Presiden Joko Widodo getol mengundang investor global untuk membenamkan investasinya di Indonesia. Saat melawat ke China dalam rangka menghadiri KTT Belt and Road Initiative hingga 18 Oktober 2023, Presiden menawarkan China agar masuk Indonesia, termasuk menanamkan investasi ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad-interim Erick Thohir dalam Forum Bisnis Indonesia-China menyebutkan, ada penandatanganan kesepakatan kerja sama bernilai jumbo, yakni US$ 13,7 miliar atau setara Rp 215,1 triliun dengan kurs Rp 15.700 per dollar AS. Ini adalah kerja sama antara sektor swasta di China dengan perusahaan swasta dan perusahaan milik negara atau BUMN Indonesia. "Nilai kerja sama ini yang sudah agreement US$ 13,7 miliar. Ada potensi lagi US$ 29 miliar," ujar Erick di Kanal Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (17/10). Dari 31 perusahaan Indonesia yang terlibat, Erick menyebutkan sembilan di antaranya adalah BUMN. Yakni Indonesia Battery Corporation (IBC) yang menggandeng Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL) untuk mengembangkan industri baterai listrik. Lalu, PLN bekerja sama dengan perusahaan listrik negara China untuk membangun sistem kelistrikan ramah lingkungan, serta kemungkinan kerja sama membangun hidropower PLN. Erick menyebut, kerja sama ini menjadi bagian pemerintah untuk terus dorong pengembangan industrialisasi di Indonesia. Pertumbuhan investasi China ke Indonesia memang terus meningkat. Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita mengingatkan agar Indonesia tak terjebak utang dari China. "Ada potensi jebakan utang dari China yang biasanya tidak bisa atau sulit dinegosiasikan," tegas dia. Alhasil, investasi China tidak akan terlalu mengungkit perekonomian nasional. Pasalnya, efek berganda (multiplier effect) dari pendanaan proyek ini justru kembali ke Tiongkok. "Biasanya baja, besi, semen dan barang modal lain akan diimpor dari China. Bahkan seperti kereta cepat, keretanya bulat-bulat diimpor dari sana," ungkap Ronny. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyarankan pemerintah mencermati berbagai aspek dalam mendorong investasi China ke Indonesia.  

Kunjungan Presiden Joko Widodo ke China untuk mengikuti rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-3 Belt and Road Summit berbuah manis. Komitmen investasi pun berhasil dikantongi Indonesia dalam Forum Bisnis Indonesia-China kemarin, Selasa (17/10).Nilai komitmen investasi yang telah disepakati pun tak bisa dibilang kecil, yakni mencapai US$13,7 miliar. Tak hanya itu, Indonesia juga berkesempatan meraih potensi investasi senilai US$29 miliar.Tentu kabar ini membawa angin segar bagi pemerintah yang memang amat membutuhkan investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) untuk memacu ekonomi lebih tinggi.Apalagi, Indonesia juga telah memasuki tahun politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sehingga tak sedikit pebisnis yang wait and see.Akan tetapi, proses realisasi komitmen investasi dari China itu tidaklah mudah. Musababnya, Negeri Panda juga tengah haus aliran modal guna merangsang gairah ekonomi yang tertekan krisis properti dan pelemahan konsumsi. Strategi termutakhir yang ditempuh adalah dosis jumbo pelonggaran likuiditas yang dieksekusi oleh People’s Bank of China (PBOC) pada awal pekan ini.Bank Sentral China itu menambah dana senilai 289 miliar yuan atau setara dengan US$39,6 miliar ke dalam sistem keuangan guna mendukung penyaluran pinjaman. Angka tersebut merupakan yang terbesar sejak Desember 2020.

