Hadirnya bisnis teknologi finansial (tekfin) telah menawarkan cakrawala baru di industri keuangan Indonesia. Perusahaan rintisan (startup) financial technology atau fintech menjadi salah satu sektor yang dilirik investor, terlebih saat pandemi corona atau Covid-19. Meski persaingan di bisnis tersebut ketat, potensi konsolidasi hingga merger dengan sektor tersebut masih terbuka. Laporan Google, Temasek, Bain and Company dalam e-Conomy 2020 menunjukkan pendanaan untuk startup fintech di kawasan Asia Tenggara meningkat pada 2019 mencapai US$ 1,7 miliar.

 Asosiasi Modal Ventura Indonesia (Amvesindo) juga mencatatkan data serupa. Amvesindo mencatat sebanyak 25% dari 32 perusahaan rintisan yang meraih pendanaan per kuartal II/2020 merupakan fintech. Managing Partner Kejora Ventures Eri Reksoprodjo mengatakan startup keuangan menjadi alternatif investasi yang menarik, termasuk dalam bentuk equity investment atau menjadi pemegang saham. Potensi ini seiring investor masih melihat financial gap di Indonesia.

Untuk itu, salah satu strategi yang terpenting agar fintech sektor keuangan dapat sukses adalah menerapkan strategi kolaborasi partnership atau masuk ke dalam ekosistem bisnis tersebut. Kendati begitu, investor juga akan lebih berhati-hati dalam memberikan suntikan modal. Namun, potensi startup, khususnya di Indonesia dinilai masih sangat besar. 

CEO Mandiri Capital Indonesia (MCI) Eddi Danusaputro menilai bahwa sektor fintech masih diminati. MCI saat ini telah memberikan  suntikan modal kepada 13 perusahaan rintisan yang seluruhnya di sektor fintech. Adapun, beberapa portofolio fintech yang telah menerima pendanaan dari MCI meliputi Amartha, Investree, Moka, Mekari, Privy ID dan Cashlez. Nama-nama tersebut merupakan nama yang sudah terbukti valuasi naik terus tiap tahun. Paling tidak 1 tahun ada tiga fintech yang diincar.

Dua perusahaan super app, yakni Grab asal Singapura dan Gojek asal Indonesia disebut-sebut sudah mencapai titik temu untuk melaksanakan merger. Jika merger terwujud, aset kedua perusahaan decacorn itu bisa mencapai USS 24 miliar atau Rp 336 triliun (kurs Rp 14.000 per dollar AS).

Chief Corporate Affairs Gojek Nila Marita menyebutkan, pihaknya tak dapat menanggapi isu merger antara Gojek dan Grab seperti beredar di pasar dan berbagai media massa.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menilai, wacana merger antara Grab dan Gojek dapat menguntungkan karena masing-masing perusahaan memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Masing-masing kelebihan bisa digabungkan, imbuh dia.

Selain itu, apabila merger berhasil, Grab maupun Gojek bisa ekspansi di segmen dompet digital yang mengarah pada pengembangan ekosistem fintech di masa mendatang, Ini mengingat Grab mengusung Ovo, sementara Gojek memiliki Gopay sebagai penyedia dompet digital di masing-masing aplikasi.

Terlepas dari itu, rencana merger antara Grab dan Gojek juga dapat mengancam iklim transportasi online di Indonesia. Sebab, tanpa ada merger pun, Grab dan Gojek sudah dominan di bisnis transportasi online nasional. Jika rencana itu terealisasi, bukan tak mungkin muncul persaingan tidak sehat akibat bisnis yang terkesan dimonopoli.

Pengamat Transportasi dan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno minta pemerintah berperan mengawasi kinerja Grab dan Gojek, terutama saat keduanya merger.

Salah satu penyedia layanan konferensi video yang meraup untung besar di kala pandemi adalah Zoom Video Communications Inc. Perusahaan ini memproyeksikan pendapatan pada kuartal IV yang akan berakhir pada Januari 2021 akan mencapai US$ 811 juta. Sedangkan rata-rata prediksi analisis hanya US$ 719 juta.

Proyeksi perusahaan itu meningkat 330% year on year (yoy), turun tipis dibanding pertumbuhan dua kuartal sebelumnya. Proyeksi penurunan pertumbuhan pendapatan itu dibanding dengan kuartal-kuartal sebelumnya memicu kekhawatiran investor, ledakan pengguna Zoom akibat pandemi mungkin akan segera berakhir. Walhasil harga saham perusahaan itu anjlok 5% pada perdagangan saham Senin (30/11).

