Dukungan ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendiknasmen) yang meninggalkan Kurikulum Merdeka dan kembali ke sistem penjurusan terus mengalir, mulai dari persatuan  Guru Republik Indonesia (PGRI), praktisi pendidikan, hingga para guru. Dalam Kurikulum Merdeka, siswa menyusun mata pelajaran berdasarkan minat dan bakat tanpa terikat jurusan. Kurikulum Merdeka dinilai memberikan keleluasaan, namun dalam konteks seleksi masuk perguruan tinggi,  dibutuhkan pendekatan yang lebih standar.  Kurikulum ini menuai kritik, lantaran membuat siswa tidak fokus. Alhasil, pemerintah memutuskan mengembalikan sistem penjurusan IPA,IPS, dan bahasa di sekolah menengah atas (SMA) pada tahun ajaran 2025/2026. Sistem penjuruan dinilai bisa memperkuat komptensi siswa SMA untuk menuju perguruan tinggi. Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi menyatakan, sistem penjurusan sangat penting agar siswa dapat memperdalan ilmu sesuai minat dan bakat masing-masing. Dia menilai pembelajaran tanpa penjurusan justru dapat membuat siswa kehilangan fokus. "Harapan agar siswa menguasai ilmu memang baik, tetapi jika mereka tidak siap, justru tidak mendapatkan pemahaman mendalam. Dengan adanya penjuruan IPA,IPS, dan bahasa, siswa bisa menjadi ahli di bidang yang diminatinya," ujar Unafah. 

Kinerja penjualan eceran tetap terjaga pada Maret 2025 karena disokong oleh faktor musiman dan momentum Ramadan dan Lebaran. bank Indonesia (BI) memperkirakan  Indeks Penjualan Riil (IPR) Maret 2025 mencapai 236,7 atau secara tahunan tumbuha sebesar 0,5% (year on year/yoy). Namun,  pertumbuhan tahunan yang hanya 0,5% patut dicermati sebagai sinyal bahwa daya beli secara struktural belum pulih secara merata. Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan kondisi tersebut menjadi refleksi dari tekanan inflasi pangan, depresiasi rupiah, serta terbatasnya pemulihan pendapatan rumah tangga. Dapat diartikan bahwa lonjakan konsumsi Maret lebih bersifat temporer dari pada mencerminkan pemulihan fundamental. Oleh karena itu, pemerintah dan otoritas moneter  perlu membaca ini sebagai dorongan untuk lebih aktif mendukung sektor riil dan menjaga ekspektasi konsumen, karena konsumsi rumah tangga masih menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. (Yetede)

Pemerintah resmi menerbitkan dua regulasi baru, yaitu PP No. 18/2025 dan PP No. 19/2025, yang mengatur tarif terbaru royalti untuk komoditas mineral dan batubara (minerba). Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) demi memperkuat ketahanan fiskal dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menegaskan bahwa kebijakan ini juga bertujuan menciptakan perlakuan setara antar komoditas serta meningkatkan transparansi dan tata kelola pertambangan.

Namun, kebijakan ini mendapat sorotan dari berbagai pelaku industri. Djoko Widajatno, Dewan Penasihat APNI, mengkritik bahwa kenaikan tarif royalti bisa menggerus keuntungan dan memicu mundurnya investor asing karena dianggap inkonsisten dan merugikan iklim investasi. Ia menyerukan dialog ulang dengan pemerintah untuk menyeimbangkan kepentingan fiskal dan investasi.

Senada, Hendra Sinadia dari Indonesia Mining Association (IMA) menilai regulasi ini akan memperburuk beban industri tambang, yang saat ini sudah terdampak naiknya biaya produksi dan harga komoditas yang menurun. Sementara itu, Rizal Kasli, Ketua Umum Perhapi, menganggap kebijakan ini tidak tepat di tengah kondisi pasar yang sedang lesu dan mengkhawatirkan potensi dampaknya terhadap kelangsungan produksi nasional, seperti yang dialami Glencore di New Caledonia.

