Presiden Jokowi pada acara yang digelar Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia menyampaikan, perekonomian nasional dalam transisi dari ekonomi konsumsi menuju ekonomi produksi. Pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada komoditas mentah mesti ditinggalkan untuk beralih ke industrialisasi dan hilirisasi (Kompas, 10 Juli 2015). Dalam Kompas100 CEO Forum, Presiden menyebutkan, tantangan terbesar Indonesia adalah mengatasi defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan. Oleh karena itu, hilirisasi dan industrialisasi mesti digenjot dan digalakkan, terutama untuk sektor pertambangan (Kompas, 28 November 2018). Saat itu, transaksi berjalan Indonesia yang bertahun-tahun defisit menjadi pemicu industrialisasi dan hilirisasi. Berdasarkan data BI, defisit transaksi berjalan pada Januari-September 2018 sebesar 2,86 % produk domestik bruto (PDB). Dalam hilirisasi, berbagai nilaitambah bisa diperoleh. Harga produk berkali-kali lipat dibandingkan barang mentah.

Industri pengolahan bisa menyerap tenaga kerja ditengah situasi 8,42 juta penganggur di Indonesia per Agustus 2022 menurut data BPS. Teknologi bisa diadopsi. Pasar baru produk hasil olahan bisa disasar, bahkan diciptakan. Lebih lanjut, produk hasil olahan yang diekspor bisa menambah pendapatan ekspor dan ”mengompensasi” pengeluaran impor untuk bahan baku, bahan penolong, dan barang modal. Secara bertahap, bijih nikel, salah satu bahan baku baterai, sudah dilarang untuk diekspor sejak 2020. Adapun bijih bauksit dilarang diekspor per Juni 2023. Ketentuan mengolah atau memurnikan mineral logam di dalam negeri dalam rangka meningkatkan nilaitambah ini mengacu pada UU No 4 Tahun 2009, yang diubah dengan UU No 3/2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Perlu peta besar ekosistem hilirisasi agar tak ada hal atau tahapan yang tercecer, yang mengakibatkan hasilnya tidak optimal. Ekosistem ini melibatkan berbagai industri yang saling mendukung, demi mewujudkan hilirisasi yang memberi manfaat sebesar-besarnya. (Yoga)

Kebijakan hilirisasi mineral, seperti nikel, bauksit, dan tembaga, perlu dilihat sebagai bagian dari kesatuan ekosistem dalam menumbuhkan industri bernilai tambah di dalam negeri, termasuk industri kendaraan listrik. Seiring itu, insentif pun disiapkan guna menaikkan permintaan sepeda motor dan mobil listrik. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto, dalam Energy & Mining Outlook 2023, yang digelar CNBC Indonesia secara hibrida,  Kamis (23/2) mengatakan, kebijakan hilirisasi perlu dilihat sebagai satu ekosistem. Bukan lagi dilihat komoditas per komoditas. Dengan demikian, kata Seto, peningkatan nilai tambah dari mineral, lewat larangan ekspor, perlu diintegrasikan dengan kesiapan industri pemakainya. Pada kendaraan listrik, misalnya, atau transisi energi terbarukan. Apabila hendak membangun pabrik baterai, baik cell maupun pack, misalnya, harus dipastikan pengguna akhirnya, yakni mobil atau sepeda motor listrik.

”Untuk menarik mereka (industri otomotif) masuk ke Indonesia, permintaan dalam negeri juga harus ditumbuhkan. Artinya, transisi dari mesin combustion ke kendaraan listrik harus dipercepat. Untuk sepeda motor listrik kami kasih insentif Rp 7 juta. Sementara mobil listrik sedang kami godok, PPN diturunkan dari 11 % ke 1 %,” kata Seto. Kepala Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Julian Ambassadur Shiddiq menuturkan, rencana bersama perlu dirancang guna memastikan rantai pasok mulai dari tambang hingga industri di hilir, termasuk hingga pengguna, bisa berjalan. ”Perlu ada kesinambungan dan koordinasi antar lembaga negara dalam menerapkan kebijakan agar tercipta ekosistem industri yang lengkap, dari hulu ke hilir,” katanya. Menurut Julian, saat ini pihaknya tengah melakukan simulasi bagaimana proses hilirisasi pada bauksit menjadi aluminium berjalan. (Yoga)

