Pemerintah daerah di seluruh Indonesia tengah mempercepat pembentukan Koperasi Merah Putih di setiap desa dan kelurahan, menyusul Instruksi Presiden Prabowo Subianto melalui Inpres No. 9 Tahun 2025, yang menargetkan peluncuran 80.000 unit koperasi pada 12 Juli 2025. Hingga 1 Mei, baru 465 koperasi yang terdaftar, memicu upaya masif percepatan oleh berbagai daerah.

Di Sulawesi Selatan, Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi menegaskan dukungan penuh dan menargetkan 100% pembentukan koperasi di seluruh desa dan kelurahan Sulsel pada akhir Mei. Di Bali, Kepala Dinas Koperasi dan UKM I Wayan Eka Dina mengonfirmasi bahwa koperasi akan terbentuk di 636 desa dan 80 kelurahan, baik melalui pendirian baru, pengembangan, maupun revitalisasi koperasi yang sudah ada.

Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos menerapkan pendekatan konversi terhadap koperasi yang sudah ada menjadi koperasi merah putih percontohan, mengingat banyak koperasi lama yang tidak aktif. Di Kota Cirebon, Sekda Agus Mulyadi menyampaikan strategi pembaruan koperasi berbasis RW atau masjid menjadi koperasi kelurahan. Sedangkan di Kabupaten Malang, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono memastikan sudah terbentuk 220 koperasi dan menargetkan seluruh desa memiliki koperasi pada Mei 2025.

Program koperasi merah putih tidak hanya dijalankan sebagai kewajiban administratif, tetapi juga dipandang sebagai instrumen strategis dalam membangkitkan ekonomi desa dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional menuju visi Indonesia Emas 2045.

Kebijakan hilirisasi mulai menunjukkan taring, terlihat dari realisasi investasi pada bidang tersebut yang mencapai Rp136,3 triliun pada kuartal 1-2025. Realisasi investasi di bidang hilirisasi pada tiga bulan pertama 2025 ini menjadi indikasi positif dari upaya  peningkatan nilai tambah industri nasional. Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, bila dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, realisasi investasi bidang hilirisasi tersebut membukukan pertumbuhan 1,04%. Sedangkan jika dibandingkan dengan periode kuartal 1-2024, terjadi pertumbuhan 79,82% yang saat itu sebesar Rp75,8 triliun. Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Menilet mengatakan, nilai investasi yang mencapai Rp136,3 triliun dengan pertumbuhan tahunannya  yang mendekati  80% tersebut mencerminkan bahwa sektor  ini makin menarik minat investor. Meskipun pertumbuhan dari kuartal sebelumnya hanya sekitar 1%. hal ini tetap menunjukkan keberlanjutan dari tren investasi di bidang hilirisasi. "Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, termasuk isu perang tarif dan gangguan rantai pasok, penguatan sektor hilirisasi dapat menjadi salah satu cara untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi," ungkap Yusuf kepada Investor Daily. Menurut dia, pemerintah harys memperkuat fondasu pendukungnya agar hilirisasi dapat berjalan lebih optimal. Hal ini mencakup pengembangan infrastruktur, kemudahan akses energi, dan peningkatan kualitas tenaga kerja. Selain itu, penting untuk menjaga iklim investasi yang kondusif melalui regulasi yang jelas, stabilitas kebijakan, serta penyederhanaan perizinan. (Yetede)

Menteri Hak Azasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyoroti adanya aktivitas  ormas tertentu yang meresahkan masyarakat. Karena itu, wacana untuk merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) yang dicanangkan Pemerintah perlu dilihat dalam konteks positif demi kemajuan demokrasi di Indonesia. "Menurut saya, adanya wacana revisi UU Ormas ini perlu dilihat dari sisi positif sebagai upaya untuk memajukan demokrasi di Indonesia, jangan dari sudut negatifnya." kata Pigai. Menurut dia, perlu digunakan pendekatan pengaturan alih-alih pembatasan untuk mengatasi masalah itu. "Prinsipnya yang penting tidak boleh ada pembatasan (union busting). Namun, memang perlu diatur agar ormas ini profesioal dan berkualitas," kata dia. Di sisi lain, Pigai menilai Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas ketika itu dibentuk secara subjektif sehingga dinilai memengaruhi indeks demokrasi Indonesia. "Ketika kita bicara mengenai indeks demokrasi dari prominent (menonjol) ke fraud (penipuan) demokrasi karena salah satunya UU Ormas atau Perppu Nomor 2 tahun 2017 ini," katanya. (Yetede)

