Sejumlah perusahaan di sektor keuangan nonbank mampu membukukan kinerja positif di tengah sejumlah tantangan yang cukup berat antara lain akibat dampak berlarut dari perang dagang pada 2019.

Namun, kondisi tersebut diperkirakan semakin sulit diraih terutama pada semester I/2020 seiring dengan merebaknya pandemi Covid-10 dan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah wilayah. 

Di sektor multifinance, anak usaha PT Bank Central Asia Tbk., yakni PT BCA Finance membukukan kenaikan laba bersih sebesar 6,87% menjadi Rp1,71 triliun pada tahun lalu dari posisi 2018. Kinerja tersebut berasal dari pendapatan pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan. Dengan kinerja tersebut, BCA Finance berhasil meningkatkan nilai aset perusahaan.

Namun demikian, Direktur Utama BCA Finance Roni Haslim memperkirakan kinerja pada tahun ini akan mengalami tantangan berat, terutama dari pandemi Covid-19. Pada April 2020 saja, kinerja perseroan hanya berhasil mencapai 30% dari target yang ditetapkan, atau mengalami penurunan hingga 70%. 

Tidak hanya kredit mobil, produk lainnya seperti pembiayaan multiguna bahkan diprediksi bakal semakin turun dalam.
Sementara itu, PT BFI Finance Indonesia Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 4,4% pada 2019. Pertumbuhan pendapatan ditopang oleh kenaikan tipis jumlah penyaluran pembiayaan sebesar 2,1%. 

Pada 2019, industri multifinance mengalami ujian yang bertubi-tubi, mulai dari ketidakpastian ekonomi karena dampak dari turunnya harga komoditas dan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, adanya momentum pemilihan umum legislatif dan presiden, melambatnya bisnis otomotif, hingga likuiditas perbankan yang cukup ketat. 

Di sektor asuransi, pertumbuhan laba yang signifikan diraup oleh PT Asuransi Samsung Tugu yang mencatatkan kenaikan hingga 51,7% (yoy) pada 2019. 

Sementara itu, perusahaan asuransi jiwa PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) membukukan pendapatan Rp9,5 triliun pada tahun lalu dan meraup pendapatan investasi Rp668 miliar. 

Presiden Direktur AXA Mandiri Handojo G. Kusuma menjelaskan pendapatan premi perseroan bertumbuh sebesar 11% secara tahunan (yoy) ditopang oleh produk perlindungan jiwa dan kesehatan.

Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE), termasuk perusahaan-perusahaan lokapasar dan dagang-el, bakal diwajibkan menyerahkan seluruh data transaksinya kepada pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 50/2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. 

Terhadap PPMSE luar negeri, pemerintah mewajibkan perusahaan menunjuk perwakilan yang berkedudukan di wilayah hukum Indonesia dengan menggunakan nama yang sama. 

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Suhanto mengatakan pertimbangan pemerintah mengeluarkan aturan tersebut adalah karena selama ini pemerintah belum memiliki data transaksi PPMSE. 

Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal menilai pemerintah mengeluarkan Permendag No. 50/2020 pada momentum yang tepat. Terlebih, disrupsi digital sedang terjadi akibat pandemi virus corona (Covid-19). Dengan adanya aturan tersebut, pemerintah akan memiliki pemahaman yang jauh lebih baik mengenai sifat alami dari bisnis berbasis digital, sehingga ketika terjadi gejolak-gejolak tertentu, hal tersebut dapat diintervensi secara memadai. 

Lebih jauh, Permendag No. 50/2020 dianggap lebih ditujukan kepada transaksi elektronik PPMSE dalam negeri yang dinilai masih belum jelas jika dibandingkan dengan PPMSE luar negeri. Selain itu, Permendag No. 50/2020 dinilai bisa menjadi cara pemerintah untuk mampu memahami ekosistem PPMSE di Indonesia dengan lebih baik. 

AVP of Public Policy & Government Relations Bukalapak Bima Laga mengatakan diperlukan kajian lebih lanjut terkait dengan upaya mendapatkan data keseluruhan transaksi dari platform lokapasar (marketplace), dagang-el, ritel daring, ataupun media sosial. 