Sepanjang tahun ini, saham Zoom telah melonjak tujuh kali lipat. Ini membuat sejumlah analis menilai harga saham Zoom sudah kemahalan. Perusahaan ini melaporkan margin kotor sebesar 68% pada kuartal III tahun fiskal 2019/2020, turun dari 72,3% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan margin disebabkan biaya layanan cloud publik untuk mendukung pengguna gratis.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Riswinandi menjelaskan, jumlah P2PL terus bertambah tapi kontribusi belum merata. Market share industri hanya dikuasai oleh beberapa pemain besar. Di lain sisi, mayoritas P2PL memiliki penyaluran kecil dengan kontribusi minim.  Riswinandi juga menilai, banyak penyelenggara fintech P2PL yang tidak mampu memenuhi persyaratan perizinan secara benar dan tepat waktu. Beberapa kali mereka kekurangan dokumen dan tidak siap dengan infrastruktur sistem elektronik .

Berdasarkan data OJK, jumlah penyelenggara P2PL terus bertambah. Hingga akhir 2019, terdapat 164 perusahaan fintech P2PL dan ada 35 perusahaan yang sedang mengajukan pendaftaran. Namun hingga 28 November 2020, jumlah P2PL tinggal sebanyak 153 perusahaan, meliputi 142 konvensional dan 11 syariah. Akumulasi pinjaman yang diberikan fintech P2PL mencapai Rp 137,6 triliun per akhir Oktober 2020, naik 102% secara year on year (yoy), dengan outstanding saat ini tercatat Rp 13,24 triliun. Rekening peminjam mencapai 39 juta entitas atau naik 144% (yoy).

Riswinandi juga menyatakan, tingkat keberhasilan pelunasan 90 hari sejak jatuh tempo oleh peminjam atau diistilahkan TKB90, cenderung menurun hingga Juli 2020. Namun sejak Agustus mulai membaik. TKB90 per Oktober tercatat 92,4%, yang berarti ada 7,6% pinjaman yang tidak tertagih. Pada kesempatan ini, Risniwandi juga menyampaikan sejumlah regulasi baru fintech P2PL. Di antaranya adalah penghapusan status pendaftaran.

Dari 117 penyelenggara fintech P2PL yang dalam status terdaftar, terdapat 10 pembatalan tanda terdaftar dikarenakan terlambat penyampaian pengajuan permohonan izin, 30 sudah live demo dan site visit, 16 sedang dalam proses pemenuhan dokumen, 44 mengulangi proses perizinan, sisanya belum jatuh tempo satu tahun perizinan

Kecepatan penyaluran pembiayaan fintech peer to peer (P2P) lending ternyata hanya disokong oleh sebagian kecil penyelenggara. Sekitar 80% outstanding pembiayaan dicatatkan oleh 21 fintech lending. Hal itu disampaikan oleh Deputi Direktur Pengaturan, Penelitian, dan Pengembangan Fintech Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Munawar Kasan.

Dia mengemukakan, penyelenggara fintech lending pernah sebanyak 164 entitas namun kini mulai tergerus menjadi 154 entitas. Hal itu dipengaruhi sejumlah faktor seperti kehabisan modal, tidak sanggup memenuhi ketentuan terkait kesehatan perusahaan, serta kalah bersaing. Di sisi lain, kata Munawar, otoritas mesti mengatur industri lebih ketat.

Seperti yang sebelumnya dikabarkan, Rancangan POJK terbaru untuk fintech lending sedang disiapkan pihak regulator. Terdapat aturan-aturan terbaru yang mewajibkan penyelenggara menjalankan bisnisnya. Misalnya terkait modal, dari ketentuan awal sebesar Rp 2,5 miliar menjadi Rp 15 miliar. Menurut Munawar, aturan terbaru itu akan kembali menggerus jumlah penyelenggara dan mendorong adanya konsolidasi.

Pada kesempatan itu, Ketua Umum AFPI yang juga CoFounder dan CEO Investree Adrian Gunadi mengatakan, pihaknya tentu mengapresiasi langkah-langkah OJK yang telah mengakomodasi kebutuhan industri lewat ketentuan-ketentuan yang diberikan. Meski demikian, lanjut Adrian, fintech lending masih menarik untuk investor menempatkan dananya. Dengan segala potensinya, fintech lending masih menjadi sektor strategi dan mampu memperkuat bisnisnya. Tentu dengan manajemen yang baik dan terukur.

Peningkatan belanja daring selama pandemi Covid-19 dinilai turut mengubah perilaku konsumen dalam mengisi ulang saldo uang elektroniknya.

Sebelum pandemi, menurut Direktur Shopee Indonesia Handhika Jahja, konsumen cenderung mengisi saldo dengan jumlah yang kecil untuk sekali transaksi. “Saat ini, konsumen top up (isi saldo) dalam jumlah besar untuk transaksi berkali-kali,” katanya saat acara klinik media dalam Pekan Fintech Nasional, Senin (23/11/2020).