Sejumlah proyek penghiliran di Provinsi Sumatra Selatan diyakini mampu menjadi penopang utama penanaman modal wilayah ini pada 2023. Tak hanya di sektor pertambangan, proyek penghiliran di wilayah ini juga bakal menyasar sektor perkebunan. Dinas Pena-naman Modal dan Pelayanan Terbuka Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) memandang program penghiliran akan menjadikan wilayah ini tidak hanya sebagai daerah penghasil barang mentah, melainkan juga termasuk produk yang sudah jadi.Strategi ini dipilih menyusul adanya penaikan target investasi wilayah ini yang dipatok sebesar Rp55 triliun pada 2023.Memang, sepanjang tahun lalu, investasi Sumsel mampu menunjukkan performa positif dengan peningkatan 15,65% secara tahunan (year-on-year/YoY) menjadi Rp41,11 triliun.Bahkan, kinerja investasi wilayah ini pada kuartal IV/2022 mampu melebihi target yang telah ditetapkan dengan realisasi 100,29%. Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Sumsel Budhy Darma mengungkapkan performa apik itu ditopang oleh 10 perusahaan yang mengucurkan investasi dengan nilai besar pada tahun lalu a.l PT Huadian Bukit Asam Power, PT Oki Pulp & Paper Mills, PT Waskita Sriwijaya Tol, dan PT Shenhua Guohua Lion Power Indonesia. Menurutnya, upaya digitalisasi yang telah dilakukan Pemprov Sumsel dinilai telah makin memudahkan investor untuk merealisasi investasi mereka. Pasalnya, 90% penggunaan sistem online yang membuat prosesnya terhindar dari pungli maupun keterlambatan. Kepala DPMPTSP Sumsel Lusapta Yudha Kurnia mengungkapkan target Rp55 triliun itu akan terwujud melalui berbagai pemberian kemudahan proses investasi, sesuai yang tertuang Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumsel No. 5/2022.Dia mengungkapkan DPMPTSP bahkan juga telah meluncurkan aplikasi Siddag alias Sistem Informasi Pengaduan dan Perizinan Daerah yang diperuntukkan agar pelaku usaha dengan mudah dan cepat melakukan pelaporan dan perizinan investasi. Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP Sumsel Eko Agusrianto menjelaskan saat ini penghiliran yang sudah berjalan adalah sektor pertambangan.

Sejumlah perusahaan leasing berebut kue pembiayaan kendaraan listrik dalam ajang pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 dengan menebar berbagai program promo. PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (ADMF) atau Adira Finance, misalnya, menawarkan program uang muka alias down payment (DP) 5% dan bunga kredit 1,68% untuk pembelian mobil listrik secara kredit. Adira juga menawarkan subsidi khusus motor listrik. Direktur Kepala Layanan Penjualan & Distribusi Adira Finance Niko Kurniawan optimistis program DP 5% dapat memikat calon konsumen membeli kendaraan listrik. Namun, Adira belum dapat menyampaikan berapa jumlah penjualan mobil dan motor listrik di IIMS 2023, mengingat permintaannya akan terus bertambah hingga penutupan IIMS 2023 pada Minggu (26/2). “Tapi, kami optimistis akan lebih banyak dari IIMS tahun lalu karena banyaknya program yang kami berikan ke konsumen,” kata Niko kepada Bisnis, Kamis (23/2). PT Mandiri Tunas Finance (MTF) juga memberi promo untuk pembiayaan kendaraan listrik dan konvesional. Emiten pembiayaan itu menawarkan pinjaman dana tunai dengan jaminan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan bunga 0,56%per bulan (tenor 1 tahun), serta cashback Rp1 juta. MTF juga menawarkan pembiayaan kendaraan baru dengan biaya admin Rp14, bunga mulai 3,55% (tenor 3 tahun), voucher e-Wallet Rp1,4 juta, dan biaya provisi 0%. “Dari total 515 SPK, 1,9% merupakan kendaraan listrik,” kata Direktur Utama Mandiri Tunas Finance Pinohadi G. Sumardi.

