Sebagai negara mitra resmi penyelenggara Hannover Messe 2023, Indonesia berpeluang menunjukkan kebolehan industri manufakturnya yang tengah berkembang selaras dengan tren dunia. Perkembangan itu, antara lain, dalam penerapan teknologi digital dan transisi hijau. Kemitraan ini juga mencerminkan pengakuan mancanegara terhadap penguatan peran industri Indonesia dalam rantai pasok dunia. Hannover Messe 2023 adalah pameran industri manufaktur di kancah global, diselenggarakan oleh Deutsche Messe AG di Hannover, Jerman, pada 17-21 April 2023. ”Dalam Hannover Messe 2023, Indonesia akan menunjukkan kebijakan yang telah dijalankan pemerintah dalam proses transformasi dari conventional manufacturing system menuju green industry manufacturing system. Kelestarian dan tran- sisi energi menjadi isu terkini dalam pembangunan industry yang berkelanjutan,” kata Dirjen Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian Eko SA Cahyanto dari Jerman melalui siaran pers, Jumat (14/4).

Penerapan transformasi hijau dalam perindustrian Tanah Air ini juga selaras dengan kebijakan berprinsip kelestarian yang sedang digencarkan Uni Eropa. Misalnya, regulasi Rantai Pasok Bebas Deforestasi serta mekanisme penyesuaian batas karbon (carbon border adjustment mechanism/CBAM). Harapannya, keselarasan itu menyokong Indonesia meraih investasi ataupun kerja sama bisnis dengan pelaku industri mancanegara. Sebelumnya, Eko menyebutkan, anggaran yang dikucurkan dalam Hannover Messe 2023 Rp 140 miliar. Targetnya, Indonesia dapat meraup kontrak investasi hingga Rp 14 triliun dari helatan tersebut. Dia juga menargetkan sebanyak 13 kontrak kerja sama bisnis yang dapat terjalin lewat Hannover Messe 2023. Bidang kerja sama tersebut meliputi digitalisasi, pengembangan dan pembangunan industri penyortiran pangan berbasis sensor dan kecerdasan buatan, teknologi pengolahan limbah, energi panel surya, serta alat kesehatan. (Yoga)

PT Aneka Tambang Tbk atau Antam mengejar realisasi komitmen investasi LG Energy Solution di industri baterai kendaraan listrik dalam negeri. Perwakilan kedua perusahaan itu bakal duduk bersama dalam waktu dekat untuk merealisasi komitmen tersebut. Antam dan LG Energy sebelumnya bersepakat membentuk perusahaan patungan guna mengolah nikel menjadi bahan baku baterai kendaraan listrik. Antam telah melepas 49 % saham anak usahanya di pertambangan nikel, yaitu PT Nusa Karya Arindo, demi kerja sama tersebut. Perusahaan ini bertugas menyuplai ore nikel berkadar rendah kepada LG untuk diolah di smelter (pabrik peleburan) di Halmahera Timur, Maluku Utara.

Pembentukan perusahaan patungan tersebut seharusnya sudah selesai pada Desember 2022. Namun kesepakatan belum bisa dicapai karena LG masih berkutat dengan perubahan struktur konsorsium mereka yang akan menjadi mitra Antam. "Anggota konsorsium LG ada perubahan, sedang difinalkan," ujar Direktur Utama Antam, Nicolas D. Kanter, di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, kemarin. Konsorsium tersebut terdiri atas LG, Zhejiang Huayou Cobalt, LX International, dan Posco. (Yetede)

Pemerintah Korsel bersama sejumlah investor berkunjung ke beberapa titik Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim. Korsel memberi hibah untuk proyek bendungan. Adapun para investor dari ”Negeri Ginseng” juga menjajaki kemungkinan investasi di megaproyek nasional tersebut. Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan, Pemerintah Korsel akan memberikan hibah di Bendungan Sepaku-Semoi. Proyek yang masih berjalan itu merupakan salah satu penyuplai air baku untuk IKN. ”Korsel akan memberikan hibah IPA (instalasi pengolahan air minum) untuk 350 liter per detik dari key water,” kata Diana saat memperlihatkan Bendungan Sepaku Semoi kepada rombongan dari Korsel, Sabtu (18/3).

