Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto ,mengatakan berdasarkan catatan pihakanya, neraca perdagangan selama periode Januari-Maret 2020 surplus sebesar US$ 2,62 miliar dengan nilai ekspor US$ 41,79 miliar dan impor US$ 39,17 miliar atau lebih baik dibanding periode sama tahun lalu. Namun menurutnya, komposisi impor sepanjang triwulan pertama perlu menjadi perhatian dimana Impor barang konsumsi naik berkebalikan dengan turunnya impor bahan baku dan barang modal yang akan berpengaruh pada pergerakan sektor industri perdagangan dan juga pembentukan modal tetap bruto atau investasi.

Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BP3) Kementerian Perdagangan, Kasan Muhri dan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Hubungan Internasional, Shinta Kamdani ditempat terpisah juga mengatakan hal yang senada, menurut keduanya surplus neraca perdagangan dipicu oleh penurunan impor yang lebih besar dari penurunan ekspor dimana sebagian besar impor bahan baku dan barang modal didominasi dari Cina. Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan arus barang dari negara itu dan beberapa negara utama terhambat sehingga menyebabkan impor Indonesia turun. Keduanya menjelaskan mengingat impor didominasi oleh bahan baku dan barang modal yang sangat dibutuhkan industri, penurunan impor ini dikhawatirkan justru akan menurunkan kinerja ekspor beberapa bulan ke depan, bahkan dapat mengancam eksistensi dan pertumbuhan industri dalam negeri dan berdampak terutama ke ekspor produk manufaktur

Shinta menambahkan, Pemerintah tidak bisa lagi mengandalkan ekspor komoditas mentah sebagai penghasilan karena agregat permintaan dunia juga turun drastic kecuali bahan baku obat-obatan dan alat kesehatan. Berdasarkan data Riset IHS Markit, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan purchasing managers index (PMI) manufaktur Indonesia menurun, sehingga menurut Faisal yang perlu dikhawatirkan adalah tekanan kondisi ekonomi dalam negeri akan menekan manufaktur.

Kementerian ESDM terbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Harga Gas Khusus Industri sebesar enam dolar AS per million British thermal unit (MMBTU). Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama menjelaskan, perseroan akan melakukan penyesuaian harga jual gas bumi kepada pelanggan industri yang telah ditetapkan oleh Kementerian ESDM. PGN siap untuk mengemban tugas sebagai mitra pemerintah ke depan dalam mengembangkan infrastruktur dan pemanfaatan gas bumi nasional.

Direktur Komersial PGN Dilo Seno Widagdo mengatakan, penerapan lockdown sejumlah negara turut memengaruhi keberlanjutan sektor industri sebagai salah satu pelanggan PGN. Masa puncak penurunan konsumsi gas hampir menyentuh 10% karena Covid-19 bakal terjadi pada Juni-Juli 2020. Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim mengaku penurunan harga gas akan mendorong penghematan biaya produksi perusahaan sampai 10 persen dan meningkatkan daya saing ekspor. Head of Corporate Communication Pupuk Indonesia Wijaya Laksana mengatakan penurunan harga gas berpengaruh pada biaya produksi perusahaan dalam memproduksi pupuk urea dan mengurangi beban subsidi pemerintah. Wijaya berharap perbaikan kurs juga bisa membantu perusahaan lebih efisien.

Harga rata-rata gula nasional menurut Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), pada Selasa (14/4), menembus Rp18.300 per kilogram (kg) lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (HET), kendati dukungan pasokan bahan baku dari luar negeri telah digelontorkan untuk memacu produksi komoditas manis tersebut. 

Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bayu Krisnamurthi berpendapat proses importasi bahan baku GKP yang berjalan lamban dan belum bisa membendung harga gula pasir yang stabil tinggi berpotensi berlanjut bahkan sampai musim giling tiba, akan menyebabkan tertekannya harga tebu di tingkat petani. Menurut Bayu, satu-satunya jalan keluar untuk mempercepat impor adalah dengan jalur diplomasi antar negara agar logistik kebutuhan pokok seperti gula dikecualikan dari hambatan dalam logistik internasional.

Direktur Eksekutif Asosiasi Gula Indonesia (AGI) Budi Hidayat mengemukakan potensi gangguan pasokan gula impor saat musim giling sejatinya bisa dihindari dengan memanfaatkan jadwal penerbitan izin dan proyeksi ketersediaan stok. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menjelaskan bahwa situasi sekarang tidak mudah untuk impor. Beberapa negara pemasok sudah lockdown dan kapal pengangkut banyak yang tidak berhenti sehingga akan sulit dalam pengadaan impor gula.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud mengemukakan Perum Bulog, PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) mendapat penugasan impor sebanyak 50.000 ton guna mencukupi kebutuhan tahunan nasional.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) M. Nur Khabsyin menyarankan agar impor seperlunya saja. Jika terlalu banyak, nanti jika saat musim giling gula petani tidak laku. Belum lagi ada carry over stock dari produksi tahun lalu. Nur Khabsyin mengharapkan para pabrik yang mendapat persetujuan impor dapat mempertanggungjawabkan gula yang dikelola dan mendistribusikannya ke wilayah dengan harga gula yang tinggi, agar tidak membanjiri pasar saat musim giling tiba.

