PT Kereta Api Indonesia masih menunggu pencairan penyertaan modal negara sebesar Rp4,1 triliun untuk menambal pembengkakan biaya atau cost overrun proyek kereta cepat Jakarta—Bandung. VP Public Relations PT Kereta Api Indonesia (KAI) Joni Martinus mengatakan bahwa penyertaan modal negara (PMN) yang telah mendapatkan lampu hijau DPR masih dibahas dengan Kementerian Keuangan. “Saat ini masih dalam pembahasan teknis dengan Kementerian Keuangan. PMN tersebut akan digunakan oleh konsorsium Indonesia yaitu PSBI untuk menutupi cost overrun dari sisi ekuitas,” katanya, Kamis (4/8). Menurutnya, dukungan negara melalui PMN sangat penting untuk menjalankan penugasan dari pemerintah dalam rangka penyelesaian proyek strategis nasional (PSN) itu. Saat ini, progres investasi proyek kereta cepat Jakarta—Bandung telah mencapai 85%, sedangkan progres fisiknya telah mencapai 79%. Sebelumnya, Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo mengatakan keterlambatan pencairan PMN bisa berdampak pada keterlambatan penyelesaian proyek PSN itu. Dia memprediksi arus kas KCIC akan bertahan sampai dengan September 2022.

PT Kereta Api Indonesia masih menunggu pencairan penyertaan modal negara sebesar Rp4,1 triliun untuk menambal pembengkakan biaya atau cost overrun proyek kereta cepat Jakarta—Bandung. VP Public Relations PT Kereta Api Indonesia (KAI) Joni Martinus mengatakan bahwa penyertaan modal negara (PMN) yang telah mendapatkan lampu hijau DPR masih dibahas dengan Kementerian Keuangan. “Saat ini masih dalam pembahasan teknis dengan Kementerian Keuangan. PMN tersebut akan digunakan oleh konsorsium Indonesia yaitu PSBI untuk menutupi cost overrun dari sisi ekuitas,” katanya, Kamis (4/8). Menurutnya, dukungan negara melalui PMN sangat penting untuk menjalankan penugasan dari pemerintah dalam rangka penyelesaian proyek strategis nasional (PSN) itu. Saat ini, progres investasi proyek kereta cepat Jakarta—Bandung telah mencapai 85%, sedangkan progres fisiknya telah mencapai 79%. Sebelumnya, Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo mengatakan keterlambatan pencairan PMN bisa berdampak pada keterlambatan penyelesaian proyek PSN itu. Dia memprediksi arus kas KCIC akan bertahan sampai dengan September 2022.

Kas internal yang tebal membuat sejumlah emiten memilih opsi transaksi afiliasi untuk memenuhi kebutuhan pengembangan usaha. Biaya dana yang lebih ringan ketimbang pembiayaan eksternal, membuat langkah itu digadang-gadang bakal memuluskan ekspansi sekaligus memperkuat sinergi antar entitas terafiliasi. Terbaru, entitas Grup Astra, PT United Tractors Tbk. (UNTR) menjadi salah satu emiten yang lincah melaksanakan transaksi afiliasi. Pada awal Agustus ini, anak usaha UNTR melakukan tiga transaksi. Pertama, PT United Tractors Pandu Engineering (UTPE) memberikan fasilitas pinjaman Rp8 miliar ke PT Patria Perikanan Lestari Indonesia. Kedua, UTPE mengalirkan pinjaman ke PT Triatra Sinergia Pratama sebesar Rp50 miliar. Ketiga, PT Tuah Turangga Agung memberikan fasilitas pinjaman US$15 juta ke Cipta Coal Trading Pte. Ltd.

Pinjaman online (pinjol) ilegal masih terus semarak. Terbaru, Satgas Waspada Investasi (SWI) kembali menemukan 100 pinjaman online ilegal itu berarti, sejak tahun 2018 hingga 2022 ini, jumlah pinjaman online ilegal yang telah ditutup menjadi sebanyak 4.089 entitas pinjol ilegal. Patroli siber dan pemblokiran harian pun terus dilakukan bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman (Rakernas Apersi) tahun 2022 menyoroti penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). La Nyalla Mahmud Mattalitti,
ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam sambutan secara virtual di Rakernas Apersi menegaskan, sektor properti dan perbankan merupakan dua sektor yang tak terpisahkan. Kedua industri ini menjadi andalan dalam pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. “Dengan istilah disatukan atau merger akan melemahkan positioning BTN Syariah sebagai bank yang fokus dalam penyaluran pembiayaan perumahan berbasis syariah, mengingat BSI tidak memiliki fokus dan pengalaman di bidang pembiayaan perumahan,” tegasnya. Selain itu, Ketua Apersi  Junaidi Abdilah juga menjelaskan bahwa saat ini kondisi pembangunan rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih terkendala beberapa hal. Mulai dari patokan harga rumah dari pemerintah yang belum dinaikkan sejak dua tahun lalu sehingga mengganggu bisnis para pengembang. (Yetede)

