Labirin | News & Update

;

Perbankan

( 2293 )

Rasio Kredit Macet Bank Besar Membaik

HR1 15 Feb 2025 Kontan

Kualitas kredit empat bank besar di Indonesia sepanjang 2024 menunjukkan perbaikan, tercermin dari penurunan rasio non-performing loan (NPL) di masing-masing bank. PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) mencatat rasio NPL terendah di 0,97%, turun dari 1,01% pada Desember 2023. Direktur Utama Darmawan Junaidi menegaskan bahwa Bank Mandiri memperkuat manajemen risiko dan menjaga rasio pencadangan di 304%.

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) mencatat NPL gross di 1,8%, lebih baik dibandingkan Desember 2023 di 1,9%. Manajemen BCA menyebutkan kredit korporasi menjadi penyumbang utama NPL, mencapai 40,2% atau setara Rp 16 triliun.

PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) juga mencatat penurunan NPL dari 2,1% pada Desember 2023 menjadi 2% pada Desember 2024. NPL terbesar berasal dari bisnis UMKM kelas menengah yang mencapai 5,7%, meski membaik dari 6% di tahun sebelumnya. Direktur Keuangan BNI, Novita Widya Anggaraini, menyatakan bahwa BNI tetap menjaga kualitas aset di tengah tantangan global.

Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) mencatat rasio NPL 2,94%, turun dari 3,12% pada Desember 2023. Penyumbang terbesar NPL di BRI adalah UMKM kelas kecil dengan rasio 4,42%, membaik dari 4,88% tahun sebelumnya. Direktur Utama BRI, Sunarso, menekankan bahwa BRI telah mempersiapkan pencadangan yang cukup dengan rasio NPL coverage mencapai 215%. BRI menargetkan NPL tetap di bawah 3%, sambil tetap mendorong pertumbuhan kredit yang naik 6,7% menjadi Rp 1.355 triliun pada 2024.

Perbaikan NPL di bank-bank besar mencerminkan upaya penguatan manajemen risiko dan pencadangan kredit, meskipun masih terdapat tantangan dari sektor korporasi dan UMKM.

Ekonomi

Strategi Menghidupkan Kembali Industri Otomotif

HR1 15 Feb 2025 Bisnis Indonesia (H)

Sektor otomotif nasional mengalami penurunan penjualan dan produksi mobil dalam dua tahun terakhir. Meskipun ada peningkatan dalam beberapa acara seperti IIMS 2024, yang mencatatkan penjualan mencapai Rp6,7 triliun dan meningkat 26,4% dibandingkan tahun sebelumnya, penjualan mobil secara keseluruhan mengalami penurunan sejak 2023, setelah sebelumnya meningkat signifikan pada 2022. Proyeksi penjualan mobil pada 2025 diperkirakan hanya mencapai sekitar 900.000 unit, sedikit lebih tinggi dari tahun 2024.

Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan ini adalah ketidakpastian ekonomi, harga barang kebutuhan pokok yang meningkat, dan tingginya suku bunga kredit kendaraan, meskipun ada penurunan pada BI Rate. Pakar otomotif dan akademisi Yannes Martinus Pasaribu menyatakan bahwa banyak masyarakat yang menunda pembelian mobil dan lebih memprioritaskan kebutuhan lain seperti pendidikan. Selain itu, kebijakan pemerintah yang lebih berfokus pada mendongkrak industri otomotif, termasuk insentif fiskal dan regulasi yang mendukung iklim usaha, sangat dibutuhkan agar sektor ini bisa pulih dan berkembang.

