Pemerintahan Prabowo Subianto diharapkan dapat meningkatkan kualitas investasi di Indonesia untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja. Menurut Menteri Investasi Rosan Roeslani, total realisasi investasi Indonesia dari 2014 hingga September 2024 mencapai Rp 9.117,4 triliun, yang telah menyerap 13,84 juta tenaga kerja. Untuk periode Januari-September 2024 saja, investasi tercatat Rp 1.239,3 triliun, dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 1,88 juta orang.

Sejalan dengan transisi pemerintahan yang berjalan mulus dan lancar, indeks harga saham gabungan (IHSG) kedepan diperkirakan menguat dan mencapai level baru. Pemerintah yang stabil akan menambah keyakinan para pelaku pasar  dan menciptakan sentimen positif di bursa. Tercatat, IHSG ditutup di level 7.520 atau menguat 0,33% dalam seminggu hingga akhir perdagangan, Jumat, 11 Oktober 2024. IHSG bergerak konsolidasi dengan range support di level 7.400-7.500 dan resistance 7.600. Pekan ini, IHSG diperkirakan menguat dengan estimasi kisaran 7.500 hingga 7.800, didukung oleh funfamental ekonomi yang kuat, inflasi yang terkendali, dan pertumbuhan PDB yang stabil.

Kebijakan pemerintah yang pro-investasi juga menjadi salah satu faktor  pendorong yang dapat meningkatkan  performa IHSG. Adapun sektor-sektor yang diproyeksikan akan moncer sejalan dengan kondisi ini meliputi infrastruktur, kesehatan, dan konsumer. Menurut Founder  Stocknow.id Hendra Wardana, di sektor infrastruktur, proyek-proyek strategis dan  kelanjutan pembangunan jalan tol serta infrastruktur, proyek-proyek strategis dan kelanjutan pembangunan jalan tol serta infrastruktur digital akan terus menjadi motor pertumbuhan. (Yetede)

Pemerintah Indonesia sedang berupaya mempercepat investasi di sektor panas bumi dengan memangkas waktu perizinan yang sebelumnya bisa mencapai enam tahun. Langkah ini dianggap penting, mengingat Indonesia memiliki 40% cadangan panas bumi dunia, namun pemanfaatannya masih rendah, baru sekitar 11% dari total potensi sebesar 24.000 MW.

Sejumlah kendala utama masih menghambat pengembangan energi baru terbarukan (EBT) ini, termasuk tingginya biaya, kebutuhan teknologi canggih, dan keterbatasan jaringan listrik. Sementara itu, negara seperti Filipina dan Turki telah berhasil mengembangkan panas bumi secara signifikan dengan kebijakan insentif, seperti pengurangan pajak dan subsidi penelitian, yang memungkinkan pertumbuhan energi hijau lebih cepat.

Langkah pemerintah untuk reformasi kebijakan diharapkan dapat menarik lebih banyak investor untuk pengembangan panas bumi, mempercepat transisi energi, dan memperkuat kontribusi Indonesia dalam pelestarian lingkungan global.

Indonesia berpotensi menerima investasi hingga US$25 miliar dalam lima tahun ke depan untuk pengembangan ekosistem baterai berbasis nikel. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Septian Hario Seto, menyatakan bahwa peluang investasi ini muncul dari keterlibatan konsorsium perusahaan dari Indonesia, China, dan Eropa. Meski demikian, Seto menekankan bahwa pemerintah ke depan akan berfokus pada pembangunan ekosistem penghiliran industri, bukan hanya pengolahan nikel sebagai komoditas.

Seto mengungkapkan bahwa Indonesia telah memasuki fase pengembangan yang lebih maju dalam hilirisasi nikel, termasuk produksi prekursor dan sel baterai. Selain baterai berbasis nikel, Indonesia juga memiliki potensi dalam pengembangan baterai lithium ferro phosphate (LFP) dengan dukungan pabrik anoda yang mampu memproduksi 80.000 ton per tahun di Kawasan Ekonomi Khusus Kendal, menjadikannya yang terbesar kedua di dunia setelah Korea Selatan.

Dalam dua hingga tiga tahun ke depan, Seto optimis bahwa jika kebijakan tetap konsisten, Indonesia akan menjadi kekuatan besar kedua dalam ekosistem baterai global, setelah China.

