Perusahaan teknologi global bakal berinvestasi besar-besaran di bidang kecerdasan buatan di Asia Tenggara. Asia Tenggara menjadi rantai pasok AI Hasil riset Access Partnership memproyeksikan, adopsi teknologi kecerdasan buatan atau akal imitasi (AI) dapat memberikan manfaat ekonomi senilai 835 miliar dollar A atau lebih kurang Rp 12.756 triliun pada 2030 d iAsia Tenggara. Angka ini menyumbang 16 persen terhadap produk domestik bruto kawasan pada tahun itu. Proyeksi konsultan kebijakan publik khusus isu teknologi yang berkantor pusat di Inggris itu mensyaratkan pemerintah semua negara Asia Tenggara membangun kebijakan AI. Kebijakan yang dimaksud, antara lain, menyiapkan tenaga kerja siap dan melek AI serta memberikan insentif bagi bisnis untuk mengakselerasi inovasi AI. Prediksi lembaga lainnya juga menyebutkan hal yang sama, Asia Tenggara bakal menjadi tempat investasi AI. Laporan konsultan Kearney menyebutkan, lebih dari 70 persen responden survei lembaga ini melihat AI sebagai hal yang penting bagi masa depan Asia Tenggara. 

Kawasan itu juga menunjukkan bahwa adopsi AI perlu dipercepat. Studi mereka mengungkapkan bahwa AI dapat memberikan dampak keseluruhan yang kuat, yaitu peningkatan PDB sebesar 10-18 persen di seluruh Asia Tenggara pada tahun 2030 atau setara dengan nilai hampir 1 triliun dollar AS. Dampak di setiap negara sangat bergantung pada kematangan relatif infrastruktur AI dan kesiapan adopsi oleh negara masing-masing. Terkait dengan prediksi-prediksi itu, negara-negara di Asia Tengara harus bersiap. Beberapa negara di kawasan itu telah menjadi tujuan investasi. Namun, tidak sedikit yang baru sampai tahap pengenalan awal AI. Oleh karena itu, manfaat yang akan diambil oleh beberapa negara menjadi minim. Gugatan lembaga-lembaga konsultan memperlihatkan pasokan sumber daya manusia, infrastruktur, dan juga aturan di negara masing-masing menjadi penyebab mereka tidak banyak menikmati investasi. Indonesia diperkirakan hanya akan menikmati sekitar 3,7 persen dari total alokasi investasi di
kawasan tersebut. 

Padahal, apabila melihat sejumlah keputusan perusahaan teknologi di beberapa negara, seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand, perusahaan teknologi bakal menjadikan Asia Tenggara sebagai bagian dari rantai pasok AI. Produksi beberapa peralatan dan juga perangkat lunak akan dilakukan di kawasan itu. Jika tidak segera bersiap, Indonesia akan tertinggal dalam rantai pasok AI. Menilik saran-saran dari berbagai lembaga, Indonesia perlu menambah jumlah sumber daya manusia yang berkualifikasi terkait kecerdasan buatan. Pemerintah juga perlu membuat aturan-aturan dan infrastruktur yang mendukung pengembangan AI. Kita belum terlambat, tetapi apabila tidak ada langkah nyata, kita bakal makin tertinggal. (Yoga)

Perusahaan teknologi global bakal berinvestasi besar-besaran di bidang kecerdasan buatan di Asia Tenggara. Asia Tenggara menjadi rantai pasok AI Hasil riset Access Partnership memproyeksikan, adopsi teknologi kecerdasan buatan atau akal imitasi (AI) dapat memberikan manfaat ekonomi senilai 835 miliar dollar A atau lebih kurang Rp 12.756 triliun pada 2030 d iAsia Tenggara. Angka ini menyumbang 16 persen terhadap produk domestik bruto kawasan pada tahun itu. Proyeksi konsultan kebijakan publik khusus isu teknologi yang berkantor pusat di Inggris itu mensyaratkan pemerintah semua negara Asia Tenggara membangun kebijakan AI. Kebijakan yang dimaksud, antara lain, menyiapkan tenaga kerja siap dan melek AI serta memberikan insentif bagi bisnis untuk mengakselerasi inovasi AI. Prediksi lembaga lainnya juga menyebutkan hal yang sama, Asia Tenggara bakal menjadi tempat investasi AI. Laporan konsultan Kearney menyebutkan, lebih dari 70 persen responden survei lembaga ini melihat AI sebagai hal yang penting bagi masa depan Asia Tenggara. 

