Minimnya jumlah smelter yang beroperasi di Tanah Air tidak menyurutkan tekad pemerintah untuk melarang ekspor mineral mentah seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 3/2022 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.Plh Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Muhammad Idris Froyoto Sihite mengatakan, kewajiban melakukan pengolahan pemurnian sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 3/2020. Un tuk itu, pemerintah bakal tegas melaksanakan larangan ekspor seluruh mineral mentah mulai pertengahan tahun ini.“Intinya per 10 Juni tidak boleh lagi ekspor washed, semua mineral sesuai dengan UU,” kata Idris, Rabu (25/1). Sebagian pelaku usaha pun diketahui menyampaikan komitmen pembangunan smelter hanya untuk mendapat fasilitas ekspor. Saat ditinjau ke lapangan, kata dia, tidak ada kemajuan pembangunan smelter yang riil dicapai. Secara terpisah, Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I) mendorong pemerintah untuk berinvestasi lebih intensif pada pembangunan smelter bijih bauksit menjelang moratorium ekspor bahan baku aluminium itu.Plh Ketua Umum APB3I Ronald Sulistyanto mengatakan, investasi pemerintah pada lini pengolahan bijih bauksit itu penting di tengah kurangnya kepercayaan investor dan lembaga pemberi pinjaman untuk ikut berinvestasi.

Tantangan industri pertahanan RI untuk masuk dalam rantai pasok global adalah masih belum lengkapnya informasi aset nasionalnya terkait industri pertahanan. Hal ini disampaikan Yono Reksoprodjo, Kepala Divisi Transfer Teknologi dan Ofset Komite Kebijakan Industri Pertahanan saat Workshop Online Lab45 dan RSIS, Jumat (20/1). (Yoga)

Tren kendaraan listrik yang berkembang di dalam negeri membuat banyak pihak melirik bisnis stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di sejumlah lokasi strategis Ibu Kota. Salah satu badan usaha penyalur bahan bakar minyak (BBM) yang aktif merambah bisnis SPKLU adalah Shell Indonesia dengan nama Shell Recharge. Tingginya daya tarik SPKLU di Tanah Air membuat Shell membangun Shell Recharge di luar stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang dikelolanya.Vice President Marketing Mobility Shell Indonesia Dian Kusumadewi mengatakan pihaknya mulai melakukan ekspansi SPKLU dengan membanguna Shell Recharge di Pacific Place, Jakarta. Di pusat perbelanjaan itu, Shell menyediakan tiga fasilitas pengisian yang mampu mengisi kendaraan listrik dengan daya hingga 11 kilowatt hour (kWh). “Shell Recharge di Mal Pacific Place merupakan wujud upaya kami dalam merespons perkembangan pasar kendaraan listrik di Indonesia,” kata Dian, Kamis (19/1). Di sisi lain, PT PLN (Persero) juga agresif menjalin kerja sama untuk memasif-kan kehadiran SPKLU. Hingga kini, setidaknya sudah ada 570 SPKLU PLN di 240 lokasi yang telah beroperasi.

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli saat dihubungi di Jakarta, Selasa (17/1) mengatakan, saat ini hanya ada tiga perusahaan tambang yang menghasilkan tembaga, yakni PT Freeport Indonesia, PT Amman Mineral Nusa Tenggara, dan PT Batutua Tembaga Raya. Konsentrat tembaga baru diolah sebagian, yaitu 1 juta ton di PT Smelting Gresik, Jatim. Dari 3  juta ton konsentrat tembaga yang dihasilkan di Indonesia per tahunnya, praktis lebih banyak konsentrat yang diekspor ketimbang yang dimurnikan di dalam negeri. Sembari memperbesar kapasitas smelter tembaga di dalam negeri, industri hilirnya perlu disiapkan. ”Seperti produk kelistrikan, alat-alat medis dan kimia, otomotif, serta keperluan militer. Jadi, banyak sekali potensi dan itu perlu dikembangkan, baik pada industri manufaktur maupun industri antaranya. Ini yang perlu dipetakan,” ujar Rizal.

