PPATK pada Kamis (10/3) telah menemukan aliran dana transaksi investasi ilegal Rp 353 miliar, dari penelusuran transaksi 9 kasus investasi ilegal berupa modus robot trading ilegal, opsi biner, dan perdagangan mata uang asing (forex) ilegal yang  ditangani PPATK sejak awal tahun ini yang nilai transaksinya mencapai triliunan rupiah. Fenomena terjerumusnya korban dalam investasi bodong disebabkan masih rendahnya literasi keuangan masyarakat. Mengutip Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2019 yang dirilis OJK Desember 2020, tingkat literasi keuangan di Indonesia mencapai 38,03 %. Artinya, ada 61,97 % warga Indonesia lainnya belum memiliki literasi keuangan yang optimal.

Rendahnya literasi keuangan itu ditangkap pelaku investasi bodong sebagai peluang untuk menjerat nasabah. Dengan tawaran menjadi kaya raya dengan mudah tanpa bekerja keras dan bekerja sama dengan pemengaruh, orang pun tertarik berinvestasi. Para pemengaruh itu pun seakan berbaik hati menjadi mentor memberi tahu cara-cara dan tips berinvestasi di aplikasi investasi bodong. Padahal, pemengaruh tersebut menikmati komisi setiap transaksi, termasuk kerugian yang dialami nasabah.

Agar tidak terjerumus, publik harus mengingat konsep 2L sebelum berinvestasi, yakni legalitas dan logis. Pertama,masyarakat harus memastikan legalitas perusahaan tersebut dengan memeriksa keabsahannya di OJK dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebelum memutuskan investasi. Yang kedua, masyarakat harus berpikir logis dan menghitung dengan baik apakah tawaran itu masuk akal atau terlalu mengada-ada. (Yoga)

Berdasarkan data OJK, total agen Laku Pandai sampai Desember 2021 sebanyak 1,45 juta, tumbuh 16,84 % dibandingkan September 2021. Artinya, dalam 3 bulan, terjadi penambahan jumlah agen Laku Pandai sekitar 209.000. Sebanyak 97 % total agen Laku Pandai adalah agen individu, sementara 3 persen sisanya agen berbadan hukum, yang tersebar di 511 kabupaten/kota di 33 provinsi. Dalam  pembekalan media mengenai Peraturan OJK soal Laku Pandai, Jumat (11/3), Deputi Komisioner  Pengawas Perbankan I OJK Teguh Supangkat menjelaskan, pertambahan jumlah agen Laku Pandai menandakan aktivitas ini masih sangat relevan di tengah berbagai inovasi keuangan digital. Apalagi di daerah-daerah yang belum terjangkau kantor cabang perbankan.

Agen Laku Pandai bisa menjangkau segmen mikro dan ultramikro yang belum tersentuh layanan keuangan. Selain itu, pertambahan jumlah agen Laku Pandai menandakan banyak masyarakat yang berminat menjadi agen Laku Pandai. Dengan menjadi agen, masyarakat bisa menikmati pendapatan tambahan yang berasal dari komisi. ”

Sampai Desember 2021, total kredit mikro yang berhasil disalurkan melalui Laku Pandai Rp 3,8 triliun untuk 166.067 debitor. Selain itu, Laku Pandai berhasil menghimpun dana masyarakat melalui pembukaan rekening Basic Saving Account (BSA) hingga Desember 2021 mencapai Rp 15,7 triliun yang berasal dari 34,8 juta rekening. BSA adalah tabungan yang tidak memiliki batas minimal saldo dan setor tunai, tidak ada biaya administrasi, tetapi ada batas maksimal saldo serta transaksi debit.(Yoga)

Hingga akhir 2021, posisi kredit Bank Jago mencapai Rp 5,37 triliun, bertumbuh 491 % dari 2020 sebesar Rp 908 miliar. Penyaluran kredit ditopang oleh kerja sama Bank Jago dengan sejumlah entitas ekosistem digital, seperti perusahaan teknologi finansial (tekfin) pinjaman antarpihak dan perusahaan pembiayaan. Demikian disampaikan Dirut Bank Jago Kharim Siregar, Jumat (11/3). (Yoga)

