Industri jasa keuangan didorong berinovasi dan meningkatkan fitur pengenalan identitas konsumen atau electronic-know your customer/e-KYC tanpa tatap muka, untuk mencegah kejahatan siber dan tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme. Anggota Steering Committee Indonesia Fintech Society (IF-Soc) Syahraki Syahrir, mengatakan, proses e-KYC memegang peran krusial dalam bisnis teknologi finansial (tekfin). Proses e-KYC biasanya dilakukan dengan mengunggah KTP ataupun dokumen identitas lainnya. Pengenalan nasabah perlu diperkuat dengan memperbanyak data identitas sehingga bisa digunakan untuk proses otentikasi, dimana perusahaan tekfin bisa mengonfirmasi kesahihan identitas calon nasabah dengan dokumen lainnya.

Ketua Steering Committee IFSoc Mirza Adityaswara menambahkan, pihaknya mendorong segera dirampungkannya RUU Perlindungan Data Pribadi. Dengan demikian, segala hal terkait data pribadi, mulai pengumpulan, penyimpanan, hingga penggunaannya, ada dalam koridor aturan dan payung hukum yang jelas. Menurut Co-founder dan CEO Bareksa Karaniya Dharmasaputra, keunggulan jasa tekfin adalah kemudahan dan kecepatan dalam mengakses berbagai layanan jasa keuangan tanpa tatap muka. Pembukaan rekening dan akun tanpa tatap muka hanya bisa dilaksanakan dengan proses e-KYC. Ekonom senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Hendri Saparini, menjelaskan, seiring perkembangan teknologi, bertambah pula jumlah pengguna internet di Indonesia, diikuti bertambahnya pembukaan rekening bank secara digital dan akun dompet digital untuk bertransaksi. (Yoga)

Allo Bank Indonesia atau Bank Allo telah menyelesaikan penawaran saham baru (rights issue). Pada keterbukaan informasi kepada BEI, Finance, Planning & Control Division Head Bank Allo Aryanto Halawa menyatakan, PT Bukalapak.com Tbk, Abadi Investment Pte Ltd, dan PT Indolife Investama Perkasa resmi menjadi pemegang saham Allo Bank bersama pemegang saham sebelumnya. (Yoga)

Perkembangan teknologi menciptakan berbagai inovasi keuangan digital. Meski memberikan manfaat memperluas inklusi keuangan, literasi keuangan perlu terus dilakukan untuk memitigasi risiko. Kerugian dan kejahatan sangat mungkin menimpa konsumen yang belum memahami mekanisme dan risiko layanan inovasi keuangan digital. Senior Financial Sector Specialist Bank Dunia, Sharmista Appaya menjelaskan, inovasi keuangan digital ibarat pisau bermata dua yang bisa memberikan manfaat sekaligus mengandung risiko. Inovasi keuangan digital mampu memperluas inklusi keuangan karena menjangkau segmen yang sebelumnya tak bisa mengakses layanan jasa keuangan. Di sisi lain, ada potensi risiko yang merugikan masyarakat, juga perusahaan penyelenggara inovasi keuangan digital itu sendiri. Dari sisi masyarakat, potensi risiko antara lain peretasan rekening, pencurian data pribadi, hingga kekerasan verbal dan fisik dari tim penagih utang. Perusahaan juga berisiko tertipu identitas palsu nasabah hingga terjebak transaksi dana nasabah yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang.

Deputi Komisioner OJK Institute dan Keuangan Digital Imasyah mengakui, potensi risiko dari inovasi keuangan digital masih kerap terjadi, bersumber dari masih rendahnya literasi keuangan masyarakat Indonesia. Menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2019, tingkat literasi keuangan di Indonesia baru 38,03 %, artinya, masih banyak warga Indonesia (61,97 %) yang belum memahami cara kerja dan risiko dari layanan jasa keuangan. OJK bersama industri jasa keuangan, lanjut Imansyah, terus melakukan edukasi dan sosialisasi tentang layanan jasa keuangan, baik melalui seminar maupun kanal-kanal media sosial. Tak hanya melakukan edukasi, OJK juga bekerja sama dengan pelaku industri membahas pembuatan regulasi yang tak hanya memperkuat pertumbuhan industri, tetapi juga  memberikan perlindungan konsumen. (Yoga)