Bongkar muat peti kemas terlihat di Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (25/7). Arus peti kemas di lingkungan sub-holding PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) pada semester I/2022 mencapai 5,3 juta TEUs atau hanya tumbuh 1% dibandingkan dengan periode yang sama pada 2021.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mulai membuka tender proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru. Tahap awal, Juli 2022 ini, tujuh proyek senilai Rp 6,2 triliun mulai ditenderkan oleh pemerintah. Berdasarkan data dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian PUPR, proyek yang ditenderkan berupa pekerjaan pembangunan fisik hingga jasa konsultasi. Tender ini terbuka bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun kalangan swasta. Pendanaan seluruh proyek ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik anggaran tahun 2022 (single year) maupun tahun jamak (multiyears) tahun 2022-2024. Danis Sumadilaga, Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan IKN Kementerian PUPR menyatakan, instansinya sudah mengusulkan anggaran di APBN senilai Rp 43 triliun hingga tahun 2024. Tahun ini, anggaran uang muka yang disiapkan untuk proyek IKN senilai Rp 5 triliun.

Presiden Joko Widodo berjalan bersama Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva saat kunjungan delegasi IMF di Istana Kepresidenan di Bogor, Jawa Barat, Minggu (17/7). IMF menaruh harapan pada kepemimpinan Indonesia dalam presidensi G20. Kepemimpinan itu diperlukan antara lain untuk mendorong para pemimpin negara G20 guna mendukung langkah institusi-institusi yang memiliki kemampuan membantu negara-negara yang sedang menghadapi krisis

Lembaga kemanusiaan Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) kini tengah mendapat sorotan publik setelah Tempo melaporkan hasil investigasi yang menyatakan adanya dugaan penyimpangan dana bantuan kemanusiaan Yayasan ACT. Hasil investigasi tersebut mengejutkan publik sebagaimana reputasi Yayasan ACT di bidang kemanusiaan yang tersohor dan sering berada di jalur terdepan dalam setiap aksi kemanusiaan.  Dalam laporan investigasi disampaikan, bahwa mantan Presiden ACT Ahyudin diduga melakukan penyelewengan dana ACT dengan menggunakan sebagian dana untuk kepentingan pribadi, mulai dari membeli rumah dan perabotannya hingga transfer belasan miliar ke keluarganya. Berdasarkan izin operasionalnya, ACT mendapatkan izin PUB (Pengumpulan Uang dan Barang) dari Kementerian Sosial melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 239/HUK-UND/2020 untuk kategori umum dan 241/HUK-UND/2020 untuk kategori bencana. Dalam mendukung operasionalnya sendiri, ACT menyampaikan mengambil dana rata-rata mencapai 13,7% dari donasi tersebut bahkan ada potongan donasi mencapai 40% dikutip https://newsletter.tempo.co/read/1608842/prahara-act. ACT mengklaim sebagai lembaga filantropi. Apabila terbukti, maka pihak ACT harus mempertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku agar menjadi efek jera bagi pengelola dana sosial dan dana umat. Tentu, kita tidak ingin prahara ACT membuat masyarakat tidak mau lagi berdonasi kepada lembaga filantropi dan lembaga dana umat. Polemik ACT tidak boleh mematikan simpati, sikap dan rasa kemanusian untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dan bantuan kemanusiaan.  

Tren positif perekonomian nasional yang tecermin dari geliat manufaktur tak boleh membuat dunia usaha terlena. Selain tensi geopolitik global masih tinggi, efek domino dari risiko resesi ekonomi Amerika Serikat (AS) akibat lonjakan inflasi patut diwaspadai. Kemarin, Kamis (14/7), Bank Indonesia merilis Prompt Manufacturing Index (PMI) Kuartal II/2022 mencapai 53,61. Angka itu lebih tinggi ketimbang kuartal I/2022 yang ada di 51,77. Kenaikan terjadi pada mayoritas subsektor, dengan indeks tertinggi pada subsektor tekstil, barang kulit dan alas kaki (56,05%); makanan, minuman dan tembakau (54,60%); serta logam dasar besi dan baja (53,47%). Bank Indonesia memperkirakan tren positif itu akan berlanjut di kuartal III/2022, dengan proyeksi PMI sebesar 54,02%. Merespons dinamika tersebut, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan pelaku usaha berupaya mengantisipasi dampak global. Menurutnya, inflasi tinggi di Amerika Serikat bakal berdampak negatif terhadap arus kas dan daya saing industri manufaktur nasional lantaran kenaikan beban input produksi seperti bahan baku penolong impor. Adapun, Macro Equity Strategist Samuel Sekuritas Indonesia Lionel Priyadi mengatakan lonjakan inflasi yang masih berlangsung di AS menaikkan ekspektasi pasar terhadap kenaikan suku bunga The Fed bulan ini hingga 100 basis poin, dari sebelumnya hanya 75 basis poin.
Menurutnya, dengan perkembangan ekonomi tersebut, resesi di AS diperki­ra­­­kan berlangsung lebih cepat, yaitu pada kuartal II/2022.
“Kalau perusahaan tidak bisa mengelola kenaikan beban ini, yang akan terjadi adalah stagnasi atau kontraksi pertumbuhan kinerja sektor manufaktur,” katanya, Kamis (14/7).