Keyakinan itu didorong oleh permintaan listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) dari konsumen industri yang belakangan tumbuh signifikan dari sejumlah perusahaan multinasional, seperti Nike, Adidas, Coca-cola, H&M, dan Nestle. Penggunaan jaringan transmisi dan distribusi milik PT PLN (Persero) oleh konsumen, khususnya industri dan produsen listrik diyakini bakal meningkatkan penetrasi EBT di dalam sistem kelistrikan umum. “Sebagai konsumen besar, tentunya PLN akan merespons dengan baik permintaan dari Industri tersebut. Apalagi hal itu terkait dengan kelangsungan industri di Tanah Air. Pertanyaan berikutnya adalah sinergi apa yang dapat membantu PLN memenuhi permintaan listrik EBT tersebut,” kata Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) Arthur Simatupang, Selasa (21/2). Menurut Arthur, sisi permintaan untuk listrik dari EBT bakal meningkat drastis. Di sisi lain, dinamika permintaan listrik EBT dari industri memerlukan fleksibilitas dalam pengembangannya, terutama dari sisi pasokan yang seringkali menjadi tantangan bagi produsen listrik. “Skema power wheeling selayaknya menjadi salah satu opsi dalam upaya memastikan adanya suplai yang fleksibel dengan mekanisme Renewable Purchase Obligations .”

Geliat perekonomian Indonesia terus memperlihatkan harapan kebangkitan seiring dengan perbaikan sejumlah indikator yang kali ini berasal dari mulai pulihnya penjualan kendaraan roda empat. Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kamis (12/1), menunjukkan penjualan kendaraan roda empat sepanjang 2022 mencapai 1,013 juta unit atau tumbuh 17,4% dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Kinerja tersebut kian mendekati kondisi prapandemi sebanyak 1,1 juta unit pada 2019, sekaligus menepis angka pesimistis sebelumnya yang diperkirakan sebesar 900.000 unit. Menurut data Gaikindo, total penjualan ritel tahun lalu itu melonjak 150.224 unit dibandingkan 863.358 unit pada periode 2021. Adapun dari sisi wholesales, penjualan mobil ikut memperlihatkan pertumbuhan. Selain akibat dari mulai pulihnya aktivitas masyarakat, efektivitas insentif perpajakan juga diyakini menjadi katalis moncer­nya kinerja penjualan. Insentif yang digelontorkan pemerintah tersebut berhasil membangun gairah pasar dan mendorong tingginya permintaan. Insentif PPnBM itu tak hanya memberi benefit kepada industri otomotif tetapi juga industri penunjang lain seperti baja, komponen, ban, hingga pembiayaan. Di samping itu, peningkatan penjualan juga dirasakan untuk mobil listrik dan hybrid yang mengalami sengatan elektrifikasi permintaan pada tahun lalu. Penjualan mobil listrik Januari—November sebesar 7.923 unit dan perkiraan sepanjang 2022 bisa mencapai 8.500 unit. Data Gaikindo untuk electric vehicle yang terjual tahun lalu hanya 687 unit. Kendati begitu, prospek bisnis 2023 yang tetap bersinar ini harus dibarengi dengan upaya sungguh-sungguh untuk dapat memenuhi suplai sesuai dengan minat masyarakat. Masih banyak tantangan yang harus direspons pemerintah, salah satunya dari kendala kelangkaan semikonduktor (cip) global. Bila dibiarkan tanpa solusi jangka menengah dan panjang, isu kelangkaan semikonduktor ini akan senantiasa memengaruhi lamanya pelanggan untuk bisa mendapatkan mobil.

