Kemdag terus berupaya memperluas pasar ekspor kelapa sawit, terutama setelah Indonesia mengalami diskriminasi di pasar ekspor Uni Eropa. Selain memperkuat pasar tradisional, negara-negara di Asia Selatan, Timur Tengah hingga Amerika Latin tertarik produk sawit Indonesia. Negara-negara tujuan ekspor minyak sawit Indonesia yang mengalami peningkatan pada 2018 adalah China sebesar 18%, Bangladesh sebesar 16%, Pakistan 12%, negara-negara Afrika 13% dan Amerika Serikat sebesar 3%.

Di tengah makin lesunya kinerja ekspor dari industri makanan dan minuman Indonesia, hambatan perdagangan baru muncul dari salah satu negara tujuan ekspor utama, yaitu India. India baru saja menetapkan kebijakan bea masuk antidumping (BMAD) terhadap produk sakarin atau pemanis buatan asal Indonesia. Hambatan dagang ini mulai diterapkan sejak 1 Mei 2019 dan berlaku selama 5 tahun ke depan. Sakarin asal Indonesia diganjar tarif senilai US$1.633 per ton, sebagai bentuk proteksi terhadap sakarin produksi India. India merupakan negara tujuan utama ekspor sakarin Indonesia, dengan volume ekspor sakarin yang terus naik dari tahun ke tahun. Pengenaan BMAD oleh India terhadap komoditas ini akan mempengaruhi kinerja ekspor produk mamin secara keseluruhan. Ekspor mamin juga masih tertekan oleh pengenaan bea masuk CPO dan produk turunannya yang relatif tinggi.

Kementerian ESDM mengungkapkan adanya penyelewengan izin ekspor bauksit yang diberikan kepada PT Gunung Bintan Abadi. Perusahaan tambang yang beroperasi di Kepulauan Riau tersebut kini sudah diberi sanksi tegas berupa pencabutan izin ekspor. PT Gunung Bintan Abadi mengantongi kuota ekspor sekitar 1,2 juta ton bauksit dari Maret 2018-Maret 2019. Dari hasil evaluasi kemajuan smelter per enam bulan terungkap adanya penyimpangan rekomendasi izin ekspor yang diberikan. Gunung Bintan menerima bahan galian dari pihak lain yang tidak dikerjasamakan dan tidak memenuhi minimal 90% pembangunan smelter sesuai rencana kerja karena berdasarkan hasil evaluasi masih di angka 75%. Lebih lanjut, sebanyak lima perusahaan yang mendapatkan sanksi penghentian sementara ekspor diantaranya PT Genba Multi Mineral, PT Surya Saga Utama, PT Modern Cahaya Makmur, PT Lobindo Nusa Persada dan PT Integra Mining Nusantara. Sanksi diberikan lantaran progres smelter belum mencapai minimal 90%.

Awal bulan ini, harga bawang putih di Jakarta menembus Rp 75.000 per kg, bahkan di beberapa daerah mencapai Rp 100.000 per kg. BPS mencatat, sepanjang April lalu, harga bawang putih melonjak 35% dan menyumbang inflasi 0,09%. Pemerintah pun menggelontorkan bawang putih impor ke pasar. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menjamin harga bumbu dapur itu akan turun menjadi Rp 25.000 - Rp 30.000 per kg. Bukan hanya bawang putih, harga bawang merah juga terbang. Jika awal Februari harganya Rp 28.850 per kg, maka awal bulan ini sudah melesat menjadi Rp 45.000 - Rp 50.000 per kg.

Bila lonjakan harga bawang putih relatif bisa dimaklumi, beda halnya dengan bawang merah. Pasalnya, produksi bawang merah jauh melebihi kebutuhan, bahkan Indonesia mengekspor 70.000 ton ke 6 negara. Berdasarkan hukum pasar, harga akan melonjak lantaran terjadi kekurangan pasokan. Apakah ada permainan di pasar ataukah pasokan tersedot untuk ekspor?

Ekspor memang membanggakan. Tetapi ekspor juga harus dihitung matang-matang, bukan hanya kuantitas tapi juga timing-nya, terlebih menjelang Ramadhan. Ekspor juga seharusnya disertai antisipasi 'permainan' di pasar dengan memastikan barang terdistribusi cukup di pasar, sehingga mempersempit ruang spekulasi.

Pala organik dari Maluku untuk pertama kalinya diekspor ke Belanda, Uni emirat Arab dan India senilai Rp 24 miliar. Jika dirinci, nilai untuk biji pala Rp 11,4 miliar dan fuli (bunga pala) Rp 12,6 miliar. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono menyatakan bahwa saat ini permintaan sejumlah negara terhadap komoditas pala dari Indonesia sangat tinggi. Pemerintah terus mendampingi petani agar dapat menjaga kualitas produksi. Pihaknya mendorong agar produksi pala terus meningkat lewat penyediaan bibit dan pupuk organik. 