Dihubungi secara terpisah, Vice President Government Affairs Lazada Indonesia Budi Primawan mengatakan perusahaan siap berkoordinasi dengan lembaga pemerintah terkait dengan implementasi Permendag No. 50/2020, serta memastikan seluruh data dan informasi terlindungi dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengamat pajak dari Danny Darussalam Tax Centre (DDTC) Bawono Kristiaji menyampaikan, pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari perusahaan digital membutuhkan dukungan mekanisme sanksi. Bawono menilai, saat ini, pemerintah sudah memiliki basis aturan untuk menerapkan sanksi tersebut dan hanya menunggu proses implementasi.

Berdasarkan Pasal 7 Perppu No 1 Tahun 2020 telah disebutkan, ketidakpatuhan atas pengaturan mengenai PPN dan PPh dari Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan perundangan di bidang pajak. Ini dilakukan oleh menteri yang berwenang di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan permintaan Menteri Keuangan. PMK Nomor 48 Tahun 2020 mengatur tentang tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN. Kriteria dan daftar pelaku usaha yang ditunjuk sebagai pemungut PPN atas produk digital dari luar negeri akan diumumkan kemudian.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama turut menyampaikan, berdasar kan Perppu Nomor 1 Tahun 2020, pelaku PMSE dapat menunjuk pihak lain di Indonesia untuk melaksanakan kewajiban pemungutan PPN, untuk memfasilitasi sejumlah perusahaan digital yang tidak memiliki kantor atau perwakilan di Indonesia. Selain itu, Hestu menyampaikan, Ditjen Pajak sudah memiliki sejumlah sumber data serta analisis untuk melihat potensi pajak digital baik saat ini maupun ke depannya.

Beberapa vertical startup alias perusahaan rintisan berbasis teknologi diprediksi masih mampu menorehkan pendanaan dan kinerja yang moncer di tengah tantangan kontraksi ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Bendahara Asosiasi Modal Ventura Untuk Startup Indonesia (Amvesindo) Edward Ismawan Chamdani memprediksi vertikal (startup) sektor pendidikan, kesehatan, teknologi finansial (tekfin), gim, agrobisnis, dan logistik memiliki prospek moncer pada saat dan pascapandemi virus corona. 

Dia menilai makin tingginya ketergantungan masyarakat terhadap platform teknologi pada masa pandemi membuat berbagai vertikal startup memperbaiki kualitas layanan mereka. 

Setelah pandemi berakhir pun, lanjutnya, kinerja beberapa vertikal seperti tekfin justru akan makin berjaya. Pasalnya, dia memprediksi perbankan bakal kian ketat memberikan kredit sehingga menjadi peluang bagi startup tekfin untuk mengisi kebutuhan pendanaan atau permodalan. 

Dia lantas mengimbau pelaku startup melakukan tiga langkah agar bisa tetap bertahan setelah pandemi Covid-19 usai. Pertama, meminimalisasi pengeluaran. Kedua, mendata kembali kebiasaan setiap pelanggan yang telah beralih ke digital semasa pandemi. Ketiga, membuat peta jalan baru untuk strategi bisnis mereka ke depan. 

Ketua Umum Asosiasi Startup Teknologi Indonesia (Astindo) Handito Joewono mengatakan pendanaan yang masuk kuartal I/2020 senilai US$1,3 miliar merupakan keistimewaan yang patut disyukuri sehingga akan memberi optimisme lebih besar bagi pengembangan perusahaan rintisan Tanah Air ke depan.  

Menurutnya, vertikal pertanian, perikanan, dan kehutanan, akan menjadi primadona pada masa depan. Di sisi lain, dia juga berpendapat Indonesia memerlukan vertikal-vertikal startup baru yang harus dikembangkan untuk menyokong perekonomian nasional, tidak bisa lagi hanya mengandalkan pengembangan startup yang eksis.

Partner East Ventures Melissa Irene melihat ada dorongan transformasi digital yang makin cepat setelah pandemi usai karena masyarakat mulai terbiasa dalam mengaplikasikan kebutuhan dasar melalui pendekatan daring. Para pelaku industri startup di Indonesia harus sigap memantau pergeseran apa saja yang akan terjadi di masyarakar agar rencana bisnis tetap sesuai dengan target pasar.

Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi berpendapat ke depan, industri startup akan lebih mengarah pada pengembangan digital 4.0 dan industri kreatif.

