Labirin | News & Update

;

Perbankan

( 2293 )

Ancaman Fintech terhadap Stabilitas Perbankan

HR1 14 Feb 2025 Kontan (H)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai memperingatkan risiko yang meningkat di industri financial technology (fintech) setelah beberapa kasus fraud yang melibatkan platform seperti iGrow, TaniFund, Investree, dan eFishery. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, meminta perbankan untuk menghentikan sementara kredit channeling ke fintech hingga dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan kinerjanya.

OJK mencatat bahwa perbankan merupakan sumber pendanaan utama bagi fintech, dengan total pendanaan mencapai Rp 44,77 triliun per November 2024, setara dengan 59,22% dari total pendanaan fintech. Dian mengingatkan agar bank tidak sembarangan menyalurkan kredit ke startup atau fintech demi menjaga stabilitas keuangan.

Saran OJK disambut positif oleh pihak perbankan. Direktur Kepatuhan Bank Oke Indonesia, Efdinal Alamsyah, menegaskan bahwa pihaknya rutin mengevaluasi mitra fintech dan telah menghentikan kerja sama dengan lebih dari 10 fintech yang memiliki NPL tinggi dan banyak komplain nasabah.

Sementara itu, Direktur Keuangan Bank Raya Indonesia, Rustati Suri Pertiwi, menyatakan bahwa pihaknya lebih selektif dalam memilih mitra fintech berdasarkan tingkat NPL, rasio bisnis, dan rencana bisnis. Bank Raya tetap mengembangkan channeling, tetapi bukan sebagai strategi utama.

Direktur Kepatuhan Bank Jago, Tjit Siat Fun, juga menegaskan bahwa Bank Jago secara berkala menyeleksi mitra pembiayaan berdasarkan risiko, tren bisnis, dan perilaku. Saat ini, Bank Jago lebih fokus menyalurkan kredit channeling ke ekosistem Grup Goto.

Dengan meningkatnya risiko di sektor fintech, OJK menegaskan perlunya kehati-hatian dalam pemberian kredit oleh perbankan agar tidak terjadi kerugian yang tidak perlu.

Ekonomi

Produk Perawatan Diri Berkinerja Baik di Pasar

KT3 14 Feb 2025 Kompas

Produk-produk perawatan diri atau personal care dari PT Unilever Indonesia Tbk dinilai berkinerja baik di pasaran, bahkan melampaui target. Prospek pasar produk perawatandiri di Indonesia masih besar,terutama pada kelompok generasi Z. Sebelumnya, perusahaan produk konsumsi rumah tangga PT Unilever Indonesia Tbk resmi melepas bisnis es krim. Unilever Indonesia akan berfokus pada bisnis intinya, seperti produk perawatan diri, perawatan rumah, dan nutrisi. Presiden Direktur PT Unilever Indonesia Tbk Benjie Yap mengemukakan, perseroan tengah berfokus pada transformasi bisnis dan organisasi. Selepas divestasi bisnis es krim, perseroan berencana memprioritaskan pertumbuhan jangka panjang, antara lain memperkuat pangsa pasar dengan segmen pasar yang terus tumbuh, dan lebih fokus pada bisnis produk perawatan dan makanan.

”Kami percaya langkah ini menyiapkan kami untuk pertumbuhan yang lebih kuat dan lebih berkelanjutan di masa mendatang. Ini membantu kami menyiapkan masa depan,” ujar Benjie dalam konferensi pers secara daring, Kamis (13/2/2025). Perseroan menjual unit bisnis es krim dengan nilai total Rp 7 triliun, di luar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Aset yang dialihkan kepada pihak pembeli antara lain berupa pabrik dan peralatan, kabinet es krim, tanah dan bangunan pabrik di Indonesia, serta aset penelitian dan pengembangan (Kompas.id, 14/1/2025). Direktur Finance PT Unilever Indonesia Tbk Vivek Agarwal menambahkan, proses divestasi pilar bisnis es krim diharapkan tuntas pada triwulan IV (Oktober-Desember) 2025. Selepas penjualan pilar bisnis es krim, perseroan akan fokus pada bisnis produk yang lebih menguntungkan, seperti produk perawatan diri wanita, perawatan rumah, perawatan kecantikan dan kesehatan, perawatan diri, serta nutrisi.