Bitcoin, ethereum, dogecoin, solana, dan mata uang kripto lainnya disebut netral karena tidak ada lembaga, bank sentral, atau entitas tertentu yang bisa mencegah orang untuk menggunakannya. Namun, netralitas tampaknya tak lagi bisa menjadi pilihan. ”Pengingat: Ethereum netral, tetapi saya tidak,” demikian Vitalik Buterin dalam akun Twitter-nya @VitalikButerin (”Reminder: Ethereum is neutral, but I am not.”). Buterin adalah pendiri Ethereum, mata uang kripto berbasis rantai blok kelahiran Rusia. Ia mengecam keras serangan Rusia ke Ukraina. Setelah pasukan Rusia menyerbu Ukraina 24 Februari 2022, jutaan dollar donasi dalam uang kripto mengalir guna mendukung warga dan tentara Ukraina. Laman Forbes 5 Maret menyebutkan, pemerintah Kiev mengumpulkan 56 juta USD dalam berbagai aset, seperti bitcoin, ether, polkadot, solana, dogecoin, dan tether, untuk membantu lembaga kemanusiaan mendistribusikan bantuan, mendapatkan pasokan yang diperlukan untuk pasukan, seperti makanan dan rompi anti peluru, juga untuk membiayai barisan pejuang dunia maya Ukraina, yang telah merusak laman Pemerintah Rusia, menyediakan intelijen, dan menjatuhkan sistem militer.

Pada saat yang sama, ada kekhawatiran bahwa lingkaran dalam Presiden Rusia Vladimir Putin akan mencari celah di dunia kripto untuk menghindari sanksi dengan memindahkan aset mereka ke kripto. Kekhawatiran itu beralasan setelah pembelian uang kripto dengan mata uang Rusia rubel, seperti dikutip dari AFP, mencapai rekor tertinggi. Sejumlah pihak menepis kekhawatiran itu dengan menyebutkan bahwa menghindari sanksi internasional dengan memanfaatkan kripto cukup sulit. Namun, sejumlah platform layanan jual beli mata uang kripto telah memblokir semua transaksi dari akun yang diketahui terkait dengan individu yang terkena sanksi di Rusia. Coinbase, misalnya, seperti dikutip dari Wired pada 8 Maret, memblokir 25.000 alamat terkait Rusia yang diyakini terkait dengan aktivitas terlarang. (Yoga)

Kinerja keuangan PT Mandiri Sekuritas, anak usaha PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, tercatat baik pada 2021. Pendapatan usaha naik 55 % dari Rp 794 miliar menjadi Rp 1,23 triliun, sedangkan laba bersihnya naik 137 % dari Rp 135 miliar menjadi Rp 321 miliar. ”Kami mencatatkan rekor baru dalam sejarah pencapaian pendapatan ataupun laba bersih 2021,” kata Dirut Mandiri Sekuritas Oki Ramadhana
Rabu (9/3/). (Yoga)

Sekarang pengguna bisa memiliki dan mengelola data-data yang digunakan, tulang punggung teknologi ini adalah block chain. Dalam bentuk riil, publik nantinya akan mengenal sebagai teknologi laman (web) 3.0, dimana kita bisa membaca, menulis, memiliki, dan mengelola data. Pada laman 3.0, semua data di tangan pengguna atau dikenal dengan sistem terdesentralisasi. Transaksi uang kita tidak lagi membutuhkan bank atau lembaga keuangan lain karena dengan teknologi block chain semua jadi transparan. Laman 3.0 memecah kekuatan pasar dari para pemain yang selama ini memegang data dengan mengganti infrastruktur yang semula terpusat menjadi teknologi semacam buku besar di dalam akuntansi yang terdistribusi. Jadi, alih-alih semua data disimpan server terpusat, selanjutnya akan tersebar di jaringan komputer yang terdesentralisasi. Kedaulatan dan kepemilikan data ada di tangan pengguna. Kehebohan tentang aset kripto, NFT, metaverse, dan lain-lain hanyalah sebagian fenomena laman 3.0. Aset kripto sangat mungkin menggantikan mata uang fisik. NFT bisa menggantikan berbagai produk yang selama ini harus berbentuk fisik saat transaksi. Metaverse menjadi dunia lain di mana individu bisa terhubung satu sama lain. Data para pengguna tetap dimiliki mereka sendiri, tidak berada di perusahaan penyedia platform. (Yoga)