Ekonomi

BPK Tetap Prioritaskan Pemeriksaan Keuangan Negara Sesuai Amanat UU

KT1 15 Feb 2025 Investor Daily

Sekretaris BPK Bahtiar Arif menyampaikan, pihaknya tetap menjaga prioritas pemeriksanaan keuangan negara sesuai amanat di dalam peraturan perundang-undangan di tengah adanya efisiensi anggaran BPK sebanyak Rp1,38 triliun. "Pemeriksanaan yang masih kami anggarkan, artinya tidak termasuk dalam efisiensi anggaran yang diusulkan adalkag pemeriksaan yang secara eksplisit disebutkan di dalam perauran perundang-undangan untuk diperiksa BPK,: kata Bahtiar. Pemeriksaan yang wajib dilakukan oleh BPK antara lain laporan Keuangan Pemerintahan Pusat (KPP), Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Bendara Umum Negara ()LKBUN), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LKPHLN). Kemudian Laporan Keuangan Bank Indonesia, OJK, LPS, dan BPKH. BPK juga memprioritaskan pemeriksaan kinerja atas penyelengaraan haji. Selain itu pemeriksaan yang wajib dilakukan juga termasuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTTT) atas pertanggungjawaban keuangan bantuan partai politik (parpol); pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan uang; serta pelaksanaan pemilihan umum/pemilihan kepala daerah (pemilu/pilkada). Bahtiar menambahkan, BPK memprioritaskan pemeriksaan dengan tema pembangunan manusia dan ketahanan pangan. (Yetede)

Ekonomi

Emiten Grup Siam Cement Mengumumkan Kerugian Rp1,1 Triliun

KT1 15 Feb 2025 Investor Daily

Emiten Grup Siam Cement, PT Fajar Surya Wisesa Tbk (FASW) atau Fajar Paper mengumumkan rugi tahun berjalan yang dapat diartibusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 1,1 triliun pada tahun 2024. Angka itu akan membengkak hampir dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya yang rugi Rp 625,86 miliar. Manajemen FASW dalam laporan keuangan yang dipublikasikan Jumat (14/2/2025) mengungkapkan, penurunan laba sejalan dengan melemahnya penjualan neto sebesar Rp7,69 triliun, turun 0,32% dibanding tahun sebelumnya Rp7,72 triliun. Sebagian besar penjualan Fajar Paper, dikontribusikan dari pasar domestik mencapai Rp6,04 triliun atau 78,4% dari pasar Asia Rp 1,65 triliun, Rp1,9 miliar dari Timur Tengah, dan negara lainnya Rp726 miliar. Di saat penjualan neto perseroan melemah, beban pokok penjualan Fajar Paper justru membengkak dari Rp 7,69 triliun pada 2023 menjadi Rp8,11 triliun. Tingginya beban yang melebihi penjualan, membuat perseroan mencatatkan rugi bruto sebesar Rp414,31 miliar pada 2024. Padahal, tahun sebelumnya perseroan masih mampu meraih laba bruto Rp27,9 miliar. (Yetede)

Ekonomi

Kenali Risiko pada Aset Kripto Yang Sedang Naik Turun

KT3 15 Feb 2025 Kompas

Aset Kripto menjadi salah satu aset yang sedang naik daun dan ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Berdasarkan hasil penelusuran Google Trends, pencarian kata crypto pun mengalami kenaikan dari waktu ke waktu, apalagi saat momentum bitcoin halving yang terjadi pada tahun lalu. Bitcoin halving terjadi ketika imbal hasil untuk petambang dipotong 50 persen. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kecepatan masuknya bitcoin baru ke pasar sehingga nilainya terjaga dan jumlah bitcoin yang beredar pun terkontrol. Indonesia menunjukkan peningkatan eksponensial dalam adopsi aset kripto. Laporan Chainalysis tahun 2024 mencatat, Indonesia menempati peringkat ketiga dalam Global Crypto Adoption Index. Jumlah pengguna aset kripto di Indonesia pun terbilang sangat fantastis mencapai 22,9 juta akun, dengan nilai transaksi tahunan mencapai Rp 650,6 triliun, meningkat 335,9 persen dari tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ini menegaskan peran strategis Indonesia dalam ekosistem aset keuangan digital global. Pengguna aset kripto pun berasal dari berbagai latar belakang dan sangat beragam, baik dari segi pekerjaan, umur, maupun tingkat pengetahuan terhadap aset kripto. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk meningkatkan literasi keuangan, khususnya literasi aset kripto. Peningkatan literasi keuangan masyarakat terhadap aset kripto merupakan bagian dari upaya pelindungan konsumen dan menjadi elemen kunci untuk mencegah misinformasi, manipulasi pasar, serta praktik investasi yang tidak bertanggung jawab. Untuk meningkatkan literasi dimaksud, sampai dengan Februari 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)telah menyelenggarakan berbagai program edukasi keuangan digital (digitalfinancial literacy/DFL) di 10 kota di Indonesia. OJK bersama dengan Bappebti, asosiasi, industri, dan pemangku kepentingan lainnya juga menyelenggarakan Bulan Literasi Kripto (BLK) 2025 pada 3 sampai dengan 27 Februari 2025. Pada kegiatan dimaksud akan dilaksanakan sosialisasi mengenai aset kripto dan blockchain.

