Pabrikan keramik nasional bersiap untuk menurukan kapasitas produksi pada kuartal II/2020 seiring dengan menyusutnya pasar baik lokal maupun global sejak awal tahun. Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki), produksi keramik nasional pada kuartal I/2020 susut 15%—20% secara tahunan, sedangkan kurs rupiah terhadap dolar AS anjlok 17,51%. Penyebaran wabah COVID-19 memperburuk pasar yang telah diserang oleh curah hujan tinggi dan tertahannya proyek-proyek infrastruktur pada awal tahun. Dampak terbesar dari penyebaran COVID-19 adalah dimulainya penerapan protokol penguncian (lockdown) lokal di beberapa daerah. Pelemahan rupiah mempersulit pabrikan untuk menjaga kapasitas produksi lantaran 50% biaya operasional pabrikan keramik menggunakan dolar AS seperti untuk pembelian suku cadang mesin, tinta keramik, dan tarif gas. Saat ini hasil produksi sudah mulai memenuhi gudang penyimpanan pabrikan, sehingga mau tak mau kapasitas produksi harus mulai ditekan sejak April. Oleh karena itu, diminta agar pemerintah tetap menepati janji penurunan tarif gas pada awal kuartal II/2020 agar pabrikan tetap bertahan. Asaki belum mempertimbangkan opsi pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk meringankan beban pabrikan. Sampai saat ini, lanjutnya, strategi yang diambil pabrikan adalah merumahkan karyawan untuk mengurangi beban produksi. Dan juga perluasan stimulus tidak hanya sektor-sektor tertentu yang terdampak langsung oleh wabah covid-19,namun harus kesemua sektor termasuk industri manufaktur produk keramik.

Pandemi Covid-19 memukul industri seni dan budaya. Mereka kini mulai memasuki masa paceklik. Skema jaring pengaman perlu disiapkan.Skema ini dilontarkan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid, opsi skema yang bisa diambil adalah dana talangan atau pre financing. Menanggapi hal tersebut Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Dewan Kesenian Jakarta Hikmat Darmawan memandang jika wacana itu jadi digulirkan, pemerintah perlu lebih dulu mendata pekerja seni dan budaya yang terdampak.Upaya membangun jejaring data tersebut sebaiknya menggandeng komunitas, organisasi dan asosiasi untuk mempermudah pendataan pekerja yang terdampak.

Ketua Nadan Perfilman Indonesia Chand Parwez memperkirakan industri film akan terganggu selama 1 tahun akibat wabah Covid-19. Dampaknya terhadap industri film nyata. Produksi yang sudah berjalan harus dihentikan. Kru yang sudah keluar kota harus ditarik kembali untuk mengurangi risiko terpapar.

Penjualan tekstil dan garmen domestik terancam anjlok di tengah kelesuan aktivitas jual-beli setelah Indonesia terserang wabah corona (Covid-19). Jika pemerintah tak menyuntik insentif di industri ini, maka ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya ini bukan hal yang mustahil. Sekretaris Jenderal Asosiasi Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Redma G Wiraswasta, memperkirakan permintaan garmen dan produk tekstil jadi pada tahun ini hanya 1,7 juta ton. Jumlah itu melorot 20% dibandingkan konsumsi tahun lalu yang mencapai 2,1 juta ton.

Kondisi kelabu juga dialami pasar tekstil ekspor. Wakil Direktur Utama PT Pan Brothers Tbk (PBRX), Anne Patricia Sutanto menyatakan pasar mancanegara terdampak kebijakan lockdown negara tujuan ekspor. Industri tekstil secara umum sebelumnya membidik pertumbuhan ekspor di kisaran 10%. Namun di tengah kondisi ini bisa flat seperti tahun lalu saja sudah bagus.

