan kreatif; kedua, memudahkan akses pada pendanaan alternatif, terutama melalui Bank Pembangunan Baru (NDB) yang dapat mendukung proyek infrastruktur dan sektor prioritas lainnya; dan ketiga, memperkuat peran Indonesia dalam forum internasional, meningkatkan reputasi dan daya tawar Indonesia di dunia.

Namun, meskipun memiliki potensi besar, keanggotaan BRICS juga membawa risiko, terutama terkait ketegangan geopolitik yang mungkin mempengaruhi hubungan dagang Indonesia, terutama dengan negara-negara mitra utama seperti Amerika Serikat. Oleh karena itu, Indonesia perlu berhati-hati dalam mengelola dampak dari ketegangan tersebut dan terus memperkuat posisinya dalam perundingan perdagangan.

Tokoh yang menonjol dalam artikel ini adalah Presiden Indonesia yang memimpin diplomasi ekonomi Indonesia ke BRICS. Sukses atau tidaknya Indonesia memanfaatkan kesempatan ini akan bergantung pada kondisi domestik, seperti kualitas infrastruktur, reformasi birokrasi, dan inovasi teknologi. Keberhasilan Indonesia dalam BRICS akan bergantung pada sinergi antara pemerintah, kementerian, lembaga, dan sektor swasta untuk memastikan manfaat yang maksimal. Keanggotaan ini diharapkan dapat menjadi katalis penting bagi kemajuan ekonomi Indonesia di kancah global, namun harus dikelola dengan hati-hati agar tidak terjebak dalam ketidakstabilan internasional.

Ekonomi

Himbara Berupaya Menjaga Stabilitas Kinerja

HR1 13 Feb 2025 Bisnis Indonesia (H)

Bank-Bank BUMN memasuki tahun 2025 dengan strategi bertahan menghadapi tantangan ekonomi yang masih berlanjut. Meskipun pertumbuhan kredit mereka tetap relatif baik, namun pertumbuhan laba sepanjang 2024 terbatas. Bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tetap memiliki fundamental yang kuat, namun terpengaruh oleh faktor eksternal seperti realokasi anggaran negara, kondisi ekonomi global, dan dinamika pasar domestik yang semakin membatasi ruang pertumbuhan.

Beberapa tokoh penting dari bank-bank BUMN menyampaikan strategi masing-masing untuk menghadapinya. Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), Sunarso, menargetkan pertumbuhan kredit moderat di kisaran 7%-9% dan fokus pada penguatan UMKM, yang merupakan pasar utama BRI. Direktur Utama PT Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, berfokus pada sektor-sektor strategis seperti pertanian, perkebunan, dan energi serta pengembangan inovasi digital. Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN), Nixon LP Napitupulu, optimistis total aset BTN akan menembus Rp500 triliun pada akhir 2025 dengan berbagai inisiatif strategis. Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (BNI), Royke Tumilaar, berharap transformasi digital yang dilakukan dapat meningkatkan dana murah dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

Namun, Trioksa Siahaan, Head of Research LPPI, menyatakan bahwa tantangan ekonomi tahun ini berpotensi lebih berat, dengan kebijakan penghematan anggaran negara yang berdampak pada pembiayaan proyek-proyek besar. Bank-bank BUMN diharapkan meningkatkan efisiensi operasional dan menghadapi pertumbuhan kredit yang diprediksi akan lebih terbatas, hanya sekitar 7%.

Ekonomi

Ketatnya Likuiditas Membatasi Pertumbuhan Laba

HR1 13 Feb 2025 Kontan

Kinerja perbankan tahun ini menghadapi tantangan besar akibat pengetatan likuiditas dan lonjakan biaya kredit (provisi), yang menyebabkan pertumbuhan laba bersih melambat.

Di antara bank KBMI 4, Bank Central Asia (BCA) mencatat pertumbuhan laba bersih tertinggi, naik 12,7% menjadi Rp 54,8 triliun, sekaligus menjadi satu-satunya yang mencatat kenaikan Net Interest Margin (NIM). Bank Mandiri, BNI, dan BRI hanya mencatat pertumbuhan laba tipis, masing-masing 1,3% (Rp 55,8 triliun), 2,7% (Rp 21,5 triliun), dan 0,1% (Rp 60,15 triliun). Meski begitu, ekspansi kredit masih cukup kuat, terutama di Bank Mandiri, yang mencatat pertumbuhan kredit 19,5%. Keempat bank KBMI 4 juga mencatat perbaikan Non-Performing Loan (NPL). Namun, likuiditas mengetat, dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) BNI dan Bank Mandiri mencapai 95,1% dan 96,1%, melewati batas aman BI (78%-92%).