”Bisnis ini memiliki profitabilitas yang lebih tinggi daripada bisnis es krim, dan beroperasi di saluran yang berbeda,” ujarnya. Berdasarkan laporan keuangan PT Unilever Indonesia Tbk, sepanjang tahun 2024, perseroan mencatat penjualan bersih sebesar Rp 35,1 triliun yang menghasilkan laba bersih sekitar Rp 3,4 triliun. Laba bersih itu terkoreksi sebesar 29,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya karena penurunan penjualan dan kenaikan investasi yang diperlukan dalam transformasi. Pangsa pasar selama tahun 2024 dinilaiterus membaik jika dibandingkan dengan posisi terendah di Desember 2023 meskipun belum kembali ke posisi pasar pada Oktober 2023. Strategi inovasi Benjie menambahkan, perseroan merilis dan merilis ulang sejumlah inovasi untuk memperkuat keunggulan merek dan portofolio, serta memanfaatkan segmen konsumen yang sedang bertumbuh. Produk baru yang diluncurkan Unilever dinilai berkinerja baik dan melampaui target pasar, di antaranya produk perawatan seperti Pepsodent Gum Expert dan Dove Deodorant Serum. Selain itu, produk kecantikan dan kesehatan Dove Hair Tonic, serta produk makanan Royco Oyster Sauce. (Yoga)

Ekonomi

2025, Masih Akan Menjadi Primadona Perbankan Kredit ke Sektor Hilirisasi

KT3 14 Feb 2025 Kompas

Penyaluran kredit kepada korporasi, terutama di sektor hilirisasi, diproyeksikan tetap menjadi mesin utama pertumbuhan kredit perbankan nasional pada 2025 yang ditargetkan 9-11 persen. Industri perbankan melihat peluang besar dalam penyaluran kredit ke sektor ini seiring dengan dorongan pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah industri domestik melalui hilirisasi. Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Royke Tumilaar mengatakan, BNI siap mendukung program hilirisasi melalui berbagai inovasi dan layanan pembiayaan. Komitmen tersebut tecermin dari portofolio perseroan di sektor hilirisasi yang telah mencapai Rp 60 triliun. ”BNI memiliki eksposur di sektor hilirisasi, termasuk pada industri mineral, batubara, perkebunan, dan kehutanan. Saat ini, total portofolio kami di sektor ini mencapai kurang lebih Rp 60 triliun,” ujar Royke pertengahan pekan ini di Jakarta. Agar penyaluran kredit perbankan ke industri hilirisasi lebih optimal, Royke mengusulkan agar likuiditas diperlonggar, misalnya melalui penurunan Giro Wajib Minimum (GWM). ”Jika likuiditas tersedia, kami bisa lebih agresif dalam mendukung pasar,” ujarnya.

Royke menambahkan, sektor hilirisasi memiliki peran penting dalam ketahanan pangan serta berbagai industri lainnya. Oleh karena itu, banyak korporasi membutuhkan pendanaan untuk ekspansi dan pengembangan bisnis guna mendukung program hilirisasi nasional. Sementara itu, Head Transaction Banking PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) Andrew Suhandinata berharap semakin banyak korporasi berkontribusi dalam sektor hilirisasi sejalan dengan kebijakan prioritas pemerintah. Dengan demikian, Bank Danamon akan berupaya terus menyalurkan kredit kepada korporasi yang bergerak di sektor hilirisasi. ”Kita juga berharap dampaknya bisa dirasakan sektor UMKM dan konsumen sehingga pertumbuhan ekonomi bisa lebih cepat,” katanya saat ditemui dalam pergelaran Indonesia International Motor Show 2025 di JIEXpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025). Selain itu, kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) dari Bank Indonesia diharapkan juga semakin mendorong bank untuk menyalurkan pembiayaan kesektor hilirisasi.

