Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur memasuki tahap penting dengan persiapan peletakan batu pertama (groundbreaking) tahap ke-9, yang akan dihadiri investor asing termasuk dari London. Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan menghadiri prosesi ini, yang merupakan groundbreaking terakhir sebelum akhir masa jabatannya pada Oktober 2024.

Basuki juga melaporkan perkembangan pembangunan, seperti kesiapan 13 rusun untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan target selesai pada November 2024. Selain itu, Kantor Kementerian Koordinator di IKN telah mencapai progres 95%, dan rapat besar akan digelar di sana pada 10 Oktober oleh Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto.

Di Jakarta, Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN, Rustanto, menyatakan bahwa pendanaan lahan untuk proyek IKN menghadapi kendala. Hingga awal Oktober, hanya sekitar 50% dari Rp5,9 triliun anggaran yang terealisasi, terhambat oleh isu pembebasan lahan dan kekurangan SDM. Jokowi berharap agenda pemerintahan mulai rutin dilakukan di IKN Nusantara demi percepatan pembangunan dan pengembangan kota baru ini.

Bank Indonesia (BI) mencatat, terdapat aliran modal asing yang masuk ke pasar keuangan dalam negeri pada pekan keempat Agustus 2024. Berdasarkan data transaksi yang dihimpun BI, pada periode 26 hingga 29 Agustus 2024 nonresiden di pasar keuangan domestik mencatatkan pembelian neto Rp 6,21 triliun. Dana asing tersebut, masuk ke pasar surat berharga negara (SBN), pasar saham, serta Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). "Terdiri dari beli neto Rp 3,89 triliun di pasar saham, Rp 1,56 triliun di SRBI, dan Rp 0,76 triliun di pasar SBN," kata Asisten Gubernur, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (30/8). Lebih lanjut, selama tahun 2024, berdasarkan data setelmen sampai dengan 29 Agustus 2024, nonresiden tercatat beli neto Rp 187,66 triliun di SRBI, Rp 12,79 triliun di pasar saham, dan Rp 9,20 triliun di pasar SBN.

Para pemimpin Afrika mulai berdatangan ke Beijing, China. Mereka akan mengikuti forum dengan focus meningkatkan peran ekonomi China di Afrika. Forum Kerja Sama China-Africa (FOCAC) akan digelar di Beijing pada 4-6 September 2024. Hingga Minggu (1/9), enam presiden negara-negara Afrika telah tiba di Beijing. Mereka adalah Faure Gnassingbe dari Togo, Assimi Goita dari Mali, Isaias Afwerki dari Eritrea, Bola Ahmed Tinubu dari Nigeria, Azali Assoumani dari Komoro, dan Salva Kiir dari Sudan Selatan. ”Negara-negara Afrika berusaha memanfaatkan peluang di China untuk pertumbuhan,” kata analis kebijakan Nigeria, Ovigwe Eguegu. China merupakan mitra dagang terbesarAfrika.

Pada 2023, menurut Beijing, volume perdagangan Afrika-China mencapai 282,1 miliar USD. Sementara pada semester I-2024, nilainya tercatat 167,8 miliar USD. FOCAC digelar sehari selepas Indonesia-Africa Forum (IAF) di Bali. IAF juga menawarkan peluang kerja sama ekonomi Indonesia-Afrika. FOCAC 2024 digelar bersamaan dengan 11 tahun pelaksanaan Prakarsa Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative/BRI) di Afrika. Program pengembangan infrastruktur yang ditopang China itu menghasilkan aneka proyek di Afrika. Televisi China, CCTV, menyebut hasil BRI, antara lain, 12.000 km jalan dan rel kereta, 20 pelabuhan, serta 80 pembangkit listrik. Wujudnya, antara lain, berupa jembatan berbiaya 786 juta USD di Maputo, Mozambik, investasi 533 juta USD untuk PLTA di Zimbabwe.