Sosialisasi akan dilaksanakan di empat kota, yaitu Medan, Makassar, Surabaya, dan Pontianak. Diharapkan, dengan memiliki pemahaman yang baik tentang aset kripto, masyarakat akan mampu untuk mengambil keputusan investasi yang bijak dan cerdas. Literasi keuangan di aset kripto tidak hanya mengenai pengenalan tentang aset kripto, seperti pengembang dan proyek dalam jaringan aset, tetapi juga risiko berinvestasi di aset kripto. Fear of missing out (FOMO) menjadi salah satu fenomena yang sering terjadi dan dilakukan oleh investor kripto. FOMO merupakan kondisi investor terburu-buru untuk membeli aset kripto karena kekhawatiran akan kehilangan peluang keuntungan. Kondisi ini identik dengan pertimbangan prematur ketika mengambil keputusan sehingga tidak dilakukan analisis terhadap aset kripto yang akan dibeli. Hindari membeli aset kripto karena FOMO dan pahami risiko investasi di aset kripto. Risiko berinvestasi Berikut beberapa risiko berinvestasi di aset kripto, antara lain, pertama, pahami aset kripto merupakan instrumen investasi yang memiliki risiko tinggi. (Yoga)

Ekonomi

Antara Kisah Moko dan dan Realita Hidup

KT3 15 Feb 2025 Kompas

Kisah Moko di film 1 Kakak 7 Ponakan dan Kaluna di film Home Sweet Loan tidak jauh dari cerita hidup sebagian warga Jakarta. Mereka dipaksa hidup di antara persimpangan mimpi pribadi dan kebutuhan keluarga. Film 1 Kakak 7 Ponakan tengah menjadi perbincangan pencinta film Tanah Air. Kualitas pengambilan gambar hingga kemampuan aktor-aktrisnya pun dianggap ciamik. Lebih dari sekadar hal teknis, alur ceritanya disebut mampu menarik minat penonton. Kisah dalam film yang tayang di bioskop sejak 23 Januari 2025 itu dekat dengan kisah nyata manusia Indonesia. Tokoh utamanya ialah generasi sandwich yang harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tokoh Hendarmoko atau Moko di film itu tidak pernah menyangka bakal menjadi tulang punggung keluarga. Kehidupannya berubah total ketika kakak dan iparnya meninggal di waktu berdekatan. Sejak itu, hidupnya diimpit mimpi pribadi dan tuntutan keluarga. Moko yang tinggal di rumah kakaknya itu mendadak menjadi orangtua tunggal bagi keponakannya. Keinginannya melanjutkan studi kandas.