Apalagi, menurut Andrew, kualitas aset atau kemampuan bayar korporasi di sektor ini tergolong baik. Lebih besar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Dian Ediana Rae menjelaskan, skala pembiayaan untuk sektor korporasi, khususnya proyek besar seperti hilirisasi, akan cenderung lebih besar dibandingkan sektor lain. Karena itu,bank perlu memperkuat mitigasi risiko guna memastikan pertumbuhan kredit tetap sehat dan berkelanjutan. ”Tampaknya hal ini memang tak dapat dihindari karena skala kredit untuk

korporasi memang besar. Terlebih, banyak korporasi yang terlibat dalam proyek-proyek strategis seperti hilirisasi,” ujarnya. Dengan kebutuhan pendanaan yang tinggi, sektor ini diproyeksikan tetap menjadi primadona dalam portofolio perbankan. Bank juga harus menyiapkan strategi diversifikasi kredit agar pertumbuhan tetap stabil meskipun kondisi ekonomi global mengalami fluktuasi. Laporan Analisis Uang Beredar BI menunjukkan, penyaluran kredit kepada debitor korporasi tercatat Rp 4.185,1 triliun atau 54,43 persen dari total kredit yang disalurkan perbankan pada Desember 2024. Jumlah ini meningkat sebesar 14,8 persen secara tahunan, lebih tinggi dibanding periode 2023 yang tumbuh 11,6 persen. (Yoga)

Ekonomi

Kebijakan Efisiensi AnggaranJadi Budaya Baru di 2025

KT3 14 Feb 2025 Kompas

Kebijakan efisiensi anggaran yang kini dilakukan pemerintahan Prabowo Subianto akan dijadikan acuan untuk tahun depan. Kementerian dan lembaga akan dituntut melakukan efisiensi terukur sebagai bentuk budaya baru dalam pemerintahan. Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kementerian Keuangan, Kamis (13/2/2025), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjawab pertanyaan seputar kebijakan efisiensi anggaran Rp 306,7 triliun yang diperintahkan Presiden Prabowo. Rapat itu sejatinya untuk membahas efisiensi anggaran di internal Kementerian Keuangan. Namun, anggota DPR juga menanyakan perihal kebijakan efisiensi secara umum yang kini mesti dilakukan setiap kementerian dan lembaga, mengingat Kemenkeu adalah pengampu utama kebijakan tersebut.

Sri Mulyani mengatakan, efisiensi anggaran yang dilakukan lintas kementerian dan lembaga pada 2025 ini bertujuan mempertajam tujuan Astacita Prabowo. Ia pun melempar sinyal bahwa efisiensi anggaran akan dilanjutkan sampai 2026. Menurut Sri Mulyani, kebijakan efisiensi akan dijadikan acuan untuk menciptakan budaya baru efisiensi birokrasi pemerintahan di semua kementerian dan lembaga. Hasil efisiensi atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 ini juga akan dijadikan acuan menyusun APBN 2026. ”Saya rasa spiritnya adalah benar-benar untuk membangun budaya baru dalam bekerja.APBN2026 sedang dalam pemikiran awal, tetapi memang apa yang kita lakukan saat ini diharapkan akan menciptakan sebuah budaya baru,” ujar Sri Mulyani dalam rapat di Senayan, Jakarta. Meski efisiensi yang dilakukan bernilai besar, ia mengatakan, penghematan di tiap kementerian dan lembaga itu tidak boleh mengganggu program yang melayani masyarakat seperti bantuan sosial (bansos).

Adapun total nilai efisiensi dipastikan tetap Rp 306,7 triliun. Ia juga memastikan efisiensi ini tidak akan menggerus belanja wajib di APBN yang diamanatkan konstitusi, seperti kewajiban 20 persen anggaran pendidikan. Kemenkeu akan menyisir lagi hasil rencana efisiensi yang diajukan setiap kementerian dan lembaga untuk memastikan efisiensi itu tidak melanggar mandat konstitusi. ”Pelayanan publik tidak boleh dikorbankan dan berbagai target juga tidak kita kurangi. (Amanat) 20 persen sesuai konstitusi pasti kita akan jaga. Nanti sesudah (usulan) dari semua kementerian dan lembaga kami kumpulkan, kami akan memilah lagi supaya kepatuhan terhadap konstitusi tetap kita jaga,” katanya. Kebijakan berubah Tiga pekan terakhir, pemerintah melakukan ”rekonstruksi anggaran” alias mengubah lagi kebijakan efisiensi anggaran. Kebputusan ini diperintahkan Presiden Prabowo dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 pada 22 Januari 2025 dan ditindaklanjuti Kemenkeu lewat Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025 pada 24 Januari 2025. (Yoga)