Meski penjualan merosot, industri tekstil tak mengendorkan produksi karena mesin pabrik harus berjalan nonstop untuk tetap efisien. Hal ini menyebabkan arus kas (cashflow) terganggu. Ravi Shankar, Ketua Umum APSyFI dan Presiden Direktur PT Asia Pacific Fibers Tbk (POLY) mengakui banyak perusahaan yang menjalankan bisnis dengan cashflow pas-pasan. Jika kondisi ini belum berubah, bukan tak mungkin perusahaan mengurangi tenaga kerjanya. Untuk itu, pelaku industri berharap ada relaksasi bagi industri untuk keadaan darurat ini, salah satunya berupa perlindungan tarif (safeguard) untuk produk pakaian jadi. Pelaku industri tekstil juga mengharapkan stimulus, seperti relaksasi penurunan bunga kredit pinjaman serta keringanan PPh Badan 50% pada tahun ini.

Pelaku industri elektronika nasional berancang-ancang untuk merevisi target pertumbuhan dan menahan produksi karena masih dibayangi oleh pelemahan daya beli konsumen akibat dampak sistemik merebaknya wabah COVID-19. Beberapa perseroan melakukan pemangkasan proyeksi permintaan. Isu kesulitan bahan baku dimulai saat China mulai melakukan penguncian salah satu wilayah pusat pandemi dan bertepatan dengan perayaan Imlek. Adapun, 70% bahan baku elektronika nasional memang dari China. Gabungan Pengusaha Elektronika (Gabel) mengatakan saat ini sebagian besar pabrikan elektronika nasional lebih memikirkan keselamatan karyawan daripada perkembangan bisnis. Oleh karena itu, sebagian pabrikan akan menghentikan operasi setidaknya selama 2 minggu ke depan. Di samping pelemahan pasar dan penurunan produktivitas, industri elektronika juga dihantam dari sisi bahan baku. Saat ini pabrikan bahan baku di China baru belum berjalan sempurna. Maraknya kasus COVID-19 dan naiknya nilai tukar, maka permintaan pasar akan produk elektronika diproyeksi turun. Untuk itu, persoalan utama bukan lagi bahan baku yang sudah naik, melainkan pada permintaan yang turun.

Industri manufaktur dan jasa pelayaran di Batam Kepulauan Riau merugi hingga miliaran rupiah akibat pembatasan mobilitas Singapura dan Malaysia terkait pandemi Covid-19.

Ketua Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia (INSA) Batam Osman Hasyim mengatakan kebijakan pembatasan mobilitas oleh Singapura dan Malaysia membuat industri pelayaran di Batam terpukul hebat. Penurunan penumpang diperkirakan mencapai 90%, dari awalnya sekitar 13.200 orang per hari menjadi lebih kurang 200 penumpang per hari. Pendapatan potensial jasa pelayaran yang hilang akibat pembatasan mobilitas tidak kurang dari Rp 20 miliar per hari. Itu belum termasuk nilai barang yang diangkut kapal-kapal niaga. Pembatasan mobilitas oleh Singapura dan Malaysia membuat 2900 pabrik di Batam mengalami kekurangan bahan baku dan tenaga ahli.

Para pengusaha menggalang dana untuk mendukung pemerintah kota Batam dalam menghadapi pandemi. Hasilnya terkumpul uang Rp 6,47 miliar dan akan digunakan untuk membeli alat medis guna mempercepat deteksi Covid-19.