Dia harus segera mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Hidup Kaluna di film Home Sweet Loan juga tidak kalah keras. Pekerja dari kelas ekonomi menengah ini tinggal bersama keluarga besarnya. Di sana, ada bapak-ibu dan dua kakaknya yang sudah berkeluarga dan memiliki anak. Dalam film itu, mimpi Kaluna sebenarnya sederhana. Dia hanya ingin punya rumah untuk dia tinggali sendiri. Akan tetapi, bukan perkara mudah mewujudkannya. Kerja keras saja tidak cukup. Dia berulang kali meneteskan air mata karena dihadang berbagai rintangan. Sebagai generasi sandwich, ia mesti membiayai kebutuhan keluarga. Dengan penghasilan minim, tetapi dihujani kebutuhan yang banyak, impiannya seperti mustahil terwujud. Meski berbeda panggung, nestapa Moko dan Kaluna dirasakan sebagian warga Jakarta, khususnya kelas menengah. Kisahnya kurang lebih serupa. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), penghasilan rata-rata kelas menengah di Indonesia tahun 2024 berkisar Rp 2.040.262-Rp 9.909.844 perkapita per bulan. Selain penghasilan, kelas menengah juga dapat didefinisikan berdasarkan pengeluaran per kapita per bulan.

Menurut laporan World Bank, kelas menengah adalah mereka yang memiliki pengeluaran Rp 1,2 juta hingga Rp 6 juta per bulan per kapita. Salah satu di antara kelas menengah Jakarta itu ialah Mia Auliani (28). Dia tulang punggung keluarga. Dengan gaji Rp 5.396.791 atau setara upah minimum provinsi Jakarta, dia harus menghidupi orangtua, kakak, dan adiknya. ”Kakak saya ada gangguan mental. Ibu dan ayah sudah tidak bekerja. Adik baru sebentar lagi akan memasuki perguruan tinggi,” tutur warga Jakarta Timur ini, Jumat (14/2/2025). Sebagai anak tengah, Mia sejauh ini menanggung semua biaya kehidupan di rumah. Dari bayar listrik, tagihan air, kontrakan, hingga utang orangtua. Bebannya bertambah banyak saat mesti menanggung biaya kesehatan orangtua dan saudara, hingga biaya pendidikan adiknya. Ujungnya, ia mesti mengalah. Pendapatan yang mestinya bisa untuk rencana masa depan harus dikorbankan. Itu termasuk mengorbankan impiannya, seperti menunda perkawinan demi memprioritaskan kebutuhan keluarga. (Yoga)

Ekonomi

Kewirausahaan Minus Tidak Menekan Angka Pengangguran

KT3 15 Feb 2025 Kompas

Kewirausahaan berperan sangat penting dalam menekan angka pengangguran di Indonesia dalam satu dekade terakhir. Selain menciptakan lapangan kerja bagi dirinya sendiri, seorang wirausahawan juga menciptakan lapangan kerja bagi angkatan kerja lain ketika dia merekrut pekerja tambahan untuk membantu usahanya. Analisis atas hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, jumlah tenaga kerja kewirausahaan, termasuk pelaku wirausaha dan pekerjanya, mencapai 139,6 juta, setara dengan 91,74 persen dari angkatan kerja per Agustus 2024. Angka ini naik dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja kewirausahaan per Agustus 2015, yakni 122,4 juta, setara dengan 90,53 persen angkatan kerja. Peran penting kewirausahaan dalam penciptaan lapangan kerja tak terbantahkan. Namun, bagaimana perannya dalam meningkatkan kesejahteraan? Apakah tenaga kerja kewirausahaan menghasilkan penda patan yang dapat diandalkan?

”Kewirausahaan terpaksa” Istilah wirausahawan merujuk pada tiga dari tujuh status pekerjaan dalam statistik ketenagakerjaan BPS, yaitu berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, dan berusaha dibantu buruh tetap. Empat status pekerjaan yang lain adalah buruh, pekerja bebas pertanian, pekerja bebas non-pertanian, dan pekerja keluarga/tak dibayar. Sakernas Agustus 2024 menemukan bahwa 56,2 juta penduduk Indonesia bekerja sebagai wirausahawan. Angka ini melonjak dari 41,8 juta pada Sakernas Agustus 2015. Disandingkan dengan jumlah angkatan kerja pada setiap periode, yakni 122,4 juta pada Agustus 2015 dan 152,11 juta pada Agustus 2024, lonjakan ini menunjukkan peningkatan proporsi angkatan kerja yang berwirausaha dari 34,15 persen menjadi 36,95 persen. Namun, berwirausaha tampak menjadi pilihan terakhir yang terpaksa diambil ketimbang menganggur. Selain karena kesempatan kerja sebagai buruh tetap yang terbatas, mayoritas angkatan kerja Indonesia yang berpendidikan rendah juga sulit bersaing di pasar kerja yang makin kompetitif.

