Bisnis, Jakarta - Pamor Bitcoin makin meningkat seiring dengan dominasinya daam transaksi aset kripto sebagai salah satu pilihan investasi. Saat ini tercatat 3 juta investor lokal yang terlibat perdagangan aset kripto dengan pangsa pasar yang dikuasai oleh bitcoin. Sebagai aset kripto pertama, menguasai dengan kapitalisasi pasar mencapai US$928 miliar. Berdasarkan riset, pada Januari 2021, Bitcoin menguasai 68% pasar aset kripto, yang kemudian diikuti oleh Ethereum sebesar 13%.

Pada akhir 2020, harga bitcoin melesat hingga US$ 29.000. Kemudian awal 2021, kembali melesat hingga menyentuh US$ 50.000. Banyak pihak memprediksi bitcoin dapat menembus angka US$ 100.000 pada tahun ini. Tetap ada kemungkinan pula pasar berbalik arah. Pentingnya edukasi publik terhadap investasi aset kripto, karena di dalamnya bukan hanya keuntungan tetapi juga ada risikonya. Harga bitcoin yang terus melambung jadi pendorong peningkatan perdagangan aset kripto.

(Oleh - IDS)

Tahun 2021 diprediksi menjadi tahun perubahan digital yang besar dan cepat bagi industri media setelah pandemi Covid-19 menjadi badai penyempurna disrupsi digital. Tidak ada pilihan lagi untuk bertahan selain melakukan transformasi digital, baik bermigrasi penuh ke versi digital maupun dengan membuat dan mengembangkan versi digital.

Platform digital global telah merambah ke bisnis media, menguasai pasar iklan hingga mendominasi distribusi konten. Secara global, 56 persen belanja iklan dikuasai Google, Facebook, dan Amazone. Di Indonesia, Google dan Facebook menguasai 75-80 persen total belanja iklan nasional, dan sisanya diperebutkan lebih dari 1.000 perusahaan media.

Survei Reuters Institute pun menyebutkan, 76 persen jajaran pimpinan perusahaan media di 43 negara yang disurvei pada akhir tahun 2020 mengatakan, pandemi ini telah mempercepat rencana mereka untuk melakukan transisi digital. Mayoritas pimpinan perusahaan media, 73 persen dari 234 responden, optimistis akan prospek perusahaan.

Meski tahun 2021 ini akan menjadi tahun perubahan digital yang besar dan cepat serta menentukan keberlangsungan hidup industri media, anggota Dewan Pers Agus Sudibyo meyakini, pertumbuhan media digital ini bukan “sunset” bagi media cetak. Pengalaman di sejumlah negara, dengan strategi yang tepat, media cetak akan tetap tumbuh.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan beleid terbaru untuk mencegah terjadinya perpindahan uang panas ini melalui fintech. Aturan tersebut keluar dalam bentuk Surat Edaran OJK Nomor 6/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyeleggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK, Anto Prabowo menjelaskan, industri fintech mengedepankan same bussines, same risks and same rule. “Sehingga assesment OJK, penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme juga diperlukan untuk fintech, “ terang Anto, Selasa (9/2).

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Dian Ediana Rae menambahkan, sudah saatnya melakukan pengawasan ke fintech lending. “Meskipun fintech belum ditetapkan sebagai pihak pelapor, PPATK dapat melakukan monitoring terhadap transaksi fintech melalui pelaporan yang disampaikan oleh perbankan ke PPATK. untuk transaksi, “ ujar Dian kepada KONTAN.

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengungkapkan hingga Desember 2020 fintech p2p lending syariah telah mencatatkan akumulasi pembiayaan mencapai Rp 1,7 triliun. Nilai itu diyakini akan meningkat signifikan di masa mendatang, sejalan upaya pemerintah mendorong geliat ekonomi syariah. Direktur Eksekutif AFPI Kuseryansyah mengatakan, rata-rata pertumbuhan penyelenggara fintech lending syariah mencapai dua kali pada tahun lalu. Hal itu dinilai wajar karena bisnis syariah masih memiliki potensi yang luar biasa tapi belum secara maksimal dalam penggarapannya. 

Dia menerangkan, saat ini terdapat sekitar 50 penyelenggara fintech lending yang mengantri untuk mendapatkan tanda daftar atau izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), beberapa diantaranya adalah penyelenggara berbasis syariah. Kini OJK sedang menghentikan sementara proses pendaftaran. Namun ketika moratorium itu dicabut, AFPI percaya kontribusi fintech lending syariah akan mulai terkerek. Jumlah penyelenggara syariah yang mendaftar ke OJK memang terus meningkat. Dalam hal ini, OJK merespon untuk lebih dulu membuat aturan terkait fintech lending syariah. Karena pada POJK 77/2016 tentang Fintech Lending belum banyak bicara terkait bisnis syariah, sementara industri terus berkembang. 