Peringatan tentang kemungkinan digunakannya NFT, berkas digital yang identitas dan kepemilikannya unik yang diverifikasi dalam blockchain, sudah disuarakan oleh KPK. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, 26 Januari 2022, Wakketu KPK Lili Pintauli Siregar mengungkapkan, ”Seseorang bisa membuat NFT dan membelinya dengan uang haram. Tentu saja, KPK bisa menelusurinya dengan menggunakan  teknologi blockchain”. Berdasarkan data pelacak pasar DappRadar, penjualan NFT 2021 melonjak drastis mencapai 24,9 miliar USD atau Rp 357 triliun, jauh lebih besar dibanding transaksi tahun sebelumnya 94 juta USD atau Rp 1,3 triliun. NFT yang banyak di pasaran antara lain karya seni, musik, item video game, kartu perdagangan atau barang koleksi, momen olahraga besar yang tidak terlupakan, meme, nama domain, dan mode/fashion virtual.

Pakar tindak pidana pencucian uang (TPPU) Yenti Garnasih (28/1) mengatakan, fenomena NFT bisa menjadi sarana pencucian uang dengan potensi yang sangat tinggi. Dengan dalih membeli karya seni yang tak ada parameter pastinya, orang bisa menghilangkan jejak uang yang diperoleh dari hasil kejahatan. Situs media teknologi daring makeuseof.com dalam artikel ”How Are NFTs Used for Wash Trading & Money Laundering?,” 17 Januari 2022, mengurai bagaimana pencucian uang dilakukan, contohnya jika organisasi kriminial menciptakan NFT yang unik dan mengiklankannya di lokapasar,  kemudian dibeli sendiri dengan mengaburkan identitas atau hubungannya dengan akun penjual. Transaksi dilakukan beberapa kali menggunakan dompet mata uang kripto yang besar, bahkan  menggunakan pertukaran mata uang kripto sampai akhirnya ”bersih”. Meskipun transaksi itu tercatat di blockchain, mengetahui siapa pemilik sebenarnya dompet kripto itu sangat susah. Alasannya, regulasi KYC dan anti money laundering (AML) tidak tersedia di semua lokapasar, juga setiap orang dapat membuka akun, menawarkan produknya, dan tetap menyembunyikan identitas mereka. Bisa juga pelaku kejahatan menggunakan akun curian, meretas akun, melakukan penjualan lantas menghilang. (Yoga)

Pihak berwenang di Rusia tengah menyusun peta jalan mata uang digital dalam sistem keuangan nasionalnya. Ini menjadi jalan tengah yang diputuskan Presiden Vladimir Putin di tengah pandangan berseberangan dari berbagai pihak, termasuk Bank Sentral Rusia, terhadap mata uang digital, sejalan dengan keinginan beberapa pihak, termasuk politisi. Dalam proposal peta jalan yang disusun Kemenkeu, Kementerian  perekonomian dan Digital, Kemendagri, Federal Security Service (FSB) serta Bank Sentral Rusia, terbuka pilihan yang memungkinkan pembelian dan penjualan mata uang digital dilakukan secara eksklusif oleh organisasi perbankan Rusia, juga tercantum usulan prosedur yang bisa menghalangi mata uang digital asing dipertukarkan kepada konsumen Rusia, namun ada klausul yang memungkinkan platform asing memperoleh lisensi untuk beroperasi di Rusia.