Kementerian Perdagangan baru menghapus sementara larangan terbatas (lartas) bagi komoditas bawang putih dan bawang bombai, dan pada sejumlah alat kesehatan dan bahan baku alat pelindung diri (APD) demi menjamin pasokan dalam negeri. Namun, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Subandi menilai cakupan pelonggaran impor tersebut belum cukup, pemerintah didesak menambah jumlah komoditas yang mendapatkan fasilitas relaksasi impor demi mengamanakan pasokan di dalam negeri selama pandemi COVID-19 berlangsung.

Menurut Subandi, banyak komoditas yang memerlukan pengurangan lartas juga. Misalnya, gula, beras, dan kentang. Menjelang Ramadan, kebutuhan untuk bahan baku ini akan meningkat. Menurutnya, pembebasan sementara syarat laporan surveyor (LS) dan persetujuan impor (PI) untuk produk hortikultura pun dinilai belum memperlihatkan efektivitas, importir masih saja menghadapi sejumlah kendala birokrasi di lapangan.

Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik dan Hubungan Antar Lembaga Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Rachmat Hidayat, yang juga dikonfirmasi oleh Sekjen Kemendag Oke Nurwan membenarkan bahwa resminya berupa peraturan pengurangan lartas impor belum diterima, para pelaku usaha masih harus menyertakan PI saat hendak mengimpor bahan baku. Namun, Rachmat menjelaskan bahwa sejauh ini tidak adanya kendala importasi bahan baku.

Penjualan industri kimia dasar anorganik turun 20% kuartal I-2020, seiring pandemi virus korona (Covid-19). Adapun kuartal II tahun ini, penjualan industri ini ditaksir anjlok hingga 30%. Ketua Umum Asosiasi Kimia Dasar Anorganik (Akida) Michael Susanto Pardi menuturkan, selain penurunan penjualan, industri ini juga terpukul pelemahan rupiah terhadap dolar AS yang menyebabkan naiknya biaya produksi karena 50-70% bahan baku masih diimpor.
Michael berharap produksi jangan sampai turun lagi hingga 50%, jika itu terjadi, industri manufaktur tidak akan bertahan ketika rupiah berada di level berapapun. 

Michael menyetujui langkah Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang mendorong industri manufaktur tetap berjalan dan tidak ada pembatasan logistik. Terkait dengan stimulus ekonomi untuk meredam dampak pandemi korona, Michael menilai, hal itu belum menjangkau industri kimia. Namun, insentif yang bisa dimanfaatkan industri saat ini adalah PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah selama enam bulan, pembebasan PPh pasal 22 impor, dan pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 30%.

Michael mengatakan, dengan kondisi pandemi seperti saat ini, industri menghadapi tantangan pengaturan arus kas. Kuartal I tahun ini saja, pendapatan sudah turun 10-30% dan hingga akhir 2020 diprediksi turun 20-50%. Sementara itu, biaya operasional tidak bisa diturunkan sesuai penurunan pendapatan perusahaan. Karyawan belum dirumahkan, tetapi beberapa perusahaan sudah menurunkan kapasitas hingga 50%.

Saat ini, sejumlah rumah sakit rujukan Covid-19 mem butuhkan tambahan alat bantu pernapasan (ventilator) seiring dengan bertambahnya jumlah penderita. Ventilator ini dibutuhkan pasien untuk menghindari terjadinya gagal napas. Dalam keterangan pers yang diterima Republika, Ahad (5/4). Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan (IMATAP) Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Putu Juli Ardika, menyampaikan pihaknya sedang mendorong industri otomotif di dalam negeri untuk memproduksi ventilator yang dibutuhkan dalam penanganan pandemi Covid-19 di Tanah Air.

Ditengah penurunan penjualan ritel kendaraan, produsen otomotif sedang menindak lanjuti kerjasama dengan industri komponen dan lembaga pendidikan dan penelitian dalam melakukan reverse engineering dalam pengembangan prototipe ventilator. Berdasarkan data Gaikindo, penjualan periode Januari hingga Februari 2020 hanya mencapai 158 ribu unit (turun 6,2%) dibandingkan periode yang sama tahun lalu yakni 169 ribu unit. Hal ini sebagaimana disampaikan Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi dan Ketua Bidang Komersial Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) Sigit Kumala ditempat terpisah, melalui asosiasi, masing – masing pihak menyatakan berupaya mendorong anggotanya serta meminta dukungan dari pemerintah untuk menyediakan mitra usaha yang kompeten dalam proses produksi ini kedepannya. Mitra usaha diharapkan dapat menentukan standar bahan baku, menjabarkan blueprint teknis pembuatan ventilator, alih teknologi, sampai memodifikasi fasilitas perakitan otomotif yang ada saat ini agar industri dapat membantu merakit alat-alat yang dibutuhkan.

Kementerian Perindustrian (KemenPerin) memacu pembuatan alat bantu pernapasan atau ventilator di dalam negeri untuk membantu penanganan Covid-19. Sejumlah stimulus dipersiapkan untuk mempercepat produksi.