Kawasan itu juga menunjukkan bahwa adopsi AI perlu dipercepat. Studi mereka mengungkapkan bahwa AI dapat memberikan dampak keseluruhan yang kuat, yaitu peningkatan PDB sebesar 10-18 persen di seluruh Asia Tenggara pada tahun 2030 atau setara dengan nilai hampir 1 triliun dollar AS. Dampak di setiap negara sangat bergantung pada kematangan relatif infrastruktur AI dan kesiapan adopsi oleh negara masing-masing. Terkait dengan prediksi-prediksi itu, negara-negara di Asia Tengara harus bersiap. Beberapa negara di kawasan itu telah menjadi tujuan investasi. Namun, tidak sedikit yang baru sampai tahap pengenalan awal AI. Oleh karena itu, manfaat yang akan diambil oleh beberapa negara menjadi minim. Gugatan lembaga-lembaga konsultan memperlihatkan pasokan sumber daya manusia, infrastruktur, dan juga aturan di negara masing-masing menjadi penyebab mereka tidak banyak menikmati investasi. Indonesia diperkirakan hanya akan menikmati sekitar 3,7 persen dari total alokasi investasi di
kawasan tersebut. 

Padahal, apabila melihat sejumlah keputusan perusahaan teknologi di beberapa negara, seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand, perusahaan teknologi bakal menjadikan Asia Tenggara sebagai bagian dari rantai pasok AI. Produksi beberapa peralatan dan juga perangkat lunak akan dilakukan di kawasan itu. Jika tidak segera bersiap, Indonesia akan tertinggal dalam rantai pasok AI. Menilik saran-saran dari berbagai lembaga, Indonesia perlu menambah jumlah sumber daya manusia yang berkualifikasi terkait kecerdasan buatan. Pemerintah juga perlu membuat aturan-aturan dan infrastruktur yang mendukung pengembangan AI. Kita belum terlambat, tetapi apabila tidak ada langkah nyata, kita bakal makin tertinggal. (Yoga)

Salah satu milestone keberhasilan pemerintahan Presiden Jokowi adalah terwujudnya pembangunan IKN di Penajam Paser, Kalimantan Timur. Keberadaan IKN diyakini bakal menjadi pusat ekonomi baru yang mendukung pertumbuhan sektor  industri, teknologi, dan inovasi. Langkah pemerintah membentuk IKN juga menjadi bukti serius pemerintah membentuk Indonesia sentris, yang mendukung pemerataan dan konetivitas nasional. IKN juga menjadi showcase transformasi Indonesia di bidang ekonomi hingga sosial. Karena itu, pembangunan IKN membutuhkan dukungan semua pihak. Tercatat hingga Agustus 2024 investasi untuk pembangunan IKN telah masuk sebesar Rp 56,2 triliun, di luar anggaran APBN. (Yetede)

Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, mengungkapkan bahwa Apple mengajukan syarat cukup berat untuk membangun pabrik di Indonesia, termasuk permintaan tax holiday selama 50 tahun—mirip dengan insentif yang diberikan oleh Vietnam. Menurut Budi, jika pemerintah mengabulkan permintaan tersebut, perusahaan teknologi asing lain mungkin juga akan meminta insentif serupa, yang bisa menimbulkan beban tambahan.