Binance, platform mata uang digital terbesar di dunia, tertarik dengan rencana Pemerintah Rusia membuka pasar mata uang digitalnya. ”Tujuan kami adalah mendapatkan lisensi dan menjalankan bisnis legal di mana peraturan mengizinkan,” kata Direktur Binance Eropa Timur Gleb Kostarev, sikap keras Bank Sentral Rusia, tidak membuatnya mundur. ”Ukraina, Kazakhstan, dan Uzbekistan, lebih setia pada cryptocurrency dan mengambil langkah liberalisasi daripada pembatasan. Tapi, regulator lokal mengambil langkah ini dengan memperhatikan Rusia,” katanya. Kekhawatiran FSB dan Bank Sentral Rusia terkait mata uang digital bukannya tanpa alasan. Investigasi Reuters menunjukkan bahwa Binance tidak sepenuhnya patuh pada regulasi, terutama soal transparansi. (Yoga)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang para pengusaha dari negara-negara G20 untuk investasi dalam pengembangan teknologi dan ekonomi di Indonesia. "Kami ingin mengundang investasi yang memberi kesempatan  kepada seluruh lapisan masyarakat  untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari transformasi ekonomi digital ini," kata Presiden Jokowi, saat membuka B20 Inception Meeting yang digelar secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, (27/1). Pemerintah Indonesia dan G20 mengajak komunitas B20 untuk berkolaborasi dan memobilisasi sumber daya untuk membiayai inovasi, serta pemerataan produk vaksin, obat-obatan, dan alat-alat kesehatan. Indonesia akan mendorong investasi di sektor kesehatan guna pemenuhan kebutuhan didalam negeri. Presiden menjelaskan bahwa pada 2021, pengeluaran pemerintah pusat dan daerah untuk sektor kesehatan mencapai US$ 34,77 miliar. (Yetede)

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Jhonny G Plate terus mendorong setiap orang di Tanah Air untuk meningkatkan kualitas dan kecakapan digitalnya seiring dengan proyeksi bahwa akan muncul banyak jenis pekerjaan baru akibat adopsi teknologi dan tranformasi digital. "Hal tersebut menuntut peningkatan  ketrampilan bidang digital dan soft skills," ujar Jhonny, saat mewakili Presiden Joko Widodo dalam Online Scholarship Competition. Sementara itu, ada pula beberapa jenis pekerjaan lain yang akan berkembang, seperti renevable energi engineers, process automation specialist, internet of tihings artificialist, digital transformation specialist, business service and administration managers, dan business development professionals. "Kami tentunya sangat menyambut baik inisiatif sektor  privat dalam melakukan pengembangan sumber daya manusia, seperti apa yang dilakukan oleh Media Group, melalui Online Shcolarship Competition,"ujarnya. (Yetede)

Menurut Financial Times (2021), nilai transaksi digital berbasis NFT mencapai 40 miliar USD atau Rp 570 triliun (kurs Rp 14.250 per USD) sampai akhir Desember 2021. Saat ini pasar NFT sedang booming, di luar negeri, juga Indonesia, karena faktor komersial dan pengaruh media sosial yang banyak mengungkap pemberitaan terkait dengan NFT. NFT merupakan aset digital berwujud karya seni, foto, gambar, lagu, gim, perangkat lunak, video, dan lainnya. Kehadiran NFT memberi harapan baru sekaligus memperkaya transaksi perdagangan global sehingga memberikan beberapa manfaat. Pertama, memberi perlindungan kepada inovator atau artis atas hasil ciptaan dan karya mereka dengan pasti dan aman. Kedua, nilai NFT dapat berkembang seiring waktu, karena sifatnya unik dan orisinal, sehingga bisa dijadikan instrumen untuk berinvestasi. Ketiga, NFT membuka peluang UMKM menjadikan NFT sebagai sarana memperkuat hasil karya mereka sehingga apabila bisnis berkembang, nilai NFT ikut naik. UMKM juga dapat menjadikan NFT sebagai jaminan mendapatkan pinjaman. Keempat, proses transaksi NFT relatif mudah dan bisa dilakukan siapa pun dengan platform marketplace yang biasa digunakan dalam transaksi e-commerce.