Menurut Rizal, semangat hilirisasi, termasuk tembaga, yang dicanangkan pemerintah harus disambut pelaku industri hingga pemerintah melalui BUMN. Dengan demikian, setelah diolah menjadi katoda, tidak perlu diekspor lagi, tetapi dimanfaatkan di dalam negeri. Apalagi, kendaraan listrik dan baterainya, yang sedang dikembangkan pemerintah, memerlukan banyak tembaga. Pjs Wakil Ketua Umum Bidang ESDM Kadin Indonesia Carmelita Hartoto menambahkan, pihaknya mendukung sekaligus berharap adanya hilirisasi sumber daya alam. Hal itu perlu dibarengi pembangunan industri untuk menyerap katoda tembaga guna meningkatkan konsumsi dalam negeri dari hasil hilirisasi. Sementara itu, proyek pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Gresik telah mencapai 51,7 %. Pabrik pengolahan dan pemurnian konsentrat tembaga ini mulai beroperasi pada Mei 2024. Agar pemanfaatan megaproyek Rp 45 triliun itu optimal, industri manufaktur tembaga di dalam negeri perlu didorong. (Yoga)

Melimpahnya cadangan gas bumi di Tanah Air membuka peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan tambahan manfaat dari komoditas tersebut melalui peningkatan nilai tambah di sektor petrokimia. Gas bumi dinilai sebagai sumber daya yang strategis untuk mendorong pengembangan industri petrokimia di dalam negeri. Terlebih, saat ini sebagian besar produk petrokimia yang digunakan di dalam negeri masih berasal dari impor. Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, mengatakan gas bumi memiliki dua peran di industri petrokimia, yakni sebagai bahan baku dan sumber energi. “Peluang untuk dapat mendorong pengembangan industri petrokimia Indonesia masih cukup besar. Dengan kapasitas produksi petrokimia Indonesia yang saat ini sekitar 7,1 juta ton per tahun, sekitar 70% kebutuhan petrokimia untuk domestik masih harus dipenuhi dari impor,” katanya, Selasa (17/1). Lemigas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat gas bumi sebenarnya bisa diolah lebih lanjut sebagai bahan baku produk petrokimia, seperti olefin rendah, dan bahan pelumas dasar sintetik. Saat ini, Indonesia tercatat 43,6 triliun kaki kubik (TCF) cadangan terbukti gas, dengan realisasi penyaluran sebesar 5.734 BBTUD. Dari jumlah penyaluran tersebut, 66% di antaranya disalurkan untuk memenuhi kebutuhan domestik.

Perkembangan terkini perekonomian global begitu dinamis sekaligus menantang. Berita baik datang dari AS saat inflasi Desember surut menuju 6,5 % dari 7,1 % pada November dan 9,1 % pada Juni 2022.  Penurunan inflasi membuat kenaikan suku bunga bank sentral AS atau The Fed tak seagresif  sebelumnya. Meski begitu, prospek perekonomian global lebih suram ketimbang perkiraan sebelumnya. Laporan terkini World Economic Prospect terbitan Bank Dunia edisi Januari 2023 memperkirakan perekonomian global hanya akan tumbuh 1,7 % tahun ini. Ekonomi AS dan Uni Eropa akan tumbuh 0,5 %, Jepang 0 %, dan China 4,3 %. Perekonomian Indonesia diperkirakan tumbuh 4,8 %. Tampaknya, meski resesi global lebih ringan, dampaknya akan lebih luas dan bisa jadi lebih lama. Kinerja ekonomi kita meyakinkan, tetapi tidak sepenuhnya kebal dari pengaruh krisis global, apalagi jika resesi berlangsung lama. Perlambatan ekonomi disertai inflasi tinggi, kenaikan suku bunga, risiko geopolitik, dan tantangan perubahan iklim telah mengubah lanskap perekonomian global.

Konteks ini membuat urgensi dan relevansi kebijakan industri meningkat lagi. Pada Agustus 2022, parlemen AS menyetujui Inflation Reduction Act 433 miliar USD usulan Presiden Joe Biden. Inti regulasi ini adalah menurunkan defisit fiskal serta inflasi melalui investasi di bidang energi terbarukan dan kesehatan. Konkretnya, pemerintah akan menyubsidi perusahaan di kedua sektor. Targetnya, biaya energi dan kesehatan turun. Pandemi yang diikuti resesi telah menjadi ladang subur kembalinya kebijakan industri. Pertengahan tahun lalu AS mengesahkan CHIPS Act senilai 280 miliar USD guna menyubsidi produsen semikonduktor agar bisa membatasi dominasi semikonduktor China. Kecenderungan serupa terjadi di Indonesia. UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) sudah mengatur kewajiban pengolahan dan pemurnian hasil tambang di dalam negeri. Implementasinya terganjal banyak hal, mulai dari kesiapan industri pengolahan dan pemurnian (smelter) di dalam negeri, kalkulasi untung-rugi jangka pendek, hingga resistensi komunitas internasional. Pemerintah konsisten melarang ekspor bahan mentah lainnya, seperti tembaga, timah, bauksit, dan bijih besi, pada Juni 2023 sesuai amanat UU. (Yoga)