Menurut Sunarso, Direktur Utama BRI, tantangan likuiditas semakin berat akibat ketidakpastian ekonomi global. Oleh karena itu, BRI memilih target konservatif, dengan proyeksi pertumbuhan kredit hanya 7%-9%, di bawah proyeksi OJK 9%-11%. Sebaliknya, Sigit Prastowo, Direktur Keuangan Bank Mandiri, tetap menargetkan pertumbuhan kredit 10%-12%, dengan strategi memacu dana murah dan transaksi untuk menjaga likuiditas.

Di jajaran bank KBMI 3, BTN mengalami penurunan laba 14,1% akibat merosotnya pendapatan bunga bersih. Namun, Bank Syariah Indonesia (BSI) dan OCBC NISP mencatat pertumbuhan laba masing-masing 22,8% dan 18,9%. Menurut M. Aditya Nugroho, Senior Investment Information Mirae Asset, bank-bank harus siap menaikkan biaya dana untuk mengimbangi permintaan kredit, meski secara fundamental perbankan besar masih solid.

Ekonomi

Ketatnya Likuiditas Membatasi Pertumbuhan Laba

HR1 13 Feb 2025 Kontan

Kinerja perbankan tahun ini menghadapi tantangan besar akibat pengetatan likuiditas dan lonjakan biaya kredit (provisi), yang menyebabkan pertumbuhan laba bersih melambat.

Ekonomi

Berburu Dividen Besar dari Emiten BUMN

HR1 13 Feb 2025 Kontan (H)

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) diproyeksikan akan memiliki modal besar di awal operasinya, dengan potensi dividen dari beberapa BUMN, terutama tiga bank pelat merah.

BRI diperkirakan menjadi penyumbang dividen terbesar, dengan rasio dividend payout 80%-85% dari laba bersih Rp 60,15 triliun. Direktur Utama BRI, Sunarso, menyebut rasio tersebut tidak akan lebih rendah dari tahun sebelumnya. Artinya, BRI berpotensi membagi dividen Rp 48,1 triliun-Rp 51,1 triliun. Dari jumlah tersebut, Danantara akan menerima sekitar Rp 25,6 triliun-Rp 27,2 triliun.

Bank Mandiri juga akan membagi dividen dengan rasio sekitar 60%. Direktur Keuangan Bank Mandiri, Sigit Prastowo, menyatakan bahwa rasio tersebut akan dijaga seperti lima tahun terakhir. Dengan laba bersih Rp 55,78 triliun, dividen yang berpotensi diterima Danantara dari Mandiri sekitar Rp 17,4 triliun.

Sementara itu, Direktur Utama BNI, Royke Tumilaar, menargetkan rasio dividen 55%-60% dari laba bersih Rp 21,46 triliun. Danantara berpotensi menerima sekitar Rp 6,96 triliun-Rp 7,63 triliun dari BNI.

Total dana yang akan dikelola Danantara dari ketiga bank ini mencapai Rp 49,95 triliun-Rp 52,2 triliun, dengan asumsi seluruh dividen disetorkan ke Danantara.

Selain bank, emiten lain seperti Telkom, Aneka Tambang (ANTM), Bukit Asam (PTBA), dan Timah (TINS) juga berpotensi menyumbang dividen besar. Konsensus analis memprediksi dividen Telkom sekitar Rp 9,02 triliun berdasarkan laba bersih Rp 24,04 triliun.

Dengan potensi dividen dari BUMN-BUMN besar ini, Danantara diperkirakan memiliki dana awal yang signifikan untuk mendukung operasinya dan meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan negara.

Ekonomi

Berburu Dividen Besar dari Emiten BUMN

HR1 13 Feb 2025 Kontan (H)

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) diproyeksikan akan memiliki modal besar di awal operasinya, dengan potensi dividen dari beberapa BUMN, terutama tiga bank pelat merah.

Sementara itu, Direktur Utama BNI, Royke Tumilaar, menargetkan rasio dividen 55%-60% dari laba bersih Rp 21,46 triliun. Danantara berpotensi menerima sekitar Rp 6,96 triliun-Rp 7,63 triliun dari BNI.

Total dana yang akan dikelola Danantara dari ketiga bank ini mencapai Rp 49,95 triliun-Rp 52,2 triliun, dengan asumsi seluruh dividen disetorkan ke Danantara.

Dengan potensi dividen dari BUMN-BUMN besar ini, Danantara diperkirakan memiliki dana awal yang signifikan untuk mendukung operasinya dan meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan negara.