Huayou siap gantikan peran LG Energy Solution (LGES) di proyek eksositem baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) bernama Titan. Huayou adalah perusahaan asal China yang memproduksi material baterai EV lithium ion yang berbasis nikel. Huayou sebelumnya sudah bergabung di proyek Titan bersama Indonesia Battery Corporation (IBC). Peran Huayou di proyek ini adalah mengolah bijih nikel menjadi material katoda baterai EV. Lalu, produk itu diolah menjadi sel baterai, yang seharusnya dikerjakan oleh LGES. Titan adalah proyek ekosistem baterai EV terintegrasi yang berada di Halmahera Timur, Maluku Utara dalam skema Indonesia Grand Package (GP). Proyek ini melibatkan banyak perusahaan, mulai di tambang nikel, pengolahan nikel menjadi materai baterai, hingga   produksi sel baterai. Di hulu, LGES sejatinya membentuk perusahaan patungan (joint venture/JV) dengan PT Antam Tbk (Antam/ANTM), seperti yang dilakukan CATL di proyek Dragon. Selanjutnya, nikel jenis limonit Antam diolah menggunakan teknologi rotary kiln electric furnace (RKEF) atau high pressure acid leaching (HPAL) untuk menghasilkan materialkatoda baterai EV. Proyek GP berlanjut ke hilir, yakni produksi sel baterai. (Yetede)

Penerapan diskon tarif jalan tol periode Angkutan Lebaran (Angleb) 2025 akan dievaluasi, mengingat kebijakan tersebut tidak memberikan dampak yang besar terhadap pola perjalanan mudik Lebaran 2025. Kabag Ops Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Aries Syahbudin mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan survei terkait dampak penerapan diskon tarif tol. Menurutnya dari sejumlah kebijakan yang diterapkan pemerintah, sistem kerja sama mana saja atau work from anywhere (WFA) justru memberikan dampak signifikan mengubah waktu perjalanan masyarakat. "Justru dengan pola one way itu memberikan dampak, masih kami kaji juga apakah penerapan diskon tarif tol ini memerlukan sosialisasi yang lebih lanjut  atau bagaimana itu kami surveinya," ujar Aries. Tercatat selama masa Angkutan Lebaran (Angleb) 2025, terjadi pergerakan orang sebanyak 54,89% dari total populasi penduduk Indonesia atau 154,62 juta. Adapun jumlah keseluruhan penumpang untuk angkutan umum adalah 27.627.070 penumpang. (Yetede)

Penerapan diskon tarif jalan tol periode Angkutan Lebaran (Angleb) 2025 akan dievaluasi, mengingat kebijakan tersebut tidak memberikan dampak yang besar terhadap pola perjalanan mudik Lebaran 2025. Kabag Ops Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Aries Syahbudin mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan survei terkait dampak penerapan diskon tarif tol. Menurutnya dari sejumlah kebijakan yang diterapkan pemerintah, sistem kerja sama mana saja atau work from anywhere (WFA) justru memberikan dampak signifikan mengubah waktu perjalanan masyarakat. "Justru dengan pola one way itu memberikan dampak, masih kami kaji juga apakah penerapan diskon tarif tol ini memerlukan sosialisasi yang lebih lanjut  atau bagaimana itu kami surveinya," ujar Aries. Tercatat selama masa Angkutan Lebaran (Angleb) 2025, terjadi pergerakan orang sebanyak 54,89% dari total populasi penduduk Indonesia atau 154,62 juta. Adapun jumlah keseluruhan penumpang untuk angkutan umum adalah 27.627.070 penumpang. (Yetede)

Kebijakan Pemerintah melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital No 7 Tahun 2025 yang mendorong pelanggan seluler melakukan migrasi dari SIM Card fisik ke teknologi eSIM dinilai tidak efektif untuk mengamankan ruang digital Indonesia. Pasalnya, pangkal persoalan kebocoran data maupun keamanan ruang digital Indonesia, tidak terletak pada penggunaan SIM Card maupun eSIM, namun terletak pada sistem dan prosedur pendaftaran yang menggunakan NIK ataupun KTP untuk mendapatkan nomor seluler yang masih carut marut. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), organisasi masyarakat sipil yang memperjuangkan hak-hak digital mengatakan, klaim bahwa percepatan migrasi  ke eSIM untuk membersihkan ruang digital Indonesia  dan dapat membantu melawan kebocoran data dan penyalahgunaan identitas yang kian mengancam masyarakat pada saat ini patut dipertanyakan. "Karena pangkal masalah kebocoran data dan penyalahgunaan identitas di Indonesia pada saatnya adalah carut-marutnya tata kelola identitas kependudukan yang saat ini dijadikan credential data pribadi seseorang," tulis SAFEnet. (Yetede)

Kejaksaan Agung menyita uang senilai sekitar Rp5,5 miliar dari rumah Hakim Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah, terkait kasus suap vonis bebas (onstlag) korporasi minyak sawit (CPO). Uang tersebut ditemukan dalam bentuk 3.600 lembar pecahan US$100. Kasus ini melibatkan sejumlah tokoh, termasuk Djuyamto, Agam Syarif Baharudin, dan Ali Muhtarom yang diduga menerima suap total Rp22,5 miliar untuk membebaskan tiga grup perusahaan—Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas—dalam kasus minyak goreng. Uang suap disediakan oleh Kepala Legal Wilmar Group, Muhammad Syafei, dan disalurkan melalui pengacara Ariyanto serta panitera Wahyu Gunawan. Ketua PN Jaksel Muhammad Arif Nuryanta bahkan sempat meminta kenaikan nominal suap menjadi Rp60 miliar agar vonis lepas dapat diberikan.