Insentif yang diberikan oleh pemerintah melalui investment allowance bagi industri padat karya dinilai mampu mengkompensasi gaji yang harus dibayarkan pengusaha atas jumlah tenaga kerja yang diserap. Namun investor sektor tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan agar bisa menikmati fasilitas tersebut. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 16/2020 mengeluarkan aturan turunan dari investment allowance yang memungkinkan pengusaha di industri padat karya untuk mengurangkan penghasilan netonya sebesar 60% dari jumlah penanaman modalnya berupa aktiva tetap berwujud, termasuk tanah selama 6 tahun. Industri padat karya yang bisa mendapatkan fasilitas ini adalah wajib pajak (WP) badan dalam negeri, melakukan kegiatan usaha sesuai dengan 45 kegiatan yang terlampir dalam PMK No. 19/2020, dan harus mempekerjakan tenaga kerja Indonesia secara rata-rata sebanyak 300 orang dalam satu tahun pajak. Sektor industri merupakan sektor dengan biaya upah yang tergolong rendah, sehingga kompensasi berupa pengurangan penghasilan neto sebesar 10% dari nilai aktiva tetap berwujud termasuk tanah untuk menggantikan biaya yang dikeluarkan pengusaha untuk membayar 300 tenaga kerja dinilai cukup memadai. Investment allowance dan tax allowance tidak dapat diperbandingkan karena kedua insentif tersebut memiliki landasan hukum yang berbeda, sehingga bentuk fasilitasnya pun berbeda pula. 

Seiring dengan merebaknya isu COVID-19 yang menekan sektor manufaktur, pelaku industri periklanan mengoreksi target pertumbuhan belanja iklan tahun ini menjadi hanya 8% dari proyeksi awal sebesar 10%—12%. Gejala-gejala perlambatan belanja iklan sudah terlihat sepanjang kuartal I/2020. Pasalnya, banyak perusahaan menunda atau membatalkan agenda peluncuran maupun acara-acara penunjang promosi. Asosiasi juga memproyeksikan penurunan pendapatan kotor di industri periklanan. Kinerja belanja iklan tahun ini tergantung pada seberapa cepat pemerintah menangani COVID-19. Jika masalah ini selesai akhir kuartal II/2020, belanja iklan dari pelaku manufaktur akan segera kembali pulih.

Supply Chain Indonesia memproyeksikan pertumbuhan bisnis transportasi dan pergudangan akan terkoreksi sebagai imbas wabah virus corona yang berdampak signifikan terhadap perdagangan dan aktivitas logistik dunia. Sebelumnya, Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi memperkirakan subsektor transportasi pada 2020 akan tumbuh 8,20%, sedangkan subsektor pergudangan tumbuh sebesar 11,27%. Menurutnya, perhitungan itu mengacu data ekonomi Indonesia selama 3 tahun terakhir.Analisis SCI menunjukkan subsektor transportasi Indonesia pada 2019 didominasi angkutan darat (jalan) dengan kontribusi Rp390,8 triliun atau 53,64%, diikuti angkutan udara Rp257,7 triliun atau mencapai 35,37%. Angkutan lainnya memberikan kontribusi rendah antara lain angkutan laut Rp50,6 triliun atau hanya 6,94%, dan angkutan rel Rp12,1 triliun sekitar 1,66%. Ditambah lagi subsektor pergudangan pada 2019 tumbuh sangat tinggi sebesar 16,69% menjadi Rp153,1 triliun. Pada 2018, pertumbuhan bisnis pergudangan hanya 9,61% dengan kontribusi sebesar Rp131,2 triliun. 

Sementara itu, Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) memproyeksikan pertumbuhan logistik pada 2020 hanya tumbuh sekitar 5%, dengan faktor pemberat utama pandemi virus corona dan ketegangan perang dagang. Dampak wabah virus corona, cukup besar terhadap logistik sepanjang 2 bulan berjalan pada tahun ini. Dampaknya berupa pengurangan 70% impor dengan China. Saat ini, dampak negatif itu sudah masuk ekspor ke China dan beberapa negara yang juga mulai berkurang. Diperkirakan dalam jangka waktu 9 bulan hingga 12 bulan mendatang menjadi masa yang sangat sulit.

BPS mengelompokkan sektor logistik mencakup subsektor transportasi per moda yaitu rel, darat, laut, udara, serta sungai, danau, dan penyeberangan. Sektor logistik juga mencakup pergudangan (pergudangan dan jasa penunjang angkutan, serta pos dan kurir).