China telah menanamkan setidaknya 7,8 miliar USD ke industri pertambangan Afrika. Investasinya termasuk 1,9 miliar USD untuk tambang tembaga di Botswana. Afrika membutuhkan banyak investasi untuk pemanfaatan sumber dayanya. Namun, Afrika mengharapkan model pinjaman yang lebih meringankan beban mereka. Penasihat ekonomi Pemerintah Kenya, Mwangi Wachira, mengatakan, relasi China dan Barat dengan Afrika amat berbeda. Mantan ekonom Bank Dunia itu menyebut, lembaga-lembaga Barat menerapkan banyak sekali syarat. Sering kali, hibah dan utang tidak sesuai dengan kebutuhan Afrika. ”China bisa memandang masalah dari sudut pandang kami,” ujarnya kepada media China,Global Times. (Yoga)

Indonesia memiliki peluang besar untuk menerapkan aspek keberlanjutan lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG dalam setiap kegiatan usaha dan bisnis, termasuk peluang untuk menangkap investasi ESG yang banyak masuk. Pelaporan kinerja berkelanjutan menjadi hal krusial untuk mengukur dampak implementasi ESG dan meningkatkan kepercayaan investor. Dengan semakin tingginya risiko kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim dan komitmen Indonesia untuk menahan dampak tersebut lewat berbagai kebijakan, banyak pelaku usaha yang kini mengintegrasikan strategi ESG dalam operasionalisasi mereka. Ketua Kelompok Kerja Transisi Energi Baru Terbarukan pada Kadin Indonesia Anthony Utomo, Kamis (20/6) mengakui, strategi ESG banyak diterapkan karena tingginya permintaan dari investor yang membiayai kegiatan usaha dan bisnis di dalam negeri.

Menurut laporan Bain & Company 2023, aliran investasi berbasis ESG atau investasi hijau ke Indonesia sepanjang 2023 mencapai 1,6 miliar USD, tumbuh % dibanding tahun sebelumnya. Aliran investasi ini umumnya ke aspek lingkungan dan terbagi ke berbagai sektor, seperti energi terbarukan, pengolahan limbah dan daur ulang, transportasi ramah lingkungan, konservasi lahan, serta pertanian berkelanjutan. Saat ini investasi berbasis ESG di Indonesia masih didominasi investor asing. Pada 2021, 50 % investasi berbasis ESG di Indonesia berasal dari investor asing. Hanya 30 % hingga 40 % investor domestik yang berinvestasi dalam ESG. Indonesia juga dinobatkan sebagai negara penerima investasi hijau terbesar di Asia Tenggara pada 2023.

Para investor umumnya lebih tertarik berinvestasi pada perusahaan yang sudah menerapkan ESG dalam operasionalisasinya, karena kinerja perusahaan tersebut sudah terbukti bertanggung jawab terhadap dampak operasi bisnis yang dilakukan dan umumnya memiliki risiko lebih rendah sehingga mengurangi potensi kerugian bagi investor. Untuk membuktikan ini, termasuk menghindari praktik manipulasi atau greenwashing, perusahaan perlu membuat laporan terkait usaha berkelanjutan mereka. ”Pada 2022, menurut laporan dari PwC (Pricewater-houseCoopers), terdapat 88 % perusahaan di Indonesia yang telah menyusun laporan berkelanjutan,” katanya. Dunia usaha yang telah mengintegrasikan ESG dalam operasionalisasi mereka kini tengah berupaya memenuhi kewajiban menyusun laporan berkelanjutan guna berkontribusi pada pencapaian target keberlanjutan nasional. (Yoga)

Utang luar negeri BI pada Mei 2024 meningkat hingga 102 % secara tahunan. Hal ini tak lepas dari upaya bank sentral menjaga stabilitas dengan menarik aliran modal asing melalui penerbitan surat utang bertenor pendek atau Sekuritas Rupiah BI. Berdasar data Statistik Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia Mei 2024, ULN BI meningkat 102,8 % secara tahunan, dari 9,26 miliar USD menjadi 18,78 miliar USD. Dilihat dari jangka waktunya, 54,68 % dari total utang BI tersebut merupakan utang jangka pendek yang kurang dari setahun. Kepala Ekonom BCA David Sumual mengatakan, ULN BI tersebut terkait dengan kepemilikan investor portofolio asing dalam instrumen pendalaman pasar keuangan, yang meliputi Sekuritas Rupiah BI (SRBI), Sekuritas Valas BI (SVBI) dan Sukuk Valas BI (SUVBI).

