Kesenjangan akses infrastruktur internet masih menjadi salah satu persoalan global yang pelik. Perkembangan inovasi teknologi akal imitasi diyakini dapat memperparah ketimpangan digital yang pada akhirnya berdampak pada tidak meratanya kucuran manfaat ekonomi dan sosial antarnegara. Secretary General International Telecommunication Union (ITU) Doreen Bogdan-Martin dalam pidato pembukaan Internet Governance Forum (IGF) ke-19, Senin (16/12/2024), di Riyadh, Arab Saudi, mengatakan, kendati dalam 20 tahun terakhir terjadi kemajuan mengenai seberapa banyak orang bisa mengakses internet, tetap saja masih menyisakan persoalan ketimpangan akses internet antara negara berpengha silan tinggi dan rendah. Sebagai gambaran, saatini 84 persen penduduk di negara-negara berpenghasilan tinggi memiliki akses ke layanan telekomunikasi 5G, sementara di negara berpenghasilan rendah hanya 4 persen.

”Bagaimana kita dapat menerima bahwa kesenjangan jender digital sebenarnya semakin besar di negara-negara yang paling tidak berkembang dan bagaimana kita dapat menerima bahwa sepertiga umat manusia sedang offline hari ini? Saya sendiri tidak dapat menerima kondisi itu,” tuturnya. IGF merupakan forum internasional yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam penyusunan kebijakan publik digital di seluruh dunia. Meski sekelas forum multipihak (COP), pertemuan internasional Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) yang berfokus pada iklim, IGF tidak menghasilkan rekomendasi yang mengikat, tetapi usulan kebijakan digital yang mampu memengaruhi lanskap industr digital secara global. IGF berlangsung setiap tahun. Indonesia pernah menjadi tuan rumah IGF ke-12 di Bali Tahun 2024 merupakan tahun ke-19 penyelenggaraan IGF. IGF ke-19 berlangsung pada 15-19 Desember 2024 dan dihadiri oleh lebih dari 3.000 peserta dari 175 negara. Dalam momen IGF ke-19, Doreen mengajak partisipan dari sejumlah negara yang hadir untuk bersama-sama fokus mengatasi tiga permasalahan ketimpangan digital yang sekarang terjadi. Fokus pertama mengenai keterjangkauan biaya akses layanan internet. (Yoga)

Teknologi digital dapat menjadi alat dan peluang mewujudkan pendidikan publik yang inklusif dan lebih baik. Integrasi teknologi pendidikan dapat menghasilkan inklusi yang lebih besar, memperluas akses, meningkatkan pemerataan, dan mewujudkan pendidikan yang unggul. Namun, pemanfaatan teknologi digital di dunia pendidikan memerlukan navigasi dan prinsip-prinsip untuk memandu agar dapat memberikan hasil yang maksimal sambil tetap mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan siswa dan guru. Director and Representative UNESCO Regional Office di Jakarta Maki Katsuno-Hayashikawa saat pembukaan Gateways Study Visit Indonesia di Sanur, Bali, Selasa (1/10/2024), mengakui bahwa teknologi alat yang ampuh. Namun, teknologi saja tidak akan mampu mentransformasikan pendidikan menjadi lebih baik. Transformasi digital perlu melibatkan guru, pembantu sekolah, orang-tua, dan masyarakat.

”Perlu upaya manusia dan juga teknologi. Kunjungan studi ini akan melihat dari Indonesia, bagaimana masyarakat, sekolah, dan komunitas merupakan kunci sebenarnya dari transformasi digital,” kata Maki. Indonesia menjadi tuan rumah kedua konferensi internasional Gateways Study Visit yang merupakan inisiatif UNESCO dan Undi Sanur, Bali, ini mengambil tema ”Lebih dari Intervensi Teknologi: Menavigasi Transformasi Pendidikan Indonesia”. Perwakilan 20 negara dariAsia,Afrika, dan Eropa serta sembilan organisasi pendidikan internasional belajar transformasi digital dalam dunia pendidikan di Indonesia. Maki mengatakan, pendidikan publik perlu didukung secara daring serta luring. Teknologi digital dalam pendidikan digunakan untuk melengkapi dan memperkaya layanan pendidikan secara tatap muka di sekolah.