Indonesia gagal menarik investasi pusat data dari Google, yang memilih Malaysia sebagai lokasi pembangunan data center di Asia Tenggara. Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, menjelaskan bahwa keputusan Google dipengaruhi oleh beberapa faktor: tarif listrik industri di Malaysia lebih murah, insentif bebas bea masuk untuk barang modal, dan kepastian hukum yang lebih baik. Tarif listrik di Malaysia, yang hanya 8 sen dolar AS per kilowatt-jam, lebih menarik dibandingkan tarif di Indonesia. Selain itu, Budi menyoroti pentingnya pembenahan kepastian hukum di Indonesia untuk meningkatkan daya saing dalam menarik investor asing.

Google telah mengumumkan investasi sebesar US$2 miliar di Malaysia dan US$1 miliar di Thailand, untuk membangun pusat data dan infrastruktur cloud. Meski pemerintah Indonesia tengah mengupayakan negosiasi dengan Google agar pusat data untuk pengguna di Indonesia dapat ditempatkan di dalam negeri, keputusan investasi sejauh ini mengarah ke negara tetangga.

Minat investor asing untuk berinvestasi di sektor perbankan Indonesia terus meningkat, dan Tyme Group, bank asal Afrika Selatan, adalah salah satu yang terbaru dalam daftar tersebut. Menurut CEO Tyme Bank, Coenraad Jonker, pihaknya berencana memperkenalkan produk *Merchant Cash Advance* di Indonesia, dengan fokus utama pada sektor UMKM yang dinilai ideal untuk model bisnis Tyme.

PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) terus menguatkan posisinya di industri energi dan kimia melalui akuisisi Shell Energy and Chemicals Park (SECP) di Singapura. Direktur SDM dan Urusan Korporat Chandra Asri, Suryandi, menyatakan bahwa akuisisi ini memungkinkan sinergi antara kilang SECP dengan pabrik di Cilegon, yang akan mendukung distribusi produk petroleum untuk kebutuhan domestik. Selain itu, langkah ini memperluas jangkauan Chandra Asri ke pasar Asia Tenggara dan memperkuat rantai pasokan perusahaan. Dengan dukungan teknologi SECP dan kolaborasi dengan Glencore, Chandra Asri optimis dapat bersaing di pasar global serta terus berinovasi dan mengembangkan pasar di luar Asia Tenggara.

Perusahaan teknologi global bakal berinvestasi besar-besaran di bidang kecerdasan buatan di Asia Tenggara. Asia Tenggara menjadi rantai pasok AI Hasil riset Access Partnership memproyeksikan, adopsi teknologi kecerdasan buatan atau akal imitasi (AI) dapat memberikan manfaat ekonomi senilai 835 miliar dollar A atau lebih kurang Rp 12.756 triliun pada 2030 d iAsia Tenggara. Angka ini menyumbang 16 persen terhadap produk domestik bruto kawasan pada tahun itu. Proyeksi konsultan kebijakan publik khusus isu teknologi yang berkantor pusat di Inggris itu mensyaratkan pemerintah semua negara Asia Tenggara membangun kebijakan AI. Kebijakan yang dimaksud, antara lain, menyiapkan tenaga kerja siap dan melek AI serta memberikan insentif bagi bisnis untuk mengakselerasi inovasi AI. Prediksi lembaga lainnya juga menyebutkan hal yang sama, Asia Tenggara bakal menjadi tempat investasi AI. Laporan konsultan Kearney menyebutkan, lebih dari 70 persen responden survei lembaga ini melihat AI sebagai hal yang penting bagi masa depan Asia Tenggara. 

Kawasan itu juga menunjukkan bahwa adopsi AI perlu dipercepat. Studi mereka mengungkapkan bahwa AI dapat memberikan dampak keseluruhan yang kuat, yaitu peningkatan PDB sebesar 10-18 persen di seluruh Asia Tenggara pada tahun 2030 atau setara dengan nilai hampir 1 triliun dollar AS. Dampak di setiap negara sangat bergantung pada kematangan relatif infrastruktur AI dan kesiapan adopsi oleh negara masing-masing. Terkait dengan prediksi-prediksi itu, negara-negara di Asia Tengara harus bersiap. Beberapa negara di kawasan itu telah menjadi tujuan investasi. Namun, tidak sedikit yang baru sampai tahap pengenalan awal AI. Oleh karena itu, manfaat yang akan diambil oleh beberapa negara menjadi minim. Gugatan lembaga-lembaga konsultan memperlihatkan pasokan sumber daya manusia, infrastruktur, dan juga aturan di negara masing-masing menjadi penyebab mereka tidak banyak menikmati investasi. Indonesia diperkirakan hanya akan menikmati sekitar 3,7 persen dari total alokasi investasi di
kawasan tersebut. 