”Bank-bank dan juga investor asing saat ini lebih tertarik pada instrumen SRBI, bukannya SBN (Surat Berharga Negara). Mereka lebih suka tenor jangka pendek karena suku bunganya lebih tinggi dan mengingat kondisi global sekarang yang masih belum menentu. Jadi, kalau mereka mau beli SRBI kecenderungannya akan melepas SBN,” kata David saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (16/7). SRBI merupakan surat berharga dalam bentuk mata uang rupiah sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan menggunakan underlying aset berupa SBN milik BI. Artinya, BI berperan layaknya sekuritas dengan mengelola kembali SBN miliknya untuk kemudian diperdagangkan di pasar uang. Kepemilikan investor asing di SRBI pada Juni 2024, tercatat Rp 192 triliun atau 27 % dari total SRBI yang diterbitkan, naik signifikan dibanding posisi April 2024 yang masih Rp 75 triliun atau 18 %. (Yoga)

Pemerintah sedang membidik dana investor ultrakaya dunia untuk diinvestasikan di Indonesia dalam bentuk family office. Satgas family office dibentuk Juli ini. Family office merupakan konsep menarik dana dari luar negeri ke dalam negeri guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Family office memberi kesempatan bagi kalangan jutawan dan ultrakaya (UHNW) di dunia untuk menyimpan dana di Indonesia. Namun, pemilik dana harus melakukan investasi pada proyek di Indonesia. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengemukakan, saat ini ada sekitar 11 triliun USD aset finansial dunia yang diinvestasikan di luar negara asal dan diproyeksikan terus meningkat. Dana itu banyak ditempatkan di Singapura, Hong Kong, dan Dubai. Luhut mengatakan, The Wealth Report memperkirakan populasi individu ultrakaya di Asia tumbuh 38,34 % selama periode 2023-2028.

Untuk Indonesia, pertumbuhannya diperkirakan 34 %. Asia diprediksi memiliki pertumbuhan individu ultrakaya terbesar dibanding kawasan lain. Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat, kondisi politik stabil, dan geopolitik yang netral dinilai berpeluang untuk menarik aset asing dan menjadi alternatif penempatan dana. Luhut mencontohkan, orang ultrakaya dapat menyimpan dana di Indonesia 10 juta-30 juta USD. Kemudian, dana tersebut diputar untuk diinvestasikan ke proyek yang ada di Tanah Air. ”Mereka tidak dikenai pajak, tetapi harus investasi, dan investasinya itu yang nanti akan kita pajaki. Kemudian dia (investor) harus memakai orang Indonesia untuk kerja di family office,” ujar Luhut, seperti dikutip dari laman Instagram-nya, Selasa (2/7).

Dalam rapat terbatas 1 Juli 2024, Presiden Jokowi sudah memberi arahan untuk menyiapkan satgas family office dalam tiga minggu hingga satu bulan ke depan, yang terdiri atas lintas kementerian, melibatkan Bank Dunia. Pemerintah juga akan menyusun regulasi secara terpadu untuk membuat Indonesia lebih kompetitif dengan family office. Banyak proyek investasi di Indonesia yang bisa ditawarkan, seperti hilirisasi dan rumput laut. Luhut menyebutkan, studi sedang dilakukan dengan pilihan family office di Bali dan Ibu Kota Nusantara (IKN). Bali menjadi pilihan karena memiliki dua kawasan ekonomi khusus (KEK), yakni KEK Kura-kura Bali dan KEK Kesehatan Sanur. ”Ini sekarang kita sedang garap dengan cermat,tetapi kita menghindari pencucian uang. Dia (investor) harus datang kemari, investasi sekian juta USD, dan harus memakai orang Indonesia untuk kerja di family office,” ujarnya. (Yoga)