Dengan kata lain, China berupaya untuk memacu seluruh komponen PDB seperti sektor properti, konsumsi, dan investasi dalam rangka mengamankan target pertumbuhan sebesar 5% tahun ini. Dalam konteks ini, Presiden Joko Widodo, menegaskan Indonesia masih menjadi pilihan terbaik bagi investor. Apalagi, penanaman modal asing (PMA) China menjadi yang terbesar kedua.Sejumlah indikator ekonomi juga menunjukkan capaian positif, antara lain pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas 5%, neraca dagang yang surplus 41 bulan berturut-turut, hingga Purchasing Manager Index (PMI) berada di level ekspansi selama 25 bulan berturut-turut.Kepala Negara menambahkan, sebagai salah satu magnet untuk menarik investor China, pemerintah juga menyajikan beragam insentif serta menjamin stabilitas politik. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Adinterim Erick Thohir, menambahkan komitmen investasi China terdiri dari 31 kerja sama, sembilan di antaranya dilakukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).Perusahaan pelat merah yang terlibat antara lain Indonesia Battery Corporation (IBC) dan PT Perusahaan Listrik Negara. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani, mengatakan ada tiga langkah yang perlu dilakukan pemerintah untuk mengamankan komitmen investasi itu.Pertama, China diharapkan tidak melarang atau menghambat arus investasi ke Indonesia. Pun dengan sebaliknya. Kedua, Indonesia perlu meningkatkan iklim usaha dan investasi yang semakin efi sien dan kompetitif untuk investor.Ketiga, diperlukan stimulasi promosi potensi ekonomi dan daya saing iklim investasi Indonesia kepada calon investor China. Direktur Studi China-Indonesia Center of Economic and Law Studies Muhammad Zulfi kar Rakhmat, mengatakan pemerintah sangat menyambut positif proyek Belt and Road Initiative karena mendukung agenda strategis Indonesia yang berfokus pada pembangunan infrastruktur.

Indonesia-Belanda berupaya memperkuat kerja sama maritim pada tiga sektor prioritas, yakni pengembangan  pelabuhan berkelanjutan, energi terbarukan, dan edukasi maritim. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi dalam keterangan pers Bilateral Maritime Forum (BMF) ke-5 Indonesia-Belanda, Senin (16/10/2023), mengemukakan, kemitraan diharapkan menghadirkan peluang investasi yang bermanfaat bagi kedua negara. (Yoga)

Berdasarkan riset ”HSBC Global Connection”, Indonesia merupakan pasar terbesar ASEAN dengan sumber daya yang kaya. Hal ini menjadi daya tarik Indonesia di mata perusahaan-perusahaan asing. Demikian dikemukakan Head of Commercial Banking, South and Southeast Asia HSBC Amanda Murphy, di Jakarta, Senin (18/9/2023). (Yoga)

Wapres Ma’ruf Amin menyampaikan, reputasi standar sertifikasi halal Indonesia telah diakui dunia. Indonesia juga bertekad menjadi negara yang memproduksi produk halal terbesar secara global. Gaya  hidup halal telah menjadi bagian integral dalam keseharian masyarakat Muslim global. ”Bahkan, gaya hidup halal kini menjangkau populasi dunia terlepas dari agama atau kepercayaannya,” kata Wapres Ma’ruf Amin di Shanghai, China, Senin (18/9). Hal itu disampaikan Wapres Amin pada pertemuannya dengan perwakilan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) di Shanghai serta pengusaha sektor halal di China Wapres menuturkan, konsumsi umat Islam sedunia untuk makanan halal pada 2021 mencapai 1,27 triliun USD, dan akan mencapai 1,6 triliun USD pada 2025. Investasi di bidang sector makanan halal mencapai 4 miliar USD periode 2020-2021.. ”Khusus untuk Indonesia, tingkat konsumsi produk dan layanan halal diproyeksikan meningkat 15 % tahun 2025 atau lebih kurang 281 miliar USD,” ujar Wapres. Kondisi tersebut membuat sertifikasi halal menjadi prasyarat gaya hidup halal.

Indonesia saat ini tidak hanya ingin memberikan standar sertifikasi halal di dunia, tetapi juga ingin menjadi negara yang memproduksi produk halal terbesar di dunia. ”Karena itu, kami mengundang para pengusaha di banyak negara, khususnya di Tiongkok, untuk berinvestasi produk halal di Indonesia,” ujar Wapres Amin. Dubes Luar Biasa Berkuasa Penuh RI di China Djauhari Oratmangun mengharapkan kunjungan Wapres Amin akan menjadi tonggak sejarah baru kerja  sama Indonesia China, khususnya, untuk produk-produk dan sertifikasi halal. Direktur Kantor Perwakilan LPPOM MUI di Shanghai sekaligus pendiri dan Presiden Direktur Shanghai Al-Amin Biotech Dawood Su menuturkan, misi Al-Amin Biotech adalah memproduksi produk kimia biologi hewan yang halal untuk memenuhi kebutuhan produk halal. ”Sampai sekarang di Indonesia belum ada pabrik produksi gelatin dan pabrik kondroitin sulfat. Jadi, kami ingin investasi di bidang itu di Indonesia,” ujar Dawood. (Yoga)

