Geliat perekonomian Indonesia terus memperlihatkan harapan kebangkitan seiring dengan perbaikan sejumlah indikator yang kali ini berasal dari mulai pulihnya penjualan kendaraan roda empat. Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kamis (12/1), menunjukkan penjualan kendaraan roda empat sepanjang 2022 mencapai 1,013 juta unit atau tumbuh 17,4% dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Kinerja tersebut kian mendekati kondisi prapandemi sebanyak 1,1 juta unit pada 2019, sekaligus menepis angka pesimistis sebelumnya yang diperkirakan sebesar 900.000 unit. Menurut data Gaikindo, total penjualan ritel tahun lalu itu melonjak 150.224 unit dibandingkan 863.358 unit pada periode 2021. Adapun dari sisi wholesales, penjualan mobil ikut memperlihatkan pertumbuhan. Selain akibat dari mulai pulihnya aktivitas masyarakat, efektivitas insentif perpajakan juga diyakini menjadi katalis moncer­nya kinerja penjualan. Insentif yang digelontorkan pemerintah tersebut berhasil membangun gairah pasar dan mendorong tingginya permintaan. Insentif PPnBM itu tak hanya memberi benefit kepada industri otomotif tetapi juga industri penunjang lain seperti baja, komponen, ban, hingga pembiayaan. Di samping itu, peningkatan penjualan juga dirasakan untuk mobil listrik dan hybrid yang mengalami sengatan elektrifikasi permintaan pada tahun lalu. Penjualan mobil listrik Januari—November sebesar 7.923 unit dan perkiraan sepanjang 2022 bisa mencapai 8.500 unit. Data Gaikindo untuk electric vehicle yang terjual tahun lalu hanya 687 unit. Kendati begitu, prospek bisnis 2023 yang tetap bersinar ini harus dibarengi dengan upaya sungguh-sungguh untuk dapat memenuhi suplai sesuai dengan minat masyarakat. Masih banyak tantangan yang harus direspons pemerintah, salah satunya dari kendala kelangkaan semikonduktor (cip) global. Bila dibiarkan tanpa solusi jangka menengah dan panjang, isu kelangkaan semikonduktor ini akan senantiasa memengaruhi lamanya pelanggan untuk bisa mendapatkan mobil.

Indonesia membutuhkan investasi Rp 588 triliun untuk hilirisasi sumber daya mineral nikel, bauksit, dan tembaga. Agar tertarik menanamkan modalnya dalam pembangunan smelter, investor membutuhkan jaminan bahan baku. Sekjen Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) Haykel Hubeis menilai, kebutuhan investasi untuk hilirisasi tersebut tergolong wajar dan masuk akal. ”Angka investasi itu sudah mencakup mesin dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan serta potensi nilai tambah (mineral). Adapun mayoritas investasi berasal dari asing,” katanya saat dihubungi, Rabu (15/2). Oleh sebab itu, Haykel menggarisbawahi pentingnya jaminan dan kepastian pasokan bahan baku untuk proses pengolahan dan hilirisasi sebagai magnet bagi investor asing agar berminat menanamkan modalnya untuk membangun smelter.

Saat ini, aliran pasokan bahan baku dari pemain tambang dapat terkendala lantaran faktor perizinan. Di sisi lain, proses pengolahan dalam smelter tidak dapat terhenti. Apabila terhenti, perusahaan mesti menanggung rugi. Investor juga mesti mempertimbangkan neraca bahan baku mineral untuk memperhitungkan modal menjalankan smelter minimal sekitar 20 tahun. Haykel berharap, Kemenperin mendata smelter yang saat ini mengalami kekurangan bahan baku, sedang bernegosiasi dengan pelaku tambang, hingga yang berhenti berproduksi. ”Agar dapat menarik minat investor, perlu ada inovasi kebijakan dari Kemenperin yang mempermudah, memperlancar, dan mempercepat izin prainvestasi, konstruksi, produksi, dan penjualan hasil olahan smelter. Kebijakan ini pun melibatkan kementerian/lembaga lain,” tuturnya. (Yoga)

Persoalan sanitasi menjadi ganjalan yang membuat pelaku industri kecil dan menengah atau IKM sektor pangan kesulitan memasarkan produknya ke luar negeri. Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Reni Yanita mengatakan, saat ini masih banyak IKM pangan yang belum memenuhi persyaratan standar sanitasi fasilitas produksi di seluruh kegiatan rantai produksi pangan. Persyaratan tersebut merupakan bagian dari Standar Internasional untuk Sistem Keamanan Pangan yang meliputi Good Manufacturing Practices (GMP), Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), dan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) yang merupakan Standar Internasional untuk sistem keamanan pangan. IKM pangan yang meliputi produsen makanan dan minuman sendiri memiliki porsi paling besar pada jumlah sektor IKM secara keseluruhan, yaitu 1,68 juta unit usaha atau 38,72% dari total unit usaha IKM di Indonesia.