”Kewirausahaan terpaksa” tampak pada menguatnya informalitas dalam kewirausahaan di Indonesia. BPS mendefinisikan ekonomi informal berdasarkan lima status pekerjaan, yaitu berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas pertanian, pekerja bebas non-pertanian, dan pekerja keluarga/tak dibayar. Penguatan informalitas dalam kewirausahaan tampak terutama pada sisi pelaku usahanya yang sebagian besar wirausahawan berstatus berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tidak tetap atau pekerja bebas dan pekerja keluarga/tidak dibayar (kategori 2). Pada Agustus 2024, gabungan dua kategori wirausahawan informal ini mencapai 91,66 persen terhadap total wirausahawan, naik dari 90,26 persen pada Agustus 2015. Wirausahawan berstatus berusaha sendiri mendominasi kewirausahaan informal dengan proporsi 46,73 persen pada Agustus 2015 dan 56,06 persen pada Agustus 2024. Pada periode yang sama, proporsi wirausahawan formal, yaitu wirausahawan yang mempekerjakan buruh tetap, turun dari 9,74 persen menjadi 8,34 persen. (Yoga)

Ekonomi

Keberlanjutan Lingkungan dan Rekonsiliasi Ekonomi Sawit

KT3 15 Feb 2025 Kompas

Indonesia yang memiliki iklim tropis bisa memanfaatkan produk-produk pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan swasembada energi. Beberapa di antaranya replanting sawit yang disisipkan dengan tanaman padi gogo hingga pemanfaatan sawit untuk bahan bakar nabati, seperti biodiesel. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono saat membuka International Conference of Oil Palm and Environment (ICOPE) 2025 di Sanur, Denpasar, Bali, Rabu (12/2/2025). ICOPE edisi ke-7 digelar Sinar Mas Agribusiness and Food, WWF Indonesia, dan lembaga penelitian pertanian asal Perancis, Cirad. Acara yang berlangsung hingga Jumat (14/2) diikuti sekitar 500 peserta. Selama tiga hari, para pemangku kepentingan berdiskusi mengenai praktik-praktik berkelanjutan dalam industri sawit. ”Sawit ini bargaining bangsa kita terhadap dunia. Sawit Indonesia sudah berkontribusi pada dunia dan kita ingin terus naik. Caranya hanya dua, yakni dengan intensifikasi dan ekstensifikasi, yang juga memerlukan kajian dan penelitian,” ujar Sudaryono, yang menyebut Indonesia berkontribusi sebesar 58 persen pada kebutuhan kelapa sawit global.

Ia menambahkan, selain dampak perubahan iklim, sawit dihadapkan pada tantangan dari sisi internasional, mulai dari isu lingkungan, hak asasi manusia, hingga munculnya kebijakan EUDR (European Union on Deforestation-free Regulation) atau regulasi pengenaan produk bebas deforestasi dari Uni Eropa. Atas kondisi itu, pemerintah menerapkan surat tanda daftar budidaya (STDB) yang merupakan pendataan dan pendaftaran pekebun dengan luasan kurang dari 25 hektar. ”Kami mengimbau pemerintah, sektor swasta, stakeholder terkait, lembaga swadaya masyarakat(LSM), pekebun, dan semua yang terlibat dalam komunitas sawit untuk mengembangkan penerapan pertanian berkelanjutan. Juga menjaga industri sawit terus bergerak menuju standar keberlanjutan yang lebih tinggi,” kata Sudaryono. Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), produksi minyak sawit mentah (CPO) dan minyak inti sawit (PKO) pada Januari-Oktober 2024 sebesar 43,78 juta ton atau 4,56 persen lebih rendah daripada periode sama pada 2023.