Terhalangnya aktivitas di luar rumah akibat pembatasan kegiatan sosial saat pandemic membuat orang mencari hiburan mengandalkan jaringan internet. Kebiasaan ini berlanjut, bahkan saat pandemic sudah terkendali. Perubahan perilaku dan gaya hidup dalam mencari hiburan ini terpantau dari hasil jajak pendapat Kompas, 15-17 November 2022. Dimana, hanya aktivitas mencari hiburan yang mayoritas masih dilakukan secara daring, sedangkan aktivitas lainnya sudah dijalankan secara luring. Survei yang dilakukan Populix menemukan, 24 % dari 3.000 responden memutuskan berlangganan VOD setelah pandemi dan 52 % diantaranya mengaku menjadi tipe penonton yang kerap melakukan binge watch atau menonton film serial tanpa jeda. Layanan musik streaming digital di Indonesia pun semakin populer dan mengalami peningkatan signifikan setiap tahun. Laporan Statista mengungkapkan, selama masa pandemi nilai pasar musik streaming Indonesia tembus hingga 148 juta USD atau Rp 2,1 triliun. Menurut data Digital Report 2020 dari Hootsuite, dari 175,4 juta pengguna internet di Indonesia, 80 % melakukan streaming musik. Survei yang dilakukan International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) di 22 negara (termasuk Indonesia) menemukan, akibat pandemi, waktu yang digunakan untuk mendengarkan musik semakin lama pada tahun 2022, mencapai 20,1 jam setiap pekan. 

Jjajak pendapat Kompas memotret, pencari hiburan melalui layanan streaming didominasi generasi milenial yang memiliki ciri melek terhadap perkembangan teknologi dan memiliki kebiasaan bermedia sosial. Empat dari 10 responden pencari hiburan tersebut berusia 24-39 tahun. Pascapandemi dengan kondisi yang semakin baik dan terkendali menjadi momentum dunia hiburan bangkit kembali. Bagi industri perfilman, ada harapan dengan meningkatnya jumlah penonton film di bioskop. Menurut data Kemenpafrekraf, meski menurun di 2020 dan anjlok di 2021 hingga hanya 4 juta penonton, pada tahun 2022 penonton mulai kembali memenuhi studio-studio bioskop di Tanah Air. Tercatat 21 juta penonton bioskop, mendekati kondisi tahun 2019 di 29,6 juta penonton. Rekor yang diperoleh film KKN Desa Penari turut mendongkrak capaian tersebut dan bisa menjadi contoh sineas lainnya untuk memproduksi film-film box office. Film KKN Desa Penari mendapat momentum ketika akhirnya tayang di bioskop setelah pandemi melandai dan pada momen hari raya. Film yang ditunggu audiens itu memecahkan rekor sebagai film Indonesia terlaris sepanjang masa dalam waktu kurang dari sebulan sejak tayang perdana pada 30 April 2022 hingga mencapai 9 juta penonton. Menemukan strategi baru yang tepat untuk menarik konsumen agar mau melangkahkan kaki kembali ke bioskop dan menonton pertunjukan musik secara langsung menjadi pekerjaan rumah pelaku bisnis hiburan. (Yoga)

Larangan ekspor bijih bauksit tak lama lagi bakal berlaku. Namun, pemerintah dan pelaku usaha masih memiliki setumpuk pekerjaan rumah, antara lain menggenjot ekosistem penghiliran komoditas mineral tersebut. Faktanya, hingga kini baru ada tiga smelter bauksit yang beroperasi dengan total kapasitas input sekitar 5,06 juta ton bijih bauksit. Ketiga smel­ter itu pun menghasilkan produk yang berbeda, yakni smelter grade alu­mina (SGA), chemical grade alumina (CGA), serta aluminium ingot dan billet. Tak pelak, sejumlah kalangan pun khawatir, penyetopan ekspor bauksit mulai Juni mendatang bakal kontraproduktif jika tak diimbangi dengan kehadiran ekosistem yang mendukung. Kapasitas minim input bijih bauksit di ketiga smelter tersebut dinilai dapat mengancam keberlanjutan industri hulu pertambangan, khususnya komoditas bauksit. Namun, untuk membangun smelter juga tidak mudah, karena kendala pendanaan yang dihadapi oleh pelaku industri. Saat ini, pengusaha kesulitan mendapatkan akses pendanaan karena perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya mulai mengurangi portofolio yang berbasis energi fosil. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pun sempat dibuat kaget ketika menemui fakta di lapangan bahwa ada perkembangan proyek smelter yang tidak sesuai dengan harapan. Padahal, kebijakan penghiliran bauksit menjadi salah satu hal strategis yang diupayakan pemerintah untuk menggerakkan perekonomian nasional. Otoritas energi dan mineral melaporkan, terdapat tujuh proyek pembangunan smelter yang mengalami kendala serius dengan capaian konstruksi di bawah 50%. Malah, sebagian besar komitmen proyek pa­brik pemurnian itu belum menunjukkan aktivitas konkret di lapangan. “Iya memang ada beberapa yang ini, pokoknya kita lagi diskusikan lah, ada yang di bawah 50%, tiga di antaranya sudah jadi yang jelas,” kata Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Ing Tri Winarno, Senin (9/1).