Ekonomi

Menggenjot Kredit Konsumer Tahun Ini

KT1 14 Feb 2025 Investor Daily (H)

PT Danamon Indonesia Tbk bersama dengan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance) dan didukung oleh MUFG Bank, Ltd. (MUFG) menggenjot kredit konsumer tahun ini. Salah satunya dengan kembali mendukung gelaran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025. Chief of Business & Portfolio Officer Adira Finance Harry Latif menjelaskan, pihaknya bersama dengan Bank Danamon didukung MUFG sudah tahun keempat sebagai official main partner. Hal ini dinilai dapat mendukung pertumbuhan ekosistem otomotif di Indoneia. Menurut dia, partisipasi di IIMS sejalan dengan strategi perusahaan, yaitu diperluas portfolio dan juga diverifikasi produk untuk mempertahankan bisnisnya. Pada tahun lalu Adira Finance mencatatkan pertumbuhan pembiayaan IIMS sebesar 18% secara tahunan (year on year/yoy). "Dengan tren positif ini, Adira Finance yakin di 2025 ini dengan banyak produk yang ada disini, produk baru, produk-produk eksisting, kami yakin akan tetap naik 15-20% dibandingkan 2024," jelas Harry. (Yetede)

Ekonomi

Himbara Berupaya Menjaga Stabilitas Kinerja

HR1 13 Feb 2025 Bisnis Indonesia (H)

Bank-Bank BUMN memasuki tahun 2025 dengan strategi bertahan menghadapi tantangan ekonomi yang masih berlanjut. Meskipun pertumbuhan kredit mereka tetap relatif baik, namun pertumbuhan laba sepanjang 2024 terbatas. Bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tetap memiliki fundamental yang kuat, namun terpengaruh oleh faktor eksternal seperti realokasi anggaran negara, kondisi ekonomi global, dan dinamika pasar domestik yang semakin membatasi ruang pertumbuhan.

Beberapa tokoh penting dari bank-bank BUMN menyampaikan strategi masing-masing untuk menghadapinya. Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), Sunarso, menargetkan pertumbuhan kredit moderat di kisaran 7%-9% dan fokus pada penguatan UMKM, yang merupakan pasar utama BRI. Direktur Utama PT Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, berfokus pada sektor-sektor strategis seperti pertanian, perkebunan, dan energi serta pengembangan inovasi digital. Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN), Nixon LP Napitupulu, optimistis total aset BTN akan menembus Rp500 triliun pada akhir 2025 dengan berbagai inisiatif strategis. Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (BNI), Royke Tumilaar, berharap transformasi digital yang dilakukan dapat meningkatkan dana murah dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

Namun, Trioksa Siahaan, Head of Research LPPI, menyatakan bahwa tantangan ekonomi tahun ini berpotensi lebih berat, dengan kebijakan penghematan anggaran negara yang berdampak pada pembiayaan proyek-proyek besar. Bank-bank BUMN diharapkan meningkatkan efisiensi operasional dan menghadapi pertumbuhan kredit yang diprediksi akan lebih terbatas, hanya sekitar 7%.

Ekonomi

Laba Himbara Tumbuh Lebih Lambat Dibanding 2023

KT3 13 Feb 2025 Kompas

Pertumbuhan laba himpunan bank milik negara alias Himbara selama 2024 lebih lambat dibanding 2023. Meski demikian, di tengah tantangan likuiditas tahun ini, Himbara optimistis berkinerja lebih baik. Laba bersih Himbara secara konsolidasi pada 2024 mencapai Rp 142,92 triliun atau tumbuh 2,08 persen dibanding 2023. Sementara laba 2023 tumbuh 22,86 persen dari laba 2022. Pengamat perbankan, Paul Sutaryono, berpendapat, melambatnya laju pertumbuhan laba Himbara terjadi akibat kurang optimalnya pendapatan bunga kredit. Ini, antara lain, tampak dari peningkatan jumlah kredit yang sudah disetujui, tetapi belum ditarik (undisbursed loan). Nilainya meningkat 6,6 persen secara tahunan pada November 2024. ”Kenaikan undisbursed loan menjadi salah satu indikator bahwa pendapatan dari bunga kredit kurang optimal. Akibatnya, laba bersih tidak mengalami kenaikan signifikan. Hal ini juga bisa mendorong pendapatan bersih menipis pada level yang lebih rendah,” katanya, Rabu (12/2/2025).