Kementerian Pertanian menemukan sejumlah pabrik belum menjual gula sesuai komitmen. Kepala Distribusi Cadangan Pangan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Inti Pertiwi meminta pabrik gula yang mendapatkan tugas mengolah gula rafinasi milik industri untuk menjual gula sesuai kesepakatan guna menekan harga jual komoditas tersebut. Inti mengatakan, pemerintah telah menugaskan sejumlah pabrik gula untuk mengolah gula rafinasi milik industri menjadi gula kristal putih (GKP) demi memenuhi kebutuhan gula masyarakat. Kebijakan itu ditempuh karena pasar dalam negeri membutuhkan tambahan pasok an GKP dalam waktu cepat sembari menunggu kedatangan gula impor dan panen gula tebu petani lokal. Inti mengatakan, sesuai aturan, harga gula dari pabrik sebesar Rp 11.900 per kilogram (kg). Selanjutnya, seiring dengan rantai distribusi, harga gula meningkat menjadi Rp 12 ribu per kg di tingkat distributor dan Rp 12.500 di tingkat eceran yang diterima konsumen. Kementan menyatakan akan segera melakukan operasi pasar gula lewat Toko Tani Indonesia Centre atau Pasar Mitra Tani (PTM) mulai pekan depan. Kementan akan menggunakan pasokan gula kristal putih (GKP) yang dikonversi dari gula rafinasi milik industri makanan-minuman.Inti menjelaskan, khusus di wilayah Jabodetabek, pabrik gula yang ditugaskan pemerintah akan memasok gula sekitar tiga hingga lima ton per hari untuk 12 PTM. Volume itu di nilainya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi gula masyarakat.

Sekretaris Perusahaan Bulog Awaluddin Iqbal mengatakan, pasokan gula impor tersebut telah tiba pada pekan lalu di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Namun, gula belum dapat langsung didistribusikan ke pasar lantaran harus melalui proses pengemasan 1 kilogram. Awaluddin menuturkan, Bulog juga berencana melakukan operasi pasar gula ke beberapa wilayah di Jabodetabek yang mengalami kenaikan harga tertinggi, yang saat ini dihargai lebih dari Rp 16 ribu per kilogram.

Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Peter Frans mengatakan sampai kini sektor konstruksi cukup terpengaruh dengan pandemi Coronavirus disease 2019 (Covid-19), kendati termasuk sektor yang dikecualikan dari pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Ia meyakini sektor konstruksi bisa bangkit lebih cepat daripada sektor lain setelah pandemi virus corona berakhir.

Menurutnya, hal itu dapat dicapai dengan catatan sektor konstruksi tetap berjalan atau tidak berhenti di tengah pandemi Covid-19. Alasannya, kondisi di lapangan ada pekerjaan konstruksi yang terhenti meskipun termasuk sektor yang dikecualikan dalam PSBB. Peter menekankan bahwa sektor konstruksi bisa tetap bekerja dengan catatan menerapkan prosedur dan protokol Covid-19, mulai dari manajemen, rantai pasok, hingga pekerjaan di lapangan. Peter menyatakan saat ini yang menjadi kendala adalah karantina wilayah proyek dan pekerja proyek di area tersebut. Peter melanjutkan sektor konstruksi memiliki sekitar 10 juta tenaga kerja dan menjadi salah satu penyumbang produk domestik regional bruto (PDRB) yang cukup besar. 

Data Badan Pusat Statistik mencatat peran sektor konstruksi terhadap perekonomian Indonesia terlihat dari persentase terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar 10,60% sepanjang kuartal III/2019. Peter juga mengapresiasi stimulus yang diberikan melalui peraturan Menteri Keuangan (PMK) berupa pengurangan pajak. Bendahara Umum Inkindo Kasim Kasmin menambahkan bahwa pandemi Covid-19 sangat dirasakan di sektor konstruksi seperti omzet yang menurun hingga 50% pada bulan ini. Dia mencatat lebih kurang 70% anggota Inkindo atau sebanyak 5.000 perusahaan akan mengalami kesulitan sebagai dampak Covid-19. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memprioritaskan sejumlah proyek yang masuk paket kontraktual sebesar Rp7,83 triliun bisa dikerjakan pada 2021. 

Dalam Sidang Kabinet Paripurna tentang RAPBN 2021 beberapa waktu lalu, paparnya, pemerintah telah menyampaikan bahwa tema 2021 adalah pemulihan ekonomi dan program yang harus dimasukkan adalah salah satunya meluncurkan program-program yang ditunda tahun ini. Sementara itu, Anggota DPR Komisi V Fraksi PDI Perjuangan Bambang Suryadi menyatakan keberlanjutan proyek yang dapat dijamin adalah yang sudah kontrak karena sudah terikat dengan pihak ketiga. Namun, dia menyatakan tidak demikian untuk proyek yang belum kontrak. 