Menteri Hak Azasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyoroti adanya aktivitas  ormas tertentu yang meresahkan masyarakat. Karena itu, wacana untuk merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) yang dicanangkan Pemerintah perlu dilihat dalam konteks positif demi kemajuan demokrasi di Indonesia. "Menurut saya, adanya wacana revisi UU Ormas ini perlu dilihat dari sisi positif sebagai upaya untuk memajukan demokrasi di Indonesia, jangan dari sudut negatifnya." kata Pigai. Menurut dia, perlu digunakan pendekatan pengaturan alih-alih pembatasan untuk mengatasi masalah itu. "Prinsipnya yang penting tidak boleh ada pembatasan (union busting). Namun, memang perlu diatur agar ormas ini profesioal dan berkualitas," kata dia. Di sisi lain, Pigai menilai Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas ketika itu dibentuk secara subjektif sehingga dinilai memengaruhi indeks demokrasi Indonesia. "Ketika kita bicara mengenai indeks demokrasi dari prominent (menonjol) ke fraud (penipuan) demokrasi karena salah satunya UU Ormas atau Perppu Nomor 2 tahun 2017 ini," katanya. (Yetede)

PT Chandra Daya Investasi (CDI) anak usaha PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) yang tengah disiapkan untuk menggelar penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham memiliki pundi-pundi yang menjadi motor pendapatan usaha. Dua diantaranya datang dari pilar bisnis infrastruktur CDI. Sebagai special purpose vehicle Chandra Asri Group, CDI mengelola bisnis di bidang kepelabuhan dan penyimpanan (storage) yang dijalankan lewat anak usahanya, PT Redeco Petrolin Utama (RPU) dengan kepemilikan saham sebanyak 50.75%. masih di pilar infrstruktur, CDI juga memiliki anak usaha bernama PT Chandra Shipping International (CSI) yang mengoperasikan bisnis logistik maritim. RPU dan CSI berperan penting dalam rantai pasok energi khususnya sektor energi , petrokimia, dan manufaktur. Eksistensi keduanya dalam pilar bisnis infrastruktur CDI memperlihatkan betapa terintegrasinya ekonomi logistik CDI. Sebagai contoh, CDI saat ini mengoperasikan sebanyak delapan kapal milik sendiri untuk mengangkut bahan kimia cair dan minyak serta gas (chemical atau oil/gas tanker) baik untuk memenuhi kebutuhan Chandra Asri Group maupiun pelanggan di luar grup. (Yetede)

Industri maritim merupakan lokomotif yang akan membawa ekonomi Indonesia melaju lebih kencang. Untuk itu, diperlukan investasi asing untuk mendorong kemadirian industri. Direktur pemasaran PT PAL Indonesia (Persero) Wiyono Komodjojo menjelaskan, salah satu gol utama perusahaan adalah membangun industri perkapalan dalam negeri, yang selama ini masih sangat bergantung pada impor. Dia menerangkan, dengan semangat kemandirian industri perkapalan dalam negeri, yang selama ini masih sangat bergantung pada impor. Dia menerangkan, dengan semangat kemandirian inovasi, PT PAL mendorong seluruh mitra dan pemangku kepentingan untuk memberikan kontribusi aktif didalam mewujudkan industri maritim yang maju, mandiri, dan kompetitif. "Sehingga timbul manufaktur atau pabrik mesin di dalam negeri dengan engine, gearbox, propulsion system, generator, kemudian pompa, pipa, fitting, valve dan itu yang selama ini kita impor bisa diproduksi di dalam negeri," kata Wiyono. Untuk menumbuhkan industri maritim dibutuhkan investasi yang tidak sedikit. Dia mengungkapkan, industri perkapalan memiliki nilai yang cukup besar. Satu mesin saja harganya cukup besar. Satu mesin saja harganya dapat mencapai US$ 25 juta atau sekitar Rp412,47 miliar (kurs Rp16.858,60). (Yetede)