Anggota Himbara, antara lain PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, serta PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, telah melaporkan kinerja 2024. Seluruh aset Himbara pada 2024 tumbuh 6,28 persen dibanding 2023 menjadi Rp 6.018 triliun. Di sisi lain, tengah terjadi persaingan ketat dalam penghimpunan dana masyarakat, antara produk perbankan dan surat utang terbitan pemerintah. Sebagai gambaran, Obligasi Negara Ritel (ORI) menawarkan kupon yang lebih menarik sekitar 6 persen. Sementara suku bunga deposito bank hanya 4,25 persen. ”Artinya, bank bisa kalah bersaing. Namun, bank umum hampir tidak mungkin berani menaikkan bunga deposito hingga mendekati kupon obligasi karena bunga penjaminan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) hanya 4,25 persen untuk bank umum dan 6,75 persen untuk BPR. Hal itu yang membuat beban tinggi bagi bank selama ini,” ujar Paul.

Kendati demikian, Himbara memiliki peluang untuk meningkatkan kinerjanya pada 2025 dengan adanya sejumlah program prioritas pemerintah. Misalnya, program strategis nasional (PSN) dan pembangunan 3 juta rumah. Alih-alih mengejar target semata, bank sebaiknya tetap meningkatkan manajemen risiko. Himbara, menurut Paul, juga dapat menggenjot pendapatan non-operasional guna mengimbangi pendapatan bunga kredit yang sedang melandai. Dengan demikian, penyaluran kredit dan kinerja perseroan dapat tetap tumbuh pada 2025. Hapus buku Terpisah, pengajar Binus University, Doddy Ariefianto, berpendapat, melambatnya pertumbuhan laba Himbara itu di luar siklus bisnis normal pada umumnya. Kemungkinan, penyebabnya adalah kegiatan hapus buku kredit macet. Merujuk data Statistik Perbankan Indonesia yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hapus buku terhadap kredit yang diberikan Himbara per November 2024 mencapai Rp 385,45 triliun. Jumlah ini meningkat 17,95 persen secara tahunan. ”Kalau siklus bisnis, biasanya tidak sampai melambat sebesar itu. Dalam hal penyaluran kredit, misalnya, tidaksampai turun dari 20 persen menjadi 2 persen. (Yoga)

Ekonomi

Layanan Elektronik BSI Sudah Berjalan Normal

KT3 13 Feb 2025 Kompas

Layanan elektronik PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI sudah berjalan normal. Sejak Minggu (9/2/2025), pelanggan BSI mengeluh tidak bisa mengakses aplikasi BSI. Saat ini, BSI telah memasuki fase stabilisasi setelah selesainya proses peningkatan (upgrade) sehingga semua layanan e-channel BSI dapat diakses dengan lancar. Manajemen BSI menegaskan, kendala yang dialami nasabah BSI tidak terkait ancaman kebocoran data yang dilontarkan peretas Bjorka pekan lalu. ”Itu merupakan bagian dari proses pemeliharaan berkelanjutan,” ujarCorporate Secretary BSI Wisnu Sunandar ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (12/2). Menurut Wisnu, upgrade sistem teknologi informasi (TI) merupakan bagian dari pemeliharaan berkelanjutan. Langkah ini sangat penting karena nasabah BSI terus tumbuh hingga melebihi 21 juta nasabah. Setelah proses tersebut selesai, sistem teknologi informasi memasuki fase stabilisasi sehingga layanan perbankan melalui e-channel normal kembali dengan akses seperti sediakala.