Pemerintah akan menetapkan tiga produk wajib memenuhi standar industri hijau agar berdaya saing menghadapi kebijakan mekanisme penyesuaian batas karbon atau carbon border adjustment mechanism (CBAM) yang akan diterapkan Uni Eropa pada 2023. Pelaku industri berpandangan, kebijakan mandatori ini sebaiknya tak hanya berorientasi pada CBAM karena Uni Eropa bukan satu-satunya pasar ekspor Indonesia. Menanggapi rencana pemerintah tersebut, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa berpendapat, kebijakan mandatori standar industri hijau yang diterapkan perlu berorientasi pada peningkatan daya saing ekspor Indonesia. ”CBAM merupakan standar tertinggi (dalam kebijakan hijau perdagangan) hingga saat ini. Mekanisme ini dapat memicu negara tujuan ekspor lain membentuk standar yang sama dan negara-negara eksportir menyesuaikan (kriteria) produknya,” tuturnya saat dihubungi, Minggu (1/1/2023). Oleh sebab itu, standar industri hijau yang akan diwajibkan pemerintah sebaiknya dapat berevolusi secara jangka panjang serta memiliki standar terukur mengenai reduksi emisi karbon dari sektor industri.

Hal ini mempertimbangkan lini masa kebijakan CBAM hingga 10 tahun ke depan dan tren perdagangan hijau mancanegara. Apabila pelaku industri dan pemerintah tidak dapat beradaptasi dengan standar industri hijau yang berkembang di pasar internasional, ekspor Indonesia akan kalah bersaing. Dokumen rancangan yang disusun Dewan Uni Eropa (UE) per 3 Oktober 2022 menyatakan,inisiatif CBAM bertujuan memenuhi tujuan iklim netral UE paling lambat pada 2050, sesuai Perjanjian Paris, dengan mencegah kebocoran karbon. Kebijakan CBAM juga menargetkan nol % penyisihan emisi karbon dari produk yang masuk ke UE tanpa dikenai tarif pada 2032. Hingga saat ini, belum ada kebijakan yang mewajibkan pelaku industri menerapkan standar hijau. Kepala Pusat Industri Hijau Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kemenperin Herman Supriadi mengatakan, pemerintah akan menetapkan tiga macam komoditas pada kelompok produk HS 5 digit wajib memenuhi standar industri hijau. Namun, ia belum bisa menyebutkan ketiga produk itu karena masih dalam kajian. Kebijakan itu, kata Herman, didesain agar pelaku industri mendapat insentif ketika menunaikan kewajiban standar hijau. Misalnya, lebih mudah masuk ke pasar perdagangan hijau yang pesaingnya lebih sedikit. (Yoga)

Di tengah moncernya harga komoditas tambang, khususnya nikel, Kalla Group melakukan ekspansi usaha melalui anak perusahaannya.Kalla Lines, anak perusahaannya yang fokus di bidang logistik, mulai fokus mengembangkan bisnisnya pada kegiatan usaha pengangkutan nikel tahun depan.Hal tersebut, dilakukan perseroan dengan penambahan armada satu setengah set tongkang/barge. Chief Operation Officer (COO) Kalla Lines Muhammad Naim meyakini potensi pendapatan di sektor ini akan cukup besar. “Pada 2023, Kalla Lines menargetkan peningkatan kegiatan angkutan nikel. Melihat potensi yang ada, pastinya akan membutuhkan banyak angkutan nikel, terutama di Sulawesi. Kami pun harus dapat melihat peluang tersebut,” jelasnya, Selasa (27/12). Penguatan kelengkapan armada ini mengarah pada perkembangan bisnis yang beragam, bukan hanya dominan di kapal roll-on/rol-off( RoRo) yang menjadi bisnis utama Kalla Lines.