Lokasi yang akan mendapat hibah di bendungan itu sudah ditandai dengan bendera yang tersebar di banyak titik bendungan. Dari proyek bendungan, rombongan beralih ke Sumbu Kebangsaan Barat IKN, lokasi Istana Presiden, bangunan pekerja proyek IKN, dan terakhir di Titik Nol IKN. Sekretaris Otorita IKN Nusantara Achmad Jaka Santos Adiwijaya mengatakan, rombongan terdiri dari perwakilan Otorita IKN; perwakilan Pemerintah Indonesia; Menteri Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi Korsel Won Hee-ryong; serta 57 investor dari ”Negeri Ginseng”. Menurut Achmad, selain mempererat kerja sama dengan Pemerintah Korsel, kunjungan kali ini untuk memberi gambaran detail pembangunan IKN kepada calon investor dan dunia internasional. Dengan melihat langsung proses pembangunan, calon investor bisa mengetahui kesungguhan Pemerintah Indonesia dalam pembangunan ibu kota baru ini. (Yoga)

Pemerintah terus meningkatkan layanan keimigrasian untuk memudahkan calon investor menanamkan modal di Indonesia. Calon investor asing kini dapat mengajukan visa kunjungan pra-investasi selama 180 hari secara daring melalui situs https://molina.imigrasi.go.id/ sebelum berangkat ke Indonesia. Layanan daring tersebut diluncurkan Ditjen Imigrasi Kemenkumham bertepatan dengan Hari Bhakti Imigrasi Ke-73 pada Kamis (26/1). ”Kami tidak hanya memperpendek proses layanan visa bagi calon investor asing, tetapi juga memberikan dulu visanya. Setelah dia dapat izin investasi dan lapor ke Imigrasi, kami juga akan segera terbitkan kartu izin tinggal sementara (kitas),” ujar Dirjen Imigrasi Kemenkumham Silmy Karim di Jakarta, Rabu (1/2).

Dalam kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi Kelas 1 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Tanjung Priok, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jakarta Utara, dan Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non-TPI Jakarta Barat, Jakarta, Silmi menjelaskan, kemudahan visa pra-investasi secara daring ini juga diiringi peningkatan kewaspadaan petugas Ditjen imigrasi dalam pengawasan orang asing. Sebelumnya, calon investor asing membutuhkan berbagai dokumen dari Badan Koordina-si Penanaman Modal (BKPM) dan instansi terkait untuk pengajuan visa kunjungan berkait rencana bisnis di Indonesia. Kini, mereka bisa mengajukannya sebelum berangkat. Ditjen Imigrasi juga meluncurkan layanan perpanjangan visa kedatangan elektronik (E-VOA). (Yoga)

Di tengah melambatnya perekonomian global, kinerja investasi nasional cukup positif. Meski demikian, tak jauh beda dari sebelumnya, capaian itu didominasi investasi padat modal. Minimnya investasi padat karya membuat target penciptaan lapangan kerja belum tumbuh sesuai harapan.Berdasarkan data Kementerian Investasi, realisasi investasi pada Januari-Desember 2022 mencapai Rp 1.207,2 triliun atau tumbuh 34 % secara tahunan. Angka itu 106 % dari target yang ditetapkan Presiden Jokowi, yakni Rp 1.200 triliun. Akan tetapi, penanaman modal sepanjang tahun lalu didominasi investasi asing (PMA), yakni Rp 654,4 triliun atau 54,2 % dari total investasi, sedangkan investasi dari pemodal dalam negeri (PMDN) Rp 552,8 triliun. Kendati demikian, investasi masih didominasi sektor padat modal, yaitu sektor kimia dan farmasi (Rp 93,6 triliun); industri logam dasar, barang logam, bukan mesin, dan peralatannya (Rp 171,2 triliun); industri pertambangan (Rp 136,4 triliun); transportasi, gedung, dan telekomunikasi (Rp 134,3 triliun); serta perumahan, kawasan industri, dan perkantoran (Rp 109,4 triliun).