Meskipun ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara, regulasi baru ini masih menimbulkan pro-kontra dan kekhawatiran di kalangan pelaku industri, terutama terkait daya saing, keberlangsungan investasi, dan kelangsungan usaha pertambangan nasional

Konsumsi rumah tangga Indonesia diperkirakan mengalami perlambatan pada kuartal I-2025, menjadi salah satu penyebab utama melemahnya perekonomian nasional. Berdasarkan Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia, indeks penjualan riil hanya tumbuh 1% secara tahunan, lebih rendah dibanding kuartal sebelumnya. Perlambatan ini terutama terjadi pada kelompok barang seperti perlengkapan rumah tangga, peralatan komunikasi, dan sandang, yang mengalami kontraksi.

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menyebut bahwa pelemahan ini mencerminkan daya beli masyarakat yang tertekan, terlihat dari penurunan tabungan dan pergeseran pola konsumsi ke arah yang lebih konservatif seperti pembelian barang bekas dan investasi pada emas. Ia memperkirakan konsumsi rumah tangga hanya akan tumbuh 4,8% secara tahunan pada kuartal I-2025, dan menekankan pentingnya stabilitas ketenagakerjaan untuk mendorong pemulihan.

Sementara itu, Peneliti FITRA, Badiul Hadi, memperkirakan pertumbuhan konsumsi bahkan bisa melambat hingga kisaran 4%-4,3%. Ia menyarankan agar pemerintah memperkuat stimulus fiskal, menjaga stabilitas harga pangan, menekan inflasi, dan menciptakan lapangan kerja sebagai langkah konkret untuk menahan pelemahan konsumsi masyarakat.

Kendati demikian, ada harapan pemulihan pada bulan-bulan mendatang seperti Mei dan Agustus 2025, terutama karena kelancaran distribusi dan momen perayaan HUT RI, yang diperkirakan bisa mendongkrak penjualan ritel.

PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) mengalami penurunan profitabilitas meskipun penjualan sepanjang tahun 2024 tumbuh solid sebesar 13,6% year-on-year (yoy), mencapai Rp 37,8 triliun. Tekanan berasal dari peningkatan beban operasional seperti gaji dan sewa yang masing-masing naik 7,4% dan 17,1% yoy, serta strategi diskon agresif yang menekan margin laba kotor. Akibatnya, laba bersih MAPI turun 6,7% menjadi Rp 1,76 triliun.

Analis Bahana Sekuritas, Laras Nadira, menyebut bahwa kenaikan tarif sewa pusat perbelanjaan akan terus menjadi tantangan bagi profitabilitas MAPI. Ia memproyeksikan margin laba kotor akan membaik ke 43,8% pada 2025 dan 2026 melalui strategi pengelolaan merchandise dan fokus pada produk unggulan. Namun, Laras tetap mengambil pendekatan konservatif dengan memangkas target harga saham menjadi Rp 1.600 dan memberikan rekomendasi hold.

Analis JP Morgan, Benny Kurniawan, justru melihat kinerja MAPI pada 2024 lebih baik dari ekspektasi pasar, dan memberikan rating overweight dengan target harga Rp 1.760 per saham. Sementara itu, Indy Naila, Investment Analyst di Provina Visindo, masih optimistis dengan potensi pertumbuhan MAPI di 2025 karena daya beli masyarakat menengah atas yang tangguh serta prospek sektor food and beverage, dan merekomendasikan buy dengan target harga Rp 1.850 per saham.

Meskipun menghadapi tekanan margin dan risiko konsumsi yang melemah, MAPI tetap memiliki prospek pertumbuhan terbatas dengan proyeksi pertumbuhan penjualan sebesar 9% untuk 2025 dan 2026.

Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum, Widodo menyebut sidang mengenai ekstradisi buron kasus korupsi proyek KTP elektronik Paulus Tannos di Singapura direncanakan digelar pada bulan Juni 2025. Sidang mendahului (committal hearing) mengenai kelayakan ekstradisi Paulus Tannos akan berlangsung pada tanggal 23 hingga 25 Juni nanti. "Diprediksi sidangnua itu bulan Juni. Kita berharap, kalau dari pihak mereka ada perlawanan dan bisa menerima, segera. Langsung penetapan (kestradisi) cepat," kata Widodo. Menurut Dirjen AHU, Pemerintah Indonesia tidak bisa campur tangan karena kelayakan ekstradisi sudah menyangkut yuridiksi hukum nasional Sinagpura. Ia pun tidak mengetahui jarak waktu antara putusan dan eksekusi ekstradisi. Namun begitu, Widodo kini meyakini Pemerintah Singapura akan membantu proses ekstradisi tersebut karena mengingat perjanjian bantuan hukum timbal balik (MLA) yang jalin dengan Indonesia. "Pemerintah SIngapura akan terus berupaya untuk membantu Pemerintah Indonesia, karena adanya perjanjian," kata dia. Di sisi lain,m dia menjelaskan bahwa saat ini Pemerintah Indonesia sedang melengkapi dokumen tambahan yang dimintakan Kamar Kejaksaan Agung (AGC) Singapura. Dokumen tersebut terkait dengan bukti-bukti berhubungan dengan perkara Paulus Tannos di Indonesia. "Semua dokumen sudah masuk, sudah lengkap, tapi kan ada beberapa hal yang perlu mungkin penekanan dari beberapa bukti, ya, terkait dengan affidavitnya dan lain sebagainya," kata dia. (Yetede)

Kementerian Agama (Kemenag) telah menetapkan tiga maskapai untuk  melayani penerbangan haji 2025. Ketiga maskapai tersebut yakni Garuda Indonesia, Lion Air, dan Saudi  Airlines dihadapkan pada permasalahan krisis suku cadang pesawat atau spare part di Tanah Air. Kepala  Bagian Humas Direktorat Jenderal Penerbangan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub, Muhammad Khusnu mengatakan, secara teknis masuknya maspakai Lion Air  akan memberikan dukungan penerbangan kepada calon jemaah haji Indonesia seperti dua masakapai lain. "Saya kira tidak ada masalah ya, sebab pemilihan maskapai penerbangan haji menjadi kewenangan Kementerian Agama. Kemenhub hanya memenuhi standar safety penerbangan pada saat inspeksi dilakukan," kata Khusnu kepada Investor Daily. Pada Januari 2025, Kemenag telah mengumumkan penyedia transportasi udara pada musim haji 1446 H/2025. Keputusan pemilihan tiga maskapai dilakukan berdasarkan proses seleksi dan tertuang melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 1197 Tahun 2024.  Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latief mengatakan bahwa pihaknya memiliki dasar pemilihan maskapai kualitas teknis dan pelayanan maskapai tersebut. (Yetede)

Sepanjang kuartal 1-2025, terjadi pertumbuhan pengiriman  (shipment) telpon seluler (ponsel) global. Lembaga riset IDC mencatat, pengiriman ponsel tumbuh 1,5% yoy, sementara lembaga riset Counterpoint mencatat pertumbuhan 3% yoy. Sayangnya, pertumbuhan pengiriman tersebut bukan dipicu  oleh permintaan pasar  yang kuat, tetapi lebih kepada faktor kepanikan atas kebijakan tarif resiprokal yang ditetapkan Presiden Donald Trump. Meskipun, akhirnya kebijakan tersebut ditinjau ulang, terutama untuk segmen ponsel, PC, hingga barang elektronik lainnya, kekhawatiran pasar tetap saja menghantui perjalanan pasar sepanjang tahun ini. Wakil Presiden Client Devices IDC Francisco Jerenimo mengatakan, eskalasi ketidakpastian geopolitik, serta ancaman kenaikan tarif AS terhadap barang-barang yang diimpor dari China, membuat para vendor secara strategis  mempercepat jadwal produksi dan mempercepat volume pengiriman yang signifikan, khususnya ke pasar AS dan pasar penting lainnya selama kuartal 1-2025. "Lonjakan sisi penawaran ini utamanya ditujukan untuk mengurangi potensi kenaikan biaya dan gangguan. Ini secara efektif meningkatkan angka pengiriman pada kuarta 1-2025, melampaui level yang diantisipasi, berdasarkan tren permintaan konsumen yang mendasar," kata Jerenimo. (Yetede)