Padahal, apabila melihat sejumlah keputusan perusahaan teknologi di beberapa negara, seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand, perusahaan teknologi bakal menjadikan Asia Tenggara sebagai bagian dari rantai pasok AI. Produksi beberapa peralatan dan juga perangkat lunak akan dilakukan di kawasan itu. Jika tidak segera bersiap, Indonesia akan tertinggal dalam rantai pasok AI. Menilik saran-saran dari berbagai lembaga, Indonesia perlu menambah jumlah sumber daya manusia yang berkualifikasi terkait kecerdasan buatan. Pemerintah juga perlu membuat aturan-aturan dan infrastruktur yang mendukung pengembangan AI. Kita belum terlambat, tetapi apabila tidak ada langkah nyata, kita bakal makin tertinggal. (Yoga)

Perusahaan teknologi global bakal berinvestasi besar-besaran di bidang kecerdasan buatan di Asia Tenggara. Asia Tenggara menjadi rantai pasok AI Hasil riset Access Partnership memproyeksikan, adopsi teknologi kecerdasan buatan atau akal imitasi (AI) dapat memberikan manfaat ekonomi senilai 835 miliar dollar A atau lebih kurang Rp 12.756 triliun pada 2030 d iAsia Tenggara. Angka ini menyumbang 16 persen terhadap produk domestik bruto kawasan pada tahun itu. Proyeksi konsultan kebijakan publik khusus isu teknologi yang berkantor pusat di Inggris itu mensyaratkan pemerintah semua negara Asia Tenggara membangun kebijakan AI. Kebijakan yang dimaksud, antara lain, menyiapkan tenaga kerja siap dan melek AI serta memberikan insentif bagi bisnis untuk mengakselerasi inovasi AI. Prediksi lembaga lainnya juga menyebutkan hal yang sama, Asia Tenggara bakal menjadi tempat investasi AI. Laporan konsultan Kearney menyebutkan, lebih dari 70 persen responden survei lembaga ini melihat AI sebagai hal yang penting bagi masa depan Asia Tenggara. 

Kawasan itu juga menunjukkan bahwa adopsi AI perlu dipercepat. Studi mereka mengungkapkan bahwa AI dapat memberikan dampak keseluruhan yang kuat, yaitu peningkatan PDB sebesar 10-18 persen di seluruh Asia Tenggara pada tahun 2030 atau setara dengan nilai hampir 1 triliun dollar AS. Dampak di setiap negara sangat bergantung pada kematangan relatif infrastruktur AI dan kesiapan adopsi oleh negara masing-masing. Terkait dengan prediksi-prediksi itu, negara-negara di Asia Tengara harus bersiap. Beberapa negara di kawasan itu telah menjadi tujuan investasi. Namun, tidak sedikit yang baru sampai tahap pengenalan awal AI. Oleh karena itu, manfaat yang akan diambil oleh beberapa negara menjadi minim. Gugatan lembaga-lembaga konsultan memperlihatkan pasokan sumber daya manusia, infrastruktur, dan juga aturan di negara masing-masing menjadi penyebab mereka tidak banyak menikmati investasi. Indonesia diperkirakan hanya akan menikmati sekitar 3,7 persen dari total alokasi investasi di
kawasan tersebut. 

Padahal, apabila melihat sejumlah keputusan perusahaan teknologi di beberapa negara, seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand, perusahaan teknologi bakal menjadikan Asia Tenggara sebagai bagian dari rantai pasok AI. Produksi beberapa peralatan dan juga perangkat lunak akan dilakukan di kawasan itu. Jika tidak segera bersiap, Indonesia akan tertinggal dalam rantai pasok AI. Menilik saran-saran dari berbagai lembaga, Indonesia perlu menambah jumlah sumber daya manusia yang berkualifikasi terkait kecerdasan buatan. Pemerintah juga perlu membuat aturan-aturan dan infrastruktur yang mendukung pengembangan AI. Kita belum terlambat, tetapi apabila tidak ada langkah nyata, kita bakal makin tertinggal. (Yoga)