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Selasa (24/1) mengatakan, pertumbuhan investasi hingga 34 % secara tahunan pada 2022 itu adalah yang tertinggi dalam sejarah. ”Kita patut bersyukur bahwa di tengah gelapnya ekonomi global, PMA masih tetap tumbuh, demikian juga PMDN. Ini menunjukkan trust dari investor, baik asing maupun lokal,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta. Ia membenarkan, dengan strategi hilirisasi yang sedang gencar didorong pemerintah, investasi yang masuk pasti lebih banyak bersifat padat teknologi. Konsekuensinya, investasi tak akan maksimal menyerap karyawan. ”Ini pilihan, apakah kita mau padat karya, tapi lambat majunya, atau pakai teknologi untuk maju lebih cepat?” ujarnya. Akan tetapi, pemerintah tetap berupaya menyeimbangkan investasi padat teknologi dengan penciptaan lapangan kerja. Ia mencontohkan investasi smelter PT Freeport di Gresik, Jatim. Pemerintah mensyaratkan, bagian pekerjaan konstruksi yang dapat menggunakan tenaga manusia tidak boleh digantikan dengan mesin. (Yoga)

Penelusuran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menemukan akumulasi transaksi investasi ilegal pada tahun 2022 mencapai Rp 35 triliun.  Data kerugian masyarakat akibat investasi ilegal yang dihimpun oleh Satgas Waspada Investasi mencapai Rp 112,2 triliun. Edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan menjadi solusi mencegah masyarakat terjerumus investasi ilegal. Pada periode 1 Januari hingga 1 Desember 2022, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan total transaksi investasi ilegal mencapai Rp 35 triliun. Tahun lalu, PPATK tidak secara khusus menginformasikan total transaksi investasi ilegal. Setiap tahun PPATK menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM). Ini menunjukkan adanya lonjakan yang tidak umum dalam nilai transaksi sehingga tergolong mencurigakan, tetapi tidak berarti transaksi investasi ilegal. Pada 2021, LTKM mencapai 73.164 laporan. 

Dalam jumpa pers bertajuk ”Refleksi Akhir Tahun 2022”, di Jakarta, Rabu (28/12) Kepala PPATK IvanYustiavandana menjelaskan, tahun ini muncul fenomena berbagai tawaran investasi ilegal atau bodong yang merugikan masyarakat. Pola yang mencuri perhatian publik misalnya kasus penipuan dengan robot trading. Praktik investasi ilegal itu pun lantas dimasukkan dalam penelusuran PPATK. Modus investasi ilegal banyak menggunakan layanan keuangan digital, antara lain aset kripto dan robot trading. Modus lainnya, memanfaatkan layanan sistem pembayaran digital, baik berizin maupun tidak berizin, untuk memutus jejak transaksi. Penyamaran jejak transaksi misalnya terjadi ketika pelaku menggunakan akun pada sistem pembayaran legal milik orang lain untuk bertransaksi ilegal. Pelaksana Tugas Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono  menjelaskan, pihaknya tidak mengategorikan dan menghitung modus mana yang memiliki persentase terbesar dalam transaksi investasi ilegal. Sebab, kata Danang, uang para pelaku biasanya sudah tercampur untuk berbagai kegiatan investasi ilegal dan 

Sederet masalah masih dihadapi Indonesia dalam meningkatkan daya tarik investasi di hulu minyak dan gas bumi, seperti imbal hasil yang kurang menarik, ketidakpastian regulasi, hingga lamanya proses perizinan. Padahal, investasi di hulu migas sangat diharapkan untuk mendukung pemenuhan target produksi 1 juta barel minyak per hari dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari pada 2030. Dirjen Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan, berdasarkan data IHS Market, tingkat pengembalian investasi (internal rate of return/IRR) eksplorasi migas paling berisiko di Indonesia tergolong rendah dan berada di bawah rata-rata IRR global sebesar 10,4 %.