DirJen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil KemenPerin, Muhammad Khayam, pihaknya akan berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan sekaligus menyiapkan beberapa kemudahan diantaranya:

1. Pembiayaan untuk pengembangan purwarupa ventilator standar medis
2. Memberikan kemudahan ketentuan larangan terbatas impor bahan baku atau komponen ventilator
3. Pelonggaran uji performa ventilator produk lokal

Secara paralel, pemerintah akan membuat standar jenis dan kualitas alat bantu pernapasan tersebut. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menuturkan, ada komponen elektronik yang belum bisa diproduksi di Indonesia serta kekhawatiran mengenai tingkat higienisnya,

Pemerintah saat ini mengandalkan tim gabungan dari institusi pendidikan dan pelaku industri untuk mewujudkan produksi ventilator lokal. Salah satunya, tim yang terdiri dari Universitas Gadjah Mada, PT Yogya Presisi Teknikatama Industri dan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia sedang mempersiapkan pengujian dan evaluasi purwarupa mereka.

Pengembang hunian bersubsidi mempertanyakan keterlambatan dana pencairan kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang berimplikasi hukum pada pihak ketiga seperti kontraktor atau supplier bangunan. Marzuki, Komisaris PT Wahyu Inulgi Mandiri Marzuki, pengembang hunian bersubsidi di luar Pulau Jawa, menyatakan bahwa proses pencairan kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (KPR FLPP) masih kerap terlambat, padahal Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR menjanjikan bahwa verifikasi pencairan maksimal 3 hari, bahkan bisa lebih cepat. Marzuki menyayangkan respons lambat dari para pihak terkait menyangkut pencairan KPR FLPP.

Ketua DPD Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) Jawa Barat Joko Suranto menilai proses penyederhanan penyaluran FLPP perlu dilakukan mengingat setiap daerah memiliki kultur yang berbeda-beda. Sementara itu, Direktur Utama PPDPP Kementerian PUPR Arief Sabarudin menyatakan pihaknya rata-rata mampu menyelesaikan penyaluran FLPP hingga 500 debitur per hari selama bekerja dari rumah atau work from home (WFH). Arief menjamin penyaluran FLPP tetap berjalan maksimal kendati virus corona mewabah di Indonesia. Rencananya, PPDPP bisa menyalurkan FLPP hingga Rp11 triliun sepanjang tahun ini dengan menyasar 102.500-unit rumah.

Para pengelola hotel berupaya memperbarui layanan untuk memikat konsumen di tengah pembatasan kegiatan sosial akibat pandemi Covid-19. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta, Krishnadi, mengatakan sejumlah anggota Perhimpunan mulai menawarkan layanan khusus.

Salah satu bentuk inovasi pelayanan itu adalah promosi kamar murah dengan durasi inap yang panjang (long stay). Konsep ini, menurut Krishnadi, cocok untuk individu yang bosan berdiam di rumah akibat kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), termasuk untuk karantina individu. Ada juga pengelola yang menawarkan paket bekerja dari hotel (work from hotel). Sejumlah hotel bintang lima di Bali menerapkan layanan ini dengan pilihan harga berbeda. Ayana Resort, misalnya, mematok harga kamar Rp 24,9 juta untuk masa tinggal 14 hari. Ada juga Lv8 Resort Canggu yang menyodorkan paket menginap per bulan dengan harga minimum Rp 8juta. Di Ibu Kota, promosi ini bisa ditemui di beberapa lokasi, seperti Swissbel Hotel cabang Jakarta dan Hotel Aryaduta di Jakarta Pusat. Hotel yang berdekatan dengan rumah sakit rujukan penanganan virus corona juga menyediakan layanan kamar dan ruang lainnya untuk keperluan medis. Harga yang ditawarkan lebih rendah dari rata-rata karena dipakai untuk kegiatan sosial.

Sedi­kitnya 43.000 buruh di Provinsi Jawa Barat (Jabar)telah dirumahkan sejak akhir Maret 2020 karena dampak COVID-19. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Mohamad Ade Afriadi mengatakan sebanyak 502 perusahaan telah dilakukan pendataan dan sebagian besar terdampak pandemi. Sampel 502 perusahaan diambil dari total 47.221 perusahaan yang berada di seluruh Provinsi Jabar. Dari hasil pendataan 21 daerah ditemukan bahwa sudah ada perusahaan yang tutup dan ada yang berhenti produksi. Sebanyak 40.000 buruh resmi dirumahkan sementara, dan 3.000 buruh hak kerjanya putus. Data ini menurutnya masih akan terus berubah seiring kemampuan usaha masing-masing industri. Perusahaan yang meru­mahkan buruh dan karyawan rata-rata lantaran kesulitan memenuhi bahan baku impor dari sejumlah negara yang memberlakukan lockdown. Selain itu industri yang tergandung pada buyer dan supply chain negara yang menerapkan lockdown. Dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, laporan di kawasan industri yang sudah mulai mengurangi produksi adalah perusahaan kendaraan roda empat. Saat ini produksi kendaraan roda empat di wilayah Karawang dan Bekasi turun 15%—25%.