Upaya pemulihan industri pariwisata nasional mulai ditempuh pemerintah dengan menawarkan pinjaman modal bagi pengusaha agen perjalanan yang bisnisnya terdampak pandemi Covid-19. Nilai bantuan pun bervariasi mulai Rp25 juta hingga lebih dari Rp200 juta.

Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Didien Junaedi mengungkapkan pengusaha agen perjalanan mulai melakukan pendataan untuk mendapatkan pinjaman modal setelah mengalami banyak kerugian akibat pandemi. 

Pendataan itu dilakukan melalui formulir kuesioner yang akan diisi para pelaku bisnis perjalanan wisata. Namun demikian, sebut Didien, hingga saat ini pemerintah belum menyusun lini masa maupun peta jalan eksekusi program tersebut. 

Terkait dengan upaya pemerintah untuk memulihkan destinasi pariwisata, Didien mengatakan Bali akan menjadi prioritas utama. Sementara itu, pemulihan untuk destinasi lainnya baru akan dieksekusi pascapandemi, dimulai dari 5 destinasi superprioritas. 

Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata (Asita) Budijanto Ardiansjah menuturkan sektor pariwisata cukup sulit untuk ‘sembuh’ jika masih ada kekhawatiran terhadap penyebaran Covid-19. 

Menurutnya, agar sektor pariwisata pulih, pemerintah perlu membantu pengusaha untuk keluar dari keterpurukannya, supaya saat pandemi berakhir mereka siap beraktivitas kembali. 

Di sisi lain, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menambahkan saat ini yang harus jadi prioritas adalah pemulihan pergerakan wisatawan domestik, khususnya yang tinggal dengan jarak terdekat dari destinasi pariwisata dengan akses paling mudah dan paling dekat dengan populasi terbesar.

Ketika dimintai konfirmasi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio menjelaskan, untuk pemulihan sektor pariwisata, pemerintah akan fokus menggarap pergerakan wisatawan nusantara terlebih dahulu. 

Wishnutama mengatakan sebetulnya Kemenparekraf telah menyusun berbagai skenario strategis yang sifatnya sangat dasar dalam Rencana Kerja Tahun 2020 seperti fasilitas wisata yang sesuai standar higienitas, kebersihan toilet, keselamatan, keamanan, serta protokol-protokol kesehatan di bandara, restoran, hotel, tempat hiburan, bioskop.

Rencana relokasi pabrik farmasi asal Amerika Serikat (AS) dari Tiongkok ke Indonesia dinilai akan menguatkan daya saing industri farmasi nasional. Itu sebabnya, pemerintah harus memperbaiki iklim investasi di dalam negeri, agar makin banyak industri AS di Tiongkok mau merelokasi pabrik ke Indonesia. Wakil ketua umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani menerangkan, saat ini, utilisasi industri farmasi dalam negeri baru berkisar 55-60%, dengan ketergantungan bahan baku impor 90% lebih. Dengan demikian, realokasi ini selain meningkatkan daya saing, meningkatkan interkonektivitas rantai pasokan dalam jangka panjang.

Shinta menerangkan, selain industri farmasi, industri AS yang bergerak di garmen dan alas kaki perlu dibidik. Pasalnya, ketergantungan bahan baku dan kapasitas industri garmen sangat terbatas dan tertekan oleh pandemi Covid-19. Dengan menarik relokasi industri ini, ketergantungan terhadap impor di negara lain serta pemulihan industri garmen/tekstil dapat berlangsung lebih cepat. Ia menekankan, untuk dapat melancarkan proses relokasi, persiaan lahan perlu dilaksanakan. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan iklim investasi Indonesia, terutama dengan turunnya angka investasi pe-nanaman modal asing (PMA). Dia mengatakan, sebaiknya pemerintah melakukan reformasi ekonomi yang harus dilakukan secara lebih serius dan lebih cepat terutama di pandemi ini. Hal ini tentu bisa dicapai melalui peningkatan layanan investasi (service-oriented), terutama di segi manufaktur, peningkatan cakupan daerah untuk dapat mengakses sistem perizinan berusaha terintegrasi secara online.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, salah satu perusahaan farmasi AS berencana merelokasi pabriknya dariTiongkok ke Indonesia. Rencananya, pabrik tersebut akan dibangun di lahan seluas 4.000 hektare (ha), di Jawa Tengah. Untuk mempersiapkan lahan ini Luhut juga telah berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan untuk pembangunannya sudah mulai dikerjakan. Kondisi ini dapat dimanfaatkan industri farmasi dalam negeri untuk meningkatkan produksi bahan baku, untuk menghilangkan ketergantungan impor dari dari Tiongkok dan India. Masuknya pemain asing dalam industri farmasi, juga dinilai mampu mempercepat penanganan pandemi Covid-19.