”(Dengan kontraktor kontrak kerja sama/KKS) kami terus berkomunikasi. Kami utamakan keterbukaan dan trust (kepercayaan). Yang penting selanjutnya ialah kepastian hukum. Ada perusahaan besar di AS yang akan berinvestasi di migas nonkonvensional di Hulu Rokan dan yang ditanyakan pertama adalah ’SKK Migas itu apa?’ Ini  pertanyaanbesar,” ujar Tutuka dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (13/12). Karena itu, ia berharap aspek hukum Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) agar segera diperjelas agar perusahaan-perusahaan besar migas mau berinvestasi di Indonesia.

Tutuka menambahkan, kemudahan dalam menjalankan bisnis, termasuk dalam perizinan, juga perlu ditingkatkan. Perizinan, seperti terkait dengan pembebasan lahan, amdal lainnya, agar dipercepat. Pasalnya, kendala-kendala seperti itu berpotensi membuat investasi batal masuk. Untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut, Komisi VII DPR dan Dirjen Migas Kementerian ESDM bersepakat untuk segera menyelesaikan revisi UU Migas. ”Komisi VII DPR mendukung penggunaan teknologi dan pengembangan migas nonkonvensional agar target produksi bisa tercapai,” ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi PDI-P Dony Maryadi Oekon yang memimpin rapat dengar pendapat tersebut (Yoga)

Presiden Jokowi meminta jajarannya membentuk satuan tugas khusus untuk segera menindaklanjuti kesepakatan seusai pelaksanaan KTT G20. Kesepakatan ini, antara lain, berupa 226 proyek multilateral senilai 238 miliar USD dan 140 proyek  bilateral senilai 71,4 miliar USD. Hal itu disampaikan presiden saat membuka rapat terbatas tentang evaluasi pelaksanaan KTT G20 di Kantor Presiden, Senin (28/11). ”Tetapi, mungkin ini bukan evaluasi, lebih pada syukuran. Karena saya melihat dari yang pertama terkait dengan penyelenggaraan, saya enggak usah bicara, orang lain yang sudah banyak   menyampaikan,” ujar Presiden disambut tepuk tangan peserta rapat. Presiden Jokowi menegaskan, kesepakatan berupa Deklarasi Bali sangat penting. Terkait dengan percepatan komitmen investasi, Presiden juga mendorong jajarannya untuk mempercepat realisasi komitmen investasi yang diperoleh dari negara-negara G20.

”Saya melihat saat di Bali, di B20 itu, energi positifnya kelihatan sekali: panas. Oleh karena itu, jangan sampai komitmen investasi yang sudah ada tidak bisa terealisasi di lapangan,” ujarnya. Sejumlah komitmen investasi tersebut, antara lain, adalah pendanaan infrastruktur melalui skemaPartnership for  global Infrastructure and Investment (PGII) sebesar 600 miliar USD. Selain itu, pendanaan pengembangan kendaraan listrik melalui Just Energy Transition Partnership (JETP) yang dipimpin AS senilai Rp 20 miliar USD. Terdapat juga komitmen investasi dari Jepang, Inggris, dan Korsel untuk MRT Jakarta serta kerja sama dengan Turki untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera dan investasi lainnya. Menkeu Sri Mulyani menyebutkan, ada tiga area prioritas Indonesia dalam menindaklanjuti KTT G20. Prioritas pertama terkait dengan transisi energi melalui JETP. Prioritas kedua di bidang kesehatan dengan dibentuknya pandemic fund senilai 1,5 miliar USD, dan prioritas ketiga terkait ekonomi digital. (Yoga)