Ketua Koordinator Daerah (Korda) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) Nusantara Provinsi Sumatera Utara (SU) Binsar M Simatupang SE MM mengatakan, devisa tergerus karena transaksi online lintas negara. Bahkan Hari Belanja Online Nasional (Harbonas) pada November memberi peluang devisa negara ke luar karena kegiatan tersebut melibatkan aplikasi luar negeri.

 “Itu sebabnya, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di tengah resesi karena pandemi Covid-19, maksimalkan transaksi hanya di dalam negeri karena uangnya berputar di Indonesia,” tegasnya di Medan, Jumat (13/11) di jeda sosialisasi UKM IKM berbasis hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan handcraf Nusantara.

IKM di dalam negeri kisaran 4,4 juta unit usaha atau mencapai 99 persen dari seluruh unit usaha industri di Tanah Air. “Sektor tersebut sudah menyerap hingga 10,5 juta tenaga kerja atau berkontribusi 65 persen dari sektor industri secara keseluruhan. Ada wabah virus corona, pengangguran meningkat. Memecahkannya dengan memberdayakan UKM IKM khususnya di bidang padat karya hingga mengurangi pengangguran,” tambahnya.

Satu antaranya, maksimalkan memakai produk dan jasa dalam negeri. Seperti belanja online, pakai aplikasi Indonesia termasuk dalam memenuhi kebutuhan via aplikasi online. “Di Indonesia bahkan di Medan ada aplikasi buatan dalam negeri seperti Aplikasi Online Mudigo yang jauh lebih lengkap dan murah ketimbang aplikasi berbasis dan dimodali asing,” tutupnya.

Prestige Motorcars menggandeng Tokopedia meluncurkan Tesla by Prestige Motorcars. Kolaborasi ini tercipta untuk memudahkan pencinta otomotif membeli mobil listrik Tesla secara online. Di sisi lain, kerjasama ini mendukung agenda pemerintah untuk mewujudkan lebih banyak populasi kendaraan listrik di Tanah Air.

Presiden Direktur Prestige Corp, Rudy Salim mengatakan, rencana Prestige berkolaborasi untuk meningkatkan kepekaan masyarakat terhadap mobil listrik, mengingat pemerintah sedang gencar memfasilitasi pengembangan kendaraan listrik, karena jauh lebih ramah lingkungan.

“Kebetulan mobil listrik yang kami perkenalkan di Indonesia adalah Tesla. Kami harap, dengan kemunculan Tesla di platform online, kesadaran dan penjualan mobil Tesla meningkat drastic,” jelas dia kepada KONTAN, Rabu (11/11).

Rudy bilang, dilihat dari sisi harga, Tesla juga relatif terjangkau dibandingkan mobil lain di Prestige Motorcars. Selain itu, ada beberapa keuntungan memiliki Tesla, seperti bebas aturan ganjil genap di Jakarta dan bebas pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).

Meski dibeli secara daring, pelanggan bisa melakukan test drive di rumah saja. Untuk urutan prosesnya, konsumen membayar booking fee sebesar Rp 100 juta, setelah itu SPK akan diproses secara online.

Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang Brodjonegoro menyampaikan, salah satu proses bisnis fintech adalah menggunakan rekam jejak digital (digital footprint) untuk melakukan verifikasi dan memanfaatkan data pihak ketiga guna menekan biaya operasional. Oleh karena itu, big data menjadi fitur yang mesti dioptimalkan para penyelenggara fintech. Menurut Bambang, sudah seharusnya solusi dan inovasi yang dilakukan fintech adalah dengan mengoptimalkan big data. Sehingga proses verifikasi tidak hanya melihat data formal, tapi masuk lebih jauh dalam konteks Know Your Customer (KYC), data-data transaksi, untuk juga bisa melihat kebutuhan dari customers.

Menristek menuturkan, kombinasi dari transformasi digital dan pandemic yang sedang di alami akan menghasilkan less contact economy. Jadi ekonomi produktif tapi dengan kontak antara manusia yang akan berkurang.

Pada kesempatan itu, Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki menyatakan, fintech sangat dibutuhkan bagi pelaku UMKM. Dia mengharapkan fintech bisa terus mendukung akses pembiayaan dari pemerintah untuk UMKM.

Selain akses pembiayaan, Teten menambahkan, UMKM ini juga perlu literasi keuangan. Perlu ada pendampingan untuk merencanakan usaha, membuat pembukuan yang baik, memakai modal kerja seoptimal mungkin.