Penyerapan lahan industri dan pergudangan di Jakarta, Bogor, Depok, tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada triwulan I-2020 anjlok 64,8% dan 56,2% dibandingkan dengan triwulan IV-2019. Permintaan menurun secara signifikan karena dampak pandemi Covid-19 membatasi kunjungan investor dari luar negeri ke Indonesia. Managing Partner Coldwell Banker Commercial (CBC) Tommy H Bastamy mengatakan survei terbaru dari National Association of Manufacturers (NAM), sekitar 80% pengusaha sektor industrial sependapat bahwa Covid-19 berdampak terhadap finansial perusahaan. Tommy mengatakan, kinerja pasar primer kawasan industri pada awal 2020 tetap positif meskipun melambat karena adanya pandemi Covid-19. Dampak Covid-19 dirasakan khususnya di industri yang bahan bakunya diimpor dari China dimana industry ini telah mengurangi produksinya hingga lebih dari 25% selama pandemi.

Sementara itu, Director Strategic konsultan property Cushman & Wakefield, Arief Rahardjo, menilai bahwa kawasan Karawang, Purwakarta, dan Subang menjadi alternatif baru bagi kawasan industri. Lahan di wilayah itu dinilai masih cukup besar dan harganya masih terjangkau. Di sisi lain, pandemi Covid-19 mengganggu ekspansi perusahaan dan investor untuk membeli lahan di kawasan industri. Dibandingkan dengan kuartal terakhir 2019, penerimaan bersih anjlok 51,9% per kuartal dan 45,9% yoy ini menyiratkan bahwa wabah Covid-19 juga berdampak pada penjualan lahan industri. Sebagian besar investor, terutama investor asing cenderung menunda transaksi.

Kondisi ini telah memaksa sebagian besar industrialis mempertahankan harga yang ada untuk menjaga hubungan bisnis. Saat ini, industrialis memanfaatkan komunikasi digital dan penjualan online sebagai upaya untuk mendekati klien  prospektif dan menjaga hubungan. Mereka dituntut untuk memberikan solusi win-win selama wabah ini sampai kondisinya pulih meskipun harga lahan di kawasan industri rata-rata meningkat yang disebabkan oleh nilai tukar rupiah yang menurun terhadap dollar AS dan Kelangkaan lahan yang tersisa di wilayah Jabodetabek

Perusahaan-perusahaan operator telekomunikasi kian kesulitan mengatrol pendapatan dari basis pelanggan baru selama pandemi Covid-19. Head of Corporate Communication PT XL Axiata Tbk. Tri Wahyuningsih menjelaskan saat ini terjadi penurunan daya beli masyarakat yang berbanding lurus dengan stagnasi pendapatan rata-rata per pelanggan (average revenue per user/ ARPU) operator seluler pada kuartal I/2020. Guna melebarkan basis pelanggan baru pada periode selanjutnya, Tri mengatakan XL Axiata tengah berupaya meningkatkan kualitas jaringan dan menyediakan berbagai pilihan layanan data yang sesuai kebutuhan pelanggan dengan tarif yang terjangkau. 

Senasib dengan XL Axiata, PT Indosat Tbk. mencatatkan kemerosotan basis pelanggan pada kuartal I/2020 menjadi 56,2 juta pelanggan dari torehan sebanyak 59,3 juta pelanggan pada kuartal sebelumnya. Namun, secara tahunan, ARPU emiten berkode ISAT pada kuartal perdana tahun berjalan meningkat.

Di lain pihak, Wakil Direktur Utama PT Hutchison 3 Indonesia Danny Buldansyah mengungkapkan daya beli masyarakat yang menurun dan adanya peralihan prioritas [belanja]—seperti ke makanan—ditambah dengan banyaknya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) berdampak pada pertumbuhan basis pelanggan dan memengaruhi ARPU operator.

Menanggapi laporan kinerja kuartal I/2020, pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung Ian Joseph Matheus Edward menilai operator perlu memonetisasi layanan digital bernilai tambah yang berbeda dengan kompetitornya, serta lebih memahami kebutuhan pasar.