Suntikan dana mengalir ke instrumen Surat Berharga Negara (SBN) sehingga menurunkan imbal hasil Surat Utang Negara acuan tenor 10 tahun di tengah selisih imbal hasil yang kian tipis dibandingkan dengan Tresuri AS. Kokohnya suntikan dana ke instrumen SBN berimbas pada imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) acuan tenor 10 tahun. Berdasarkan data Bloomberg pada Rabu (9/11), imbal hasil SUN acuan tenor 10 tahun mencapai 7,33%. Imbal hasil tertinggi terjadi pada 25 Oktober 2022, yakni 7,64% yang menandai koreksi harga yang dalam. Namun, kondisi membaik setelah Federal Reserve menaikkan suku bunga acuan. Seperti diketahui, Federal Reserve mengawali November dengan menaikkan suku bunga acuan sebesar 75 basis poin (bps), sehingga suku bunga acuan menyentuh sebesar 3,75% hingga 4%. Dari data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) hingga 4 November 2022, dana investor asing mencapai Rp715,6 triliun, yang tertinggi sejak 24 Oktober 2022. Namun dibandingkan dengan porsi terhadap total SBN beredar, dana asing tersebut hanya berkontribusi sebesar 13,94%. Research & Consulting Infovesta Utama Nicodimus Kristiantoro mengatakan, pergerakan pasar surat utang saat ini didorong oleh persepsi investor terhadap ketangguhan kinerja fundamental ekonomi. Hal itu tercermin pada Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang menyentuh 120,3. Lalu, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,72% secara tahunan pada kuartal III/2022 turut memberikan suntikan tenaga terhadap pasar surat utang. Pertumbuhan ekonomi itu pun melampaui realisasi pada kuartal II/2022 sebesar 5,44% secara tahunan. Dia mencatat investor institusi masuk ke pasar SBN dengan akumulasi beli bersih Rp2,53 triliun dalam sepekan.

Dana investor asing tampak mulai masuk lagi ke pasar obligasi Tanah Air. Momentum tersebut menciptakan spekulasi pasar surat utang domestik bersinar lagi. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) per 4 November, total kepemilikan investor asing di surat berharga negara (SBN) mencapai Rp 715,60 triliun. Jumlah tersebut bertambah Rp 2,37 triliun dari posisi akhir Oktober, sebesar Rp 713,23 triliun. Tapi Senior Vice President Head of Retail Product Research & Distribution Division Henan Putihrai Asset Management Reza Fahmi mengatakan, yield SBN tenor 10 tahun di periode yang sama masih mengalami kenaikan, dari 7,44% menjadi 7,48%. Apalagi, dalam kondisi suku bunga sedang naik seperti saat ini, investor hanya mendapatkan keuntungan dari kupon, sementara harga obligasi masih cenderung turun. Menilik data IBPA, per 7 November, investasi di obligasi pemerintah merugi 0,37% bila dihitung sejak awal tahun.

Dana asing keluar (capital outflow) di pasar surat berharga negara (SBN) mencapai Rp 227,6 triliun dalam lima kuartal terakhir. Adapun kuartal I tahun ini, capital outflow di SBN mencapai Rp 68 triliun, kuartal II Rp 43 triliun, dan kuartal III Rp 33 triliun. Sejalan dengan itu, merujuk data Bloomberg, kepemilikan asing di SBN turun menjadi Rp 724 triliun dari per Desember 2021 sebesar Rp 891 triliun. Porsi asing di SBN, berdasarkan kalkulasi RHB Sekuritas, merosot menjadi 14,3% dari 19%. RHB menilai, capital outflow yang deras di SBN dipicu kebijakan hawkish bank sentral AS The Federal Reserve menaikkan suku bunga acuan. Imbas berikutnya, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diprediksi terus melemah dan menyentuh Rp 16 ribu per dolar AS pada semester I tahun depan. Sementara itu, RHB mencatat, dana asing masuk (capital inflow) masih terjadi di pasar saham, kendati melambat kuartal III tahun ini menjadi Rp 8,3 triliun, dibandingkan kuartal I dan II masing-masing Rp 32 triliun dan Rp 29 triliun.

Juli 2022, sempat terjadi capital outflow di saham Rp 2,3 triliun Juli 2022. Namun, tren ini berbalik pada Agustus dan September menjadi capital inflow Rp 7,5 triliun dan Rp 3 triliun. Mandiri Investasi menilai, saat ini, obligasi pemerintah Indonesia dalam dolar AS (INDON) masih menarik, dengan valuasi spread yang lebih lebar dari sebelumnya. Hal itu tidak terlepas dari koreksi dalam yang sudah terjadi sepanjang 2022, sejak kenaikan tren FFR. Pada awal tahun ini, demikian Mandiri Investasi, FFR masih berada pada kisaran 0–0,25%. Namun, September 2022, FFR berada di level 3,25%. FFR diperkirakan mencapai puncak semester I tahun depan, sebesar 4,5%. “Kami melakukan penyesuaian target yield INDOGB 10 tahun menjadi 7-7,5% dari sebelumnya 6,5- 7%. Hal tersebut tidak lain karena perubahan kebijakan moneter global dan domestik karena inflasi yang terus meningkat. Namun kami masih melihat adanya kesempatan bagi investor obligasi untuk mendapatkan imbal hasil yang sesuai terutama pada produk pengelolan obligasi berdurasi pendek,” tulis Mandiri Investasi dalam laporan Ekonomi dan Pasar Modal. (Yoga)