Hampir semua negara menghadapi dilema sama, perlukah mengatur transaksi NFT atau membiarkan saja mengingat transaksi NFT sama dengan transaksi barang dan jasa tradisional berbasis hukum perdata. Sedangkan transaksi NFT menggunakan alat pembayaran mata uang kripto, sementara beberapa negara belum mengakui dan bahkan melarang penggunaan uang kripto tersebut. Dalam hal ini beberapa negara ternyata bersikap mendua, di satu sisi menolak kehadiran mata uang kripto, di sisi lain membolehkan transaksi NFT. Aspek perlindungan data konsumen harus menjadi perhatian pemerintah. Kerahasiaan data pribadi ataupun kemampuan untuk melakukan transaksi digital dengan aman harus diprioritaskan, dengan memperkuat kemampuan literasi digital dari masyarakat. (Yoga)

Dalam satu dekade terakhir setidaknya ada 3 perusahaan dagang yang menandai tonggak perjalanan ekosistem e-dagang lintas negara di China. Pertama, LigthInTheBox. Perusahaan ritel daring yang berdiri 2007 ini mencatatan pendapatan 1 miliar RMB atau 157 juta USD pada 2012. Perusahaan kedua, Global Top Ecommerce, membukukan pendapatan 10 miliar RMB atau 1,57 miliar USD pada 2017. Terakhir,   merek mode SHEIN yang mencapai pendapatan 100 miliar RMB atau 15,7 miliar dollar AS di akhir 2021. Ketiganya mewakili perusahaan daring global dengan model business to consumer (B2C) yang mengirim produk langsung ke konsumen.Keberhasilan perusahaan di China memasarkan produk secara langsung pada konsumen dunia tak lepas dari perkembangan ekosistem digital.

Sebelum tahun 2018, strategi paling banyak diterapkan penjual lintas negara di China ialah ”puhuo” yang dapat diterjemahkan sebagai distribusi. Demi menjangkau sebanyak mungkin pembeli, produk didistribusikan melalui sebanyak mungkin saluran, dikombinasikan dengan promosi massal dan harga produk yang murah. Di tahun 2021, Anker misalnya, mengubah strategi dengan memasang margin produk rendah dan berinvestasi pada pemasaran, penjenamaan, serta menjual produk berkualitas premium. Amazon misalnya, per Mei 2021 memblokir 50.000-an penjual China karena manipulasi ulasan palsu. Hal ini menguatkan gagasan membangun platform mandiri sebagai saluran penjualan langsung. (Yoga)

Metaverse adalah dunia maya yang diciptakan dengan menghadirkan secara nyata kehidupan ini. Teknologi 3 dimensi memungkinkan kita beraktivitas di dunia maya sebagaimana senyatanya, mulai dari belanja, bermain, bersosialisasi, dan bekerja. Di dunia maya itu, kita adalah avatar. Dalam aktivitas ekonomi, produk (barang/jasa) perlu disertifikasi melalui NFT, kemudian diperjual belikan dengan mata uang kripto. Uang kripto merupakan sertifikasi dari proses ”penambangan” teknologi sebagai jaminan (underlying) atas nilainya. Semua aktivitas itu tercatat secara otentik dalam jaringan terbuka yang terdesentralisasi bernama blockchain. Ekonomi metaverse, khususnya aset kripto, menjadi tantangan penting bagi otoritas, khususnya moneter, dalam menjaga stabilitas sistem keuangan (dunia nyata).

Pada Mei 2021, aset kripto telah naik 3 kali lipat dari awal tahun menjadi 2,5 triliun USD. Selain volume penggunaannya meningkat, fluktuasi harganya juga tajam. Rilis triwulanan IMF, Global Financial Stability Report, Oktober 2021 berjudul Covid-19, Crypto, and Climate: Navigating Challenging Transitions. Bagian kedua mengulas peluang dan tantangan perkembangan ekosistem aset kripto yang muncul pada 2008, sebagai respons krisis finansial global, meskipun proporsi asetnya relatif kecil, perkembangannya perlu dipantau, karena variasi aset kripto terus meningkat dan volumenya terus melesat. Perkembangan metaverse akan meningkatkan peran aset kripto di masa depan, dan tujuan kepemilikan aset kripto juga semakin bervariasi, mulai untuk investasi spekulatif, konversi mata uang, hingga pembayaran. Di Indonesia, uang kripto tidak diterima sebagai alat pembayaran, tetapi bisa menjadi aset investasi di bawah Bappebti, Kemendag dan bisa ditukarkan dengan uang resmi. (Yoga)