Proyek pembangunan infrastruktur pipa trasmisi gas ruas Cirebon-Semarang (Cisem) Tahap II ditargetkan rampung pada awal tahun depan. Pipa sepanjang 245 kilometer itu membentang dari Batang menuju Cirebon dan Kandang Haur Timur. Berdasarkan pemantauan Investor Daily, pipa berukuran besar berwarna hitam sudah berada di sisi jalan tol yang mengarah dari Cirebon ke Batang. Masyarakat yang melintas pada ruas jalan ini pun bisa secara  langsung  melihat  pipa-pipa yang berada di sisi kiri badan jalan. Proyek ini memang memanfatakkan ruang jalan tol dari Palimanan-Kanci hingga tol Batang-Semarang. Proses pembangunan proyek ini dimonitor oleh Komisi XII DPR pada kamis (24/4/2025). Sejumlah wakil rakyat dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melihat lebih dekat proses pembangunan pipa Cisem Tahap II. Wakil Ketua Komisi XII DPR Sugeng Suparwoto mengatakan pipa transmisi gas Cisem Tahap II ini membuat pasokan gas dari Jawa Timur bisa dilalirkan ke Jawa Barat. Nantinya, pipa transmisi ini pun tersambung ke Sumatera. "Tadi, kita menyaksikan progres pembangunan pipa Cisem tahap II, yang dibangun dipinggir Jalan Tol Batang. Bukan hanya pipa transmisi saja, tetapi juga distribusi akan dibangun di kawasan industri. Hal ini penting, karena pipa ini sebagai bentuk urat nadi pemanfaatam energi yang akan terkoneksi dari Jawa Timur hingga Sumatera. (Yetede)

Rencana pemerintah menaikkan tarif jalan tol dikeluhkan oleh pengusaha karena dinilai menambah biaya logistik nasional. Terkait hal tersebut DPR RI meminta pemerintah melibatkan pengguna jalan dalam variabel penghitungan tarif. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) berencana menyesuaikan sejumah tarif jalan tol mulai mei 2025 hingga penghujung tahun ini, BPJT mencatat terdapat 22 ruas jalan tol yang tarifnya  akan disesuaikan pada tahun ini. Kenaikan tarif tol memang telah   diatur dalam Undang-Undang  Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. Penyesuaian tarif dilakukan setiap dua tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi dan evaluasi pemenuhan Standars Pelayanan Minimum (SPM) jalan tol. Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menegaskan bahwa rencana kenaikan tarif tol di tol di 22 ruas harus dievaluasi secara menyeluruh dan melibatkan pengguna jalan. Ia menekankan pentingnya transparansi dan audit independen sebelum keputusan tersebut diambil. (Yetede)

Penerapan Environmental, Social  and Governance (ESG) sangat penting bagi perusahaan untuk kelangsungan bisnisnya dalam jangka panjang. Saat ini investor lebih melihat perusahaan yang menerapkan ESG. SVP Pengembangan PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) Propan Weber mengatakan, ESG sdah menjadi paradigma baru dalam membangun korporasi yang bertanggung jawab, berkelanjutan serta mampu memberi dampak  positif bagi lingkungan hingga masyarakat dengan tata kelola yang baik. Terlebih, saat ini investor lebih melihat perusahaan yang menerapkan ESG. Oleh karena itu, Pupuk Kalimantan melakukannya sejak 2021. "Karena investor itu akan melototin ESG, akhirnya terpaksa lah kita cemplung ke ESG. Alhamdulillah ya mungkin PKT itu termasuk perusahaan yang pioneer diantara industri pupuk di Indonesia," kata dia. Berkat ketidaksengajaannya, Pupuk Kaltim kini memiliki pengalaman dan pemahaman yang lebih terkait ESG. Kerja keras PKT ini membuahkan hasil yang baik. Berdasarkan Sustainalytics, lembaga pemeringkat ESG berdasarkan katagori resiko memerikan rating 21.9 untuk pupuk Kaltim berhasil menyaingi perusahaan global dengan lingkup atau sektor yang sama. (Yetede)

Penerapan Environmental, Social  and Governance (ESG) sangat penting bagi perusahaan untuk kelangsungan bisnisnya dalam jangka panjang. Saat ini investor lebih melihat perusahaan yang menerapkan ESG. SVP Pengembangan PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) Propan Weber mengatakan, ESG sdah menjadi paradigma baru dalam membangun korporasi yang bertanggung jawab, berkelanjutan serta mampu memberi dampak  positif bagi lingkungan hingga masyarakat dengan tata kelola yang baik. Terlebih, saat ini investor lebih melihat perusahaan yang menerapkan ESG. Oleh karena itu, Pupuk Kalimantan melakukannya sejak 2021. "Karena investor itu akan melototin ESG, akhirnya terpaksa lah kita cemplung ke ESG. Alhamdulillah ya mungkin PKT itu termasuk perusahaan yang pioneer diantara industri pupuk di Indonesia," kata dia. Berkat ketidaksengajaannya, Pupuk Kaltim kini memiliki pengalaman dan pemahaman yang lebih terkait ESG. Kerja keras PKT ini membuahkan hasil yang baik. Berdasarkan Sustainalytics, lembaga pemeringkat ESG berdasarkan katagori resiko memerikan rating 21.9 untuk pupuk Kaltim berhasil menyaingi perusahaan global dengan lingkup atau sektor yang sama. (Yetede)