Saat ini, investasi Apple di Indonesia terbatas pada empat Apple Developer Academy di Jakarta, Surabaya, Batam, dan Bali, dengan nilai sekitar Rp1,6 triliun. Investasi ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan komitmen Apple di Vietnam sebesar Rp256,22 triliun, yang menciptakan sekitar 200.000 lapangan kerja, serta di Singapura senilai Rp4 triliun. Pemerintah Indonesia masih mempertimbangkan kebijakan insentif untuk menarik investasi Apple, mengingat kebijakan harus seimbang dengan kepentingan nasional.

Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) telah berkembang menjadi pusat investasi asing yang signifikan di Jawa Tengah, menarik perhatian berbagai investor yang merelokasi produksi mereka ke Indonesia. Direktur KITB, Ngurah Wirawan, melaporkan bahwa investasi di kawasan ini mencapai Rp16 triliun, sebagian besar dari penanaman modal asing (PMA), termasuk perusahaan besar seperti KCC Glass dari Korea Selatan dan Orbia Building & Infrastructure (Wavin).

Fasilitas Wavin yang baru diresmikan, dengan investasi Rp825 miliar, berperan dalam mendukung infrastruktur sanitasi berkelanjutan di Indonesia dan Asia Pasifik. Executive Vice President Orbia, Freek Crum, menyatakan bahwa produksi di KITB memberikan keuntungan strategis bagi perusahaan untuk memasarkan produk berkualitas di Asia Tenggara hingga Australia.

Menteri Investasi Rosan Perkasa Roeslani optimis bahwa kehadiran perusahaan seperti Orbia dan KCC Glass, yang fokus pada ekspor, akan membuka peluang kerja sama baru, mendukung perekonomian lokal dan menciptakan lapangan kerja. KCC Glass, yang berkomitmen untuk menambah investasi hingga Rp12 triliun, diproyeksikan akan mengekspor 80% produknya, memperkuat posisi KITB sebagai pusat produksi berorientasi ekspor.

Kementerian Perhubungan sedang menjajaki kerja sama dengan perusahaan Jepang untuk pengelolaan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (Bandara Sepinggan) di Balikpapan serta Bandara di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati, mengungkapkan bahwa Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah bertemu dengan pejabat Jepang untuk membahas kerja sama ini sebagai bagian dari upaya menarik investor untuk IKN Nusantara. Meski pertemuan masih dalam tahap awal, Jepang menunjukkan ketertarikannya dalam pembangunan dan pengoperasian beberapa bandara di Indonesia.

Budi Karya juga menyatakan bahwa pemerintah berencana melelang pengelolaan Bandara IKN Nusantara kepada entitas asing melalui skema kerja sama pemerintah-badan usaha (KPBU) setelah pembangunan rampung. Di sisi lain, Direktur Utama InJourney Airports, Faik Fahmi, menegaskan kesiapan perusahaannya untuk mengelola Bandara IKN Nusantara dengan menerapkan konsep multi-airport system, apabila diminta oleh pemerintah.

Pertumbuhan realisasi investasi kerap kali tidak berjalan optimal karena terhambat oleh rumitnya sistem perizinan di Tanah Air.  Proses perizinan bagi usaha menengah dan besar dengan risiko tinggi harus diurus dengan menghabiskan banyak waktu, karena masih ada sejumlah proses yang dilakukan di sejumlah kementerian/lembaga (K/L). Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkas Roeslani mengatakan, proses mengurus  izin untuk usaha menengah dan besar dengan tingkat  risiko yang lebih tinggi membutuhkan waktu yang lama, karena memerlukan verifikasi dan memenuhi persyarat  dari K/L dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, kita perlu meningkatkan saya saing investasi, perbaikan regulasi, peningkatan layanan, dan percepatan perizinan berusaha. Sesuai kewenangan baik di tingkat pusat maupun daerah," kata Rosan. Rosan mengimbau agar semua K/L hingga pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan perizinan dengan lebih optimal. (Yetede)