SESUMBAR pemerintah memasang target investasi Rp 1.400 triliun pada tahun depan sungguh sangat tidak realistis. Selain tidak mencantumkan parameter program untuk mencapai target fantastis tersebut, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia melupakan bahwa perekonomian dunia sedang tidak baik-baik saja. Padahal target investasi wajib hukumnya memperhitungkan kemampuan ekonomi dalam negeri dan kondisi ekonomi global. BKPM mencatat realisasi investasi Januari hingga September 2022 mencapai Rp 892,4 triliun atau 74,4 % target Rp 1.200 triliun. Itu pun dalam kondisi normal. Sedangkan saat ini dunia sedang tidak baik-baik saja. Wajar jika para pengusaha ataupun ekonom pesimistis target Rp 1.200 triliun tahun ini bisa tercapai. Lonjakan inflasi dan kenaikan suku bunga acuan BI bakal menjadi batu sandungan. Asosiasi Pengusaha Indonesia mencatat kenaikan suku bunga dan inflasi menjadi pertimbangan investor untuk menanamkan modal. Sebab, melambungnya inflasi dan suku bunga BI akan membuat biaya investasi membubung.

Kondisi global menjadi penting karena investasi di Tanah Air didominasi penanaman modal asing atau  53,7 %. Belum lagi pertimbangan iklim investasi di Indonesia. Peringkat Indonesia sebagai negara dengan penanaman modal asing anjlok dari peringkat ke-15 menjadi ke-20 dalam laporan World Investment Report 2022 dari United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) pada Agustus lalu. Dengan ancaman resesi global tahun depan, sudah saatnya target realisasi investasi Rp 1.400 triliun pada 2023 direvisi total. Apalagi dengan perhitungan bahwa proyek-proyek di ibu kota negara Nusantara diklaim bisa mendatangkan investasi minimal Rp 200 triliun di tahap pertama, yang sangat pantas diragukan. Investor yang akan menanamkan uangnya, di tengah perekonomian dunia yang sedang melambat, sudah pasti meminta kepastian potensi pengembalian investasinya. (Yoga)

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengklaim investasi sebesar Rp 200 triliun akan masuk Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk pembangunan tahap pertama. Pemerintah merencanakan pembangunan IKN tahap pertama berlangsung tahun 2022 sampai 2024. "Investasi minimal Rp 200 triliun itu akan bisa kami wujudkan dalam pembangunan proyek IKN di tahap pertama," ucap Bahlil dalam konferensi pers realisasi investasi triwulan III tahun 2022 di Jakarta, Senin (24/10). Pemindahan dan pembangunan IKN direncanakan berlangsung dalam lima tahap yang meliputi tahap I tahun 2022-2024, tahap II 2025-2029; tahap III 2030-2034; tahap IV tahun 2O35-2039; dan tahap V tahun 204O-2O45. Dia mengungkapkan, sejumlah negara Eropa telah menyampaikan penawaran dan sebagian bahkan telah dibawa kepada Presiden Jokowi.

Adapun kebutuhan investasi untuk pembangunan IKN sampai 2024 mencapai Rp 466-486 triliun. Jika diperinci, angka tersebut terbagi dalam investasi pemerintah dari APBN Rp 88,54 triliun sampai Rp 92,34 triliun (19%) serta investasi pelaku usaha sebesar Rp 377,46 triliun sampai Rp 393,66 triliun (81%). Dalam hal ini pemerintah membutuhkan peran investor dan swasta agar bisa terlibat pembangunan IKN. "Ini bukan satu tahun, dua tahun selesai, bisa sampai 10 tahun baru bisa selesai. Untuk tahap pertama, berdasarkan masterplan, insya Allah akan sesuai jadwal. Pada 2024, apa yang dicanangkan pemerintah, yakni upacara 17 Agustus di IKN, insya Allah akan terwujud," ungkap dia. Bahlil menuturkan, saat ini sudah ada komitmen investasi di IKN dari sejumlah negara, di antaranya Uni Emirat Arab (UEA), Tiongkok, Korea Selatan, dan Taiwan. "Kami menargetkan pada 2023 UEA akan masuk di IKN dan yang sudah firm itu US$ 20 miliar. Mereka akan masuk IKN dan beberapa investasi di sektor yang lain," tutur Bahlil. (Yoga)

Dana asing senilai Rp 4,22 triliun keluar dari pasar modal Indonesia selama 10- 13 Oktober 2022. Foreign capital outflow tersebut membuat rupiah melemah 0,9% selama pekan ini, menjadi Rp 15.390 per US$, berdasarkan kurs Jisdor BI. Berdasarkan data BI, pada periode tersebut, nonresiden (asing) mencetak jual bersih (net sell) Rp 3,43 triliun di pasar surat berharga negara (SBN) dan net sell Rp 0,79 triliun di pasar saham domestik. Sedangkan secara year to date, berdasarkan data setelmen hingga 13 Oktober 2022, asing mencatatkan net sell Rp 170 triliun di pasar SBN dan beli bersih (net buy) Rp 71,85 triliun di pasar saham.

