Derasnya impor ilegal memperburuk kinerja industri manufaktur yang saat ini sedang lunglai. Penegakan hukum yang tegas terhadap impor ilegal harus dilakukan agar benar-benar menuju deindustrialisasi. Direktur lembaga kajian Next Policy Yusuf Wibisono menerangkan, banjir impor produk tekstil dan juga sepatu saat ini, terutama dari China, merupakan kombinasi  dari aksi dumping, lemahnya perlindungan terhadap industri domestik dan derasnya impor ilegal.

Next Policy mencatat impor tektil mencapai US$ 1,0 miliar pada 2019, kemudian US$ 936 juta pada 2019, kemudian US$ 936 juta 2020, US$ 966 juta pada 2021, US$ 832 juta pada 2022 dan US$ 702 juta pada 2023. Yusuf mengatakan bahwa meski kecenderungan impor TPT menurun, namun kondisi industri tekstil domestik semakin terpuruk dalam tahun-tahun terakhir, banyak perusahaan yang telah mematikan mesin hingga menutup pabrik serta melakukan rasionalisasi buruh dari merumahkan sementara hingga PHK massal. (Yetede)

Kinerja industri manufaktur nasional stagnan pada Agustus 2024, terlihat pada indeks kepercayaan industri (IKI) yang dirilis Kementerian Perindustrian (Kemenperin). IKI pada Agustus mencapai 52,4 sama seperti bulan sebelumnya. Namun, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, IKI Agustus 2024 turun 0,82 poin dari 53,22 poin. Juru Bicara Kemenperin Hendri Antoni Arif menerangkan, penyebab stagnasi IKI Agustus 2024 adalah pelemahan rupiah terhadap dolar AS, sehingga membuat industri  membatasi bahan baku impor. "Sebagian bahan baku industri masih impor, sehingga banyak pengusaha membeli bahan baku lebih sedikit. Akibatnya, produski tidak lebih banyak dibandingkan bulan Juli," ucap dia. Febri mengungkapkan, dari 23 subsektor industri pengolahan, terdapat 20 subsektor mengalami ekspansi dan tiga subsektor kontraksi. Sebanyak 20 subsektor ekspansi memiliki kontribusi sebesar 94,6% terdapat PDB industri pengolahan nonmigas kuartal II-2024. (Yetede)

Menjadi negara yang kaya sumber daya alam dan manusia, Indonesia memiliki potensi besar membangun sendiri industri manufaktur kendaraan listrik. Pengembangan manufaktur ini memerlukan peta jalan yang jelas dan kolaborasi dengan segala lini agar Indonesia tidak sekadar menjalankan ”transisi hijau”. Ekosistem kendaraan listrik mengandalkan ragam manufaktur produk yang padat teknologi, mulai dari baterai kendaraan, unit kendaraan, hingga sistem pengisian listrik. Sejauh ini, Indonesia masih cenderung fokus mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di hilir. Setidaknya, sampai Mei 2024, Kemenperin mencatat populasi kendaraan listrik di Tanah Air mencapai 150.000 unit. Mayoritasnya sepeda motor roda dua diikuti kendaraan roda tiga, kendaraan penumpang, bus, dan truk.

Kendaraan yang beredar masih banyak diimpor atau dipasok pemegang merek asing yang berproduksi di dalam negeri. Dominasi produk asing juga ada pada komponen kendaraan listrik, hal ini membuat pemerintah mengatur tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk kendaraan listrik minimal 40 % hingga 2026, yang diperpanjang dari sebelumnya hanya sampai akhir 2024. Selepas itu, TKDN harus di atas 40 %. Untuk mengembangkan manufaktur kendaraan listrik yang terintegrasi, mulai dari hulu ke hilir, dibentuklah Indonesia Battery Corporation (IBC), perusahaan patungan BUMN pertambangan dan energi, yang didirikan pada 2021.

Direktur Hubungan Kelembagaan IBC Reynaldi Istanto, pada ASEAN Battery and Electric Vehicle Technology Conference (ABTC) ke-2, di Singapura, Kamis (22/8) mengatakan, pada 2030 IBC diproyeksikan menjadi perusahaan yang bergerak pada ekosistem baterai dan kendaraan listrik global. ”Pengembangan proyek IBC mencakup inisiatif untuk menciptakan dan mempercepat adopsi kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dan sistem penyimpanan energi (energy storage system/ESS) serta memastikan pasar Indonesia dapat menyerap kegiatan hilirisasi yang dihasilkan dari sumber daya bahan baku,” katanya. Melihat gerak cepat negara lain mematangkan manufaktur kendaraan listrik dalam negerinya, Indonesia sudah saatnya serius mengembangkan industri ini dari hulu ke hilir. (Yoga)

Anjloknya manufaktur ke level kontraksi membutuhkan gerak cepat dari pemerintah agar tidak semakin terpuruk. Ketua Umum Asosiasi Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto mengatakan, pihaknya mengharapkan kehadiran dan keberanian dari pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap industri dalam negeri yang sedang injury berat akibat praktek unfair trade. Perlindungan (BMAD) dan bea masuk tindakan pengamanan (BMPT) dengan besaran yang memadai. "Asaki memandang besaran BMAD untuk keramik impor dari China yang akan diterapkan masih dibawah harapan dan ekspektasi, serta jauh dibawah benchmarking dengan besaran BMAD keramik impor China dari negara Uni Eropa, Timur Tengah, AS, Meksiko, dan India," ucap dia kepada Investor Daily. (Yetede)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkhawatirkan penurunan produktivitas manufaktur nasional yang terlihat dalam beberapa bulan terakhir, yang disoroti dalam Rapat Sidang Kabinet Perdana di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada Senin, 12 Agustus 2024. Berdasarkan Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur Indonesia pada Juli 2024, indeks ini turun ke level 49,3, menunjukkan kontraksi setelah 34 bulan berturut-turut mengalami ekspansi.

Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh penurunan permintaan domestik, peningkatan biaya impor bahan baku, serta masuknya produk impor yang membanjiri pasar domestik. Meskipun Indonesia memiliki potensi besar sebagai destinasi investasi manufaktur dengan lokasi strategis dan sumber daya alam yang melimpah, pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan industri manufaktur.

Presiden Jokowi menekankan pentingnya penggunaan produk dan bahan baku lokal, serta perlindungan terhadap industri dalam negeri. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kolaborasi erat dan koordinasi antar-kementerian untuk memastikan kebijakan yang saling mendukung dan tidak tumpang-tindih. Dengan kebijakan yang tepat dan pro-industri dalam negeri, PMI manufaktur Indonesia diharapkan dapat kembali ke posisi ekspansi.

Menurunnya optimisme pelaku industri manufaktur di Indonesia, yang terlihat dari penurunan Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia ke zona kontraksi pada Juli 2024, setelah hampir tiga tahun berada di zona ekspansif. Kondisi ini menjadi peringatan bagi perekonomian nasional karena manufaktur merupakan pilar penting dalam pertumbuhan produk domestik bruto (PDB).

Penurunan PMI Manufaktur Indonesia pada Juli 2024 menjadi alarm bagi perekonomian nasional. Beberapa faktor, seperti penurunan permintaan domestik, tantangan eksternal, dan kebijakan impor, berkontribusi pada kondisi ini. Tokoh seperti Paul Smith dari S&P Global, Wakil Ketua Umum Kadin Yukki Nugrahawan Hanafi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, semuanya menekankan pentingnya sinergi kebijakan pemerintah dan penguatan koordinasi untuk mengatasi pelemahan di sektor manufaktur.

Setelah berada dalam zona ekspansi selama 34 bulan berturut-turut, kinerja industri manufaktur Indonesia masuk ke zona kontraksi pada Juli 2024, disebabkan berbagai tekanan, seperti penurunan permintaan, gangguan distribusi dan kenaikan biaya produksi. Terakhir kali Indonesia masuk ke zona kontraksi pada Agustus 2021. Mengutip Purchasing Manager’s Index/PMI Indonesia pada Juli 2024 yang dirilis S&P Global, posisi Indonesia anjlok pada level 49,3 atau turun 1,4 poin dibanding Juni 2024 di level 50,7. Indeks di bawah 50 % menunjukkan industri tengah terkontraksi.

Economic Director S&P Global Market Intelligence Paul Smith dalam siaran pers, Kamis (1/8) menjelaskan, penurunan indeks dipicu beberapa aspek, antara lain penurunan permintaan baru dan gangguan pasokan, sehingga menurunkan kapasitas produksi. Kondisi tersebut secara umum terjadi pada pasar dalam negeri ataupun global. Gangguan rantai pasok berkorelasi dengan ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Waktu pengiriman barang menjadi lebih lama sehingga biaya distribusi turut melonjak. Kondisi ini membuat produsen manufaktur menjadi lebih waspada.

”Aktivitas manajer untuk belanja bahan baku produksi menurun. Padahal, belanja manajer ini mengindikasikan manufaktur tengah ekspansi. Saat belanjanya menurun, artinya kondisinya sedang terkontraksi. Namun, dunia usaha dinilai percaya diri dalam 12 bulan mendatang. Penjualan dan kondisi pasar akan membaik pada tahun depan,” ujar Paul. Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita, di Jakarta, Kamis, menyebut bahwa kebijakan relaksasi impor menyebabkan kinerja industri manufaktur dalam negeri merosot. (Yoga)

Investasi manufaktur selama semester I-2024 meningkat 24,68% dibandingkan  dengan periode yang sama tahun lalu (yoy). namun, pertumbuhan investasi ini tidak sejalan dengan kondisi industri manufaktur yang sedang terjadi banyak pemutusan hubungan  kerja dan gempuran impor. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani menerangkan, industri manufaktur memiliki cakupan yang sangat luas dan sub-sektor  manufaktur belum tentu juga mempengaruhi kinerja usaha dan employment-nya di sub-sektor lain, sehingga tidak bisa disamaratakan. "Karena yang terjadi sejauh ini di sektor manufaktur, umumnya ada disub-sektor manufaktur  yang sebelumnya memang sudah tertekan kinerjanya baik dari sisi demand pasar maupun dari sisi supply (beban usaha)," kata dia. Dia menilai pertumbuhan investasi sangat dimungkin terjadi pada sub-sektor-sub-sektor manufaktur lain yang  yang memiliki iklim usaha atau investasi yang menjanjikan. (Yetede)

Perluasaan objek cukai bakal  menghantam sektor manufaktur nasional yang saat ini sudah menghadapi tantangan berat dari pelemahan daya beli masyarakat dan serbuan barang impor. Betapa tidak, beberapa produk manufaktur masuk daftar perluasan cukai, seperti plastik, minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) serta deterjen hingga MSG yang bisa segera menyusul. Maka tak heran jika ekonom mewanti-wanti pemerintah agar hati-hati dalam menerapkan perluasan cukai. Jika dilakukan secara gegabah tanpa melibatkan para pemangku kepentingan, kebijakan ini bisa kontraproduktif terhadap ekonomi. Asosiasi Industri Ofelin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) menolak keras cukai plastik yang sejatinya diberlakukan tahun ini bersama MBDK. Asosiasi industri petrokimia hulu dan hilir ini akan mengirimkan surat protes ke pemerintah sekarang, bahkan hingga ke pemerintah baru jika kebijakan ini di eskekusi. (Yetede)