Perusahaan bahan kimia Jerman, Badische Anilin-und Soda Fabrik (BASF) dan perusahaan tambang Perancis, Eramet, membatalkan investasi fasilitas pemurnian nikel senilai 2,6 miliar USD atau Rp 42 triliun di Weda, Halmahera Tengah, Maluku Utara. Keputusan diambil karena adanya perubahan lanskap pasar nikel global. Masalah lingkungan yang ramai jadi perhatian internasional dinilai juga mejadi alasan. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto menjelaskan, pemerintah menyayangkan keputusan BASF dan Eramet mundur dari investasi bernama proyek Sonic Bay, yang dibahas sejak tahun 2020. Menurut rencana, dua perusahaan tersebut membangun fasilitas pemurnian nikel dengan teknologi pelindian asam dalam ruangan tekanan tinggi (high pressure acid leach/HPAL) di Weda, Halmahera Tengah.

Secara bisnis, alasan mundurnya dua perusahaan itu cukup logis. Pertama, konsorsium disebut telah mengamankan rantai pasokan nikel dan komponen baterai dari negara lain. Lalu, kehadiran fasilitas smelter HPAL di Weda Bay Nickel terus menjamur. Dalam waktu dekat, Teluk Weda akan kedatangan dua smelter HPAL baru. Keduanya dipekirakan mampu menghasilkan 240.000 ton nikel sulfat per tahun. Dua kali lebih besar dari kapasitas smelter yang rencananya dibangun BASF-Eramet, yakni 64.000 ton nikel sulfat dan 7.500 ton kobalt sulfat per tahun. “Pemerintah, menyayangkan keputusan ini, tetapi secara bisnis memang alasannya cukup masuk akal. Jangan sampai perusahaan tidak bisa compete dengan yang sudah  dan akan datang,” ujarnya, Rabu (26/6). (Yoga)

Peringkat daya saing Indonesia pada 2024 meningkat. Kondisi ini akan menjadi salah satu modal bagi pemerintah untuk menarik lebih banyak investasi, termasuk para pemodal asing, ke dalam negeri. Dalam riset International Institute for Management Development (IMD) World Competitiveness Ranking(WCR) 2024, peringkat daya saing Indonesia naik ke posisi 27 di dunia, dari sebelumnya di level 34. Untuk kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada di posisi tiga besar setelah Singapura yang berada di peringkat pertama dan Thailand di peringkat 25. Namun, Indonesia berhasil mengalahkan Malaysia yang berada di peringkat ke-34 dan Filipina di posisi ke-52. "Dalam beberapa dekade terakhir, negara-negara seperti Tiongkok, India, Brasil, Indonesia dan Turki mengalami pertumbuhan dan pembangunan pesat. Imbasnya kini mereka memegang peranan penting dalam perdagangan, investasi, inovasi dan geopolitik," kata Direktur World Competitiveness Center (WCC) IMD, Arturo Bris, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/6).

Penilaian IMD WCR 2024 dilakukan berdasarkan kemampuan suatu negara untuk meningkatkan kesejahteraan dalam jangka panjang. Ada empat indikator yang digunakan untuk menentukan peringkat tersebut. Pertama, performa ekonomi yang naik ke posisi 24 dari sebelumnya di level 29. Terutama, didorong oleh performa ekonomi domestik yang menanjak 18 peringkat. Kedua, efisiensi pemerintah naik ke posisi 23 dari sebelumnya 31. Terutama, didorong oleh naiknya peringkat institutional framework. Ketiga, efisiensi bisnis yang naik dari posisi 20 ke peringkat 14. Keempat, infrastruktur. Sayangnya, Indonesia turun peringkat dari 51 ke 52. Terutama karena turunnya peringkat infrastruktur kesehatan dan lingkungan, pendidikan, sains, dan teknologi. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengatakan, perbaikan daya saing bisnis, termasuk infrastruktur, logistik, sumber daya manusia (SDM), birokrasi dan perizinan, diapresiasi oleh IMD. Harapannya, investasi, termasuk penanaman modal asing (PMA) alias foreign direct investment bisa lebih deras lagi. Adapun PMA mendominasi realisasi investasi dengan nominal Rp 204,4 triliun atau 50,9%. Sementara realisasi investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 197,1 triliun atau 49,1% dari total realisasi investasi.