”Dalam proses itu kami memahami bahwa nasabah mengalami kendala dalam mengakses layanan BSI. Kendati demikian, kami melalui tim TI BSI secara intens melakukan normalisasi layanan agar masyarakat dapat mengakses layanan terbaik dengan lancar,” tambah Wisnu dalam keterangan tertulis. Keluhan terhadap layanan elektronik BSI dilontarkan banyak pelanggan di media sosial, seperti X, pada Selasa (11/2). Akun Furzatullah Akbar, misalnya, menyebutkan, ”Kalau ada teman kalian nggak makan 2 hari, belum tentu nggak ada uang, bisa jadi dia nasabah BSI.” Dalam akun lain, Tias menambahkan, ”ATM vs aplikasi sama-sama gangguan. Ini kalau bukan karena gajian, males banget pakai BSI.” Wisnu mengatakan, BSI meminta maaf atas ketidaknyamanan selama pemeliharaan TI tersebut. BSI juga mengapresiasi kesabaran serta pengertian masyarakat atas kendala yang timbul saat proses upgrade sistem dilakukan.

”BSI selalu menjaga komitmennya untuk memberikan layanan keuangan dan perbankan syariah terbaik untuk bangsa Indonesia. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi selama proses tersebut,” ujar Wisnu. BSI memastikan kepada nasabah dan pemangku kepentingan lain bahwa data dan dana dari 21 juta nasabah perseroan berada dalam kondisi baik dan aman. BSI terus melakukan mitigasi atas segala kemungkinan yang terjadi agar data dan dana nasabah selalu aman. Hingga akhir Desember 2024, BSI mencatat perubahan (shifting) transaksi e-channel mencapai 98,03 persen. Sisanya masih menggunakan layanan transaksi teller di cabang. Jumlah transaksi melalui e-channel mencapai 851 juta transaksi dengan volume Rp 956 triliun pada akhir 2024 lalu. BSI juga menyatakan komitmen untuk terus memperkuat pertahanan keamanan siber perbankan. Nasabah juga diimbau untuk tetap waspada dan berhati-hati atas segala bentuk modus penipuan yang mengatasnamakan BSI. (Yoga)

Ekonomi

Program 3 juta rumah Cari Tambahan Dana dari Bank Indonesia

KT3 13 Feb 2025 Kompas

Program pembangunan 3 juta rumah pemerintah memperoleh tambahan dana dari Bank Indonesia senilai Rp 80 triliun melalui kebijakan insentif likuiditas makroprudensial. Selain itu, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara turut berkomitmen untuk mendukung tambahan likuiditas program tersebut. Hal ini disepakati dalam pertemuan terbatas antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Pandu Sjahrir selaku perwakilan dari Danantara, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, serta Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun. Pertemuan sekitar 1,5 jam ini berlangsung di Gedung Thamrin BI, Jakarta, Selasa (11/2/2025). Menurut Perry, sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas pemerintah dalam Astacita, BI akan memberikan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) kepada seluruh bank penyalur kredit ke sektor perumahan.

Insentif tersebut secara bertahap akan diberikan hingga sebesar Rp 80 triliun. ”Kami menyediakan, sekarang adalah Rp 23,19 triliun. Dari hasil diskusi tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini. Jadi, ini bentuk konkret(dukungan) dari Bank Indonesia,” katanya dalam konferensi pers pada Selasa malam. KLM merupakan pelonggaran pemenuhan giro wajib minimum (GWM) bagi bank yang menyalurkan kredit kesektor-sektor tertentu. Dengan pelonggaran tersebut, bank-bank yang menyalurkan kredit sesuai dengan ketentuan akan menerima likuiditas tambahan. Perry mengatakan, perumahan menjadi salah satu sektor penting yang dapat berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu, kemajuan sektor perumahan juga dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor lain atau efek berganda. Misbakhun menambahkan, KLM merupakan kebijakan BI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan menjaga stabilitas perekonomian.