”Saya sangat senang bahwa Indonesia dapat berbagi pengalaman mendalamnya dalam mendukung dan meningkatkan pendidikan masyarakat dengan teknologi. Selama tiga hari kedepan, peserta akan mempelajari cara negara ini menggunakan teknologi dan platform inovatif untuk mencapai kemajuan dalam pendidikan, mulai dari mendukung guru dan siswa hingga memberikan data yang lebih baik kepada pemimpin sekolah dan menjadikan pengadaan barang pendidikan lebih efisien,” tutur Maki. Menurut Maki, permintaan akan platform dan konten pembelajaran digital yang inklusif dan berkualitas akan terus meningkat. Konektivitas tentu saja penting, begitu pula konten. Pemimpin Gateways dan Kepala Pusat Inovasi Pembelajaran Global Unicef Frank van Cappell menghargai upaya Indonesia mentransfo pendidikan dengan memanfaatkan teknologi digital yang kini mulai berjalan dan membuahkan hasil, (Yoga)

Meski telah terakselerasi dalam lima tahun terakhir, belum semua pemerintah daerah mengoptimalkan pengelolaan keuangan berbasis digital. Digitalisasi transaksi dapat mendukung efisiensi kerja pemerintah, mengoptimalkan perolehan pajak dan retribusi, serta mendukung penguatan ekonomi lokal sekaligus mendorong inklusi keuangan. Berdasarkan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) per semester I-2024, jumlah pemerintah daerah (pemda) yang masuk kategori digital mencapai 480 pemda atau 87,9 persen dari total 546 pemda di seluruh Indonesia sehingga yang belum masuk kategori digital 66 pemda. Angka itu meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 399 pemda sekaligus menembus target pemerintah pada 2024 sebanyak 85 persen.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, selaku anggota Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD), mengatakan, transformasi digital di Indonesia terakselerasi dengan cepat dalam lima tahun terakhir. Digitalisasi pembayaran  telah mendukung keuangan daerah dan berkontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. ”Dengan digitalisasi, penerimaan pajak dari pembayaran pajak langsung ke rekening pemerintah pusat dan daerah. Pengeluarannya juga melalui digitalisasi bisa efisien sesuai dengan tata kelola yang baik. Digitalisasi berperan dalam mendukung inklusivitas serta penguatan ekonomi lokal dan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) daerah,” katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional P2DD 2024 di Jakarta, Senin (23/9/2024). Rakornas dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Pengarah Satgas P2DD. Hadir pula anggota Satgas P2DD lainnya, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, serta para gubernur dan kepala daerah.

Berbagai upaya untuk mengakselerasi digitalisasi, kata Perry, antara lain dilakukan melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 2030 yang dirilis BI. Beberapa kebijakan yang mendukung program pemerintah itu adalah pengembangan QRIS, BI-Fast, serta kartu kredit Indonesia segmen pemerintah. Perry menambahkan, ekosistem transaksi digital daerah diperkuat dengan inovasi dan akseptasi digital melalui peran Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), penguatan manajemen risiko dan pelindungan konsumen serta literasi digital. Selain itu, infrastruktur juga diperkuat agar pembayaran stabil, modern, serta sesuai dengan standar internasional. ”Keandalan infrastruktur sistem pembayaran ini akan dioptimalkan, termasuk untuk memproses penyelesaian transaksi keuangan pemerintah. (Yetede)

Tren transformasi digital terus terjadi di berbagai perusahaan dengan beragam sektor industri. Tren ini memicu permintaan layanan teknologi informasi atau information technology services, seperti, konsultasi aplikasi, manajemen aplikasi, dan alih daya infrastruktur digital. Menurut CEO SM+, Herson Suindah, sejumlah perusahaan dari berbagai sektor industri yang bertransformasi bisnis ke arah digital biasanya membutuhkan layanan teknologi informasi beserta infrastruktur digital yang andal. Tantangan mereka terletak pada mencari mitra strategis yang bisa membantu menyediakan kebutuhan tersebut.

”Jika suatu perusahaan memutuskan mentransformasikan operasional dan pemasaran ke arah digital, biasanya mereka menargetkan skala bisnis yang lebih besar.Bagi perusahaan besar, meningkatkan skala bisnis akan sangat kompleks. Tidak hanya masif ongkos, juga harus mempertimbangkan high value yang diperoleh,” ujar Herson saat konferensi pers peresmian perusahaan patungan LG Sinarmas, Selasa (10/9) di Jakarta. Berdasarkan data Mordor Intelligence, ukuran pasar layanan teknologi informasi di Indonesia diperkirakan mencapai 5,07 miliar USD tahun 2024 dan tembus 9,07 miliar USD pada 2027. Selama 2024–2029, pertumbuhan tahunan pasar layanan teknologi informasi di Indonesia mencapai 12,35 %. (Yoga)