Kerugian pelaku industri perhotelan nasional akibat wabah COVID-19 hingga saat ini ditaksir US$400 juta. Secara total, kerugian industri pariwisata nasional akibat epidemi tersebut diperkirakan menembus US$1,5 miliar. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) taksiran kerugian tersebut dikalkulasikan berdasarkan potensi kehilangan 2 juta turis China dengan belanja per kedatangan mencapai US$1.100/orang. Pelaku industri perhotelan tak imun dari imbas COVID-19. Hal itu tecermin dari anjloknya okupansi di beberapa daerah. Di Jakarta, misalnya, okupansi hotel hanya mencapai 30%, sehingga memaksa banyak pengusaha hotel melakukan efisiensi biaya operasional dengan menawarkan cuti hingga merumahkan pekerja hariannya. Sampai saat ini skema insentif berupa penanggungan pajak hotel oleh pemerintah masih belum dirasakan oleh pengusaha perhotelan.

Ekonom CORE sepakat bahwa realisasi pemberian stimulus bagi industri pariwisata harus dipercepat agar segera dirasakan oleh pelaku usaha dan juga konsumen. Pemberian stimulus PPh 21, PPh 25 dan PPh 24 untuk perusahaan dan pekerja cukup membantu menggairahkan konsumsi termasuk minat masyarakat berwisata. Hanya saja, saat ini rencana tersebut belum direalisasikan oleh pemerintah. Selain stimulus, hal yang harus dilakukan pemerintah adalah penanganan masalah penyebaran wabah corona. Pasalnya, terus bertambahnya jumlah masyarakat yang positif COVID-19 sangat berdampak pada psikologi industri pariwisata. Pemerintah perlu memberi diskon tarif listrik 40%—60% pada jam sibuk 08.00—17.00 bagi pengusaha sektor pariwisata, khususnya hotel dan restoran.

Pelaku usaha optimistis stimulus yang disiapkan pemerintah untuk industri manufaktur dapat menggenjot daya beli konsumen dan memacu kinerja produksi. Sebagaimana diketahui, pemerintah bakal menanggung tiga pungutan pajak, yaitu PPh pasal 21 (pajak penghasilan) karyawan sektor industri serta menangguhkan PPh pasal 22 barang impor dan PPh 25 atau PPh badan untuk industri manufaktur selama enam bulan. Pembebasan PPh memang menjadi jalan keluar karena semua sedang sakit kepala akibat corona. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Kemenperin menyatakan insentif tersebut akan memiliki dampak yang cukup besar pada serapan pabrikan aneka pangan. Selain itu, lanjutnya, insentif tersebut juga akan memiliki dampak besar pada sentra pariwisata. Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kemenperin menyatakan insentif tersebut akan membantu menjaga daya beli lantaran ada potensi kenaikan harga produk-produk tekstil dan produk tekstil (TPT) pada Ramadhan dan Lebaran nanti. Kalau insentifnya dilaksanakan cepat dan perusahaan langsung dapat , insentif tersebut bisa dipakai untuk membayar THR.

Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Asprisindo) menyatakan bahwa sejatinya kebijakan fiskal yang mendesak saat ini merupakan penghapusan bea masuk bahan baku sementara. Seperti diketahui, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengumumkan akan mengurangi atau meniadakan bea masuk khusus bahan baku sektor manufaktur dalam paket kebijakan ekonomi selanjutnya. Soal bea masuk, pengusaha tekstik malah mewaspadai pelonggaran bea masuk bahan baku tekstil kini disoal. Saat ini pengusaha sedang menikmati dampak positif dari safeguards kain dan benang. Hal itu sudah dinilai meningkatkan permintaan dalam negeri tetapi jika kembali dibuka kemudahan keran impor maka dikhawatirkan akan merontokkan kembali daya saing dalam negeri.