Sistem jaminan dan bantuan sosial belum sepenuhnya bisa dengan mudah dimanfaatkan warga lansia. Dalam pengelolaan perlindungan sosial, misalnya, warga lansia terganjal urusan administratif. Akibatnya, tidak semua warga lansia sanggup memenuhi syarat yang diminta pengelola. Herlina (74), warga Rumpin, Kabupaten Bogor, Jabar, kapok menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan untuk berobat di RS. Nenek 10 cucu ini tak lagi meneruskan iuran BPJS dan memilih pengobatan tanpa jaminan asuransi kesehatan pemerintah tersebut. ”Masuk rumah sakit lama. Menunggu dari pukul 07.00 sampai pukul 11.00 belum dipanggil-panggil, sampai sore. Orang sakit, bisa keburu mati,” katanya, akhir April lalu.

Herlina mewakili warga lansia yang tidak menggunakan jaminan kesehatan. Berdasarkan analisis Tim Jurnalisme Data Kompas menggunakan data mikro Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS Maret 2022, sebanyak 60 % dari 9,4 juta warga lansia menopang ekonomi keluarga. Mereka tidak menggunakan fasilitas jaminan kesehatan dari pemerintah atau dari swasta saat rawat jalan. Namun, untuk fasilitas rawat inap, proporsinya menurun menjadi 28 %. Ini menunjukkan warga usia 60 tahun ke atas ini lebih banyak memanfaatkan asuransi kesehatan, seperti BPJS, saat rawat inap. Biaya rawat inap jika tanpa menggunakan asuransi kesehatan akan lebih besar.

Kisah serupa terjadi pada Ismuninggar (62), warga Tangerang, Banten, yang juga guru SLB di Jakarta. Ia mengeluhkan obat sedot asma yang rutin dikonsumsinya tak diganti BPJS Kesehatan. Padahal, dia sudah menjadi anggota BPJS Kesehatan sejak masih bernama Asuransi Kesehatan (Askes). Konsekuensinya, dia harus mengeluarkan biaya untuk membeli obat tersebut. Bagi pensiunan yang dipekerjakan lagi ini, hal itu cukup memberatkan. Sebab, alokasi kebutuhannya semakin bertambah untuk pengobatan. Menanggapi kisah itu, Direktur Pusat Kajian Keluarga dan Kelanjutusiaan (CeFAS) Universitas Respati Indonesia, Jakarta, Susiana Nugraha menilai pelayanan BPJS belum ramah lansia. ”Sudah waktunya RS atau klinik menyediakan layanan ramah lansia, seperti layanan geriatric terpadu,” katanya.

Harapannya, jika ada warga lansia mengalami masalah kesehatan, bisa dengan mudah berobat ke puskesmas atau jika perlu dirujuk ke rumah sakit. Meski layanan BPJS Kesehatan dikeluhkan sebagian warga lansia, analisis Kompas menemukan fakta, ada 72 % warga lansia penopang keluarga yang menggunakan asuransi kesehatan untuk rawat inap, yang menggunakannya untuk rawat jalan sekitar 40 %. Hingga tahun 2023, cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan mencapai 96,9 % dari total penduduk Indonesia. Dari data Susenas BPS terungkap, warga lansia tak menggunakan fasilitas jaminan kesehatan saat rawat jalan, karena tiga perempatnya mengobati sendiri penyakitnya. Padahal, kelompok lansia tersebut mempunyai asuransi kesehatan, baik BPJS maupun dari swasta. (Yoga)