Kementerian Informasi dan Informatika (Kemenkominfo)  membawa isu digital di ajang Presidensi G20. Pasalnya selama dua tahun terkahir, pandemi Covid-19 menjadikan keberadaan  teknologi digital sebagai penopang kehidupan dan pendukung terciptanya solusi inovatif bagi masyarakat Indonesia maupun global. "Kita mengarahkan transformasi digital Indonesia agar bersifat inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan. Ada tiga isu prioritas yang dibahas yaitu Connectivity and Post Covid-19 Recovery, Digital skills and Digital Literacy, serta Cross-Border Data Flow and Data Free-Flow With Trust," kata Sekretaris Jenderal Kemenkominfo Mira Tayyiba dalam konferensi pers 1st Internal Workshop DEWG G20. Menurut Mira, Indonesia patut bangga karena selama pandemi Covid-19, valuasi ekonomi digital Indonesia mencapai US$ 70 miliar pada 2021 berdasarkan angka Gross Merchandise Value. (Yetede)

Kementerian Informasi dan Informatika (Kemenkominfo)  membawa isu digital di ajang Presidensi G20. Pasalnya selama dua tahun terkahir, pandemi Covid-19 menjadikan keberadaan  teknologi digital sebagai penopang kehidupan dan pendukung terciptanya solusi inovatif bagi masyarakat Indonesia maupun global. "Kita mengarahkan transformasi digital Indonesia agar bersifat inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan. Ada tiga isu prioritas yang dibahas yaitu Connectivity and Post Covid-19 Recovery, Digital skills and Digital Literacy, serta Cross-Border Data Flow and Data Free-Flow With Trust," kata Sekretaris Jenderal Kemenkominfo Mira Tayyiba dalam konferensi pers 1st Internal Workshop DEWG G20. Menurut Mira, Indonesia patut bangga karena selama pandemi Covid-19, valuasi ekonomi digital Indonesia mencapai US$ 70 miliar pada 2021 berdasarkan angka Gross Merchandise Value. (Yetede)

Kementerian Informasi dan Informatika (Kemenkominfo)  membawa isu digital di ajang Presidensi G20. Pasalnya selama dua tahun terkahir, pandemi Covid-19 menjadikan keberadaan  teknologi digital sebagai penopang kehidupan dan pendukung terciptanya solusi inovatif bagi masyarakat Indonesia maupun global. "Kita mengarahkan transformasi digital Indonesia agar bersifat inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan. Ada tiga isu prioritas yang dibahas yaitu Connectivity and Post Covid-19 Recovery, Digital skills and Digital Literacy, serta Cross-Border Data Flow and Data Free-Flow With Trust," kata Sekretaris Jenderal Kemenkominfo Mira Tayyiba dalam konferensi pers 1st Internal Workshop DEWG G20. Menurut Mira, Indonesia patut bangga karena selama pandemi Covid-19, valuasi ekonomi digital Indonesia mencapai US$ 70 miliar pada 2021 berdasarkan angka Gross Merchandise Value. (Yetede)

Obrolan soal metaverse makin riuh kala awal tahun ini kala PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, mengumumkan kerja sama dengan WIR Group untuk secara bertahap menggarap segmen bisnis pada ekosistem metaverse yang dimasukkan dalam agenda Presidensi G-20 Indonesia. WIR Group merupakan perusahaan teknologi berbasis virtual reality/VR dan augmented reality/AR yang berdiri sejak 2009 di Indonesia.

Bila menyampingkan literasi keamanan digital, metaverse bisa menjadi mimpi buruk penggunanya. Kemenkominfo meluncurkan hasil riset bertajuk Survei Status Literasi Digital Indonesia pada Oktober 2021, yang menunjukkan indeks literasi keamanan digital Indonesia terhitung rendah, dari skala 1-5, Indonesia berada di kisaran nilai 3,1. Pemerintah dan entitas terkait sebaiknya tidak terburu-buru menggelar proyek metaverse Indonesia karena tebawa arus tren global. Banyak aspek yang harus dipenuhi pemerintah agar kehadiran metaverse bisa mengangkat ekonomi nasional secara nyata. (Yoga)