BI mencatat Indeks Keyakinan Konsumen (KK) Maret 2025 turun menjadi 121,1 Maret 2025. Angka ini lebih rendah dari Februari 2025 dimana posisi IKK sebesar 126,4. Meski IKK menurun tetapi BI memandang keyakinan konsumen tetap terjaga. Lantaran IKK tetap berada di atas 100 atau tetao berada level optimis. "Survei Konsumen BI pada Maret 2025 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi terjaga. Hal ini tercermin dari IKK Maret 2025 yang tetap berada pada level optimis sebesar 121,1," ucap Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan dan Denny Prakoso. Berdasarkan kelompok pengeluaran responden, keyakinan konsumen pada Maret 2025 tetap optimis untuk seluruh kelompok, dengan IKK tertinggi pada responden pengeluaran  Rp 5 juta (127,9), diikuti oleh pengeluaran Rp 4,1-5 juta (123,0) dan Rp3,1- 4 juta (120,6) "Meski demikian, perkembangan optimisme tersebut menurun dibandingkan kondisi bulan sebelumnya untuk seluruh kelompok pengeluaran," kata dia. Berdasarkan kelompok usia IKK juga tetap di level optimis pada seluruh kelompok usia, dengan IKK tertinggi tercatat pada responden usia 20-30 tahun (126,3), 31-40 tahun (122,5) dan 41-50 tahun (119,7). Kelompok usia 60 tahun mengalami peningkatan optimisme dibandingkan periode sebelumnya, sementara kelompok usia lainnya mengalami penurunan. (Yetede)

Negosiasi tarif bea masuk (BM) Indonesia dengan  AS bak menjadi pertaruhan besar industri padat karya yang menggantungkan ekspor ke Paman Sam, seperti tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, dan furnitur. Negosiasi ini akan menentukan nasib tiga sektor yan kini berada di ujung tanduk tersebut. Jika negosiasi berhasil, ketika sektor itu bisa kembali bernafas. Sebaliknya, jika gagal, penurunan ekspor, produksi, utilitas, hingga PHK massal sulit dihindari. Sebagai ilustrasi, ekspor TPT dalam bentuk aparel dan pakaian (HS 61,62) ke AS tahun 2024 sangat besar, mencapai US$ 4,6 miliar, mencapai 15,5% dari total ekspor produk ke AS, dan 55,4% terhadap total ekspor tektil secara keseluruhan. Jika tarif BM produk manufaktur ini dikerek menjadi 32% dari tadinya 10%, ekspor TPT ke AS bisa turun hingga 50% menjadi tinggal US$ 2,3 miliar. Utilitas TPT yang kini hanya 45% bisa tergerus lagi, yang bisa memicu tambahan PHK di sektor TPT mencapai 250 ribu. Tahun ini, jumlahnya dipastikan bertambah, seiring pailitnya Grup Sritex, yang total karyawannya diestimasi berkisar 60-80 ribu. Sementara itu, ekspor alas kaki ke AS (HS 64) mencapai US$ 2,4 miliar pada 2024, 9,1% dari ekspor ke negara itu, dan 33,8% terhadap total ekspor produk. Adapun ketergantungan ekspor furnitur ke AS lebih tinggi. Pada 2024,  ekspor furnitur ke Paman Sam mencapai US$ 1,4 miliar, setara 59% dari total pengapalan produk ini. (Yetede)