Di tengah gembar-gembor proyek hilirisasi tambang, muncul kabar: pemerintah akan melonggarkan larangan ekspor mineral mentah yang seharusnya mulai berlaku pada Juni tahun 2023 ini. Informasi yang dihimpun KONTAN menyebutkan, Kementerian ESDM memanggil beberapa petinggi perusahaan mineral. Pemerintah ingin mendengar progres proyek smelter masing-masing perusahaan. Penelusuran KONTAN menyebut mayoritas pengusaha mineral juga tak keberatan jika ada tambahan pengenaan bea keluar tambahan ketimbang ekspor distop. Larangan ekspor 100% akan membuat mereka kesulitan melanjutkan proyek smelter. Selama ini, para penambang memang membayar bea keluar mineral, sesuai progres smelter sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010.2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar. Hanya, saat dikonfirmasi ihwal relaksasi, Menteri ESDM Arifin Tasrif menegaskan pemerintah tetap menjalani kebijakan larangan ekspor mineral mentah tahun ini. "Sejak 2018 diberikan waktu sampai 2023. Jika tak bisa penuhi (membangun smelter), tak boleh ekspor," tandas dia, Jumat (10/2) lalu.

Duta Besar Australia untuk Indonesia Penny Williams PSM, Kamis (9/2) mengatakan, Pemerintah Australia menyediakan beasiswa untuk masyarakat Indonesia yang bergerak di industri kreatif lewat beasiswa Australia Awards. Studi singkat ini akan membantu para pemimpin bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang industri kreatif dan budaya untuk lebih terhubung dan berintegrasi dengan pasar Australia. (Yoga)

Penurunan permintaan pasar ekspor mengakibatkan sejumlah industri pengolahan yang menopang perekonomian nasional belum pulih pascapandemi Covid-19. Pelaku industri dan pemerintah pun  menggencarkan penyerapan pasar dalam negeri serta pasar mancanegara nontradisional demi mendongkrak permintaan. Data BPS menunjukkan, perekonomian Indonesia tumbuh 5,31 % secara kumulatif sepanjang triwulan I hingga triwulan IV 2022. Berdasarkan lapangan usaha, kinerja pertumbuhan industri pengolahan punya andil tertinggi, yakni 18,34 %, dengan pertumbuhan 4,89 %. Meskipun demikian, kinerja pertumbuhan sejumlah subsektor industri pengolahan belum pulih seperti sebelum pandemi atau 2019. Subsektor ini, antara lain, industri makanan dan minuman, pengolahan tembakau, tekstil dan pakaian jadi, kertas dan barang dari kertas, furnitur, serta kimia, farmasi, dan obat tradisional. Andil sejumlah subsektor itu terhadap industri pengolahan secara keseluruhan 50 %.

Berdasarkan data BPS, nilai PDB atas dasar harga berlaku industri makanan-minuman sepanjang 2022 sebesar Rp 1.238,09 triliun. Angka ini merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan subsektor industri pengolahan nonmigas lainnya. Sepanjang 2022, industri makanan-minuman tumbuh 4,9 %, lebih rendah daripada pertumbuhan pada 2019 yang 7,78 %. ”Pertumbuhan industri makanan-minuman pada 2022 lebih lambat dibandingkan dengan 2019 karena belum pulihnya daya beli masyarakat seperti sebelum pandemi,” kata Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika saat di-hubungi, Rabu (8/2). (Yoga)

Mimpi Indonesia untuk menjadi salah satu pemain utama baterai kendaraan listrik terancam buyar setelah LG Energy Solution diketahui menarik minatnya untuk berinvestasi pada penghiliran bijih nikel hingga pabrikan baterai listrik bersama Indonesia Battery Corporation.LG Energy Solution disebutkan tidak tertarik untuk berinvestasi hingga tingkat pabrikan baterai listrik seperti yang ditawarkan dalam perjanjian usaha patungan tersebut. Perusahaan asal Korea Selatan itu disebut-sebut membatasi investasinya pada tahap pembangunan smelter bijih nikel lewat rekanan konsorsium mereka Huayou Holding.“Kami dapat informasi dari PT Aneka Tambang Tbk. [Antam] bahwa LG itu masih belum jelas statusnya, tapi LG mendorong anggota konsorsiumnya Huayou untuk melanjutkan diskusi dan negosiasi,” kata Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, Senin (6/2). Katanya, rekanan konsorsium LG itu tidak memiliki keahlian, serta pengalaman untuk pabrikan baterai kendaraan listrik. Portofolio Huayou lebih banyak pada pengembangan smelter.