Proyeksi terus berkembangnya fintech lending syariah juga didasarkan dengan misi pemerintah membangun Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Sejumlah langkah sudah dimulai, seperti penunjukan Erick Thohir sebagai Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan terbentuknya Bank Syariah Indonesia (BSI). Setidaknya beberapa waktu ke depan Indonesia bisa membuktikan menguasai pasar syariah di tingkat regional. Kehadiran BSI dengan besaran asetnya diyakini memiliki peran tersendiri untuk menarik investor luar negeri mulai melirik potensi pasar Indonesia. Hal itu khususnya akan membantu ekosistem keuangan syariah, dan ekosistem syariah nasional pada umumnya untuk terus berkembang. Pada akhirnya, eksplorasi akan semakin luas dan kolaborasi antar pelaku pun mampu memperdalam penetrasi keuangan syariah di Indonesia, sejalan dengan misi pemerintah. 

AFPI mengakui bahwa dibalik pertumbuhan pembiayaan masih terdapat rapor merah yang harus segera dibenahi. Tingkat keberhasilan bayar 90 hari (TKB 90) per Desember 2020 tercatat sebesar 95,22% atau melambat dibandingkan akhir 2019 di level 96,35%. TKB 90 akhir tahun lalu masih dalam tahap pemulihan sejak terperosok pada posisi 91,73% pada September 2020 sebagai dampak pandemi Covid-19. Kecepatan pemulihan (recovery) TKB 90 sejalan dengan kecepatan pemulihan penyaluran pembiayaan. Hal itu akan lebih baik jika diimbangi kesuksesan bayar dari pembiayaan baru. Taufan turut menerangkan, fintech data center (FDC) membantu menyeleksi penerima pinjaman (borrower) dengan tujuan peminjaman yang buruk, sehingga mampu mendukung perbaikan TKB 90. Tidak kalah penting adalah pendekatan masing-masing penyelenggara. Maksudnya, setiap penyelenggara mesti meningkatkan akurasi credit scoring-nya dan meningkatkan kebijakan operasional bisnis. Berbagai inovasi fintech turut dipercaya dapat mendukung kualitas pembiayaan di masa mendatang.

(Oleh - IDS)

Perusahaan Peer to Peer (P2P) fintech lending Indonesia, Koin Works menilai sektor UMKM masih menjadi andalan dalam pemulihan ekonomi pada tahun ini.

Chief Marketing Officer KoinWorks Jonathan Bryan, para pelaku UMKM mampu melakukan penjualan berbagai macam produk, seperti hari ini berjualan produk maka besoknya mereka bisa menjual produk A plus.

“Pelaku UMKM bisa melakukan modifikasi produk yang akan mereka jual dengan sangat cepat. Mereka bisa berubah konten, foto, video, dan sebagainya itu semua sangat terbuka dalam ranah digital, “ katanya.

Kendati demikian untuk pelaku UMKM yang berjualan secara offline, kemungkinan untuk bergerak secara fleksibel tersebut akan sangat sulit.

Segmen produktif bakal menjadi bahan bakar realisasi pinjaman dana industri teknologi finansial khususnya pemberi pinjaman pada 2021. Ekspektasi terhadap kinerja penyaluran pinjaman segmen ini bertolak pada penerapan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan mewajibkan seluruh platform peer to peer lending untuk menambah penyaluran pinjaman segmen produktif. Para platform memang terus berbenah untuk mengikuti ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, iklim bisnis sepanjang 2020 menunjukkan bahwa segmen konsumtif tidak bisa jadi andalan tunggal dikarenakan saat daya beli tertekan, penyaluran pinjaman turut anjlok.

OJK mencatat jumlah akumulasi penyaluran pinjaman kepada sektor produktif baru sebesar 34,97% dari total penyaluran selama industri berdiri. Berdasarkan data AFPI, dari 57 platform yang tercatat masuk kategori produktif, 48 di antaranya juga melayani konsumtif, sedangkan empat platform ikut termasuk kategori syariah. Jumlah platform yang melayani konsumtif hanya ada 30 platform, sedangkan jumlah platform kategori syariah hanya ada enam platform. Hal tersebut membuat asosiasi mendorong agar pelaku usaha melakukan kolaborasi sehingga bisa menggarap dua segmen yang berbeda.

Berdasarkan data AFPI, para pemain industri fintech P2P lending menyalurkan Rp 73 triliun sepanjang 2020, naik 25% secara tahunan dari Rp 58 triliun pada 2019. AFPI pun menargetkan penyaluran pinjaman para platform di 2021 ini mampu mencapai lebih dari Rp 100 triliun. Perusahaan diharapkan dapat menambah jumlah pengguna sehingga menyentuh 1 juta pengguna pada 2021 degan peningkatan penyaluran bulanan kepada para peminjam meningkat di kisaran normal Rp 200 miliar - Rp 300 miliar.

Regulasi baru masih dalam tahap kajian tanggapan dan masukan para stakeholder. Sebagai industri berbasis teknologi yang pengawasannya ditangani sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK, berharap besar industri lebih sehat karena persentase pemain yang mapan lebih banyak. Sebagai platform yang mempertemukan pendana (lender) dan peminjam dana, harapannya regulasi ini bisa menekan risiko fraud dan gagal bayar cicilan. Para lender pun tenang mempercayakan asetnya ke industri P2P lending.