Sementara total konsumsi dalam negeri pada Januari-Oktober 2024 sebesar 19,64 juta ton atau meningkat 1,9 persen secara tahunan. Chairman dan CEO Sinar Mas Agribusiness and Food Franky Oesman Widjaja menuturkan, kelapa sawit ialah anugerah yang dimiliki Indonesia. Selain telah berkontribusi besar pada kebutuhan dunia, secara total, industri sawit juga menyerap 17 juta tenaga kerja. Kegunaan sawit adalah untuk pangan, industri seperti sampo dan kosmetik, serta bahan bakar nabati. Bahkan, sawit juga memiliki potensi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi tinggi seperti yang ditargetkan pemerintah. ”Sawit sudah unggul, sudah ’curi start’ dengan tinggi. Tinggal didorong lebih saja. Untuk jangka pendek, intensifikasi diperlukan karena sudah banyak yang waktunya replanting. Dengan dukungan pemerintah, saya yakin akan lebih cepat,” ujarnya. Sinar Mas, kata Franky, terus mendorong praktik pertanian sawit berkelanjutan, termasuk di antaranya terkait treatment terhadap tanah. Bagaimana agar penggunaan unsur kimia dapat terus dikurangi. Apabila semakin optimal, hal itu semakin menguatkan keunggulan sawit. (Yoga)

Ekonomi

Presiden Prabowo Subianto Mengajak Para Elite Partai Politik Pendukung Pemerintahannya

KT3 15 Feb 2025 Kompas (H)

Presiden Prabowo Subianto mengajak para elite partai politik pendukung pemerintahannya yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus untuk membentuk koalisi permanen yang mendukung pemerintahan yang dipimpinnya hingga 2029. Atas ajakan tersebut, semua elite parpol di KIM Plus menyatakan kesiapannya. Namun, untuk mendukung Prabowo di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029, sejumlah elite parpol belum bersikap. Ajakan menjaga koalisi itu disampaikan Prabowo dalam silaturahmi bersama pimpinan partai politik (parpol) KIM Plus di kediaman Presiden, di Hambalang,Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025). Semua pimpinan parpol anggota KIM Plus hadir dalam silaturahmi ini. KIM Plus merupakan gabungan parpol pendukung Prabowo pada Pilpres 2024, di antaranya Gerindra, Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat, plus tiga parpol nonpendukung Prabowo di Pilpres 2024. Tiga partai dimaksud, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Hadir pula dalam silaturahmi ini para anggota Kabinet Merah Putih serta kepala daerah terpilih yang diusung oleh KIM Plus pada Pilkada 2024. Acara ini berlangsung tertutup selama sekitar tiga jam. Seusai acara silaturahmi, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengungkapkan, dalam acara silaturahmi itu, Presiden menyampaikan keinginannya agar KIM Plus bisa menjadi koalisi permanen. Hal ini dinilai Prabowo sangat penting karena pemerintahan membutuhkan soliditas koalisi yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa ke depan. PKB pun, lanjut Muhaimin, menyambut baik ajakan Prabowo tersebut. Sebab, menurut dia, untuk percepatan pembangunan, koalisi pemerintahan harus kuat dan terus bersatu. Namun, saat ditanya apakah PKB akan mendukung Prabowo maju kembali di Pilpres 2029, Muhaimin tidak menjawab. ”Makasih ya,” ujarnya sambil meninggalkan wartawan.