Indonesia membutuhkan investasi Rp 588 triliun untuk hilirisasi sumber daya mineral nikel, bauksit, dan tembaga. Agar tertarik menanamkan modalnya dalam pembangunan smelter, investor membutuhkan jaminan bahan baku. Sekjen Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) Haykel Hubeis menilai, kebutuhan investasi untuk hilirisasi tersebut tergolong wajar dan masuk akal. ”Angka investasi itu sudah mencakup mesin dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan serta potensi nilai tambah (mineral). Adapun mayoritas investasi berasal dari asing,” katanya saat dihubungi, Rabu (15/2). Oleh sebab itu, Haykel menggarisbawahi pentingnya jaminan dan kepastian pasokan bahan baku untuk proses pengolahan dan hilirisasi sebagai magnet bagi investor asing agar berminat menanamkan modalnya untuk membangun smelter.

Saat ini, aliran pasokan bahan baku dari pemain tambang dapat terkendala lantaran faktor perizinan. Di sisi lain, proses pengolahan dalam smelter tidak dapat terhenti. Apabila terhenti, perusahaan mesti menanggung rugi. Investor juga mesti mempertimbangkan neraca bahan baku mineral untuk memperhitungkan modal menjalankan smelter minimal sekitar 20 tahun. Haykel berharap, Kemenperin mendata smelter yang saat ini mengalami kekurangan bahan baku, sedang bernegosiasi dengan pelaku tambang, hingga yang berhenti berproduksi. ”Agar dapat menarik minat investor, perlu ada inovasi kebijakan dari Kemenperin yang mempermudah, memperlancar, dan mempercepat izin prainvestasi, konstruksi, produksi, dan penjualan hasil olahan smelter. Kebijakan ini pun melibatkan kementerian/lembaga lain,” tuturnya. (Yoga)

Persoalan sanitasi menjadi ganjalan yang membuat pelaku industri kecil dan menengah atau IKM sektor pangan kesulitan memasarkan produknya ke luar negeri. Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Reni Yanita mengatakan, saat ini masih banyak IKM pangan yang belum memenuhi persyaratan standar sanitasi fasilitas produksi di seluruh kegiatan rantai produksi pangan. Persyaratan tersebut merupakan bagian dari Standar Internasional untuk Sistem Keamanan Pangan yang meliputi Good Manufacturing Practices (GMP), Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), dan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) yang merupakan Standar Internasional untuk sistem keamanan pangan. IKM pangan yang meliputi produsen makanan dan minuman sendiri memiliki porsi paling besar pada jumlah sektor IKM secara keseluruhan, yaitu 1,68 juta unit usaha atau 38,72% dari total unit usaha IKM di Indonesia.

Di tengah gembar-gembor proyek hilirisasi tambang, muncul kabar: pemerintah akan melonggarkan larangan ekspor mineral mentah yang seharusnya mulai berlaku pada Juni tahun 2023 ini. Informasi yang dihimpun KONTAN menyebutkan, Kementerian ESDM memanggil beberapa petinggi perusahaan mineral. Pemerintah ingin mendengar progres proyek smelter masing-masing perusahaan. Penelusuran KONTAN menyebut mayoritas pengusaha mineral juga tak keberatan jika ada tambahan pengenaan bea keluar tambahan ketimbang ekspor distop. Larangan ekspor 100% akan membuat mereka kesulitan melanjutkan proyek smelter. Selama ini, para penambang memang membayar bea keluar mineral, sesuai progres smelter sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010.2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar. Hanya, saat dikonfirmasi ihwal relaksasi, Menteri ESDM Arifin Tasrif menegaskan pemerintah tetap menjalani kebijakan larangan ekspor mineral mentah tahun ini. "Sejak 2018 diberikan waktu sampai 2023. Jika tak bisa penuhi (membangun smelter), tak boleh ekspor," tandas dia, Jumat (10/2) lalu.

Duta Besar Australia untuk Indonesia Penny Williams PSM, Kamis (9/2) mengatakan, Pemerintah Australia menyediakan beasiswa untuk masyarakat Indonesia yang bergerak di industri kreatif lewat beasiswa Australia Awards. Studi singkat ini akan membantu para pemimpin bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang industri kreatif dan budaya untuk lebih terhubung dan berintegrasi dengan pasar Australia. (Yoga)