Berdasarkan data Kemeterian Pertanian, pada tahun 2017 luas perkebunan pala Indonesia 196.983 ha dengan jumlah produksi 32.805 ton. Perkebunan pala itu tersebar di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua. Ketua Dewan Rempah Maluku Djalaludin salampessy mengatakan, ekspor perdana tersebut menjadi angin segar bagi petani pala di Maluku. Belakangan ini, para petani hilang harapan lantaran harga biji pala terus merosot hingga di bawah Rp 50.000 per kg. 

Ekspor mobil utuh (completely built up) Indonesia ke Australia berpeluang menderu pasca perjanjian perdagangan bebas (FTA) antara Indonesia dengan Australia melalui Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) diteken. Terlebih, Australia tidak memiliki pabrikan mobil, dan mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan pasarnya. Tantangannya ada pada kesiapan industri otomotif nasional.

Kebijakan penggunaan asuransi nasional akan berlaku mulai 1 Juni 2019. Masa transisi dimaksudkan agar pelaku usaha pertambangan bisa memiliki waktu untuk bernegosiasi dengan para pembeli atau importir di luar negeri. Apabila pada tenggat waktu itu para pengekspor tidak mematuhi ketentuan, pemerintah akan menjatuhkan sanksi berupa larangan ekspor. Saat ini sudah ada 15 perusahaan asuransi dan tiga konsorsium sudah terdaftar dan mendapatkan persetujuan dalam implementasi kebijakan wajib asuransi.

Pertumbuhan ekonomi China yang di luar ekspektasi memberikan dampak positif bagi perekonomian. Sebab, ekspor Indonesia selama ini paling besar menuju negeri Tirai Bambu itu. Berdasar data BPS, nilai ekspor Indonesia ke China pada Maret 2019 naik 28,47% dibandingkan Februari. Meskipun demikian, hingga kini neraca dagang RI ke China masih defisit.

Uni Eropa tengah menyiapkan manuver baru untuk menghambat ekspor biodiesel dari Indonesia dengan tuduhan subsisdi. Ketua Asosiasi Produsen Biodiesel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengatakan, tuduhan subsidi tersebut bukan hal yang baru. Uni Eropa pernah mengalamatkan tuduhan serupa pada 2013. Dengan begitu harga jualnya bisa lebih murah dibandingkan dengan biodiesel yang berasal dari minyak nabati selain sawit. Namun, setelah konsultasi, investigasi, dan komunikasi, UE mendadak menarik tuduhannya. Namun, isu miring tidak berhenti samapi disitu. Tuduhan dumping pun dilancarkan meski akhirnya tidak bisa dibuktikan di WTO, dan Indonesia diputuskan menang pada 2018. Tuduhan subsidi saat ini kembali diulang. Dan investigasi telah dilakukan kepada beberapa perusahaan-perusahaan besar. Ada indikasi keika pasar sedang berkembang di UE, seketika langsung terdapat ganjalan supaya ekspor biodiesel terhenti. UE kali ini menuduh secara spesifik produsen atau eksportir biodiesel sawit seperti yang dilakukan AS. 

Indonesia bertekad untuk terus menggenjot produksi udang yang merupakan salah satu komoditas ekspor dengan nilai tertinggi dari sektor perikanan. Menilik data yang dimiliki Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pemerintah tampaknya memiliki ambisi yang besar terkait dengan peningkatan ekspor udang Indonesia. Pada 2018, ekspor udang Indonesia tercatat mencapai 182.740 ton dengan nilai US$1,606 miliar. Ekspor udang Indonesia pada 2018 masih terbilang kecil, karena baru 7,11% dari total pergerakan udang dunia. 

Amerika Serikat menjadi salah satu negara di mana Indonesia bisa melebarkan sayap ekspornya. Pada 2018, total ekspor udang Indonesia ke Amerika Serikat tercatat mencapai 132.376 ton, terbesar kedua setelah India. Tak hanya Amerika Serikat, pangsa pasar ekspor udang juga datang dari Jepang, China, dan Uni Eropa. Namun, di tengah peluang terbuka sangat lebar dengan ketersediaan lahan yang luas, ceruk pasar yang masih memungkinkan, dan niatan pemerintah menggenjot ekspor, budi daya dalam negeri bukan tanpa hambatan. Besarnya investasi yang dibutuhkan menjadi salah satu tantangan khususnya untuk pembudi daya mandiri. Biaya operasional untuk 1 ha lahan budi daya untuk 20 ton udang membutuhkan biaya Rp 900 juta.