Quick Respons Indonesian Standard (QRIS) terus alami pertumbuhan seiring digitalisasi transaksi terlebih di masa pandemi.

Di pengujung 2020, jumlah merchant QRIS secara nasional sebanyak 5.459.644 merchant dan di Kalimantan sebanyak 240.418 merchant atau 4,4 persen dari jumlah nasional. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 8.48 persen dari Oktober 2020 yang tercatat sebesar 49.517 merchant.

Sementara, Transaksi Real-Time Gross Settlement (RTGS) di Kalsel pada November 2020 secara nominal mengalami kontraksi sebesar 7,50 persen, lebih rendah dibandingkan Oktober 2020 yang tumbuh sebesar 6.09 persen.

Selanjutnya transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) pada November 2020 secara nominal dan volume mengalami kenaikan sebesar 21,15 persen dan 21,70 persen apabila dibandingkan Oktober 2020. Hal ini sejalan dengan meningkatnya konsumsi LNPRT menjelang Pilkada 2020.

Transaksi ATM Debet di Kalsel pada Oktober 2020 secara nominal dan volume mengalami kenaikan sebesar 20,91 persen dan 14,77 persen, transaksi kartu kredit secara nominal maupun volume pada Oktober 2020 mengalami kenaikan sebesar 18,3 persen dan 32,7 persen bila dibandingkan dengan September 2020.

KKN mahasiswa Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya di Desa Pecalukan Timur,Kecamatan Prigen, Pasuruan, mengusung tema membuat rintisan pemasaran kelinci hias melalui branding di media sosial.

Ide itu muncul setelah melihat potensi Desa Pecalukan Timur, terutama di RT 6/RW 4. Mereka melihat warganya banyak memiliki hobi beternak kelinci.

Sebagai kegiatan awal para mahasiswa menggelar sosisialisasi mengenai branding di media sosial diikuti anggota Karang Taruna Pemuda Kalimudin. Lalu, ditunjuk dua peternak, yakni Muslikh dan Syarifudin yang akan menjadi objek branding.

Langkah awal untuk branding ini adalah membuat logo ikon Desa Pecalukan Timur sebagai pasar kelinci. Menurut Muslich, pembuatan logo ini disepakati bersama antara mahasiswa KKN dan Karang Taruna Pemuda Kalimudin.

Tak hanya branding kelinci hias dan memasarkan via media sosial dan marketplace, mahasiswa KKN Ubhara juga memberi pelatihan cara pengemasan olahan makanan kelinci. Tujuannya, agar makanan kelinci ini bisa dijangkau masyarakat di luar Desa Pecalukan hingga dikirim luar kota. Pelatihan ini diikuti ibu-ibu RT setempat.

Ketika menjalankan program KKN ini, mahasiswa juga memberikan kandang beserta kelinci untuk bisa dimanfaatkan warga. Itu juga bisa menambah semangat mereka agar terus mengelola Desa Pecalukan Timur sebagai rintisan pasar kelinci.

Sebanyak 12 Penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lending berguguran sepanjang tahun 2020. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai hal itu utamanya karena penyelenggara terkait kalah bersaing dengan ratusan penyelenggara lainnya. OJK mulai memaparkan secara rinci nama-nama entitas fintech lending pada Januari 2020. Ketika itu, penyelenggara fintech lending bertambah 20 entitas menjadi 164 penyelenggara.

OJK juga sempat menghentikan proses pendaftaran bagi penyelenggara fintech lending baru. Hal itu dilakukan tepat setelah 20 penyelenggara baru meraih tanda terdaftar dan tiga entitas dicabut tanda daftarnya di awal tahun ini. Berdasarkan masukan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama (AFPI) memutuskan untuk menghentikan sementara moratorium pendaftaran untuk fintech landing baru. Hal senada disampaikan AFPI, tetapi alasan yang disampaikan cenderung agar asosiasi lebih fokus untuk mengintegrasikan seluruh penyelenggara dalam pusat data fintech landing (fintech data center/FDC).

Xendit, perusahaan payment gateway di Indonesia, menjalin kerjasama dengan Shopee Pay. Xendit dapat menggunakan Shopee Pay untuk menerima pembayaran satu waktu (onetime payment). Juga menerima pembayaran berulang untuk berlangganan (subscription payments). “Proses integrasi ini sangat mudah dan cepat sehingga menguntungkan bagi merchant, “ ujar Mikiko Steven, Head of Customer Solutions, Xendit, Kamis (10/12).

Eka Nilam Dari, Head of Strategic Merchant Acquisition Shopee Pay mengatakan, kerjasama ini membuka peluang mendorong inklusi keuangan lewat pembayaran digital. Setelah kerjasama ini, Shopee Pay dapat menjangkau lebih banyak merchants. Sektor usaha merchant itu antara lain teknologi informasi, platform booking travel dan hotel, platform pendidikan, kecantikan dan platform donasi.