Mundurnya LG Energy Solution dari proyek baterai kendaraan listrik berbasis nikel di Indonesia tidak menggoyahkan komitmen pemerintah dalam membangun ekosistem kendaraan listrik terintegrasi. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa proyek senilai US$9,8 miliar tetap berjalan sesuai peta jalan, dengan Huayou Holding dari Tiongkok menggantikan posisi LG dalam konsorsium bersama BUMN.

Menteri Perdagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan pemerintah bakal memproses ulang persiapan pemindaan ASN ke IKN pada tahun 2026. Menurut dia, proses ulang tersebut dilakukan guna menyesuaikan strategis pembangunan IKN terbaru agar proses pemindahannya menjadi relevan, terarah, dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional. "Kami sudah menyampaikan surat penundaan kepada seluruh lembaga/kementerian dan pegawai ASN mengenai penundaan pemindahan ini melalui surat Menpan yang kami tandatangani pada 24 januari 2025," kata Rini saat rapat dengan Komisi II DPR RI di kompleks parlemen. Manurut dia, inti surat tersebut adalah pengumunan bahwa pemindahan kementerian/lembaga dan ASN yang direncanakan pada tahun 2024 belum dapat dilaksanakan, mengingat terjadinya penataan organisasi tata kerja sebagai kementerian/lembaga pada Kabinet Merah Putih. "Dan kementerian/lembaga pada Kabinet Merah Putih tersebut sedang pada tahap konsolidasi internal pada masing-masing instansi," kata dia Dia menjelaskan bahwa pembentukan Kabinet Merah Putih merupakan dinamika yang berpengaruh terhadap kebutuhan penyesuaian struktur organisasi dan kementerian/lembaga. Pasalnya, penyesuaian struktur organisasi pemerintah tersebut akan diikuti  dengan penyelarasan SDM. (Yetede)

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong prinsip lebih baik mencegah  barang bajakan impor melalui regulasi, daripada menindaknya di pasar dalam negeri. Juru bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief menerangkan, upaya pengawasan dan penindakan peredaran barang bajakan di pasar domestik tidak akan berjalan efektif. Hal ini mengingat besarnya volume impor barang bajakan dan luasnya pasar domestik Indonesia.  Selain itu, delik aduan sebagai awal dan dasar penindakan juga sulit dipenuhi karena sebagian besar prinsipal atau pemegang merek berada di luar negeri. Dia mengatakan, lebih baik mencegah barang bajakan masuk melalui regulasi impor atau kebijakan non tariff barrier/non tariff measure, dari pada mengawasinya di pasar domestik. Apalagi barang bajakan yang ada di e-commerce yang masuk melalui PLB. "Siapa yang mengawasi? Kami belum pernah mendengar  ada pengawasan dan penindakan barang bajakan di e-commerce atau di PLB," ujar Febri. Oleh karena itu, salah satu cara memberantas adalah dengan membuat regulasi yang mensyaratkan adanya sertifikat merk yang wajib dipegang oleh importir maupun pihak yang menjual barang impor yang tayang di halaman e-commerce. Kemenperin, terang dia, sudah berinisiatif memasukkan syarat sertifikat merk yang harus dimiliki oleh importir ketika meminta rekomondasi impor. (Yetede)

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) berambisi untuk menghidupkan kembali 11 jalur kereta api lokal di wilayah Jawa Barat. Alokasi anggaran untuk reaktivitas sejumlah jalur  kareta api tersebut diproyeksikan menelan biaya hingga Rp20 triliun. Gubernur Jawa barat Dedi Mulyadi mengungkapkan rencana untuk menghidupkan kembali jalur kereta api lokal di wilayah Jawa Barat. Mulai berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan PT Kereta Api Indonesia (KAI), Dedi Mulyadi berkomitmen mendukung penuh proses reaktivitas jalur-jakur kereta api yang selama ini sudah tidak beroperasi. Dalam unggahan video di akun Instagram pribadinya @dedimulyadi71, ia meyampaikan bahwa hasil rapat bersama Kemenhub dan pihak KAI telah menyepakati reaktivitasi setidaknya 11 jalur kereta api di Jawa Barat. "Kita baru saja menyelesaikan rapat. Nantinya akan ada sejumlah jalur yang kembali dioperasikan di Jawa Barat. Wajah-wajah penuh semangat dan harapan tampak dalam pertemuan ini," ujar Dedi Mulyadi. Tak hanya fokus pada reaktivasi, Dedi juga menjelaskan bahwa kedepannya akan dilakukan pengembangan jalur elektrifikasi kereta api, khususnya untuk wilayah Bandung raya yang meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan kabupaten Bandung Barat. (Yetede)