Direktur Departemen Komunikasi BI Junanto Herdiawan mengatakan, pada Jumat (14/10), rupiah dibuka pada level bid Rp 15.355 per US$. Sementara itu, yield SBN tenor 10 tahun naik ke level 7,36%. “BI akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait dan mengoptimalkan strategi bauran kebijakan, untuk menjaga stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan. Hal ini untuk mendukung pemulihan ekonomi lebih lanjut,” ujar Junanto dalam keterangan resmi. Di Bursa Efek Indonesia (BEI), kemarin, indeks harga saham gabungan (IHSG) ambles 0,96% ke level 6.814,5. Kemerosotan IHSG terjadi di tengah penguatan bursa regional. Indeks US$ tercatat naik 0,2% menjadi 112,52. Berdasarkan data RTI, kemarin, investor asing mencetak net sell saham Rp 425 miliar. (Yoga)

Indonesia ingin menjadi negara berpenghasilan tinggi di tahun 2045 mendatang. Untuk mencapai visi tersebut butuh investasi yang sangat besar. "Indonesia membutuhkan foreign direct investment (FDI) hingga 4,5% terhadap produk domestik bruto (PDB) untuk mewujudkan visinya menjadi high income country," ujar Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rionald Silaban, kemarin.

Kemenkeu mencatat aliran dana asing (capital outflow) Rp 148,11 triliun dari negara pendapatan rendah menuju menengah (emerging market) sejak Januari hingga September 2022. Mentkeu Sri Mulyani mengatakan sebagian dana asing itu juga menguap dari Indonesia sebesar Rp16,3 triliun khusus per September 2022. Sementara, aliran dana asing masih mengalir masuk ke Indonesia atau capital inflow sebesar Rp 8,27 triliun pada Agustus 2022. "Jumlah capital outflow mengalami kenaikan sangat ekstrem terjadi di emerging market, Indonesia juga mengalaminya," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers, Senin (26/9).

Meski begitu, Sri Mulyani mengklaim pasar keuangan Indonesia tak terguncang pasca aliran dana asing menguap dari RI. Soalnya, porsi kepemilikan asing di surat berharga negara (SBN) turun dari 38,57 % menjadi 14,7 % per 22 September 2022. "Turun tajam dari posisi 2019 yang mencapai 38 %. Ini menimbulkan stabilitas karena (Indonesia) jadi tidak mudah terguncang dengan capital outflow,"  tutur Sri Mulyani. Saat ini, mayoritas SBN di Indonesia digenggam oleh investor lokal, perbankan, dan BI.” Kendati pasar keuangan Indonesia masih terkendali, Sri Mulyani mengatakan tren capital outflow tetap harus menjadi perhatian. Pasalnya, aliran dana asing keluar bisa mempengaruhi likuiditas di dalam negeri. (Yoga)

Kehadiran UU Pelindungan Data Pribadi setelah rancangannya disetujui disahkan sebagai undang-undang oleh DPR dalam rapat paripurna, Selasa (20/9) diharapkan mampu mengatasi kebocoran data. Setelah melalui pembahasan selama dua tahun, undang-undang ini menghadirkan sanksi administratif dan pidana bagi setiap orang maupun pengelola data jika terjadi kebocoran data. Meski ada upaya mengikat pengelola data di institusi pemerintahan dan swasta, undang-undang ini dipandang hanya bertaji pada pihak swasta. Terhadap pemerintah, sanksi yang diberlakukan terbatas administratif. Beberapa pasal pada undang-undang itu juga dinilai mengancam keterbukaan informasi publik sehingga bisa mengancam kerja pers.

Seusai rapat paripurna, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Christina Aryani, mengatakan, persetujuan pengesahan RUU Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) menjadi undang-undang mengakhiri kebuntuan pembahasannya yang mulai berlangsung pada September 2020. Kebuntuan terjadi terkait dengan pembahasan tentang kedudukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data. Semula pemerintah menginginkan lembaga itu berada di bawah Kemenkominfo, sedangkan DPR menginginkan independen. Sebagai jalan tengah, diputuskan otoritas itu ditetapkan oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. (Yoga)

Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) menegaskan komitmen bisnisnya di Indonesia melalui kunjungan resmi Hironori Kamezawa, Presiden dan CEO MUFG Group, ke Jakarta. ”Saya tergugah oleh komitmen Pemerintah Indonesia dalam berinvestasi di infrastruktur dan menyambut investasi asing sebagai bagian dari cetak biru Visi Indonesia 2045,” kata Kamezawa, Selasa (13/9). (Yoga)