Capaian ekonomi yang cukup solid sepanjang tahun berjalan 2022 memberikan modal tebal bagi pemerintah untuk menjaring komitmen investasi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, pekan ini. Hal itu ditandai dengan mengalirnya kesepakatan investasi oleh penanam modal terutama asing, baik yang difasilitasi langsung oleh pemerintah maupun dunia usaha melalui forum B20 Summit. Hingga akhir pekan lalu, kelompok pebisnis yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berhasil mengamankan 18 perjanjian kesepakatan investasi dengan nilai US$5 miliar dari 11 negara. Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid menyampaikan nilai investasi tersebut akan terus bertambah selama B20 Summit yang akan berakhir hari ini. “Kemarin hanya investasi di sektor sustainability sekitar Rp75 triliun, dan masih ada penandatanganan kerja sama lagi. Kita akan raih sebesar-besarnya,” katanya di sela-sela acara pembukaan B20 Summit di Bali, Minggu (13/11). Dia menambahkan bawa pertemuan B20 Summit di bawah Presidensi Indonesia diyakini dapat berdampak pada peningkatan investasi khususnya pada tiga sektor prioritas Presidensi G20 Indonesia, yaitu di kesehatan, transisi energi hijau, dan transformasi digital. Ketua B20 Indonesia Shinta W. Kamdani menjelaskan akan ada kesepakatan-kesepakatan investasi lainnya di luar sektor yang menjadi prioritas Presidensi G20 Indonesia. Komitmen investasi yang berhasil ditampung oleh pelaku usaha itu kian mengonfirmasi bahwa fondasi ekonomi nasional cukup tangguh. Apalagi, pertumbuhan ekonomi kuartal III/2022 yang mencapai 5,72% (year-on-year/YoY), lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal II/2022 sebesar 5,44% (YoY), menandakan Indonesia berhasil bangkit dari tekanan. Pada saat yang sama, inflasi juga melandai yakni dari 5,95% (YoY) pada September 2022 menjadi 5,71% (YoY) pada Oktober. Data ini menandai bahwa Indonesia mampu mengelola krisis energi dengan baik, terutama pascakenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

KTT G20 di Bali pada 15-16 November 2022 akan memperkuat posisi Indonesia sebagai magnet investasi global. Karena itu, pemerintah, pengusaha, dan seluruh elemen bangsa harus all-out menyukseskan perhelatan akbar tersebut. Investasi, khususnya aliran investasi asing langsung (foreign direct investment / FDI) harus digenjot agar ekonomi Indonesia tumbuh lebih impresif. Selama ini, investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) berkontribusi sangat signifikan terhadap PDB pengeluaran, yakni mencapai 30-32% atau nomor dua setelah konsumsi rumah tangga yang berkontribusi sekitar 56%. Masuknya FDI bukan saja akan melipatgandakan penyerapan tenaga kerja, tapi juga menambah penerimaan negara, meningkatkan cadangan devisa, serta memperkuat nilai tukar rupiah. Selain itu, masuknya FDI akan memperkokoh ketahanan dan daya saing industri di dalam negeri.

Agar KTT G20 efektif menjaring investor global, pemerintah harus lebih banyak menggalakkan forum bisnis dan forum investor. Pemerintah harus menawarkan sektor-sektor industri yang memiliki nilai tambah tinggi dan mampu mendorong proses hilirisasi di dalam negeri, dengan tetap mengacu pada tiga topik utama KTT, yaitu arsitektur kesehatan global, transisi energi, dan digitalisasi. Sektor-sektor yang bisa dit[1]awarkan pemerintah kepada investor dan negara-negara peserta G20 di antaranya ekonomi digital, transisi energi rendah karbon, perikanan, pertanian, dan industri manufaktur masa depan, seperti kendaraan listrik dan pariwisata. Deputi Gubernur BI, Dody Budi Waluyo mengatakan, posisi Indonesia selaku Presidensi G20 2022 akan memperkuat keper cayaan pasar terhadap prospek perekonomian dan stabilitas sistem keuangan domestik ke depan. (Yoga)