Hal ini telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). ”Peran pertumbuhan inilah yang akan digunakan BI dalam membantu program ini, yaitu program perumahan,” ujarnya. Dukungan politik Dalam hal ini, Misbakhun akan memberikan dukungan politik terhadap upaya BI mendukung program prioritas pemerintah sesuai dengan perannya dengan memberikan tambahan likuiditas. Dengan demikian, dukungan terhadap sektor perumahan tersebut pada gilirannya diharapkan dapat mendorong target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di sisi lain, Pandu menambahkan, Danantara turut mendukung program pembangunan 3 juta rumah dengan mencari tambahan likuiditas. Langkah tersebut antara lain ditempuh melalui penawaran umum awal (bookbuiding) di pasar. ”Jadi, memang bookbuilding ini adalah suatu proses di mana kita mengumpulkan interest dan juga masukan-masukan dari pasar. Jadi, ini yang sekarang kita sedang jalankan,” ujarnya. (Yoga)

Ekonomi

Mendesak Presiden Untuk Turun Tangan Soal Tukin

KT3 13 Feb 2025 Kompas

Dosen aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menolak diskriminasi pembayaran tunjangan kinerja atau tukin sesuai status perguruan tinggi negerinya. Para dosen menuntut pembayaran tukin sesuai aturan yang ditetapkan demi mendukung kesejahteraan dan peningkatan kinerja dosen. Oleh karena itu, para dosen ASN di Kemendiktisaintek mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan memastikan anggaran tukin dosen ASN Kemendiktisaintek tahun 2025 dapat dibayarkan. Sebab, wacana yang berkembang saat ini, karena keterbatasan anggaran, Kemendiktisaintek hanya akan membayarkan tukin bagi dosen ASN di perguruan tinggi negeri satuan kerja (satker) dan PTN badan layanan umum (BLU) yang belum menerima remunerasi. Tuntutan antara lain datang dari para dosen di Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, Rabu (12/2/2025). Mereka keberatan atas diskriminasi pembayaran tukin dosen ASN Kemendiktisaintek.

Meskipun Universitas Mulawarman sudah berstatus PTN BLU, besaran remunerasi yang diterima dosen masih jauh di bawah tukin yang diatur dalam Keputusan No 447/P/2024 tentang Nama Jabatan, Kelas Jabatan, dan Pemberian Besaran Tunjangan Kinerja Jabatan Fungsional Dosen di Kemendikbudristek. Di lampiran peraturan itu tertera jabatan asisten ahli dengan kelas jabatan 9 mendapat tunjangan kinerja Rp 5 juta per bulan, lektor Rp 8,7 juta per bulan, lektor kepala Rp 10,9 juta per bulan, dan profesor Rp 19,2 juta per bulan. Menurut dosen Universitas Mulawarman, Agus Juanidi, para dosen ASN di lingkungan Kemendiktisaintek ibarat sapi perah. Tuntutan menjalankan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat), tetapi tidak disertai dengan kesejahteraan yang layak. ”Aturan untuk tukin ASN, kan, sudah ada. Dosen di bawah Kementerian Agama dan yang lainnya bisa menerima tukin, tetapi dosen ASN di Kemendiktisaintek haknya terus diabaikan. Kalau dibilang menerima remunerasi, ini tidak adil. Kami lebih memilih tukin karena remunerasi yang dibayarkan jauh di bawah tukin, paling berkisar 20 persennya,” tutur Agus.

Guna mendapatkan remunerasi yang diklaim pemerintah, seperti tukin di PTN BLU dan PTN BH, para dosen, antara lain, harus produktif melakukan riset dan publikasi di jurnal internasional. Dosen harus punya modal awal untuk membiayai riset mandiri jika tidak mendapat hibah, termasuk untuk tembus ke jurnal ilmiah internasional. ”Bagaimana menuntut dosen bisa optimal melakukan riset dan publikasi jika dosen masih berjuang dengan kesejahteraan?” kata Agus. Saat ini, dosen terpaksa mencari pekerjaan sampingan atau tambahan di luar kampus agar dapat membiayai kehidupan keluarga. Andalannya mendapat proyek dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Namun, ada kekhawatiran tahun ini semakin sulit akibat adanya kebijakan pemangkasan anggaran APBN dan APBD. Agus memandang, keputusan Kemendiktisaintek yang tidak membayarkan tukin dosen ASN tahun 2020-2024 sebagai sikap pemerintah yang mencederai hak asasi dosen. Pasalnya, tukin merupakan bagian dari kesejahteraan dosen yang tidak bisa dinegosiasi. (Yoga)