Pada Kamis (13/2), dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Gerindra yang dihelat di Hambalang, Gerindra sudah menatap Pilpres 2029. Saat itu, Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan, Gerindra menginginkan agar Prabowo kembali diusung sebagai capres di Pilpres 2029. Keinginan Prabowo membentuk koalisi permanen juga diungkapkan oleh beberapa elite parpol yang mengikuti acara silaturahmi KIM Plus. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham, misalnya. Ia menyebut, semua parpol KIM Plus sudah memiliki kesepahaman untuk membentuk koalisi permanen hingga 2029. ”Kami sudah berpikir koalisi permanen. Semua partai solid, satu visi, loyal kepada Pak Prabowo,” ucap Idrus. Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI)Raja Juli Antoni mengatakan, sebaiknya koalisi ini dilanjutkan sampai Pilpres 2029. PSI menyatakan siap mendukung Prabowo di Pilpres 2029. (Yoga)

Ekonomi

Di Tengah isu Pemangkasan Anggaran, Proyek Pakai Hibah

KT3 15 Feb 2025 Kompas

Di tengah isu pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga negara, Kementerian Komunikasi dan Digital mengusulkan agar penyelesaian pembangunan proyek Pusat Data Nasional atau PDN yang berlokasi di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, menggunakan pinjaman dan hibah luar negeri atau PHLN. Usulan ini telah mendapat dukungan dari Komisi I DPR. Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno Laksono menyampaikan hal itu sebagai bagian dari dokumen kesimpulan rapat kerja bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Informasi Publik, dan Dewan Pers, Kamis (13/2/2025). Dalam kesimpulan, alokasi pagu anggaran Komdigi pada 2025 semula sebesar Rp 7,7 triliun. Setelah pemangkasan, total pagu anggaran menjadi sebesar Rp 3,8 triliun. Pagu setelah efisiensi ini mencakup pagu anggaran tiga mitra Kementerian Komdigi, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, Komisi Informasi Publik Pusat, dan Dewan Pers.

”KomisiIDPR mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Komdigi sebesar Rp 9,6 triliun yang di dalamnya termasuk Rp 280 miliar dari PHLN yang dipergunakan untuk menyelesaikan proyek PDN Cikarang. PDN Cikarang harus segera selesai dan beroperasi. Sekarang, masih pakai PDN sementara yang rentan diretas,” ujar Dave. Pembangunan proyek PDN Cikarang sejauh ini sudah dibiayai pinjaman Pemerintah Perancis dan APBN. Total anggaran pembangunan proyek ini mencapai Rp 2,7 triliun. Sekretaris Jenderal Kementerian Komdigi Ismail menjelaskan, penyelesaian proyek PDN Cikarang memang perlu kucuran PHLN baru atau tambahan khusus. Tujuannya agar menjamin PDN Cikarang dapat beroperasi. Saat ini pembangunannya sudah hampir final. ”Kami sedang mendiskusikan hal itu (kucuran PHLN baru) dengan Kementerian Keuangan,” ucapnya. Ismail menambahkan, secara prinsip, operasionalisasi PDN Cikarang memerlukan PDN cadangan untuk menjaga keamanan dan keberlanjutan data yang tersimpan. Dengan kata lain, pengelolaan PDN seharusnya tidak terpusat di satu titik lokasi.

”Jadi, kebutuhan PDN pada jangka panjang memang masih besar. PDN Batam semestinya bisa menjadi PDN redundant, tetapi tawaran pinjaman pada pihak Korea Selatan tidak berjalan baik sehingga tidak dilanjutkan,” kata Ismail. Anggaran KNKT Seperti Kementerian Komdigi, anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga terpangkas. Kemenhub menerima pagu anggaran efektif sebesar Rp 17,7 triliun. Namun, Komite Nasional Keselamatan Transportasi(KNKT)tidak mengantongi anggaran untuk menginvestigasi kecelakaan. Imbasnya, instansi tersebut terancam tidak dapat menjalankan tugas dan perannya mengkaji ragam kecelakaan yang terjadi. ”Pemangkasan anggaran memang terjadi pada semua (lini). Kami sedang minta untuk mengajukan anggaran yang paling minimal untuk KNKT,” ujar Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono saat dihubungi di Jakarta, Jumat (14/2). Kemenhub tengah berupaya agar KNKT mendapatkan tambahan anggaran. Beberapa di antaranya anggaran untuk perjalanan dinas investigasi, langganan perangkat lunak (software) guna membaca kotak hitam, baik kapal maupun pesawat; langganan internet; dan pembelian alat pelindung diri. (Yoga)