Dimulainya musim pemotongan suku bunga acuan membuat penerbitan obligasi multifinance diramal bakal makin semarak. Pemain leasing bisa mengurangi beban pendanaan lewat refinancing surat utang. Fixed Income Analyst Pefindo Ahmad Nasrudin menyebut suku bunga yang lebih rendah memberi momentum bagi perusahaan pembiayaan untuk merilis surat utang. Tapi untuk fase awal pelonggaran moneter seperti saat ini, dia menilai penerbitan obligasi kemungkinan lebih didorong oleh kebutuhan refinancing daripada untuk modal kerja pembiayaan. Sementara penerbitan obligasi untuk modal kerja nampaknya masih akan terbatas. Ahmad memprediksi dibutuhkan waktu setidaknya tiga bulan guna merangsang permintaan jasa pembiayaan. 

Ketika prospek pertumbuhan terlihat lebih jelas, barulah multifinance akan lebih banyak mengakses pasar surat utang untuk meraih pendanaan sebagai modal kerja. Yang pasti, penurunan suku bunga ini tetap bisa membuat penerbitan obligasi di tiga bulan terakhir 2024 lebih semarak. Maklum, pasar pembiayaan yang tersendat membuat penerbitan surat utang perusahaan pembiayaan turun cukup dalam. Sejumlah multifinance pun masih memantau pasar untuk merilis surat utang lagi. Presiden Direktur CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) Ristiawan Suherman bilang perusahaannya telah menerbitkan Sukuk Berkelanjutan I Wakalah Bi Al Ististmar sebesar Rp 1 triliun pada Juli lalu. CNAF berencana merilis Sukuk Berkelanjutan Tahap II pada tahun 2025. Senada, Direktur BRI Finance, Willy Halim Sugiardi menyebut penurunan suku bunga akan dimanfaatkan untuk memperkuat pendanaan. Sedangkan untuk penerbitan obligasi di sisa 2024, BRI Finance masih mengkaji kebutuhan pendanaan sembari memantau ekonomi global dan kondisi pasar.

Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI026 sudah bisa dipesan mulai hari ini (30/9) hingga 24 Oktober 2024. Di tengah suku bunga Bank Indonesia (BI) yang terpangkas dari 6,25% menjadi 6%, ORI026 menetapkan bunga lebih tinggi dengan sistem fixed rate. Bunga  seri ORI026T3 atau tenor tiga tahun sebesar 6,3%, dan tenor enam tahun atau ORI026T6 menawarkan bunga 6,4%. Ini akan menjadi penerbitan ORI terakhir di tahun ini. Sebelum  tahun 2024 ditutup dengan penerbitan ST013 pada November mendatang. Fixed Income Analyst Pefindo, Ahmad Nasrudin menilai, potensi penawaran dana untuk ORI ini akan besar, walaupun sedang ada tren penurunan suku bunga. Selama yield yang ditawarkan obligasi ritel lebih tinggi dibandingkan rata-rata bunga deposito, maka investor masih akan tetap tertarik membeli obligasi ritel. 

Selain itu, ORI026 merupakan kesempatan bagi investor untuk berburu kupon tinggi sebelum semakin langka seiring dengan pemangkasan suku bunga yang diperkirakan masih akan dilakukan oleh bank sentral ke depan. Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas, Ramdhan Ario Maruto memperkirakan penyerapan ORI026 akan mencapai Rp 15 triliun hingga Rp 20 triliun. Ditambah  pemotongan pajak obligasi ritel ini akan lebih rendah yakni 10% dibanding deposito yang sebesar 20% "Jadi instrumen ini tetap menarik bagi masyarakat yang mempunyai kelebihan likuiditas untuk berinvestasi di pasar modal," kata, Jumat (27/9). Head of Business Development Division Henan Putihrai Asset Management (HPAM), Reza Fahmi optimistis, penjualan ORI026 tetap menarik.  Meskipun pemerintah belum mengumumkan target penjualan ORI026. Reza meyakini penjualannya akan tetap tinggi mengingat minat yang konsisten dari investor ritel terhadap instrumen ini.