Tak cukup dengan beragam insentif fiskal, upaya pemerintah menarik investasi ke dalam negeri dilakukan dengan menyiapkan regulasi nonfiskal. Kebijakan yang diharapkan menjadi terobosan untuk menjaga iklim bisnis di Tanah Air. Salah satu kebijakan nonfiskal yang dihadirkan melalui penerbitan golden visa bagi investor luar negeri yang tertarik menanamkan modal di Tanah Air. Regulasi itu memungkinkan bagi investor asing tahan lama di Indonesia apabila menanamkan dananya ke berbagai instrumen investasi, baik di sektor riil maupun pasar keuangan. Inovasi baru regulasi menarik investasi tentunya butuh kerja sama banyak pihak. Jangan sampai, minat investasi yang mengalir dari berbagai pertemuan dan konferensi terhenti karena gagapnya birokrasi dalam beradaptasi dengan aturan-aturan baru.

Inovasi kebijakan untuk menarik investasi dilakukan oleh kementerian dan lembaga. Tantangan yang dihadapi dari berbagai terobosan kebijakan adalah di level implementasi, agar regulasi yang disusun tidak sekadar manis di atas kertas. Pemerintah belum lama ini mengumumkan postur rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2024. Dalam postur itu, pemerintah menyiapkan alokasi insentif fiskal yang tergambar dalam belanja perpajakan atau tax expenditure pada tahun depan mencapai Rp374,5 triliun. Industri manufaktur, transportasi, hingga pergudangan menjadi sektor dengan pendampingan fiskal prioritas. Beberapa jenis perpajakan yang dapat dinikmati antara lain Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), hingga bea masuk dan cukai. Pemberian insentif fiskal itu merupakan satu strategi mendorong pertumbuhan ekonomi pada 2024 dengan sasaran 5,2%, lebih tinggi dibandingkan dengan outlook pada tahun ini yang hanya 5,1%. Selain insentif fiskal, sejumlah kementerian dan lembaga menyusun berbagai regulasi untuk menggenjot aktivitas ekonomi, terutama mendorong arus investasi.Di sektor properti misalnya, kalangan pengembang menilai hadirnya UU Cipta Kerja memberi kemudahan bagi investor asing untuk memiliki hunian dengan syarat yang lebih mudah. Aspek kebutuhan lahan juga diterobos oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kementerian yang dipimpin Hadi Tjahjanto itu memastikan kebutuhan lahan investasi bagi investor dengan pengendalian dan penertiban tanah. 

Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana mengatakan bahwa kementerian sudah melakukan beberapa perubahan peraturan bidang pertanahan, salah satunya memberikan kemudahan kepemilikan rumah tinggal atau hunian untuk warga negara asing. Inovasi kebijakan meningkatkan investasi juga dilakukan oleh Direktorat Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Imigrasi lewat penerbitan golden visa dengan memberikan masa tinggal bagi warga negara asing tinggal lebih lama setelah melalui syarat melakukan kegiatan penanaman modal. Menurut Direktur Jenderal Imigasi Kemenkumham Silmy Karim, Indonesia merupakan negara yang menarik bagi investor karena memiliki pasar besar dari sisi jumlah penduduk. Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Bidang Hubungan Luar Negeri Rusmin Lawin menjelaskan dari kacamata pengembang, pemerintah sudah maksimal dalam memberikan kemudahan investasi melalui insentif, seperti perpajakan. Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menuturkan pemerintah mesti memberikan terobosan kebijakan seperti perizinan, jalur rantai pasok untuk investor industri, hingga infrastruktur, sebagai pengungkit investasi.

Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Riyatno, Selasa (15/8/2023), mengatakan, investasi asing langsung (FDI) di kawasan ASEAN terus tumbuh. Pada 2022, nilai FDI di ASEAN sebesar 224 miliar dollar AS atau tumbuh 5 persen secara tahunan. Ini menunjukkan kawasan ASEAN menjanjikan dan menjadi perhatian investor dunia. ”Meningkatnya FDI ini menunjukkan sentimen positif investor pada kawasan. ASEAN sudah membuktikan pemulihan ekonomi yang kuat,” ujarnya. (Yoga)

Sebuah perusahaan rintisan asal Australia bakal membangun industri pengolahan rumput laut di Jatim pada 2024. Rencana itu diprediksi bisa memberikan nilai tambah signifikan bagi petambak serta turut mendorong hilirisasi perikanan nasional. Pendiri (Co Founder) ULUU, perusahaan rintisan asal Australia, Julia Reisser, mengatakan perusahaannya mengolah rumput laut menjadi material untuk menggantikan plastik. Hal itu sejalan dengan upaya menanggulangi dampak perubahan iklim global. ”Kami sedang bekerja sama untuk mendirikan pabrik di Jatim. Kami juga bersyukur dapat mempererat kerja sama dengan Koperasi Agar Makmur Sentosa, ”ujar Julia saat Pengiriman Perdana Rumput Laut Gracilaria dari Koperasi Agar Makmur Sentosa ke Australia, Jumat (4/8).

Pembangunan pabrik yang diprediksi terealisasi pada 2024 itu digadang-gadang dapat memberdayakan masyarakat, terutama petani rumput laut. Dirjen Budidaya KKP Tubagus Haeru Rahayu, yang hadir dalam acara itu, mengatakan, komoditas rumput laut Indonesia saat ini masih diekspor dalam bentuk bahan mentah. KKP menghendaki hilirisasi industri pengolah rumput laut untuk memberikan nilai tambah bagi petani. ”Dengan dukungan ULUU yang akan membangun pabrik di Indonesia, harapannya konsep hilirisasi tersebut bisa diimplementasikan,” katanya. Menurut Tubagus, konsep industri yang ditawarkan oleh ULUU sejalan dengan program ekonomi biru yang diinisiasi KKP. Adapun konsepnya adalah menjaga lingkungan laut dengan melakukan konservasi yang baik. Caranya, dengan memperluas wilayah konservasi dengan target pada tahun 2025 sebesar 30 % dari total area laut. (Yoga)

Duta Besar RI untuk Kuwait Lena Maryana saat ditemui di Kedutaan Besar RI di Kuwait mengatakan, ”Kuwait adalah negara maju dan dari sisi ekonomi produk domestik bruto mereka besar. Kita mengupayakan diplomasi ekonomi terus digalakkan dengan prioritas bagaimana menarik investasi dan foreign direct investment Kuwait ke Indonesia,” kata Lena. Salah satu yang kini tengah diincar adalah kerja sama di sektor energi yang dimotori oleh Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (KUFPEC). ”Pada tahap awal diharapkan KUFPEC bisa menginvestasikan 1 miliar USD dari 10 miliar USD yang bisa ditanamkan di Tanah Air, terutama di sektor energi dan sumber daya mineral. Itu target kami, mudah-mudahan bisa kita realisasikan,” kata Lena. Pada Mei lalu, KBRI di Kuwait bersama Kuwait Chamber of Commerce and Industry (Kamar Dagang dan Industri Kuwait/KCCI) menggelar Indonesia Investment Forum (IIF) di Kuwait. Dalam forum yang diarahkan untuk menarik lebih banyak investor Kuwait untuk berinvestasi di Indonesia itu, Deputi Menteri Bidang Investasi Kementerian Investasi Nurul Ichwan menawarkan kepada pebisnis Kuwait untuk berpartisipasi dalam 69 proyek.

Dalam pernyataan pers KBRI disebutkan, pada kesempatan itu, Indonesia juga menawarkan berbagai fasilitas dan insentif untuk investasi. Selain itu, Staf Khusus Menteri Investasi Bidang Peningkatan Pengusaha Nasional Kementerian Investasi Muhammad Pradana Indraputra memaparkan juga beberapa proyek yang dapat dikerjasamakan, antara lain pembangkit listrik tenaga surya di Banten, industri minyak goreng di Jambi, dan proyek-proyek investasi potensial lainnya di sektor pertanian, peternakan, perikanan dan pariwisata. Selain itu, ditawarkan juga peluang untuk berinvestasi dalam pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN). IIF dihadiri 37 pengusaha dan pemangku kepentingan dari berbagai perusahaan investasi Kuwait, antara lain, dari Kuwait Investment Authority, Union Investment Companies, Al Bader Trading Co, Marawi Group, Bin Sabt Group Companies, Fouad Al Ghanim & Sons Group of Companies. (Yoga)