Presiden Jokowi meminta OJK beserta seluruh pelaku industri jasa keuangan untuk mendorong hilirisasi sumber daya alam (SDA) dengan memberikan lebih banyak alternatif pendanaan. Hal tersebut dikemukakan Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2023, di Jakarta, Senin (6/2). ”Tadi sudah disampaikan oleh Ketua OJK mengenai hilirisasi agar diberikan dukungan. Saya minta betul-betul konkret karena saya dengar yang mau bikin smelter saja kesulitan mencari pendanaan,” ujar Presiden. Ia menambahkan, dukungan pendanaan itu harus betul-betul diberikan, tetapi juga tetap dengan perhitungan dan kehati-hatian.

Menurut Presiden, hilirisasi SDA akan menjadi kunci Indonesia untuk bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dan melompat menjadi negara maju. Menurut perhitungannya, hilirisasi nikel menghasilkan lompatan nilai tambah dari 1,1 miliar USD menjadi 30 miliar USD. Setelah itu, pemerintah berencana mendorong hilirisasi bauksit, timah, tembaga, emas, gas alam, dan minyak. ”Kalau ini betul-betul secara konsisten kita kerjakan, jadilah kita negara maju,” ujar Presiden. Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk Jahja Setiaatmadja berpendapat, perbankan dalam negeri siap mendukung pembiayaan pembangunan smelter untuk hilirisasi SDA. ”Sektor hilirisasi ini menarik, tetapi masih ada persoalan, ini yang perlu dicarikan solusinya,” ucap Jahja. (Yoga)

JAKARTA, ID — Presiden Joko Widodo meminta perbankan mempermudah pengucuran kredit bagi industri yang mengolah berbagai komoditas mineral, migas, perkebunan, hingga perikanan. Hilirisasi dan industrialisasi merupakan rute yang harus dilewati Indonesia agar bisa menjadi negara maju. Dengan mengubah produk primer menjadi barang setengah jadi dan barang jadi, nilai tambah hingga US$ 715 miliar, setara Rp 10.754 triliun dan lapangan kerja bagi 9,6 juta orang dapat digapai dalam waktu dekat. Hilirisasi solusi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar Indonesia melompat menjadi negara maju. “Saya minta agar hilirisasi diberikan dukungan, betul-betul konkret, karena masih saya dengar yang mau bikin smelter saja kesulitan mencari pendanaan. Dukungan itu betul-betul harus diberikan, tetapi juga dengan kalkulasi dan kehati-hatian yang tinggi,” kata Kepala Negara pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2023, di Jakarta, Senin (06/02/2023). Saat ini, hilirisasi nikel sudah memberikan hasil konkret. Nilai tambah hilirisasi nikel melompat menjadi US$ 30 miliar dari sebelumnya hanya US$ 1,1 miliar.  (Yetede)

JAKARTA, ID – Pemerintah bertekad menjadikan Indonesia sebagai global key player industri hilirisasi berbasis komoditas seiring dengan potensi sumber daya alam (SDA) yang dimiliki Indonesia dalam jumlah besar. Untuk itu, pemerintah memfokuskan industri hilirisasi komoditas menjadi tiga kelompok, yakni industri berbasis agro, industri berbasis bahan tambang mineral, dan industri berbasis migas dan batu bara. “Pemerintah terus mendorong potensi sumber daya alam. Sebagai contoh, Indonesia mempunyai cadangan nikel terbesar di dunia dan arahan Bapak Presiden agar ekspor bahan mentah terus dikurangi dan hilirisasi terus ditingkatkan,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam siaran pers yang diterima, akhir pekan lalu. Pemerintah juga tengah gencar menggalakkan hilirisasi komoditas berbasis mineral dan logam unggulan seperti bauksit, timah, dan nikel. Pemurnian dan pengolahan bauksit menjadi produk akhir aluminium ditargetkan dapat meningkatkan pendapatan nasional dari Rp 21 triliun menjadi Rp 62 triliun.(Yetede)